Oil and gas players have called on the government to deliver its promise to issue a new rule that would allow upstream contractors to transfer their investment commitment trom one working area to another, to boost Indonesia’s competitiveness in the sector.
Sammy Hamzah, the Indonesian Employers Associations (Apindo) head of energy and mineral resources division, said the current low oil-price market had made exploration activities, especially in frontier areas, economically unfeasible.
Moreover, he said contractors had often found it difficult to operate some oil and gas working areas that overlap with protected forest areas, or even coal and palm oil production sites.
“That’s why industry players have proposed the government to allow oil and gas contractors to transfer their commitment to another working area, which makes more economic sense when the first committed area is not able to yield results as initially expected,” Sammy said.
With such Hexibility he further said, the government would see no losses, because contractors could still realize their commitment in a different working area. According to the Upstream Oil and Gas Regulatory Special Task Force (SKKMigas), investment in the upstream oil and gas sector plunged by nearly half to US$11.15 billion from $21.88 billion in the 2012-2016 period.
In the first half of 2017 investment in the sector reached $3.99 billion, or only 28.84 percent of the governments full-year target of $13.8 billion. Of the total figure, contractors spent $3.96 billion on production, while a mere $30 million was disbursed for exploration.
Firlie Ganinduto, head of the permanent committee for institutional relations and regulations for energy oil and gas at the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin), said such a regulation could be an incentive for investors to pour more money into exploration activities.
He added that all this time, many contractors were reluctant to conduct expensive and high-risk exploration activities, while others had been forced to pull out of such projects due to unsatisfactory results.
As a result, both the government and contractors have to bear huge losses,” Firlie said. “Hence, the option to transfer the commitment to another Working area would be a win-Win solution.”
Deputy Energy and Mineral Resources Minister Arcandra Tahar said that the ministry was still working on the decree, which he deemed crucial to attract investors to explore new oil and gas fields, so that the country could maintain its oil production in the long run.
A lack of new oil discoveries has led to a rapid decline in Indonesia’s proven oil reserves to 2,959 million stock tank barrels (mmstb) at the end of last year, from around 5,000 mmstb in the early 2000s.
Domestic oil production had dwindled to 808,800 barrels of oil per day (bopd) as of June, from 1.2 million bopd in the early 2000s, forcing the country to import around 60 percent of its current oil needs of 1.6 million bopd.
Considering such conditions, business people have put high hopes on the newly appointed oil and gas director-general at the Energy and Mineral Resources Ministry Ego Syafhrial, to expedite the formulation of various decrees to boost the country’s investment climate.
These include decrees that are related to abandonment and site restoration (ASR), incentives for drilling an offshore well in ultradeep waters more than 1,500 meters in depth and enhanced oil recovery (EOR) activities.
“We hope the drafting of these decrees can soon be completed. However, they should not be issued hastily and without careful consideration, because the most important thing is to boost Indonesia’s global competitiveness,” said Indonesia Petroleum Association (IPA) executive director Marjolijn Wajong.
President Joko “Jokowi” Widodo recently voiced his criticism over the issuance of various unfriendly regulations for investors, including those by the Energy and Mineral Resources Ministry and the Forestiy Ministry which he considered contradictory to efforts to ease the process of doing business in the country.
IN INDONESIA
Pelaku minyak dan gas cemas atas Peraturan Pemerintah
Pelaku minyak dan gas telah meminta pemerintah untuk menyampaikan janjinya untuk mengeluarkan peraturan baru yang memungkinkan kontraktor hulu untuk mengalihkan komitmen investasi mereka dari satu wilayah kerja ke area kerja lainnya, untuk meningkatkan daya saing Indonesia di sektor ini.
Sammy Hamzah, kepala divisi energi dan sumber daya mineral Apindo, mengatakan pasar harga minyak saat ini rendah telah melakukan kegiatan eksplorasi, terutama di daerah perbatasan, yang secara ekonomi tidak layak.
Apalagi, dia mengatakan kontraktor sering merasa sulit mengoperasikan beberapa wilayah kerja migas yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, atau bahkan lokasi produksi batu bara dan kelapa sawit.
