Continue lnpex in Masela

The Indonesian government grants contract extension to Inpex Masela Limited, operator of Masela Block, for 20 years plus 7 years to continue working on oil and gas region located in Arafuru Sea, Maluku. Inpex Masela Ltd., an subsidiary of lnpex Corporation, is required to build a ground-based LNG plant.

With a 20-year extension plus an additional 7-year time, Inpex operations at Masela will continue until 2055. Energy and Mineral Resources Minister Ignatius Jonan said that in principle the government agreed on three matters related to the Masela Block project.

Masela Block, Owner by Inpex Corporation Japan

"First, give the extension of 20 years to Inpex because it is almost out of contract period. Coupled with 7 years, as compensation to change the scheme of floating LNG plant development into a refinery, "he said after meeting with President Director and CEO of Inpex Corp. Toshiaki Kitamura in Tokyo, Tuesday (16/10).

Secondly, the government still asks Inpex to develop LNG onshore in accordance with President Joko Widodo's instruction in March 2016. Thirdly, the government gives the Inpex the privilege to choose the location of the land-based LNG plant.

Jonan, who was accompanied by the President's Special Envoy to Japan Rachmat Gobel, the Director General of Oil and Gas Ego Sahriyal, Head of SKK Migas Amien Sunaryadi and Vice Chairman of Commission VII of the House of Representatives Satya Widya Yudha stated that the capacity of the refinery and the amount of gas pipe volume has not changed .

There is still a difference between the government and Inpex related to the capacity of LNG and gas pipelines. The government wants the LNG plant capacity to be 7.5 million tons per year (mtpa), while Inpex requested additional capacity to be 9.5 mtpa.

Meanwhile, the volume of gas pipeline the government wants for the Masela Block is 475 million cubic feet per day (MMscfd), while Inpex requests a gas pipeline volume of only 150 MMscfd. Inpex becomes operator of Masela Block with 65% share ownership and Shell Upstream Ovelseas Services 35%. The Indonesian government hopes that Inpex can immediately start the gas field project.

Previously there was also a difference about the compensation for the change of floating refinery to the land refinery. Inpex requested compensation in the form of additional 10-year operation, but the government gave 7 years. Finally, the government set an additional 7 year operating time as compensation for the time spent by Inpex in reviewing the floating LNG plant.

The reason is that Inpex has to conduct a review from the beginning to build an onshore LNG plant. At present, Inpex is conducting a pre-assessment of pre-end engineering design (preFEED) after receiving a work order from SKK Migas after the ESDM Minister's visit to Japan on May 16, 2017, it was agreed that pre-FEED was conducted with one production capacity option and one island.

IN INDONESIA

Berlanjut lnpex di Masela 

Pemerintah lndonesia memberikan perpanjangan kontrak kepada Inpex Masela Limited, operator Blok Masela, selama 20 tahun plus 7 tahun untuk terus menggarap wilayah migas yang berlokasi di Laut Arafuru, Maluku. lnpex mendapatkan kontrak Blok Masela selama 1998-2028 atau selama 30 tahun, Kontrak Blok Masela akan berakhir pada 2028. Inpex Masela Ltd., anak usaha lnpex Corporation, diminta untuk membangun kilang LNG darat.

Dengan perpanjangan 20 tahun plus tambahan Waktu 7 tahun, operasi Inpex di Masela akan berlanjut hingga 2055. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan, pada prinsipnya pemerintah menyetujui tiga hal terkait dengan proyek Blok Masela.

“Pertama, memberikan perpanjangan 20 tahun kepada Inpex karena sudah hampir habis masa kontraknya. Ditambah dengan 7 tahun, sebagai kompensasi mengubah skema pengembangan kilang LNG terapung [floating] menjadi kilang darat," tuturnya seusai bertemu dengan Presiden Direktur dan CEO Inpex Corp. Toshiaki Kitamura di Tokyo, Selasa (16/10). 

Kedua, pemerintah tetap meminta Inpex untuk mengembangkan LNG di darat sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo pada Maret 2016. Ketiga, pemerintah memberikan keleluasaan kepada Inpex untuk memilih sendiri lokasi tempat pembangunan kilang LNG darat tersebut.

Jonan, yang dalam pertemuan didampingi antara lain oleh Utusan Khusus Presiden untuk Jepang Rachmat Gobel, Dirjen Migas Ego Sahriyal, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, dan Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha, menyatakan bahwa kapasitas kilang dan jumlah volume pipa gas masih belum berubah.

Masih terjadi perbedaan antara pemerintah dan Inpex terkait dengan kapasitas LNG dan gas pipa. Pemerintah menghendaki agar kapasitas kilang LNG sebesar 7,5 juta ton per tahun (mtpa), sedangkan Inpex meminta tambahan kapasitas menjadi 9,5 mtpa.

Sementara itu, volume pipa gas yang diinginkan pemerintah untuk Blok Masela adalah 475 juta kaki kubik per hari (MMscfd), sedangkan Inpex meminta volume pipa gas hanya 150 MMscfd. Inpex menjadi operator Blok Masela dengan kepemilikan saham 65% dan Shell Upstream Ovelseas Services sebanyak 35%. Pemerintah Indonesia berharap agar Inpex bisa segera memulai proyek lapangan gas tersebut.

Sebelumnya juga terjadi perbedaan tentang kompensasi atas perubahan kilang terapung ke kilang darat. Inpex meminta kompensasi berupa tambahan waktu operasi selama 10 tahun, tetapi pemerintah memberikan 7 tahun. Akhirnya, pemerintah menetapkan tambahan waktu operasi 7 tahun sebagai kompensasi atas waktu yang dihabiskan Inpex dalam mengkaji kilang LNG terapung. 

Pasalnya, Inpex harus melakukan kajian ulang dari awal untuk membangun kilang LNG di darat, saat ini, Inpex sedang melakukan kajian prapendefinisian proyek atau pre front end engineering design (preFEED) setelah menerima surat perintah kerja dari SKK Migas,  Pasca kunjungan Menteri ESDM ke Jepang pada 16 Mei 2017, telah disepakati bahwa pre-FEED dilakukan dengan satu opsi kapasitas produksi dan satu pulau.

Bisnis Indonesia, Page-3, Wednesday, October 18, 2017