google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Bojonegoro Regional Government Enterprise Can not Manage Oil Wells - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Wednesday, July 12, 2017

Bojonegoro Regional Government Enterprise Can not Manage Oil Wells



PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), which is a Bojonegoro Regional Government Enterprise (BUMD), still can not manage old oil well field in some villages in Kedewan Sub-district. This is because there has been no submission from SKK Migas.

As described by Head of Industry and Manpower Office (Disperinaker) of Bojonegoro Regency Government Agus Supriyanto, SKK Migas and Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Central Java, should have handed the field of old oil wells to PT BBS early last year.

But the handover of old oil field wells in Kedewan sub-district is not working properly, due to technical problems. "We do not know for sure the cause has not been handed the management of the old oil well field to PT BBS, "he said, Tuesday (11/7).

Therefore, the District Government will invite SKK Migas, Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Central Java, and Pertamina EP Cepu, to discuss the management of the old Dutch oil well field in Kedewan Sub-district on Tuesday (11/7).

In fact, according to him, the District Government has made legal protection in the form of Regent Regulation (Perbup) Bojonegoro for the ratification of miners.

"Regulation of the Regent to verify the miners," he explained.

In accordance with the decision of the Regent of Bojonegoro Suyoto, PT BBS which replaces the miners' community only accepts' fee ', so there is no need to spend in the field management of oil well field. From data in Wonocolo Village, Hargomulyo, and Beji, Kedewan Sub-district, according to the contract of 222 points of oil wells.

But then the number of oil wells grew to 724 points of oil wells with an average production of about 1,200 barrels per day. Production of the oil well is only about 400 barrels per day which is deposited to Pertamina EP Asset 4 Field Cepu. While others are sold out, including distilled into diesel.

Previously, Director of PT BBS Bojonegoro, Toni Ade Irawan, admitted optimistically able to manage old oil well field in several villages in Kedewan.

"We are optimistic to be able to manage the old oil well field according to the contract given by Pertamina EP Asset 4 Field Cepu," he said.

Mentioned, the time of management contract given Pertamina EP Asset 4 Cepu to PT BBS for a year. He further said the work to be done by BBS is the work of monitoring the management of Wonocolo oil wells and surrounding areas in Kedewan Sub-district.

In addition, social management also includes plans to improve the welfare of old oil well miners and environmental management to avoid pollution.

"As planned all miners enter the Social Security Administering Agency (BPJS) Employment," he said.

IN INDONESIA


BUMD Bojonegoro Belum Bisa Kelola Sumur Minyak


PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) yang merupakan BUMD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, masih belum bisa mengelola lapangan sumur minyak tua di sejumlah desa di Kecamatan Kedewan. Hal itu disebabkan belum ada penyerahan dari SKK Migas.

Seperti dijelaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Agus Supriyanto, SKK Migas juga Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Jawa Tengah, seharusnya sudah menyerahkan lapangan sumur minyak tua itu kepada PT BBS awal tahun lalu.

Tapi penyerahan pengelolaan lapangan sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena terhambat masalah teknis. “Kami tidak tahu pasti penyebab belum diserahkannya pengelolaan lapangan sumur minyak tua itu kepada PT
BBS,” ujar dia, Selasa (11/7).

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten akan mengundang SKK Migas, Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Jawa Tengah, dan Pertamina EP Cepu, untuk membahas pengelolaan lapangan sumur minyak tua peninggalan Belanda di Kecamatan Kedewan, Selasa (11/7).

Padahal, menurut dia, Pemerintah Kabupaten sudah membuat perlindungan hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro untuk pengesahan penambang. 

“Peraturan Bupati itu untuk melakukan verifikasi penambang,” jelasnya.

Sesuai keputusan Bupati Bojonegoro Suyoto, PT BBS yang menggantikan paguyuban penambang hanya menerima ‘fee’, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya dalam pengelolaan lapangan sumur minyak. Dari data di Desa Wonocolo, Hargomulyo, dan Beji, Kecamatan Kedewan, sesuai kontrak sebanyak 222 titik sumur minyak.

Namun kemudian jumlah sumur minyak berkembang menjadi 724 titik sumur minyak dengan produksi rata-rata sekitar 1.200 barel per hari. Produksi sumur minyak itu hanya sekitar 400 barel per hari yang disetorkan kepada Pertamina EP Asset 4 Field Cepu. Sedangkan lainnya dijual keluar, termasuk disuling menjadi solar.

Sebelumnya, Direktur PT BBS Bojonegoro, Toni Ade Irawan, mengaku optimistis mampu mengelola lapangan sumur minyak tua di sejumlah desa di Kedewan. 

“Kami optimistis mampu mengelola lapangan sumur minyak tua sesuai kontrak yang diberikan Pertamina EP Asset 4 Field Cepu,” kata dia.

Disebutkan, waktu kontrak pengelolaan yang diberikan Pertamina EP Asset 4 Cepu kepada PT BBS selama setahun. Lebih lanjut ia mengatakan pekerjaan yang harus dilakukan BBS yaitu pekerjaan monitoring pengelolaan sumur-sumur minyak Wonocolo dan sekitarnya di Kecamatan Kedewan.

Selain itu, juga pengelolaan sosial meliputi rencana meningkatkan kesejahteraan para penambang sumur minyak tua dan pengelolaan lingkungan untuk menghindari pencemaran. 

“Sesuai rencana semua penambang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Republika, Page-21, Wednesday, July 12, 2017

No comments:

Post a Comment

POP UNDER

Iklan Tengah Artikel 1

NATIVE ASYNC

Iklan Bawah Artikel