Oil and Gas Holding Formation Continues

PT Perusahaan Gas Negara Tbk will seek funding for Pertagas acquisition

The Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) continues the formation of state-owned oil and gas holding despite Government Regulation No. 72/2016 concerning Procedure of State Investment and Administration at State-Owned Enterprises (BUMN) counter.

The reason is that the rule is considered not in sync with the Act (Act) no. 19/2003 on SOEs, Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, and Law no. 17 Year 2007 on State Finance. Deputy for Energy, Logistics, Regions and Tourism Ministry of State Owned Enterprises (BUMN) as well as Pertamina Commissioner Edwin Hidayat Abdullah said the establishment of oil and gas holding will be settled if 4 has been agreed with the House of Representatives.

"If the Government Regulation 72/2016 of Commission VI of the House of Representatives is already there is an agreement with us, after that (formed oil and gas holding)," said Edwin Solasa (5/9).

In parallel, Edwin said the Ministry of SOEs continue to study and mengaruhi data to support the formation oil and gas holding.

"We improve the study, then the execution," he said.

The Ministry of State-Owned Enterprises continues to deepen the formation of the holding by adjusting to the current conditions. Moreover, the Ministry of SOEs also still have to face the problem of establishing a Special Business Entity (BUK) in the draft Oil and Gas Law discussed Commission VII DPR. To accomplish this, Edwin said the Ministry of SOEs will coordinate with the Ministry of Energy and Mineral Resources.

"It is related to the revision of the Oil and Gas Law, but it has not been enacted and we will coordinate with ESDM," he said.

Even so, Edwin remains optimistic that oil and gas holding could take shape this year.

"From the Ministry of SOE the target has been exceeded," said Edwin.

Problem scheme, Edwin Edwin said still remain the same. PT Perusahaan Gas Negara (PGN) will be part of PT Pertamina to

then PGN will acquire Pertagas. In the future, PGN will seek funding for Pertagas acquisition.

     Previously, PGN has made a loan to acquire Pertagas for US $ 536 million. However, the loan was forced to be repaid by PGN due to the unclear formation of oil and gas holding.

PGN also has to bear the burden of debt due to unclear plan for the establishment of oil and gas holding. So Edwin hinted the Ministry of SOEs will look for other ways to acquisition Pertagas by PGN does not charge the company.

"There are many ways, we will discuss it later, technically, PGN is a public company, we can not talk too much," added Edwin.

Meanwhile, Director of Memorable PGN Nusantara Suyono chose not to comment much related to the company's funding. Meanwhile, Pertamina Finance Director Arief Budiman said Pertagas acquisition by PGN will be socialized with shareholder's decision.

"Ask shareholders" added Arief.

Concerning the holding, Arief asserted Pertamina does not need funds only for the process of forming oil and gas holding.

"It's just a shareholder action, it's just an additional capital to Pertamina, so PGN's shares are transferred to Pertamina, so there is no need for funds," he said.

IN INDONESIA

Pembentukan Holding Migas Terus Berlanjut

PT Perusahaan Gas Negara Tbk nanti akan mencari dana Iagi untuk akuisisi Pertagas

     Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus melanjutkan pembentukan holding BUMN migas meski Peraturan Pemerintah No 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan pro dan kontra.

Pasalnya, aturan itu dianggap tidak sinkron dengan Undang-Undang (UU) No. 19/2003 tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta UU No. 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara. Deputi Bidang Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Komisaris Pertamina, Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan pembentukan holding migas akan beres jika sudah ada kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 

"Kalau Peraturan Pemerintah 72/2016 dari Komisi VI DPR Rl sudah ada kesepakatan dengan kami, setelah itu (dibentuk holding migas)," kata Edwin Solasa (5/9). 

    Secara pararel, Edwin bilang Kementerian BUMN terus melakukan kajian dan memperbaruhi data-data untuk menunjang pembentukan holding migas. 

“Kajiannya kami improve, nanti eksekusi,"ujarnya.

Kementerian BUMN terus memperdalam lagi langkah pembentukan holding dengan menyesuaikan kondisi-kondisi terkini. Apalagi, Kementerian BUMN juga masih harus menghadapi masalah pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) dalam rancangan UU Migas yang dibahas Komisi VII DPR. Untuk menyelesaikan hal ini, Edwin menyatakan Kementerian BUMN akan berkordinasi dengan Kementerian ESDM. 

"Itu terkait Revisi Undang-Undang Migas, tapi belum diundangkan. Nanti kami kordinasi dengan ESDM," katanya.

     Biarpun begitu, Edwin tetap optimistis bahwa holding migas bisa terbentuk tahun ini.

"Dari Kementerian BUMN targetnya sudah terlewati. Awal tahun ini harusnya sudah selesai," ujar Edwin.

Soal skema, kata Edwin Edwin masih tetap sama. PT Perusahaan Gas Negara (PGN) akan menjadi bagian PT Pertamina untuk kemudian PGN akan mengakusisi Pertagas. Dengan begitu ke depannya PGN akan mencari pendanaan lagi untuk akusisi Pertagas.

     Sebelumnya PGN telah melakukan pinjaman untuk mengakusisi Pertagas sebesar US$ 536 juta. Namun pinjaman tersebut terpaksa harus dilunasi PGN karena pembentukan holding migas yang belum jelas.

PGN pun harus menanggung beban utang akibat tidak jelasnya rencana pembentukan holding migas. Makanya Edwin mengisyaratkan Kementerian BUMN akan mencari cara lain agar akusisi Pertagas oleh PGN tidak membebankan perusahaan tersebut. 

"Bisa banyak cara, nanti kami bahas, nanti teknikalnya, PGN kan public company, kami tidak bisa bicara terlalu banyak,"imbuh Edwin.

Adapun, Direktur Kenangan PGN Nusantara Suyono memilih tidak banyak berkomentar terkait pendanaan perusahaan tersebut. Sementara itu, Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman mengatakan akusisi Pertagas oleh PGN akan disosialisasikan dengan keputusan pemegang saham.

"Tanyakan pemegang saham" imbuh Arief.

Soal holding, Arief menegaskan Pertamina tidak membutuhkan dana hanya untuk proses pembentukan holding migas ini.

"Itu hanya aksi pemegang saham, itu hanya tambahan modal ke Pertamina. Jadi saham-saham PGN dialihkan ke Pertamina, jadi tidak ada kebutuhan dana," kata dia.

Kontan, Page-18, Wednesday, Sept 6, 2017