The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) will soon auction East Kalimantan oil and gas blocks. This step swings after PT Pertamina declares it will restore the block operations. Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar said the East Kalimantan block will be auctioned immediately after Pertamina officially returns the block to the government.
"Immediately, there is no time we do not auction off as soon as possible," said Arcandara on Friday (22/9).
Arcandra added, there are currently some oil and gas companies interested to manage the East Kalimantan block. Unfortunately, Arcandra can not say more details related to the auction process. Although it will conduct an auction as soon as possible, Arcandra insists the operational activities of the East Kalimantan block will continue until the contract expires next year.
"Keep working, because still until next year," he added.
Previously, Pertamina said that the continuation of the management of the East Kalimantan block could be detrimental, because the funding expenditure is greater than the needs of other oil and gas blocks. Understandably, in managing the block Pertamina must use a gross split scheme that is claimed by many mining companies in terms of cost greater than cost recovery.
The problem is, this company still has to bear the cost of mine closure or post mining alias abandonment and site restoration (ASR). This condition causes Pertamina not interested in managing the former East Kalimantan block managed by Chevron.
"In the new regulations have to bear a considerable ASR cost," said Syamsu Alam, Upstream Director of Pertamina.
In managing the East Kalimantan block, Pertamina is required to bear all post-mining costs in the block. Apparently, the previous block manager, Chevron Indonesia, did not reserve the post-mining funds in the block. The previous government does not require contractors of cooperation contracts (KKKS) to prepare funds post-mining.
Well, this obligation only begins after the KKKS sign a new contract in which there is a clause regarding to bear the cost of mine closure. Pertamina has counted oil and gas blocks terminated in 2018 using a gross split scheme. Of the eight termination blocks, only East Kalimantan blocks are considered less economical. Meanwhile, in relation to the Ministerial Regulation on ASR, it is still being drafted by the government.
"We have to find the right technology, to be efficient, so that this high ASR can be suppressed," said Arcandra.
IN INDONESIA
Kementerian ESDM Siap Lelang Blok East Kalimantan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melelang blok minyak dan gas (migas) East Kalimantan. Ayunan langkah ini setelah PT Pertamina menyatakan akan mengembalikan operasional blok tersebut. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, blok East Kalimantan akan langsung dilelang setelah Pertamina secara resmi mengembalikan blok tersebut ke pemerintah.
"Secepatnya, tidak ada waktu kita tidak melelang secepatnya," kata Arcandara pada Jumat (22/9).
Arcandra menambahkan, saat ini sudah ada beberapa perusahaan migas yang tertarik untuk mengelola blok East Kalimantan tersebut. Namun sayang, Arcandra belum dapat mengatakan lebih mendetail terkait proses lelang itu. Walaupun akan melakukan Ielang secepatnya, Arcandra menegaskan kegiatan operasional dari blok East Kalimantan akan tetap berjalan hingga kontrak berakhir pada tahun depan.
"Tetap bekerja, karena masih sampai tahun depan," imbuhnya.
Sebelumnya, Pertamina menilai, kelanjutan pengelolaan blok East Kalimantan bisa merugikan, karena pengeluaran dananya lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan dana blok migas lain. Maklum, dalam mengelola blok tersebut Pertamina harus memakai skema gross split yang diklaim oleh banyak perusahaan tambang dari sisi biaya lebih besar daripada cost recovery.
Persoalannya, perusahaan ini masih harus menanggung biaya penutupan tambang atau pasca tambang alias abandonment and site restoration (ASR). Kondisi inilah yang menyebabkan Pertamina tidak tertarik mengelola blok East Kalimantan bekas dikelola Chevron.
"Dalam peraturan baru harus menanggung biaya ASR yang cukup besar," kata Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina.
Dalam mengelola blok East Kalimantan, Pertamina wajib menanggung seluruh biaya pasca tambang di blok tersebut. Rupanya, pengelola blok sebelumnya, Chevron Indonesia, tidak mencadangkan dana pasca tambang di blok itu. Pemerintah sebelumnya memang tidak mewajibkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menyiapkan dana pasca tambang.
Nah, kewajiban ini baru mulai setelah KKKS meneken kontrak baru yang di dalamnya ada klausul soal menanggung biaya penutupan tambang. Pertamina telah berhitung blok-blok migas yang terminasi pada tahun 2018 dengan menggunakan skema gross split. Dari delapan blok terminasi, hanya blok East Kalimantan yang dinilai kurang ekonomis. Sementara itu, terkait dengan Peraturan Menteri tentang ASR, saat ini masih disusun oleh pemerintah.
"Kami harus cari teknologi yang pas, agar efisien, supaya ASR yang tinggi ini bisa ditekan," jelas Arcandra.
Kontan, Page-14, Saturday, Sept 23, 2017
No comments:
Post a Comment