Ministry of Energy and Resources. Minerals (ESDM) assembled the directors of state-owned enterprises in energy and minerals, as well as the chairman of the association on energy and oil and gas, on Thursday (27/7). They were asked to provide input to revise Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No. 42/2017 on Supervision of Business Exploitation in the Energy and Mineral Resources Sector.
Hendra Sinadia Deputy Executive Director of the Indonesian Coal Producers Association (APBI) said the Ministry of Energy and Mineral Resources has heard business complaints related to the plan to revise ESDM Ministerial Regulation no. 42.
Unfortunately, Hendrix said the mineral and coal sectors in the revised draft have not changed. The transfer of shares and changes to the board of commissioners must still require approval from the Minister of EMR,
"The provisions in Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No 42/2017 are consistent with the provisions in the Limited Company Law and also in the Contract of Work (PKP2B)," he said.
Coal Contract of Work and Working Agreement of Coal Mining Concession (PKP2B) change of commissioner directors Must be approved but by the Director General of Mineral and Batubaru not to the Minister of EMR.
"I think it should be reporting only," he said.
Meanwhile, Chief Executive of the Association of Indonesian Private Electric Manufacturers (APLSI) Arthur Simatupang said the proposals from business actors of electricity developers have been heard by the Ministry of Energy and Mineral Resources, reviewed, Ministerial Regulation No 42/2017.
"Positive There will be a revised Minister Regulation according to the proposal," he said.
The revised draft of Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No 42/2017 mentioned that the share transfer and the change of directors are no longer through the approval of the Minister of EMR. For ESDM Minister Regulation No 42/2017 APLSI feel the Ministry of Energy and Mineral Resources quite responsive with the proposal.
Understandably, the electricity sector should be made easier because it becomes a priority. In addition to Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No 42/2017. Ministry of Energy and Mineral Resources also discuss about the rules in the field of electricity.
"But no details," he said, He stated, APLSI will provide advice on the rules of electricity that has been published. "Must be discussed one-on-one, do not know (revised), we'll see the progress," he said.
Riza Husni, Chairman of the Association of Power Plants, Water Power, said, at the request of the President, during the meeting of Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar said will conduct evaluation of all Ministerial Regulation of EMR this year. Including Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources concerning electricity, Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 10, No. 12, No. 43 years 2017.
"Ministerial Regulation 12 is amended to Ministerial Regulation 43 and will be re-evaluated," he said.
In Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No 43/2017 there is still a build, own, operate and transfer (BOOT) article and negotiated electricity price. Riza said, the Deputy Minister promised to immediately revise again. "The promise is immediate, the Deputy Minister said the rules should be accepted as regulated, If not accepted not the rules of his name." He said.
As for oil and gas, in the revised draft mentioned the transfer of participation rights through the approval of ministers, but consider the input of Head of SKK Migas. The changes of directors and share transfer are now only reporting, not the approval of the Minister of EMR.
Accommodate input
Meanwhile, Arcandra said, in the meeting the government gets positive feedback from businessmen.
"We listen to some of our proposed changes, they welcome positively", "he said.
It is open to improving regulations other than Ministerial Regulation 42/2017 which is considered to inhibit investment. "Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources 43 concerning Micro Hydro Power Plant (PLTMH), there is a proposal to or not to do business to business scheme (B to B) but the determination of our tariff review, our proposal is accommodated," he said.
While in the oil and gas sector, will issue the rules of gross split taxation. This regulation is considered to provide certainty for oil and gas investment.
"We are currently preparing for a gross split taxation, this provides a more progressive certainty from the revision of Government Regulation 79, we try to give more incentives," he said.
In the minerals sector, there is little input from mining business actors to revise regulations such as Ministerial Decree 5/2017 on Increasing Mineral Added Value through Processing and Purifying Activities of Minerals Affairs and Ministerial Regulation 6/2017 on Procedures and Requirements for Providing a Sales Selling Recommendation for Minerals Overseas Management and Purification Results.
"It was mentioned, smelter businessmen need our facilitation to get better," said Arcandra.
IN INDONESIA
Revisi Aturan, ESDM Melibatkan Pengusaha
Kementerian Energi dan Sumber Daya. Mineral (ESDM) mengumpulkan para direksi BUMN di bidang energi dan minerba, serta ketua asosiasi bidang Energi dan migas, pada Kamis (27/7). Mereka diminta memberikan masukan untuk merevisi Peraturan Menteri ESDM No 42/2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
Hendra Sinadia Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Batubara Indonesia (APBI) mengatakan, Kementerian ESDM telah mendengar keluhan dunia usaha terkait rencana merevisi Peraturan Menteri ESDM no 42.
