This is the contents of the House of Representatives Migas bill which put Pertamina into a special oil and gas business entity
A new round of revisions to Law 22/2001 on Oil and Gas is about to begin. On Monday (5/6) Commission VII of the House of Representatives officially submitted a draft revised Draft Law No 22/2001 on Oil and Natural Gas (Migas) to Legislation Body (Baleg) DPR.
One of the important points in it is the submission of PT Pertamina into a Special Business Entity (BUK) of Oil and Gas. This special agency will fully manage the national oil and gas sector.
In the draft of Oil and Gas Draft Law, Article 44 paragraph 1 states, BUK Migas is a business entity specially formed based on the law. BUK is responsible to the President.
In addition, BUK Migas as referred to in paragraph 1 has, Upstream Operational Independent Unit, Upstream Cooperation Unit, Petroleum Downstream Business Unit and Downstream Gas Natural Gas Unit.
In the Oil and Gas Draft Law, BUK Migas will be given lex specialis. That is, the right of work Same with Contractor of Cooperation Contract (KKKS) will be given to BUK Migas. So, no longer through the government or in this case the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM).
Chairman of Commission VII of the House of Representatives (DPR) Gus Irawan stated that Commission VII did propose through the bill the oil and gas sub sector to be managed by a special business entity.
"We have not found a specific name, but we agree on the substance that we want to restore the management of this oil and gas sector in accordance with the 1945 Constitution,"
He does not refuse, which will be used as BUK Migas is Pertamina. Because the current authority of Pertamina as a State Owned Enterprises (SOEs) only manage one sector of oil and gas alone. In fact, the oil and gas sector concerns the livelihood of many people. "So Pertamina's duty will be returned as it used to be in accordance with the main duty and function," he explained.
The profit of BUK Migas is that there will be no arbitration to the country. Therefore, the cooperation contract with KKKS will be done directly to BUK Migas. Thus, the role of the state will not be disrupted if there is a dispute law problem with KKKS. Currently, the country's position is parallel to the KKKS, because its cooperation directly to the state.
"Well, we make the position of the country above,"
Member of Commission VII Kurtubi revealed that it is clearly proposed that Pertamina will become BUK Migas it. "We just asked directly, call the name of Pertamina, not BUK Migas," he said.
Kurtubi said he was not worried if Pertamina's authority became as big as in the New Order era, if the revision of the Oil and Gas Law passed into law. According to him, once it was Pertamina contracted. "Now the difference between the Mining Business License, there is a word" business. "It used to be Pertamina's Mining Concession, so the government did not interfere
In the contract, "he said.
Sujatmiko, ESDM Ministry spokesman, said it is also currently preparing the main ideas about the mandate of the 1945 Constitution which will be translated in the revision of Oil and Gas Law. If the DPR feels that it is so far away with the beleid, it is not the case with the government.
Sujatmiko said that the government has not yet reached the discussion on BUK Migas. "Just a basic concept, Deputy Minister of Energy and Mineral Resources said one independence by the nation itself, what kind of derivatives, Later government and House of Representatives proposals combined" he said.
National Interests
Vice Chairman of the House Legislation Agency Toto Dariyanto stated, with the submission of the Oil and Gas Bill, it will form a Working Committee (Panja). Selaniutnya Working Committee will invite the proposer to be immediately harmonized.
According to him, the oil and gas bill can guarantee the interests of national sovereignty. "Legislation can not only justify this escape, we will take a few steps and wait for the invitation from the legislature as soon as possible,"
Toto asserted, BUK Migas is still contradictory to the Law on SOEs. He questioned whether the form of BUK Migas is whether the company, not yet or related to SOEs. So, according to him, if juxtaposed with the Law of SOE increasingly disconnected.
"If this BUK as a regulator, not a business entity, it can. The question is, where is this BUK position? Most easily, SKK Migas handed over to the existing SOE, namely Pertamina, so the status is clear, "he added.
IN INDONESIAN
Pertamina Akan Menjadi Badan Khusus Migas
lnilah isi RUU Migas versi DPR yang Menempatkan Pertamina menjadi badan usaha khusus migas
Babak baru revisi Undang-Undang No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi segera dimulai. Pada Senin (5/6) Komisi VII DPR RI resmi mengajukan draf revisi Rancangan Undang-Undang No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Salah satu poin penting yang ada di dalamnya adalah pengajuan PT Pertamina menjadi Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Badan khusus ini akan mengelola penuh sektor migas nasional.
