Lifting Down, Government Gives Many Incentives

The declining production of oil and gas (lifting) oil and gas makes the government give many incentives. Incentives are given to contractors of cooperation contracts (KKKS) during the search period of oil and gas reserves (exploration).

Such fiscal incentives are granted by the issuance of Government Regulation No. 27 of 2017 on the cost of repossible operations and the treatment of income tax in the upstream oil and gas business.

The incentives provided are the waiver of all fiscal liabilities and part of the facility's liability during the exploration period. The tax obligations are exempted, such as Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM). 

    In addition, there are Income Tax (PPh) 22 imports as well as reduction of Land and Building Tax (PBB) During the period of exploitation, Earth and Building can reach 100 percent according to the discretion of the finance minister.

Secretary of the Directorate General of Oil and Gas Susyanto stated that the regulation was issued to accelerate the discovery of oil and gas reserves.

IN INDONESIA

Lifting Turun, Pemerintah Berikan Banyak Insentif

Produksi siap jual (liftng) minyak dan gas bumi yang terus menurun membuat pemerintah memberi banyak insentif. Insentif diberikan kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) selama masa pencarian cadangan migas (eksplorasi).

Insentif fiskal tersebut diberikan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2017 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

Insentif yang diberikan adalah pembebasan seluruh kewajiban fiskal dan sebagian kewajiban fasilitas selama masa eksplorasi. Kewajiban perpajakan yang dibebaskan, antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM]. 

     Selain itu, ada Pajak Penghasilan (PPh) 22 impor Serta pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selama masa eksploitasi, pemotongan Pajak Bumi dan Bangunan bisa mencapai 100 persen sesuai diskresi menteri keuangan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Susyanto menyatakan, aturan itu diterbitkan untuk mempercepat penemuan cadangan migas.

Jawa Pos,  Page-6, Thursday, July 20, 2017