Oil and Gas Business Unapproved

The Legislation Body has not yet agreed on the form of a special oil and gas business entity proposed by Commission VII in the draft law (RUU) no. 22/2001 on Oil and Gas.

In the text of the draft of Oil and Gas Draft Law on Legislation on Wednesday (24/5), the Legislation Body mentioned three aspects, namely technical, substance, and the principle of legislative establishment. In the aspect of substance, the Legislation Body requested confirmation to Commission VII as the proposer on the status and position of the special business entity (BUK) of Oil and Gas.

Regarding to that matter, Vice Chairman of Legislation Agency Firman Subagyo admitted, it needs to get an explanation from the proposer, that is Commission VII. He called the proposer to explain the reasons for oil and gas BUK under the coordination of the president. The plan, the meeting was held again on Monday (S / 6) at 13:00 pm to find out the explanation of the record from the Legislation Body draft of Oil and Gas Draft.

"We are still waiting for his explanation. If [under the Minister] BUMN, what is the reason. If the president, what is the reason. Monday at 1 o'clock is discussed again, "he said.

The draft proposed Oil and Gas Bill states that BUK Migas is directly and responsible to the president. From the capital side of the Legislation Body, it is considered that the form of BUK Migas is still classified as BUMN which should be under the coordination of the Minister of SOEs.

As mentioned in Article 52, BUK will get initial capital sourced from APBN. BUK capital is a separate and undivided state asset of stocks. Further provisions on the capital of BUK Migas will be regulated through a presidential regulation.

Refer to the chapter. Legislation Body considers that BUK oil and gas entity is still belonging to state owned enterprises (SOEs) which should be under the coordination of the Minister of SOE as referring to Law no. 19/2003 and the Bill on SOEs. In Article 1, Law no. 19/2003 on SOEs. 

     Mentioned that the definition of BUMN is a business entity that all or most of its capital is owned by the state through direct participation derived from separated state assets. In addition, technical ministers who have the authority to regulate the sector where SOEs conduct business activities namely Minister of SOEs,

STRATEGIC POSITION

     Member of Commission VII Kurtubi said the proposed form of BUK oil and gas refers to the recommendation of the Constitutional Court that BP Migas is not in accordance with the constitution because it is not in the form of a business entity. Therefore, it is proposed that there is a business entity that can perform the functions of management, supervision, and exploitation. Its strategic position finally positioned the oil and gas BUK under the coordination of the President so as not to be under the coordination of the Minister of SOEs like other SOEs.

     Kurtubi said that his company does not want BUK to be a company. He considered, if the form of the company, there are still fears of a chance sale of government shares by the Minister of SOEs such as the direction of development of state-owned banks. The concept of oil and gas BUK in the draft of Oil and Gas Draft refers to the definition of BUMN in the form of a public company in which all of its capital is owned by the state and is not divided into shares.

    The proposed form of BUK, which is tasked with reviewing and submitting the first field development plan will be produced to the Minister of Energy and Mineral Resources.

"We do not want BUK in the form of PT Persero. If PT Persero, its coordination under the Minister of SOEs. We are strongly opposed to BUK form PT Persero because it is open to IPO and privatization. "

     Meanwhile, member of Commission VII Ramson Siagian said, the oil and gas BUK will not be formed from a new business entity. Rather it is Pertamina which refers to Law no. 8/1971 with the addition of new structures such as Pertamina. 

     In terms of form, BUK Migas is a special body that will appear after the newly issued Oil and Gas Law. Meanwhile, in terms of assets, BUK Migas will use Pertamina's assets.

"Special Agency lex specialis. The BUK can not go public. So later Pertamina become BUK not a new institution anymore. Instead we strengthen Pertamina, "he said

     BUK Migas will take care of all the licenses. Therefore, the contractor of the cooperation contract (KKKS) only conducts exploitation and exploration activities. The reason refers to the declining production and exploration trends need to be made body that can encourage the acceleration of all processes in the field.

     Ramson hopes that members of the House of Representatives can complete the new Oil and Gas Law this year. "The KKKS does not take care of the indirect. The focus of exploration and production. "The same thing is said by Commission VII member Dino Ganinduto who considers the concept of BUK Migas will not be shaped like a SOE.

IN INDONESIAN

Badan Usaha Migas Belum Disepakati

     Badan Legislasi belum menyepakati bentuk badan usaha khusus minyak dan gas bumi yang diusulkan Komisi VII dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) No. 22/ 2001 tentang Migas.

Dalam naskah hasil pembahasan RUU Migas di Badan Legislasi pada Rabu (24/5), Badan Legislasi menyinggung tentang tiga aspek, yakni teknis, substansi, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada aspek substansi, Badan Legislasi minta konfirmasi kepada Komisi VII sebagai pengusul tentang status dan kedudukan badan usaha khusus (BUK) Migas.

