Indonesian Petroleum Association asks the rules of gross split taxation to be issued soon
The Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) believes that oil and gas sharing schemes using gross split will attract investors.
The scheme has been revised to Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 52 of 2017. Head of SKK Migas Amien Sunaryadi said it is projecting that many contractor cooperation contracts (KKKS) are using gross split starting this year until 2025.
There are currently 86 production sharing contracts already in the exploitation stage. In detail, 85 profit sharing contracts use cost recovery schemes and one contract using a gross split scheme. This year there will be 10 new contracts that will use the gross split scheme.
"We hope that this year there will be more new contracts using gross split, five to ten new gross split contracts and by 2025 this will be more new gross split contracts," Amien said Friday (8/9).
Until 2025, Amien projected, there will be 33 cost recovery contracts that turn into gross split. The remaining 53 production sharing contract contracts will still use the cost recovery scheme.
Amien appealed, KKKS want to change their contract to be gross split.
"At the IPA Convention & Exhibition some time ago I once said that if something is uneconomic or unexpected, I'm sure the minister will change the policy and it happens," he said.
Thus, the contractor must trust with the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) and the government. On the other hand, the government is in an effort to make cost efficiency. That is why there is a change in cost recovery scheme to be gross split.
"I believe that gross splits can bring efficiency to governments and contractors," he said.
Understandably, the amount of cost recovery that must be paid by the government since 2012 and then peaked. It is also always a debate between the government and politicians in parliament.
"The element of cost recovery is always a question of many parties including politicians in parliament and it is difficult to convince them, so with gross split, we do not need to convince Commission VII," said Amien.
Meanwhile, President Director of Indonesia Petroleum Association (IPA) Christina Verchere said it welcomed the government's efforts to revise the gross split. However, IPA still has two requests, namely the tax mechanism and the implementation of the gross split scheme. IPA also requested that the Government of Indonesia not create a product of uncertainty after doing a good job in the revision of gross split. According to Christina, gross splits and taxes could have an impact on investors' economics.
"We are also asking EMR to focus on the implementation of the gross split process." There is still much work to be done, "explained Christina
IN INDONESIA
SKK Migas Yakin, Gross Split Menarik Investor
Indonesian Petroleum Association minta aturan perpajakan gross split segera terbit
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yakin, skema bagi hasil minyak dan gas dengan memakai gross split akan menarik para investor.
Skema tersebut telah direvisi menjadi Peraturan Menteri ESDM No 52 Tahun 2017. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menyatakan, pihaknya memproyeksi, banyak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang menggunakan gross split mulai tahun ini hingga tahun 2025 mendatang.
Saat ini terdapat 86 kontrak bagi hasil yang sudah dalam tahapan eksploitasi. Rinciannya, sebanyak 85 kontrak bagi hasil menggunakan skema cost recovery dan satu kontrak menggunakan skema gross split. Tahun ini akan ada 10 kontrak baru yang akan menggunakan skema gross split.
"Kami berharap, tahun ini akan ada lebih banyak kontrak baru menggunakan gross split, lima sampai sepuluh kontrak baru gross split dan hingga tahun 2025 ini akan lebih banyak kontrak baru gross split," kata Amien, Jumat (8/9).
Hingga tahun 2025, Amien memproyeksi, akan ada 33 kontrak cost recovery yang berubah menjadi gross split. Sisanya sebanyak 53 kontrak production sharing contract akan tetap menggunakan skema cost recovery.
Amien menghimbau, KKKS mau mengubah kontrak mereka menjadi gross split.
"Saat IPA Convention & Exhibition beberapa vvaktu lalu saya pernah mengatakan, jika ada yang tidak ekonomis atau tidak sesuai ekspektasi, saya yakin menteri akan mengubah kebijakan dan ini terjadi," ujarnya.
Jadi, kontraktor harus percaya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah sedang dalam upaya melakukan efisiensi biaya. Itu sebabnya ada perubahan skema cost recovery menjadi gross split.
"Saya yakin gross split bisa mendatangkan efisiensi bagi pemerintah dan kontraktor" kata dia.
Maklum, jumlah cost recovery yang harus dibayarkan pemerintah sejak tahun 2012 lalu semakin memuncak. Hal ini pula yang selalu menjadi perdebatan antara pemerintah dan politisi di parlemen.
"Elemen cost recovery selalu menjadi pertanyaan banyak pihak termasuk politisi di parlemen dan sulit meyakinkan mereka. Jadi dengan gross split, kami tidak butuh meyakinkan komisi VII," tegas Amien.
Sementara itu, Presiden Direktur Indonesia Petroleum Association (IPA) Christina Verchere mengatakan, pihaknya menyambut positif upaya pemerintah merevisi gross split. Namun IPA masih memiliki dua permintaan, yaitu soal mekanisme pajak dan implementasi skema gross split.
IPA juga meminta agar Pemerintah Indonesia tidak menciptakan produk ketidakpastian setelah melakukan pekerjaan yang baik dalam revisi gross split. Menurut Christina, gross split dan pajak bisa berdampak pada keekonomian investor.
"Kami juga meminta ESDM fokus dalam implementasi proses gross split. Masih banyak yang perlu dikerjakan," jelas Christina
Kontan, Page-14, Saturday, Sept 9, 2017
No comments:
Post a Comment