Namun sayang, kata Hendrix untuk sektor mineral dan batubara pada draft revisi masih belum berubah. Pengalihan saham dan perubahan direksi komisaris masih harus memerlukan persetujuan dari Menteri ESDM,
"Seharusnya ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM No 42/2017 konsisten dengan ketentuan di UU Perseroan Terbatas dan juga dalam Kontrak Karya Serta (PKP2B)," katanya
Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) perubahan direksi komisaris Wajib mendapat persetujuan tetapi oleh Dirjen Mineral dan Batubaru bukan kepada Menteri ESDM.
"Saya kira sebaiknya kewajiban tersebut bersifat pelaporan saja," kata dia.
Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang mengatakan, usulan dari pelaku usaha pengembang listrik sudah didengarkan oleh Kementerian ESDM, terkaji, Peraturan Menteri ESDM No 42/2017.
"Positif. Akan ada revisi Peraturan Menteri sesuai usulan," kata dia.
Draf revisi Peraturan Menteri ESDM No 42/2017 manyebutkan, pengalihan saham dan pergantian direksi tidak lagi melalui persetujuan Menteri ESDM. Untuk Peraturan Menteri ESDM No 42/2017 APLSI merasa Kementerian ESDM cukup tanggap dengan usulan.
Maklum, sektor ketenagalistrikan memang harus dipermudah sebab menjadi prioritas. Selain Peraturan Menteri ESDM No 42/2017. Kementerian ESDM juga membahas soal aturan di bidang kelistrikan.
"Tetapi tidak detail," ujarnya, Dia menyatakan, APLSI akan memberikan saran atas aturan-aturan listrik yang sudah terbit. “Harus dibahas satu-satu, belum tahu (direvisi), kita lihat saja perkembangan," ujarnya.
Riza Husni, Ketua Asosiasi Pembangkit, Listrik Tenaga Air, menyebutkan, sesuai permintaan Presiden, saat rapat Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar bilang akan melakukan evaluasi semua Peraturan Menteri ESDM tahun ini. Termasuk Peraturan Menteri ESDM soal kelistrikan yakni Peraturan Menteri ESDM No 10, No. 12, No. 43 tahun 2017.
"Peraturan Menteri 12 diubah ke Peraturan Menteri 43 dan akan dievaluasi kembali," kata dia.
Dalam Peraturan Menteri ESDM No 43/2017 masih ada pasal build, own, operate and transfer (BOOT) dan harga listrik negosiasi. Riza bilang, Wakil Menteri berjanji akan segera melakukan revisi kembali. "Janjinya segera. Wakil Menteri bilang aturan itu harus diterima yang diatur, Kalau tidak diterima bukan aturan namanya." ungkap dia.
Sementara untuk migas, dalam draf revisi menyebutkan peralihan hak partisipasi melalui persetujuan menteri, tetapi mempertimbangkan masukan Kepala SKK Migas. Adapun perubahan direksi dan pengalihan saham kini hanya pelaporan saja, bukan persetujuan Menteri ESDM.
Menampung masukan
Sementara itu Arcandra bilang, dalam pertemuan tersebut pemerintah mendapatkan masukan positif dari pengusaha.
"Kami dengarkan. Ada beberapa yang kami usulkan perubahannya, mereka menyambut positif"," ujarnya.
Pihaknya terbuka untuk memperbaiki regulasi selain Peraturan Menteri 42/2017 yang dianggap menghambat investasi. “Peraturan Menteri ESDM 43 yang tentang Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), ada usul bisa atau tidak jangan skema business to business (B to B) tapi penetapan tarif kami review, usulan kami tampung," ujarnya.
Sedangkan di sektor migas, akan mengeluarkan aturan perpajakan gross split. Aturan ini dianggap memberi kepastian bagi investasi migas.
"Kami sedang menyusun perpajakan gross split, ini memberi kepastian yang mungkin lebih progresif lagi dari revisi Peraturan Pemerintah 79, kami coba memberi insentif lebih lagi," ujarnya.
Di sektor minerba, tidak banyak masukan dari pelaku usaha pertambangan untuk merevisi aturan seperti Peraturan Menteri 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri dan Peraturan Menteri 6/2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengelolaan dan Pemurnian.
"Tadi disinggung, pengusaha smelter perlu kami fasilitasi agar bisa lebih baik," tutur Arcandra.
Kontan, Page-14, Friday, July 28, 2017
No comments:
Post a Comment