The Draft Law on Oil and Gas (RUU Migas) is expected to be completed as soon as possible, after receiving input from various parties in order to produce a comprehensive regulatory product.
"We just want to harmonize, but hopefully soon be resolved," said Chairman of the Legislative Body of the House of Representatives Supratman Andi Atgas in a release on Wednesday (12/7).
According to Supratman, the harmonization conducted by the Legislation Body is still in the stage of asking for the opinion of a number of parties. One of the things that many highlighted, among others related to the discourse of the establishment of Special Business Entity (SBE/BUK) of Oil and Gas.
Meanwhile, Vice Chairman of Commission VII of the House of Representatives, Satya Widya Yudha, said that the function of BUK Migas aims to integrate the function of cooperation from upstream to downstream in accordance with the decision of the Constitutional Court.
Meanwhile, energy sector observer Marwan Batubara said that there should be no dualism of SOEs that take care of the oil and gas sector both from upstream and downstream.
Previously, the Government has issued Government Regulation No. 27 of 2017 on Amendment to Government Regulation Number 79 of 2010 concerning Refundable Operating Costs and the treatment of income tax in the upstream oil and gas business.
"The Government Regulation No. 27 of 2017 has already been issued, has been signed by the President, what is issued, what is revised is not 100 percent indeed that is expected by Indonesia Petroleum Association (IPA) but most of us have accomodated, alhamdulillah," said Vice Minister of EMR Arcandra Tahar in Jakarta
The issuance of this Government Regulation is expected to increase the discovery of national oil and gas reserves and drive the investment climate as well as provide greater legal certainty to the upstream oil and gas business activities. To complete Government Regulation 27, the Government will issue Government Regulation of Taxation specially Gross split which will be comparable with Government Regulation 79 Year 2010 Number 27.
The issuance of Government Regulation No. 27 of 2017, according to Arcandra is a major leap in oil and gas management in Indonesia.
"Finally, Government Regulation 79 can be issued with the hope that in the future what will be expected by KKKS Contractors and IPA, the government is now deeply aware of their difficulties to engage in both exploration and exploitation activities in Indonesia," said Arcandra.
To clarify the taxation of exploration and exploitation activities of oil and gas based on gross split, the government will issue Government Regulation governing special taxation of gross split because the general tax rules can not be applied for oil and gas activities based on gross split.
Gross split is a profit-sharing scheme between the government and KKKS that was calculated at the start as a substitute for conventional cost recovery schemes, or production costs that were replaced by the government after production.
IN INDONESIA
Undang-Undang Migas Diharapkan Segera Selesai
Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas (RUU Migas) diharapkan dapat diselesaikan secepatnya, setelah menerima masukan dari berbagai pihak agar dapat dihasilkan produk regulasi yang menyeluruh.
“Kami baru mau harmonisasi, tapi semoga bisa secepatnya diselesaikan,” kata Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Atgas dalam rilis, Rabu(12/7).
Menurut Supratman, harmonisasi yang dilakukan Badan Legislasi masih dalam tahap meminta pendapat sejumlah pihak. Salah satu hal yang banyak disorot antara lain terkait wacana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengemukakan, fungsi BUK Migas bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi kerja sama dari hulu hingga hilir sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.
Sedangkan pengamat sektor energi Marwan Batubara menyatakan harusnya tidak ada dualisme BUMN yang mengurus sektor migas baik dari hulu maupun hilir.
Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.
“Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 sudah keluar, sudah ditandatangani Presiden, apa yang dikeluarkan, apa yang direvisi itu tidak 100 persen memang yang diharapkan oleh Indonesia Petroleum Association (IPA) namun sebagian besar sudah kita akomodir, alhamdulillah,” kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Jakarta
Penerbitan Peraturan Pemerintah ini diharapkan akan dapat meningkatkan penemuan cadangan minyak dan gas bumi nasional dan menggerakkan iklim investasi serta lebih memberikan kepastian hukum pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Untuk melengkapi Peraturan Pemerintah 27, Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Perpajakan khusus Gross split yang akan comparable dengan Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2010 Nomor 27.
Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017, menurut Arcandra adalah sebuah lompatan besar dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia.
“Akhirnya Peraturan Pemerintah 79 dapat kita keluarkan dengan harapan kedepannya apa yang diharapkan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) maupun IPA, pemerintah sekarang sangat mendengar apa kesulitan mereka untuk melakukan kegiatan baik itu eksplorasi maupun eksploitasi di Indonesia,” ujar Arcandra.
Untuk memperjelas perpajakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berbasis gross split, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur perpajakan khusus gross split karena aturan pajak umum tidak dapat diterapkan untuk kegiatan minyak dan gas bumi berbasis gross split.
Gross split merupakan skema bagi hasil antara pemerintah dan KKKS yang diperhitungkan di awal sebagai pengganti dari skema konvensional cost recovery, atau biaya produksi yang diganti oleh pemerintah setelah produksi.
Investor Daily, Page-9, Thursday, July 13, 2017
No comments:
Post a Comment