Mengenai hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagyo mengakui, pihaknya perlu mendapatkan penjelasan dari pengusul, yaitu Komisi VII. Dia menyebut pengusul harus menjelaskan alasan BUK migas berada di bawah koordinasi presiden. Rencananya, rapat kembali digelar pada Senin (S/6) pukul 13.00 WIB untuk mengetahui penjelasan atas catatan dari Badan Legislasi mengenai draf RUU Migas.

“Kami masih tunggu penjelasannya seperti apa. Kalau dibawah Menteri BUMN, apa alasannya. Kalau ke Presiden, apa alasannya. Senin jam 1 dibahas lagi," ujarnya.

Pada draf RUU Migas yang diajukan menyebut bahwa BUK migas berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada presiden. Dari sisi permodalan Badan Legislasi menilai bahwa bentuk BUK migas masih tergolong BUMN yang seharusnya berada di bawah koordinasi Menteri BUMN.

Seperti yang disebut dalam Pasal 52, BUK akan mendapat modal awal yang bersumber dari APBN. Modal BUK merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham. Ketentuan lebih lanjut tentang permodalan BUK migas akan diatur melalui peraturan presiden.

Merujuk pada pasal tersebut. Badan Legislasi menilai bahwa benluk BUK migas masih tergolong badan usaha milik Negara (BUMN) yang seharusnya berada di bawah koordinasi Menteri BUMN seperti mengacu pada UU No. 19/2003 dan RUU tentang BUMN. Pada Pasal 1, UU No. 19/2003 tentang BUMN. 

     Disebutkan bahwa definisi BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu, menteri teknis yang mempunyai kewenangan mengatur sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha yakni Menteri BUMN,

POSISI STRATEGIS

Anggota Komisi VII Kurtubi mengatakan, usulan bentuk BUK migas mengacu pada rekomendasi Mahkamah Konstitusi bahwa BP Migas ternyata tidak sesuai dengan konstitusi karena tidak berbentuk badan usaha. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar terdapat badan usaha yang bisa menjalankan fungsi pengelolaan, pengawasan, dan pengusahaan. Posisinya yang strategis akhirnya memposisikan agar BUK migas berada di bawah koordinasi Presiden sehingga tidak berada di bawah koordinasi Menteri BUMN seperti BUMN lainnya.

Kurtubi menyebut, pihaknya tidak menginginkan BUK berbentuk perseroan. Dia menilai, bila berbentuk perseroan, masih terdapat kekhawatiran adanya peluang penjualan saham pemerintah oleh Menteri BUMN seperti arah pengembangan BUMN sektor perbankan. Konsep BUK migas pada draf RUU Migas mengacu pada definisi BUMN berbentuk perusahaan umum yang mana seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi terhadap saham.

Bentuk BUK yang diusulkan, yakni bertugas mengkaji dan rnenyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Kita tidak menginginkan BUK berbentuk PT Persero. Kalau PT Persero, koordinasinya di bawah Menteri BUMN. Kami menentang keras kalau BUK bentuknya PT Persero karena terbuka untuk IPO dan privatisasi.”

Sementara itu, anggota Komisi VII Ramson Siagian mengatakan, BUK migas tidak akan dibentuk dari badan usaha baru. Melainkan Pertamina yang mengacu pada Undang Undang No. 8/1971 dengan penambahan struktur baru seperti Pertamina. Dari sisi bentuknya, BUK migas merupakan badan khusus yang akan muncul setelah Undang Undang Migas yang baru terbit. Sementara itu, dari sisi asetnya, BUK Migas akan menggunakan aset-aset Pertamina.

“Badan khusus lex specialis. BUK-nya tidak bisa go public. Jadi nanti pertamina yang jadi BUK bukan lembaga baru lagi. Justru kita perkuat Pertamina,” katanya 

BUK Migas nantinya akan mengurusi segala perzinan. Dengan demikian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hanya melakukan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi. Pasalnya merujuk pada tren produksi dan eksplorasi yang menurun perlu dibuat badan yang bisa mendorong percepatan segala proses di lapangan. 

Ramson berharap agar anggota DPR bisa menyelesaikan UU Migas yang baru di tahun ini. “KKKS itu tidak mengurus yang indirect. Fokus eksplorasi dan produksi.” Hal yang sama dituturkan anggota Komisi VII Dino Ganinduto yang menganggap konsep BUK Migas tidak akan berbentuk seperti BUMN.

Bisnis Indonesia, Page-30, Monday, June 5, 2017