PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), Regional Owned Enterprise (BUMD) The Bojonegoro regency government of East Java has not been able to manage the old oil well field in some villages in Kedewan sub-district because there has been no submission from SKK Migas.
Head of Department of Industry and Manpower of Bojonegoro Regency, Agus Supriyanto, in Bojonegoro, Tuesday (11/7) explained that SKK Migas and Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Central Java should have handed the field of old oil wells to PT BBS earlier in the year then.
But the handover of old oil field wells in Kedewan sub-district is not working properly, due to technical problems.
"We do not know for sure the cause has not been submitted to the management of the old oil well field to PT BBS," he said and justified Director of PT BBS BUMD Bojonegoro Regional Government Toni Ade Irawan.
Therefore, the local district government will invite SKK Migas, Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Central Java, and Pertamina EP Cepu to discuss the management of the old Dutch oil well field in Kecamatan Kedewan today. In fact, according to him, the District Government has made legal protection in the form of Regent Regulation (Perbup) Bojonegoro for the ratification of miners.
"Regent Regulation Bojonegoro it to verify the miners," he said.
In accordance with the decision of the Regent of Bojonegoro Suyoto, PT BBS which replaces the miners' association only receives "fee", so there is no need to spend in the field management of oil well field.
Appropriate data in Wonocolo Village, Hargomulyo, and Beji, Kedewan Sub-district according to the contract of 222 points of oil wells. However, in the development of the number of oil wells developed into 724 points of oil wells with an average production of about 1,200 barrels per day.
Production of the oil well is only about 400 barrels per day which is deposited to Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, while others are sold out, including distilled to diesel.
IN INDONESIA
BBS Bojonegoro Belum Bisa Kelola Sumur Minyak
PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur belum bisa mengelola lapangan sumur minyak tua pada sejumlah desa di Kecamatan Kedewan karena belum ada penyerahan dari SKK Migas.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro Agus Supriyanto, di Bojonegoro, Selasa (11/7) menjelaskan, SKK Migas dan Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Jawa Tengah seharusnya sudah menyerahkan lapangan sumur minyak tua itu kepada PT BBS awal tahun lalu.
Tapi penyerahan pengelolaan lapangan sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena terhambat masalah teknis.
“Kami tidak tahu pasti penyebab belum diserahkan pengelolaan lapangan sumur minyak tua itu kepada PT BBS,” ujar dia dan dibenarkan Direktur PT BBS BUMD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Toni Ade Irawan.
Karena itu Pemerintah Kabupaten setempat akan mengundang SKK Migas, Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Jawa Tengah, dan Pertamina EP Cepu untuk membahas pengelolaan lapangan sumur minyak tua peninggalan Belanda di Kecamatan Kedewan hari ini. Padahal, menurut dia, Pemerintah Kabupaten sudah membuat perlindungan hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro untuk pengesahan penambang.
“Peraturan Bupati Bojonegoro itu untuk melakukan verifikasi penambang,” ujarnya.
Sesuai keputusan Bupati Bojonegoro Suyoto, PT BBS yang menggantikan paguyuban penambang hanya menerima “fee”, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya dalam pengelolaan lapangan sumur minyak.
Sesuai data di Desa Wonocolo, Hargomulyo, dan Beji, Kecamatan Kedewan sesuai kontrak sebanyak 222 titik sumur minyak. Namun, dalam perkembangan jumlah sumur minyak berkembang menjadi 724 titik sumur minyak dengan produksi rata-rata sekitar 1.200 barel per hari.
Produksi sumur minyak itu hanya sekitar 400 barel per hari yang disetorkan kepada Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, sedangkan lainnya dijual keluar, termasuk disuling menjadi solar.
Investor Daily, Page-9, Wednesday, July 12, 2017
No comments:
Post a Comment