"Itu sebabnya pelaku industri telah mengusulkan kepada pemerintah untuk mengizinkan kontraktor minyak dan gas bumi memindahkan komitmen mereka ke wilayah kerja lain, yang lebih masuk akal bila kawasan komitmen pertama tidak dapat menghasilkan hasil seperti yang diharapkan sebelumnya," kata Sammy.
Dengan begitu mudahnya dia mengatakan pemerintah tidak akan melihat kerugian, karena kontraktor masih bisa mewujudkan komitmen mereka di wilayah kerja yang berbeda. Menurut Satuan Tugas Khusus Tata Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMigas), investasi di sektor hulu migas anjlok hampir setengah dari US $ 11,15 miliar dari $ 21,88 miliar pada periode 2012-2016.
Pada paruh pertama investasi 2017 di sektor ini Mencapai $ 3,99 miliar atau hanya 28,84 persen dari target pemerintah setahun penuh sebesar $ 13,8 miliar. Dari jumlah keseluruhan, kontraktor menghabiskan $ 3,96 miliar untuk produksi, sementara hanya 30 juta dolar yang disalurkan untuk eksplorasi.
Firlie Ganinduto, kepala komite permanen untuk hubungan kelembagaan dan peraturan untuk minyak dan gas energi di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), mengatakan peraturan semacam itu dapat menjadi insentif bagi investor untuk menuangkan lebih banyak uang ke kegiatan eksplorasi.
Dia menambahkan bahwa selama ini, banyak kontraktor enggan melakukan kegiatan eksplorasi mahal dan berisiko tinggi, sementara yang lain terpaksa mengeluarkan proyek semacam itu karena hasil yang tidak memuaskan.
Akibatnya, pemerintah dan kontraktor harus menanggung kerugian besar, "kata Firlie. "Oleh karena itu, pilihan untuk mentransfer komitmen ke area kerja yang lain akan menjadi win-win solusi ."
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan bahwa kementerian tersebut masih mengerjakan keputusan tersebut, yang dianggap penting untuk menarik investor untuk mengeksplorasi lahan minyak dan gas baru, sehingga negara tersebut dapat mempertahankan produksi minyaknya dalam jangka panjang.
Kurangnya penemuan minyak baru telah menyebabkan penurunan yang cepat dalam cadangan minyak terbukti di Indonesia menjadi 2.959 juta barel barel (mmstb) pada akhir tahun lalu, dari sekitar 5.000 mmstb pada awal tahun 2000an.
Produksi minyak dalam negeri telah menyusut menjadi 808.800 barel minyak per hari (bopd) per hari dari 1,2 miliar bopd pada awal tahun 2000an, yang memaksa negara tersebut mengimpor sekitar 60 persen dari kebutuhan minyak saat ini sebesar 1,6 juta bopd.
Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pebisnis memberi harapan tinggi pada direktur jenderal minyak dan gas yang baru ditunjuk di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ego Syafhrial, untuk mempercepat perumusan berbagai keputusan untuk meningkatkan iklim investasi negara.
Ini termasuk keputusan yang terkait dengan abandonment and site restoration (ASR), insentif untuk pengeboran sumur lepas pantai di perairan ultradeep lebih dari 1.500 meter dan aktivitas enhanced oil recovery (EOR).
"Kami berharap penyusunan keputusan ini bisa segera selesai. Namun, mereka tidak boleh dikeluarkan dengan cepat dan tanpa pertimbangan matang, karena yang terpenting adalah meningkatkan daya saing global Indonesia, "kata Indonesia Petroleum Association (IPA) direktur eksekutif Marjolijn Wajong.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo baru-baru ini menyuarakan kritiknya atas penerbitan berbagai peraturan yang tidak bersahabat bagi investor, termasuk oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Kehutanan yang dianggap bertentangan dengan upaya untuk mempermudah proses berbisnis di negara tersebut.
Jakarta Post, Page-17, Tuesday, August 15, 2017
No comments:
Post a Comment