Require special taxation rules for oil and gas activities in sync with the revision of Government Regulation No. 79 so there is special treatment for oil and gas business tax system. The government plans to issue a new government regulation governing the special taxation of gross split contract schemes.
The regulation was issued after the issuance of Government Regulation No. 27 of 2017 on Amendment to Government Regulation Number 79 of 2010 on Refundable Operating Costs and the Treatment of Income Tax in Upstream Oil and Gas Business Fields.
Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar discloses the rule because the general tax rules can not be applied to oil and gas activities based on gross split contract schemes.
"We also hear the issuance of gross split taxation is still unclear. They realize or propose a government regulation that is almost comparable to Government Regulation No. 79, which regulates cost recovery, while this one regulates gross splits, "Arcandra said as quoted in the Ministry of Energy and Mineral Resources as saying in Jakarta on Thursday (6/7).
According to him, there needs to be a special tax regulation for oil and gas activities similar to that in sync with the revision of Government Regulation No. 79 so that later there will be special treatment for oil and gas business tax system. He disclosed that the Government Regulation of taxation to be issued contains the points of treatment of special tax on oil and gas industry which can not apply the general tax rules.
Currently, the draft Government Regulation of taxation is ready. Arcandra also hopes the Government Regulation can come out as soon as possible. "The draft already exists, hopefully this month we expect to get out," concluded Arcandra.
the Mahakam Block
Mahakam Block
Separately, East Kalimantan Governor Awang Farouk Ishak confirmed that the Mahakam Block's share management or participating interest (PI) in Kutai Kartanegara Regency (Kukar) is final.
The share of management is 66,5% for Province and 33,5% for Regency of Kutai Kartanegara (Kukar) from 10% share of cooperation with Pertamina.
"The PI problem is final, no question. Stay executed. Regional Owned Enterprises (BUMD) in cooperation with Pertamina to implement it, "said Governor Faroek, Thursday (6/7). According to him, the governor's policy as a representative of the central government in the region so no longer need to be questioned, let alone there is a proposal DPRD conduct re-meeting.
The decision resulted by Task Force (Satgas) is final based on Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No. 37/2016. Moreover, Task Force members consist of related parties starting from provincial representatives, Kutai Kartanegara Regent, head of DPRD, and one of BUMD that will be involved in management cooperation.
In addition, the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo has emphasized to the Governor through a limited meeting some time ago that the problem PI Mahakam Block final decision and do not need to be discussed again. On the other hand, he as Governor did not deny beforehand there is agreement of division of 60% of provinces and 40% Kutai Kartanegara. However, that was before the reference of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 37/2016.
IN INDONESIA
Peraturan Pemerintah Perpajakan Khusus Migas Siap Dirilis
Perlu aturan perpajakan khusus untuk kegiatan minyak dan gas bumi yang sinkron dengan revisi Peraturan Pemerintah No 79 sehingga ada perlakuan khusus untuk sistem perpajakan usaha migas. Pemerintah berencana menerbitkan peraturan pemerintah baru yang mengatur perpajakan khusus skema kontrak gross split.
Aturan itu dikeluarkan setelah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan aturan tersebut karena aturan pajak umum tidak dapat diterapkan untuk kegiatan minyak dan gas bumi berbasis skema kontrak gross split.
“Kita juga mendengar penerbitan gross split perpajakannya masih belum jelas. Mereka menyadari atau mengusulkan sebaiknya dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang hampir sebanding dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79, yang mengatur cost recovery, sementara yang ini mengatur gross split,” kata Arcandra seperti dikutip dalam lainan Kementerian ESDM, di Jakarta, Kamis (6/7).
Menurutnya, perlu ada aturan perpajakan khusus untuk kegiatan minyak dan gas bumi sama yang sinkron dengan revisi Peraturan Pemerintah No 79 sehingga nantinya ada perlakuan khusus untuk sistem perpajakan usaha migas. Dia mengungkapkan Peraturan Pemerintah perpajakan yang akan dikeluarkan berisi poin-poin perlakuan pajak khusus industri migas yang tidak bisa diberlakukan aturan perpajakan umum.
Saat ini, draf Peraturan Pemerintah perpajakan sudah siap. Arcandra pun berharap Peraturan Pemerintah dapat keluar secepatnya. “Drafnya sudah ada, semoga bulan ini kita harapkan bisa keluar,” pungkas Arcandra.
Blok Mahakam
Terpisah, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Farouk Ishak menegaskan masalah pembagian saham pengelolaan atau Participating Interest (PI) Blok Mahakam di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sudah final.
Pembagian saham pengelolaannya sebesar 66,5% untuk Provinsi dan 33,5% untuk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dari 10% bagian kerja sama dengan Pertamina.
“Masalah PI sudah final, tidak perlu dipersoalkan. Tinggal dilaksanakan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bekerja sama dengan Pertamina melaksanakannya,” kata Gubernur Faroek, Kamis (6/7). Menurut dia, itu kebijakan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sehingga tidak perlu lagi dipersoalkan, apalagi ada usulan DPRD melakukan rapat ulang.
Keputusan yang dihasilkan Satuan Tugas (Satgas) sudah final berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 37/2016. Terlebih anggota Satgas terdiri dari para pihak terkait mulai perwakilan provinsi, Bupati Kutai Kartanegara, pimpinan DPRD, serta salah satu BUMD yang akan terlibat dalam kerjasama pengelolaan.
Selain itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah menekankan ke Gubernur melalui rapat terbatas beberapa waktu lalu bahwa masalah PI Blok Mahakam keputusan final dan tidak perlu didiskusikan lagi. Di sisi lain, dirinya sebagai Gubernur tidak memungkiri sebelumnya memang ada kesepakatan pembagian 60% provinsi dan 40% Kutai Kartanegara. Namun, itu sebelum ada acuan Peraturan Menteri ESDM No 37/2016.
Media Indonesia, Page-18, Friday, July 7, 2017
No comments:
Post a Comment