PGN Claim In Conformity

Alleged monopoly of gas prices

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Claiming that industrial gas price adjustment is decided based on the legal norms stipulated by the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Currently PGN is wrapped up in a case in the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) for allegedly violating Article 17 of Law no. 5/1999 on Monopolistic Practices and Unfair Competition related to monopolistic practice in determining industrial gas price in Medan area.

PGN's lawyer (reported), Yahdi Salampessy from Total Consulting law Firm, said the allegations against PGN were inappropriate, and not in accordance with the facts and rules that apply.

In the initial investigation of KPPU in the case No. 09 / KPPU-L / 2016, PGN allegedly set unilateral price without considering the purchasing power of industrial gas customers, PGN called utilizing monopoly polices to set a very high price.

Yahdi explained that based on Article 33 Paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that the important production branch for the country is controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people.

"As the resources that affect the livelihood of the people, the price of natural gas fuel based on the provisions of legislation is not submitted to the mechanism of fair and reasonable business competition," he said on Wednesday (7/6). The Reported Party considered that the authority was based on the decision of the Constitutional Court. 002 / PUU-I / 2003 concerning the Application of Formal Material Test against Law no. 22/2001 on Oil and Gas.

In addition, in determining the price, it is always in compliance with Government Regulation no. 30/2009 on revision of Government Regulation no. 36/2004 on Oil and Gas Downstream Business Activities as well as Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources no. 21/2008 on Guidelines on the Pricing of Selling of Oil and Natural Gas.

Yahdi claims that what PGN is doing is excluded in the provisions of Law no. 5/1999, namely in Article 50 letters. Meanwhile, Chairman of KPPU Investigator Team Dinni Melanie said that he will present the user industry players, the government to expert witnesses to prove the allegation of unilateral industrial gas price determination by PGN. According to the facts of the trial, the allegations of unilateral price fixing strengthened.

IN INDONESIAN

PGN Klaim Sesuai Hukum

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. mengklaim penyesuaian harga gas industri diputuskan berdasarkan norma hukum penetapan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Saat ini PGN terbelit perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena diduga melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 tentang Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat terkait dengan praktik monopoli dalam penentuan harga gas industri di area Medan. 

Kuasa hukum PGN (terlapor), Yahdi Salampessy dari Total Consulting law Firm, mengatakan tuduhan terhadap PGN itu tidak tepat, dan tidak sesuai dengan fakta dan aturan yang berlaku.

Dalam investigasi awal KPPU dalam perkara No. 09/KPPU-L/2016 ini, PGN diduga menetapkan harga sepihak tanpa mempertimbangkan kemampuan daya beli pelanggan gas industri, PGN disebut memanfaatkan polsi monopolinya untuk menetapkan harga yang sangat tinggi.

Yahdi menjelaskan berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa cabang produksi yang penting bagi negeri dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Sebagai sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka harga bahan bakar gas bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar,” tuturnya, Rabu (7/6). Terlapor menganggap kewenangan tersebut didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tentang Permohonan Uji Formil Materi terhadap Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Selain itu, dalam penentuan harga, pihaknya selalu patuh dengan Peraturan Pemerintah No. 30/2009 tentang revisi Peraturan Pemerintah No. 36 /2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 21/2008 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual bahan Bakan Minyak dan Gas Bumi.

Yahdi mengklaim apa yang dilakukan PGN dikecualikan dalam ketentuan Undang-Undang No. 5/1999, yakni dalam Pasal 50 huruf. Sementara itu, Ketua Tim lnvestigator KPPU Dinni Melanie mengatakan akan menghadirkan pelaku industri pengguna, pemerintah hingga saksi ahli untuk membuktikan dugaan penentuan harga gas industri sepihak oleh PGN. Menurutnya dari fakta persidangan, dugaan adanya penetapan harga sepihak menguat.

Bisnis Indonesia, Page-11, Thursday, June 8, 2017