Tax incentive schemes for upstream oil and gas investments with the gross split regime are due for release in October. This scheme is expected to be an incentive to encourage investment in upstream oil and gas business. Deputy Finance Minister Mardiasmo said here on Tuesday that the draft government regulation governing investment provisions in the upstream oil and gas business with the gross split regime or profit sharing is expected to be completed and published in October.
Previously, the government has issued Government Regulation No. 27 of 2017 on Amendment to Government Regulation Number 79 of 2010 on Refundable Operating Costs and the Treatment of Income Tax in Upstream Oil and Gas Business. This applies to old investors who have been investing in a product sharing contract with cost recovery or recovery costs as one of its components.
In an interactive discussion on Mining and Energy Expo 2012 Mardiasmo said some articles on Government Regulation No. 27/2017 are not suitable for the gross split regime applied to potential investors. Therefore, new regulations are prepared. His spirit, referring to Government Regulation No 27/2017, in exploration, the government exempts import duties, Income Tax, Import Value Added Tax (VAT), Domestic VAT, and Land and Building Tax.
"But there's still work for loss carry forward. If the pre-vailing model using the rule of law, can only be applied for the next five years. While the exploration is more than five years. We are looking for a solution, "said Mardiasmo.
Separately, Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar welcomed the progress of the preparation of the rules. He hopes the results can effectively encourage investment in upstream oil and gas.
"I am optimistic with the Ministry of Finance. We have an intensive discussion "said Arcandra.
IN INDONESIA
Skema Baru Akan Terbit pada Oktober
Skema insentif pajak untuk investasi di hulu minyak dan gas bumi dengan rezim gross split direncanakan terbit Oktober. Skema ini diharapkan jadi insentif untuk mendorong investasi di usaha hulu minyak dan gas bumi. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta, Selasa (26/9), mengatakan, rancangan peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan investasi di usaha hulu migas dengan rezim gross split atau bagi hasil ini diharapkan selesai dan terbit pada Oktober.
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Ini berlaku untuk investor lama yang selama ini berinvestasi dengan kontrak bagi hasil (product sharing contract) dengan cost recovery atau biaya pemulihan sebagai salah satu komponennya.
Dalam diskusi interaktif pada Pertambangan dan Energi Expo 2012 Mardiasmo mengatakan, beberapa pasal pada Peraturan Pemerintah No 27/2017 tidak cocok untuk rezim gross split yang diterapkan untuk calon investor. Karena itu, disiapkan peraturan yang baru. Semangatnya, mengacu pada Peraturan Pemerintah No 27/2017, dalam eksplorasi, pemerintah membebaskan bea masuk, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, PPN dalam negeri, serta Pajak Bumi dan Bangunan.
”Tapi masih ada pekerjaan rumah untuk loss carry forward. Kalau model pre-vailing dengan menggunakan aturan undang-undang, hanya bisa diterapkan untuk lima tahun ke depan. Sementara eksplorasi Iebih dari lima tahun. Ini sedang kita cari solusinya,” kata Mardiasmo.
Secara terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar menyambut baik perkembangan penyiapan aturan itu. Ia berharap hasilnya bisa efektif mendorong investasi di hulu migas.
”Saya optimistis dengan Kementerian Keuangan. Kami berdiskusi dengan intensif” kata Arcandra.
Kompas, Page-20, Wednesday, Sept 27, 2017
No comments:
Post a Comment