BUMD Not Ready to Take Stock of Oil and Gas Block

Regional-owned enterprises are not yet ready to take over a 10% stake in the participation of oil and gas blocks located in the region.

Until now there is no participating interest (PI) of oil and gas blocks that can be offered to regional-owned enterprises (BUMD). The purchase of shares of participation is still in conformity with the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 37/2016 on the Terms of Participating Interest 10% Supply on Oil and Gas Working Paper issued in November 2016 Under the regulation, the local government is entitled to own 10% of oil and gas block in its territory.

Secretary of the Special Unit for Upstream Oil and Gas Upstream Activities (SKK Migas) Arief Handoko said that since Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 37/2016 was issued, no BUMDs could be offered shares of oil and gas participation in the region. The parties involved in the process of giving shares of oil and gas participation of 10% to the local government must adapt to the new regulation.

According to him, the process of transferring shares of participation of several oil and gas blocks such as Offshore Block North West Java (ONWJ), Siak Block, and Kampar Block are currently underway. Meanwhile, other oil and gas blocks still have to re-adjust to the regulation. Thus, there are no shares of participation of oil and gas blocks that are ready to be offered to BUMD.

Based on Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No. 37/2016, since the first field development plan will be produced onshore or offshore up to 12 nautical miles, the contractor is obliged to offer a 10% stake to the BUMD. BUMD entitled to bid must be entirely by local government or a limited liability company with 99% of its shares local government. The ESDM Minister will appoint BUMDs that are eligible to be offered the ownership of oil and gas block participation rights.

"[The granting of share of participation to local government] ONWJ, Siak, Kampar which is currently under way since this is relatively new must be reprocessed in accordance with the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation," he said.

Arief Handoko said that the local government and EMR Minister have appointed BUMD to take a stake of 10% participation in the Siak Block, Palmerah, and South Sumatra. Meanwhile, the three contractors of oil and gas block have also made an offer to BUMD.

According to him, the current contractor of cooperation contract (KKKS) still have to check whether the BUMD is in accordance with the criteria set out in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation. There is a BUMD that has been appointed, but needs to be checked by KKKS has been eligible or not, "he said.

NOT APPOINTED

Meanwhile, the government has not appointed BUMD to take 10% of Lematang Block, Kampar, Block A Aceh, Pandan, Belida, Tonga, Sebuku, Muara Bakau, Northwest Natuna, Bangkanai, West Air Komering, Masela, Bulu, Tarakan Offshore, Nunukan and Bengara II. There is indeed a local government has not appointed BUMD, "he said.

President Director of PT Pertamina Hulu Energi, Gunung Sardjono Hadi, said that for the participation of ONWJ Block, Siak and Kampar, the company is still waiting for BUMD's readiness. The reason is, it must be ascertained that 100% of BUMD shares appointed must be by the local government.

"They are reviewing ownership of shares in the designated BUMD," he said.

Thus, it can not offer shares of participation of the three blocks because there is no BUMD ready. In fact, to get a share of 10%, the BUMD does not need to pay directly. The value of 10% of the shares is borne in advance by the operator or contractor through production cuts once the project begins to produce oil or natural gas.

"The same thing we are also waiting for certainty from local government, which BUMD is appointed to receive PI [share of participation] 10%," he said.

IN INDONESIA

BUMD Belum Siap Ambil Saham Blok Migas

Badan usaha milik daerah belum siap mengambil alih 10% saham partisipasi blok migas yang berlokasi di wilayahnya.

Hingga saat ini belum ada saham partisipasi (participating interest/PI) blok minyak dan gas bumi yang bisa ditawarkan ke badan usaha milik daerah (BUMD). Pembelian saham partisipasi itu masih menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayaih Kerja Migas terbit pada November 2016 Berdasarkan aturan itu, pemerintah daerah berhak memiliki 10% saham blok migas di wilayahnya.

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Arief Handoko mengatakan bahwa sejak Peraturan Menteri ESDM Nomor 37/2016 terbit, belum ada BUMD yang bisa ditawarkan saham partisipasi blok migas di wilayahnya. Para pihak yang terlibat dalam proses pemberian saham partisipasi blok migas sebesar 10% kepada pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan peraturan baru itu.

Menurutnya, proses pengalihan saham partisipasi beberapa blok migas seperti Blok Offshore North West Java (ONWJ), Blok Siak, dan Blok Kampar saat ini sedang berjalan. Sementara itu, blok migas lainnya masih harus melakukan penyesuaian ulang mengacu pada peraturan tersebut. Dengan demikian belum ada saham partisipasi blok migas yang siap ditawarkan kepada BUMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 37/2016, sejak rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi berada di daratan atau lepas pantai sampai dengan 12 mil laut, kontraktor wajib menawarkan saham 10% kepada BUMD. BUMD yang berhak mendapat tawaran harus seluruhnya oleh pemerintah daerah atau berupa perseroan terbatas dengan 99% sahamnya pemerintah daerah. Menteri ESDM akan menunjuk BUMD yang pantas ditawari kepemilikan hak partisipasi blok migas.

“[Pemberian saham partisipasi kepada pemerintah daerah] ONWJ, Siak, Kampar yang sekarang memang sedang berjalan karena ini relatif baru yang lain harus diproses ulang supaya sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM,” ujarnya.

Arief Handoko menuturkan bahwa pemerintah daerah dan Menteri ESDM telah menunjuk BUMD untuk mengambil saham partisipasi 10% di Blok Siak, Palmerah, dan South Sumatera. Sementara itu, ketiga kontraktor blok migas tersebut juga telah melakukan penawaran kepada BUMD. 

Menurutnya, saat ini kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) masih harus mengecek apakah BUMD tersebut sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM. Ada BUMD yang telah ditunjuk, tetapi perlu diperiksa oleh KKKS telah memenuhi syarat atau belum,” katanya.

BELUM DITUNJUK

Sementara itu, pemerintah belum menunjuk BUMD untuk mengambil 10% saham Blok Lematang, Kampar, Blok A Aceh, Pandan, Belida, Tonga, Sebuku, Muara Bakau, Northwest Natuna, Bangkanai, West Air Komering, Masela, Bulu, Tarakan Offshore, Nunukan dan Bengara II. Ada yang memang pemerintah daerah belum menunjuk BUMD,” katanya.

Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi mengatakan, untuk penawaran saham partisipasi Blok ONWJ, Siak, dan Kampar, pihaknya masih menunggu kesiapan BUMD. Pasalnya, harus bisa dipastikan bahwa 100% saham BUMD yang ditunjuk itu harus oleh pemerintah daerah.

“Mereka sedang me-review kepemilikan saham di BUMD yang ditunjuk,” katanya.

Dengan demikian, pihaknya belum bisa menawarkan saham partisipasi ketiga blok itu karena belum ada BUMD yang siap. Padahal, untuk memperoleh bagian 10% itu, BUMD tidak perlu membayar langsung. Nilai 10% saham itu ditanggung terlebih dahulu oleh operator atau kontraktor melalui pemotongan hasil produksi setelah proyek mulai menghasilkan minyak atau gas bumi.

“Hal yang sama kami juga sedang menunggu kepastian dari pemerintah daerah, BUMD mana yang ditunjuk untuk menerima PI [saham partisipasi] 10%,” katanya. 

Bisnis Indonesia, Page-30, Thursday, October 12, 2017