Although PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) will not choose natural gas import options in the near future, some private power developers will apply for permission to import liquefied natural gas from abroad.
PLN becomes the largest gas consumer in the country PLN buys gas for gas and steam power plants (PLTGU). However, the company claims to have obtained the supply of liquefied natural gas / LNG from the Tangguh Refinery, Papua.
Meanwhile, some private power developers plan to apply for LNG import permits because domestic prices have already exceeded 14.5% of Indonesian crude price (ICP).
Based on Minister of Energy and Mineral Resources Regulation no. 45/2017 on Gas Prices for Power Generation, PLN and private electricity developers are allowed to import LNG when domestic price has already exceeded 14.5% of ICP.
In Article 8 paragraph (1) of Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No. 45/2017, PLN or power supply business entity (BUPTL) can purchase natural gas through pipes at plant gate [at power plant location] at the highest price of 14.5% from ICP.
In addition, if PLN and electricity developers do not get natural gas through pipes at the Iistrik power station with the highest price of 14.5% of ICP, developers can buy LNG below the price of piped gas. This is provided that developers have access or planning to build LNG receiving facilities.
Chairman of the Association of Indonesian Private Power Developers (APLSI) Ali Herman Ibrahim said that gas prices from Singapore and Malaysia are cheaper compared to Indonesia.
"It is natural for BUPTL to apply for gas Impor license, whereas the gas from Singapore and Malaysia comes from Indonesia," he said.
He considered that private power developers are choosing the option of importing gas because it is cheaper than domestic supply. In addition, the plant does not get domestic gas supply.
CHEAP PRICE
Meanwhile, one of the companies that will apply for gas import permit is PT Energi Nusantara Merah Putih. Energi Nusantara will build a PLTGU with a total capacity of 600 megawatts in Bantaeng Industrial Area (KIBa), Makassar.
President Director of Nusantara Merah Putih Energy Westana H. Wiratmaja said the submission of gas lmpor done to create cheap electricity prices.
"I will apply for permission to the government to import gas. This is for efficiency. I do a lot of things for efficiency, "he said
He has not explained in detail related to the submission of gas import permit. However, PLTGU Bantaeng requires gas supply to reach 120 MMscfd. According to him, Energi Nusantara will spend up to US $ 980 million to build the plant.
Director of PLN Supangkat Procurement Iwan Santoso acknowledged that the company will not apply for gas import permit because it has obtained supply from Tangguh-Papua Block.
"The application of gas import permit has a long line" he said.
Director General of Electricity Ministry of Energy and Mineral Resources Andy Noorsaman Sommeng said the revision of the regulation becomes Minister of Energy and Mineral Resources Regulation no. 45/2017 is to increase natural gas in the energy mix and ensure the availability of natural gas supply at competitive prices for the electricity sector.
IN INDONESIA
Pengembang Listrik Ajukan Izin lmpor LNG
Kendati PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak akan memilih opsi impor gas alam dalam waktu dekat, beberapa pengembang listrik swasta akan mengajukan izin untuk mendatangkan gas alam cair dari luar negeri.
PLN menjadi konsumen gas terbesar di Tanah Air PLN membeli gas untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU). Namun, perseroan menyatakan telah mendapatkan pasokan gas alam cair/LNG dari Kilang Tangguh, Papua.
Sementara itu, beberapa pengembang listrik swasta berencana mengajukan izin impor LNG karena harga di dalam negeri sudah melampaui 14.5% dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP).
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 45/2017 tentang Harga Gas untuk Pembangkit Listrik, PLN dan pengembang listrik swasta diperbolehkan mengimpor LNG ketika harga domestik sudah melampaui 14,5% dari ICP.
Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 45/2017, PLN atau Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (BUPTL) dapat membeli gas bumi melalui pipa di plant gate [di lokasi pembangkit) dengan harga paling tinggi 14,5% dari ICP.
Selain itu, jika PLN dan pengembang listrik tidak mendapatkan gas bumi melalui pipa di pembangkit lenaga Iistrik dengan harga paling tinggi 14,5 % dari ICP, pengembang dapat membeli LNG di bawah harga gas pipa. Hal itu dengan syarat pengembang memiliki akses atau perencanaan membangun fasilitas penerima LNG.
Ketua Asosiasi Pengembang Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Ali Herman Ibrahim mengatakan bahwa harga gas dari Singapura dan Malaysia Iebih murah dibandingkan dengan Indonesia.
"Wajar jika BUPTL mengajukan izin lmpor gas. Padahal, gas dari Singapura dan Malaysia itu berasal dari Indonesia,” katanya
Dia menilai bahwa pengembang listrik swasta yang memilih opsi lmpor gas karena Iebih murah daripada pasokan dari dalam negeri. Selain itu, pembangkit tersebut tidak mendapatkan pasokan gas dari domestik.
HARGA MURAH
Sementara itu, salah satu perusahaan yang akan mengajukan izin impor gas adalah PT Energi Nusantara Merah Putih. Energi Nusantara akan membangun PLTGU dengan total kapasitas 600 megawatt di Kawasan lndustri Bantaeng (KIBa), Makassar.
Presiden Direktur Energi Nusantara Merah Putih Westana H. Wiratmaja mengatakan, pengajuan lmpor gas dilakukan untuk menciptakan harga listrik yang murah.
“Saya akan mengajukan izin ke pemerintah untuk mengimpor gas. lni untuk efisiensi. Saya lakukan banyak hal untuk efisiensi,” katanya
Dia belum menjelaskan secara detail terkait dengan pengajuan izin impor gas. Namun, PLTGU Bantaeng memerlukan pasokan gas mencapai 120 MMscfd. Menurutnya, Energi Nusantara mengeluarkan dana investasi hingga US$ 980 juta untuk membangun pembangkit tersebut.
Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso mengakui bahwa perseroan tidak akan mengajukan izin impor gas karena telah mendapatkan pasokan dari Blok Tangguh-Papua.
“Pengajuan izin impor gas memiliki jalur yang panjang" katanya.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementenan ESDM Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, revisi aturan menjadi Peraturan Menteri ESDM No. 45/2017 tersebut untuk meningkatkan gas bumi dalam bauran energi dan menjamin ketersediaan pasokan gas bumi dengan harga kompetitif bagi sektor kelistrikan.
Bisnis indonesia, Page-34, Tuesday, August 15, 2017
No comments:
Post a Comment