Gas Not Completed

Energy commodity trading system

The complicated complexity of the Indonesian natural gas system is urgently simplified so that abundant local supplies can be  enjoyed by user industries at affordable prices and supported by sustainable supplies.

The fulfillment of local supply at an affordable price can also prevent Indonesia from importing gas, considering that Indonesia  is a big gas producing country. Currently, part of natural gas production in the country is still exported abroad. However, on the other  hand, some industrial gas users, such as in North Sumatra, still get high relative prices.

One of the solutions offered by the government to solve the gas problem is by issuing Regulation of Minister of Energy and  Mineral Resources No.45 / 2017 which allows State Electricity Company and Independent Power Purchase (IPP) to import liquefied  natural gas (LNG), if gas price in domestic high.

This solution is utilized by PLN by holding Singapore-based company Keppel Offshore & Marine Limited (Keppel O & M) and  Pavilion Energy, although PLN has confirmed it will not import LNG from Singapore in the near future.

The Head of Agreement (HOA) PLN and Keppel signed in Singapore contain three points. First, the preparation of a more indepth feasibility study related to the distribution of liquefied natural gas to the areas of Tanjung Pinang and Natuna.

Second, the drafting of a framework for distributing LNG owned by PLN from PLN's existing contracts with Indonesian domestic  sources to small-scale power plants in Tanjung Pinang and Natuna.

Third, the development of small-scale LNG infrastructure for the Tanjung Pinang and Natuna areas adjacent to Singapore. This  cooperation has sparked speculation in Indonesia that PLN will import liquefied natural gas from Singapore, something ironic considering  Indonesia is the producer.

"There is no gas and Singapore imports. This is just cooperation to build gas infrastructure. However, we have not determined the price  and the value because it is still in the feasibility study phase, "said PLN Central Business Director Amir Rosidin, Monday (11/9).

Utilization of location proximity can streamline operational costs so as to reduce the cost of production in Sumatra. 

Nevertheless, Executive Director of the Essential Service Reform Institute (IESR) Fabby Tumiwa said the HOA, which began with the study  or study, could end up buying gas from Singapore.

"I suspect the HOA is a clause to buy gas from Singapore. Although so far no infrastructure has been built, and could have been canceled, "he said.

He explained, Keppel is a specialization company of oil and gas supporting infrastructure developers, such as rigs, LNG boats,  and others. Meanwhile, Pavilion Energy was established to become a trader of liquefied natural gas in Asia.

"Why does Indonesia import gas and Singapore without gas? Please note that the Pavilion is a gas aggregator company that has worked  with oil and gas companies such as Petronas and others. "

According to Fabby, the government should make gas aggregator to meet domestic gas needs, so there is no need to import  from other countries.

In contrast, the Natural Gas User Industry Forum (FIPGB) welcomed the plan to import gas from Singapore because the price of  energy in the country is still expensive.

"It is okay to import gas, the condition should be cheaper compared to the price of this energy in Indonesia. If domestic gas tariff continues to be unfriendly, imports become one way out" said FIPGB Chairman Achmad Safiun.

Secretary of Directorate General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources Susyanto said until now there has  been no recommendation of LNG import from Singapore to PLN.

IN INDONESIA

Gas Belum Tuntas

Persoalan Tata niaga gas bumi yang rumit di Indonesia mendesak disederhanakan, sehingga pasokan lokal yang melimpah bisa  dinikmati oleh industri pengguna dengan harga terjangkau dan didukung oleh suplai yang berkelanjutan.

Pemenuhan pasokan lokal dengan harga terjangkau juga dapat menghindarkan Indonesia dari importasi gas, mengingat  lndonesia adalah negara penghasil gas yang cukup besar.  Saat ini, sebagian produksi gas bumi di dalam negeri masih diekspor ke luar  negeri. Namun, di sisi lain, beberapa industri pengguna gas, seperti di Sumatra Utara, masih mendapatkan harga yang relalif tinggi.

Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi persoalan gas tersebut adalah dengan mengeluarkan Peraturan  Menteri ESDM No.45/2017 yang membolehkan PT Perusahaan Listrik Negara dan pengembang listrik swasta (Independent Power  Purchase/IPP) mengimpor liquefied natural gas/LNG, jika harga gas di dalam negeri tinggi.

Solusi ini dimanfaatkan oleh PLN dengan menggandeng perusahaan asal Singapura, Keppel Offshore & Marine Limited (Keppel  O&M) dan Pavilion Energy, meskipun PLN telah menegaskan pihaknya tidak akan mengimpor LNG dari Singapura dalam waktu dekat.

Head of Agreement (HOA) PLN dan Keppel yang telah ditandatangani di Singapura berisi tiga hal. Pertama, penyusunan studi  kelayakan yang lebih mendalam terkait dengan distribusi gas alam cair untuk wilayah Tanjung Pinang dan Natuna.

Kedua, pembuatan konsep kerangka kerja untuk mendistribusikan LNG milik PLN dari kontrak eksis PLN dengan sumber  domestik Indonesia ke pembangkit listrik skala kecil di Tanjung Pinang dan Natuna.

Ketiga, pengembangan infrastruktur LNG skala kecil untuk wilayah Tanjung Pinang dan Natuna yang letaknya berdekatan  dengan Singapura. Kerja sama ini sempat menimbulkan spekulasi di Indoesia bahwa PLN akan mengimpor gas alam cair dari Singapura,  sesuatu yang ironis mengingat Indonesia adalah penghasilnya.

“Tidak ada impor gas dan Singapura. Ini hanya kerja sama untuk membangun infrastruktur gas. Namun, kami belum menentukan soal  harga dan nilainya karena ini masih dalam tahap studi kelayakan," tegas Direktur Bisnis PLN Jawa Bagian Tengah Amir Rosidin, Senin  (11/9).

Pemanfaatan kedekatan lokasi dapat mengefisienkan biaya operasional sehingga dapat menurunkan biaya pokok produksi di  Sumatra. Kendati demikian, Direktur Eksekutif Institute Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan HOA, hal yang diawali  dengan kajian atau studi tersebut, bisa saja berakhir pada pembelian gas dari Singapura.

“Saya menduga HOA ini merupakan klausul untuk membeli gas dari Singapura. Walaupun sejauh ini infrastrukturnya belum dibangun, dan bisa saja dibatalkan,” katanya.

Dia menjelaskan, Keppel merupakan perusahaan spesialisasi pengembang infrastruktur penunjang migas, seperti rig, kapal  LNG, dan Iainnya. Adapun, Pavilion Energy memang didirikan untuk menjadi trader gas alam cair di Asia.

“Mengapa Indonesia justru mengimpor gas dan Singapura yang tidak punya gas? Perlu diketahui bahwa Pavilion itu adalah perusahaan  gas agregator yang telah bekerja sama dengan perusahaan migas seperti Petronas dan lain-lain."

Menurut Fabby, seharusnya pemerintah membuat perusahaan gas agregator untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri,  sehingga tidak perlu mengimpor dari negara lain.

Sebaliknya, Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) menyambut positif rencana mengimpor gas dari Singapura karena  harga energi tersebut di Tanah Air masih mahal.

“Boleh saja impor gas, syaratnya harus lebih murah dibandingkan dengan harga energi ini di Indonesia, Jika tarif gas dalam negeri terus  tidak bersahabat, impor menjadi salah satu jalan keluar" kata Ketua Umum FIPGB Achmad Safiun.

Sekretaris Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Susyanto mengatakan hingga saat ini belum ada rekomendasi  impor LNG dari Singapura untuk PLN.

Bisnis Indonesia, Page-1, Tuesday, Sept 12, 2017.