Establishment for Designed Area

Musi Banyuasin District in South Sumatra along with the United Nations Development Program (UNDP) is designing the establishment of endowment funds from non-renewable natural resources, oil and gas. Cooperation is to prepare the source of development funding if one day the resources are exhausted.

"In Indonesia, revenue from natural resources is the third largest. However, we all know, oil and gas natural resources may be exhausted by 2030. So, there needs to be a strategy for the benefits still can be enjoyed by future generations, "said UNDP Indonesia Deputy Director Francine Pickup in the signing of a memorandum of understanding between Musi Banyuasin Regency and UNDP Thursday (10/8), in Jakarta.

Quoted from the Results of the Feasibility Study on the Establishment of Eternal Funds by UNDP and the Institute of Economic and Community Investigation of the University of Indonesia, Musi Banyuasin Regency is one of 20 districts / cities with large natural resources of oil and gas and minerals with sufficient fiscal capacity. At the provincial level there are 13 provinces that are fiscally sufficient because of the large oil and gas revenues.

"In panel discussions, according to Pickup, the goal of endowment funds should be clear. In addition, endowment management must also be transparent and accountable. However, it is perceived to be complex because there are many different interests. Therefore, the involvement of the people to oversee the endowment is necessary.

Regent Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin said, the source and form of endowment is still not ascertained. There are several models as other countries do, for example from oil and gas company taxes or special allocations in revenue-sharing funds.

At the local level, we're ready. However, this should be in line with central government policy, "said Dodi.

First Secretary of the Norwegian Embassy Borgar Olsen Tormodsgard said transparency is important in the management of endowment funds from oil and gas.

IN INDONESIA

Pembentukan untuk Daerah Dirancang

Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatera Selatan bersama Program Pembangunan PBB (UNDP) sedang merancang pembentukan dana abadi dari sumber daya alam tidak terbarukan, yakni minyak dan gas. Kerja sama tersebut untuk mempersiapkan sumber pendanaan pembangunan jika suatu saat sumber daya alam tersebut habis.

”Di Indonesia, penerimaan dari sumber daya alam itu terbesar ketiga. Namun, kita semua mengetahui, sumber daya alam minyak dan gas mungkin akan habis pada 2030. Maka, perlu ada strategi agar manfaatnya masih dapat dinikmati generasi masa depan,” kata Wakil Direktur UNDP Indonesia Francine Pickup dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kabupaten Musi Banyuasin dan UNDP Kamis (10/8), di Jakarta.

Dikutip dari Hasil Kajian Kelayakan Pembentukan Dana Abadi oleh UNDP dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu dari 20 kabupaten/kota yang memiliki sumber daya alam migas dan mineral yang besar dengan kapasitas fiskal yang mencukupi. Di tingkat provinsi ada 13 provinsi yang tergolong mencukupi secara fiskal karena penerimaan dari migas dan mineral yang besar.

“ Dalam diskusi panel, menurut Pickup, tujuan pemanfaatan dana abadi harus jelas. Selain itu, pengelolaan dana abadi juga harus transparan dan akuntabel. Namun, hal itu dirasa akan rumit karena ada banyak berbagai kepentingan. Karena itu, keterlibatan rakyat untuk mengawasi dana abadi diperlukan. 

Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan, sumber dan bentuk dana abadi masih belum dipastikan. Ada beberapa model sebagaimana dilakukan negara lain, misalnya dari pajak perusahaan migas atau alokasi khusus dalam dana bagi hasil.

Di tingkat daerah, kami sudah siap. Namun, ini harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” kata Dodi.

First Secretary Kedutaan Besar Norwegia Borgar Olsen Tormodsgard mengatakan, transparansi adalah hal penting dalam pengelolaan dana abadi dari migas.

Kompas, Page-18, Friday, August 11, 2017