For the sake of Gross Split, Diligent Revise Rules

Upstream oil and gas regulation

The government insists that the gross split scheme will trigger an increase in oil and gas investment. In fact, the government is willing to revise or issue rules to accommodate the gross split scheme can be economical.

It is no secret that the upstream oil and gas sector is in crisis. Investment interest in the upstream oil and gas sector is declining. In the first half of 2012, total investment in upstream oil and gas reached US $ 3.98 billion. This amount is only 29% of this year's target of US $ 13.8 billion.

In order to attract upstream oil and gas investment, the government diligently publishes and revises the rules to align with the cost recovery scheme, namely gross split. For example, the government will issue Government Regulation on gross split tax at the end of July 2017. The government will also revise Government Regulation No 35/2004 on Upstream Oil and Gas Activities.

Secretary of the Directorate General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Susyanto explained that the revision of Government Regulation no. 35/2004 to include 10% gross split, participating interest (PI) scheme to Local Government and ownership of operating goods.

"The 10% PI system is different from that Ministerial Regulation," he said last week.

Currently, the revision of Government Regulation No. 35/2004 has entered the stage of harmonization in the Ministry of Justice and Human Rights (HAM). In addition to the regulation, the ESDM Ministry will also revise two more rules, namely Ministerial Regulation 19 of 2010 and Ministerial Regulation 11 Year 2017.

Specifically Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No 11/2017 on Utilization of Natural Gas for Power Plant, Susyanto said the Ministerial Regulation was revised because the price in the regulation is less suitable with investment in upstream oil and gas.

"Less match between the interests of upstream oil and gas with electricity," he said.

Unfortunately, Susyanto did not mention the amount of electricity price increase that will be included in the regulation. "The calculation is already there, but not yet clear," said Susyanto.

In addition there are various other rules that are being revised Ministry of Energy and Mineral Resources.

"Ministerial Regulation on definite commitment. For example, the contractor is committed to drilling seven wells, but five drilled wells have not yielded yet, the other two are diverted to another block, "said EMR Deputy Minister of Energy and Mineral Resources, Arcandra Tahar.

Komaidi Notonegoro, Executive Director of the Reforminer Institute, appreciates the government's efforts to improve regulation. It's just that the government's efforts look awkward.

"The regulation on gross split is only regulated by Ministerial Regulation while the synchronized is the above existing rule, that is Government Regulation," he said.

IN INDONESIA

Demi Gross Split, Rajin Merevisi Aturan

Pemerintah bersikukuh bahwa skema gross split akan memicu kenaikan investasi-migas. Bahkan, pemerintah rela merevisi atau menerbitkan aturan untuk mengakomodir agar skema gross split bisa ekonomis.

Bukan rahasia lagi, sektor hulu migas sedang mengalami krisis. Minat investasi di sektor hulu migas semakin menurun. Hingga semester I-2017 total investasi di hulu migas baru mencapai US$ 3,98 miliar. Jumlah ini hanya 29% dari target tahun ini yang mencapai US$ 13,8 miliar.

Demi menggaet investasi hulu migas, pemerintah rajin menerbitkan dan merevisi aturan untuk menyelaraskan dengan skema pengganti /cost recovery, yakni gross split. Misalnya pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah soal pajak gross split pada akhir Juli 2017. Pemerintah juga akan merevisi Peraturan Pemerintah No 35/2004 tentang Kegiatan Hulu Migas.

Sekretaris Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susyanto menjelaskan, revisi Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tersebut untuk memasukkan skema gross split, participating interest (PI) 10% ke Pemerintah Daerah dan kepemilikan barang operasi. 

"Sistem PI 10% berbeda dengan Peraturan Menteri itu," ujarnya, pekan lalu. 

Saat ini, revisi Peraturan Pemerintah No 35/2004 sudah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).  Selain beleid itu, Kementerian ESDM juga akan merevisi dua aturan lagi, yakni Peraturan Menteri 19 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri 11 Tahun 2017. 

Khusus Peraturan Menteri ESDM No 11/2017 tentang Pemanfaatkan Gas Bumi untuk Pembangkit, Susyanto menyebutkan, Peraturan Menteri itu direvisi karena harga dalam aturan itu kurang cocok dengan investasi di hulu migas. 

"Kurang match antara kepentingan hulu migas dengan listrik," ujarnya.

Sayangnya Susyanto tidak menyebutkan besaran kenaikan harga-listrik yang akan dicantumkan dalam aturan tersebut. "Hitungannya sudah ada, tapi belum clear," kata Susyanto.

Selain itu ada berbagai aturan lain yang sedang direvisi Kementerian ESDM.

“Peraturan Menteri tentang komitmen pasti. Misalnya kontraktor berkomitmen mengebor tujuh sumur, tapi sudah lima sumur dibor tidak ada hasilnya, yang dua lagi dialihkan ke blok lain," ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. 

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, mengapresiasi upaya pemerintah memperbaiki regulasi. Hanya saja upaya pemerintah ini terlihat janggal. 

"Aturan tentang gross split itu hanya diatur oleh Peraturan Menteri. Sementara yang akan disinkronkan adalah aturan yang ada di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah," kata dia.

Kontan, Page-14, Monday, July 10, 2017