Dalam draf RUU Migas, Pasal 44 ayat 1 menyebutkan, BUK Migas merupakan badan usaha yang dibentuk secara khusus berdasarkan undang-undang. BUK bertanggungjawab ke Presiden.
Selain itu, BUK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki, Unit Hulu Operasional Mandiri, Unit Hulu Kerjasama, Unit Usaha Hilir Minyak Bumi dan Unit Usaha Hilir Gas Bumi.
Adapun dalam RUU Migas itu, BUK Migas akan diberikan lex specialis. Yaitu, hak kerja Sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) akan diberikan kepada BUK Migas. Jadi, bukan lagi melalui pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan menyatakan, Komisi VII memang mengusulkan melalui RUU tersebut sub sektor migas supaya dikelola oleh satu badan usaha khusus.
"Kami belum menemukan nama yang spesifik, tetapi kita sepakat substansinya bahwa kita ingin mengembalikan pengelolan disektor migas ini sesuai dengan UUD 1945,"
Ia tidak menampik, yang akan dijadikan BUK Migas tersebut adalah Pertamina. Pasalnya, saat ini kewenangan Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya mengelola satu sektor migas saja. Padahal, sektor migas menyangkut hajat hidup orang banyak. "Jadi tugas Pertamina itu yang akan dikembalikan seperti dulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi," terangnya.
Keuntungan BUK Migas adalah, tidak akan ada arbitrase ke negara. Sebab, kegiatan kontrak kerjasama dengan KKKS akan dilakukan langsung ke BUK Migas. Sehingga, peran negara tidak akan terganggu jika ada masalah dispute hukum dengan KKKS. Saat ini, posisi negara sejajar dengan KKKS, karena kerjasamanya langsung ke negara.
"Nah, kita buat supaya posisi negara di atas,"
Anggota Komisi VII Kurtubi mengungkapkan bahwa pihaknya jelas-jelas memang mengusulkan bahwa Pertamina yang akan menjadi BUK Migas itu. "Kami tadi minta secara langsung saja, sebut nama Pertamina, jangan BUK Migas," katanya.
Kurtubi mengatakan dirinya tidak khawatir jika kewenangan Pertamina menjadi besar seperti pada era Orde Baru, jika revisi UU Migas ini lolos menjadi UU. Menurutnya, dulu itu Pertamina yang berkontrak. "Sekarang bedanya Kuasa Usaha Pertambangan, ada kata "usaha". Dulu hanya Kuasa Pertambangan dipegang Pertamina. Jadi pemerintah tidak ikut campur dalam kontrak," kata dia.
Sujatmiko, Jurubicara Kementerian ESDM, menyatakan, pihaknya saat ini juga sedang menyusun pokok-pokok pikiran tentang amanat UUD 1945 yang akan diterjemahkan dalam revisi UU Migas. Jika DPR merasa sudah begitu jauh dengan beleid tersebut, tidak demikian dengan pemerintah.
Sujatmiko menyatakan, pemerintah belum sampai pada pembahasan soal BUK Migas. "Hanya sebatas konsep dasar. Wakil Menteri ESDM mengatakan satu kemandirian oleh bangsa sendiri, turunannya itu apa, Nanti usulan pemerintah dan DPR dipadukan" ujar dia.
Kepentingan Nasional
Wakil Ketua Badan Leguislasi DPR Toto Dariyanto menyatakan, dengan penyerahan RUU Migas itu, pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja). Selaniutnya Panitia Kerja akan mengundang pengusul agar segera diharmonisasi.
Menurutnya, RUU Migas ini bisa menjamin kepentingan kedaulatan nasional. "Badan Legislasi tidak bisa hanya memberikan justifikasi agar ini lolos. Kami akan melakukan beberapa langkah. Nanti tunggu undangan dari badan legislasi secepatnya,"
Toto menegaskan, BUK Migas masih bertentangan dengan Undang-Undang BUMN. Ia mempertanyakan terkait bentuk BUK Migas tersebut apakah perseroan, belum atau yang berkaitan dengan BUMN. Jadi, menurut dia, jika disandingkan dengan UU BUMN semakin tidak nyambung.
“Kalau BUK ini sebagai regulator, bukan badan usaha, itu bisa. Pertanyaannya, posisi BUK ini dimana? Paling mudah, SKK Migas serahkan ke BUMN eksisting, yaitu Pertamina, sehingga statusnya jelas," imbuhnya.
Kontan, Page-14, Tuesday, June 6, 2017
No comments:
Post a Comment