The government limits gas prices to power plants, both liquefied natural gas (LNG), not to exceed 14.5% of the Indonesian Crude Price (ICP). Through this beleid, the government wants LNG prices that can compete with gas pipelines.
The gas price for the power plant is stipulated in Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) No. 45 of 2017. This regulation revised the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 11/2017 which set the price of gas for electricity by 8% of ICP for power plant near the mouth of the gas well and 1 1.5% ICP for both domestic and export LNG and power plants away from gas field.
Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar said, the revision is done because the price limit specified in Ministerial Regulation 11/2017 is useless. Because the Ministerial Regulation compares the price of piped gas without including the components of transportation costs and regasification.
"The workable gas price of 14.5% of ICP is calculated at the plant gate. If this price is not reached, then the Minister determines, "he said
He said that with the old beleid, when PLN obtained a gas 11.5% gas pipe price of 11.5% ICP and 11.4% ICP, PLN had to take the supply of LNG. In fact, not necessarily the price of gas to the power plant is only 1 1.4% ICB considering the cost of transportation and regasification has not been calculated, so the LNG price must be able to compete with gas pipelines.
"So essentially LNG prices in plant gate should be lower than 14.5% ICR" said Arcandra.
This provision applies to both domestic LNG and imported from other countries. According to Arcandra, the pricing of 14,% ICP is already considering the economy of oil and gas field. Assuming crude oil prices in the range of US $ 50 per barrel, the gas price for PLN should be about US $ 7 per million british thermal unit / mmbtu at the power plant.
In addition, pricing also takes into consideration domestic and international gas prices, consumer purchasing power, and added value from gas utilization. Meanwhile, gas price for mouth well power plant is still set at 8% of ICP According to Article 13 Ministerial Regulation 45/2017, if gas price is 8% ICP, PLN can appoint directly for the purchase of electricity.
But when gas prices exceed that limit, the purchase of electricity must go through a public auction. Another regulated clause is that if domestic and imported LNG prices have the same price, PLN and IPP must prioritize domestic LNG supply. However, if the price agreement is not reached, the Minister may determine the policy of natural gas provision.
As for the duration of gas supply, in this new rules the government no longer limits to 20 years such as the age of the power plant. Ministerial Regulation 45/2017 states the period of supply based on the assumption of conditions and performance of gas field reservoirs. If there is potential for longer gas supply, the contractor may extend the contract with PLN.
IN INDONESIA
Harga Gas Kelistrikan Dibatasi Maksimal 14, % ICP
Pemerintah membatasi harga gas untuk pembangkit listrik, baik gas pipa maupun gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), tidak boleh melebihi 14,5% dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ ICP). Melalui beleid ini, pemerintah menginginkan harga LNG yang dapat bersaing dengan gas pipa.
Harga gas untuk pembangkit listrik ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 45 Tahun 2017. Beleid ini merevisi Peraturan Menteri ESDM 11/2017 yang mematok harga gas untuk kelistrikan sebesar 8% dari ICP untuk pembangkit dekat mulut sumur gas serta 1 1,5% ICP untuk LNG domestik maupun ekspor dan pembangkit yang jauh dari lapangan gas.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menuturkan, revisi dilakukan lantaran batas harga yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 11/2017 tidak ada gunanya. Pasalnya, Peraturan Menteri tersebut membandingkan harga gas pipa tanpa memasukkan komponen biaya transportasi dan regasifikasi.
“Yang workable itu harga gas 14,5% dari ICP dihitung di plant gate. Kalau harga ini tidak tercapai, maka Menteri yang menentukan,” kata dia
Dikatakannya, dengan beleid lama, ketika PLN memperoleh tawaran harga gas pipa 11,5% ICP dan LNG 11,4% ICP maka PLN harus mengambil pasokan LNG tersebut. Padahal, belum tentu harga gas sampai di pembangkit listrik hanya 1 1,4% ICB mengingat biaya transportasi dan regasifikasi belum dihitung, sehingga harga LNG harus dapat bersaing dengan gas pipa.
“Jadi intinya harga LNG di plant gate harus lebih rendah dari 14,5% ICR” tegas Arcandra.
Ketetapan ini berlaku baik untuk LNG domestik maupun yang didatangkan dari negara lain. Menurut Arcandra, penetapan harga 14,% ICP ini sudah mempertimbangkan keekonomian lapangan migas. Dengan asumsi harga minyak mentah di kisaran US$ 50 per barel, maka harga gas untuk PLN harus, sekitar US$ 7 per million british thermal unit/mmbtu di pembangkit listrik.
Selain itu, penetapan harga juga mernpertimbangkan harga gas domestik dan internasional, kemampuan beli konsumen, dan nilai tambah dari pemanfaatan gas ini. Sementara itu harga gas untuk pembangkit listrik mulut sumur, tetap ditetapkan 8% dari ICP Sesuai Pasal 13 Peraturan Menteri 45/ 2017, jika harga gas 8% ICP, maka PLN bisa menunjuk langsung untuk pembelian listriknya.
Namun ketika harga gas melebihi batas tersebut, pembelian listrik harus melalui pelelangan umum. Klausul lain yang diatur yakni bila harga LNG domestik dan impor memiliki harga yang sama, PLN dan IPP wajib mengutamakan pasokan LNG dalam negeri. Namun, bila tidak tercapai kesepakatan harga, Menteri dapat menetapkan kebijakan penyediaan gas bumi.
Sementara soal jangka waktu pasokan gas, dalam beleid baru ini pemerintah tidak lagi membatasi sampai 20 tahun seperti usia pembangkit listrik. Peraturan Menteri 45/2017 menyatakan jangka waktu pasokan berdasarkan asumsi kondisi dan kinerja reservoir lapangan gas. Jika memang ada potensi pasokan gas lebih panjang, kontraktor dapat memperpanjang kontrak dengan PLN.
Investor Daily, Page-10, Tuesday, August 8, 2017
No comments:
Post a Comment