Parliamentary Oil and Gas Draft Bill: BPH Migas will be included in the function of Directorate General of Oil and Gas Ministry of ESDM
The House of Representatives (DPR) has submitted a final draft of the revision of the Oil and Gas Law (UU) to the Legislation Body on Monday (5/6). The draft clearly mentions the establishment of a Special Business Entity (SBE/BUK) of Oil and Gas that will move from upstream to downstream.
However, in the final draft of the revision, the Oil and Gas Law does not mention the position of the Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Executor (SKK Migas) and the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas) Member of Commission VII DPR, Kurtubi explicitly states, SKK Migas Will be dissolved.
The position of SKK Migas currently violates the Constitution "According to the Constitutional Court (MK), the government model that regulates, government contract signing with the contractor violates the constitution," said Kurtubi
If SKK breaks up, instead of the same institution will be established, but will be combined with Pertamina to become a special business entity. The same fate will also affect BPH Migas. Kurtubi said, for the sake of simplification of the system and efficiency of BPH Migas will enter the organization Directorate General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources.
In addition to these reasons, Kurtubi said, SKK Migas is currently no work, after the government revoked fuel subsidies. "BPH Migas has lost its jobs, so return it to regulator policy holder, in this case Directorate General of Oil and Gas, to be efficient," said Kurtubi.
The executor of SBE in the final draft is likely to be PT Pertamina. SBE has the obligation to meet the fuel needs of domestic production. "We give 10 years time, Indonesia, Pertamina, or anyone else can no longer import BBM, refinery must be built," he said.
While Chairman of Trade Unions (SP) SKK Migas Dedi Suryadi said, actually the current status of SKK Migas is still temporary, post-MK decision in 2012 ago. But according to him dissolved SKK Migas irrelevant. Dedi also hopes that the revision of the Oil and Gas Law does not favor a certain group.
"The revision of this law is promulgated by the maximum importance of the people and the clarity of investors, not the momentary, pragmatic and certain interest," said Dedi.
According to him, SKK Migas Workers Union is not in a position to side with one of the interests, either joining Pertamina or a special body. Joining Pertamina or any special body there is a plus minus.
On the plus side, operational budget is more independent. While the minus side is Pertamina will become unfocused and too wide its coverage. "But what we want is immediately decided to give assurance from the workers side," said Dedi.
ESDM Ministry spokesman Sujatmiko said the revision of the Oil and Gas Law is the right of the House initiative. The material on the revision of the Oil and Gas Law is not yet officially discussed between the DPR and the government.
IN INDONESIAN
SKK Migas Akan Bubar, BPH Migas Akan Dilebur
RUU Migas versi DPR: BPH Migas akan masuk dalam fungsi Ditjen Migas Kementerian ESDM
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan draf final revisi Undang-Undang (UU) Migas ke Badan Legislasi pada Senin (5/6) lalu. Dalam draf tersebut jelas menyebutkan pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas yang akan bergerak dari hulu hingga hilir.
Namun dalam draf final revisi UU Migas tersebut tidak menyebutkan posisi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi dengan tegas menyebutkan, SKK Migas akan dibubarkan.
Pasalnya posisi SKK Migas saat ini melanggar konstitusi "Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), model pemerintah yang mengatur, pemerintah yang tandatangan kontrak dengan kontraktor itu melanggar konstitusi," kata Kurtubi
Jika SKK bubar, sebagai gantinya akan dibentuk lembaga yang sama, tapi akan digabungkan dengan Pertamina menjadi badan usaha khusus. Nasib yang sama juga akan menimpa BPH Migas. Kurtubi bilang, demi penyederhanaan sistem dan efisiensi maka BPH Migas akan masuk organisasi Ditjen Migas Kementerian ESDM.
Selain alasan tersebut, Kurtubi bilang, SKK Migas saat ini sudah tidak memiliki pekerjaan, setelah pemerintah mencabut subsidi BBM. "BPH Migas sudah kehilangan pekerjaan, jadi kembalikan ke regulator pemegang kebijakan, dalam hal ini Ditjen Migas, supaya efisien," kata Kurtubi.
Pelaksana BUK dalam draf final tersebut kemungkinan besar adalah PT Pertamina. BUK memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan BBM dari produksi dalam negeri. "Kami beri waktu 10 tahun, Indonesia, Pertamina, atau siapa saja tidak boleh lagi impor BBM, kilang harus dibangun," ujarnya.
Sementara Ketua Serikat Pekerja (SP) SKK Migas Dedi Suryadi mengatakan, sebenarnya status SKK Migas saat ini memang masih sementara, pasca keputusan MK tahun 2012 lalu. Namun menurutnya membubarkan SKK Migas tidak relevan. Dedi juga berharap, revisi Undang-Undang Migas tidak berpihak golongan tertentu.
"Revisi UU ini sccepatnya diundangkan dengan dasar kepentingan sebesar-besarnya rakyat dan kejelasan investor, bukan kepentingan sesaat, pragmatis dan golongan tertentu," kata Dedi.
Menurutnya, Serikat Pekerja SKK Migas tidak dalam posisi memihak salah satu kepentingan, baik bergabung dengan Pertamina atau badan khusus. Bergabung dengan Pertamina maupun badan khusus ada plus minus.
Sisi plusnya, anggaran operasional lebih independen. Sementara sisi minusnya adalah Pertamina akan menjadi tidak fokus dan terlalu luas cakupan-nya. "Tapi yang kami inginkan adalah secepatnya diputuskan untuk memberikan kepastian dari sisi pekerja," tegas Dedi.
Juru bicara Kemenlerian ESDM Sujatmiko mengatakan, revisi UU Migas adalah hak inisiatif DPR. Materi revisi UU Migas tersebut belum resmi dibahas antara DPR dan pemerintah.
Kontan, Page-14, Wednesday, June 7, 2017
No comments:
Post a Comment