Margin Restriction Regulation Ready Released

The Ministry of Energy and Mineral Resources has completed a final draft minister margin restriction regulation for gas traders. Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said the draft regulation has been completed. The draft regulation stipulated a 7% margin limit for gas sellers and an 11% internal rate of return (IRR) for gas delivery companies.

In the draft of the regulation, the government will guarantee that gas traders will get an investment return of 11%. The goal is that gas traders can contribute to build gas pipeline infrastructure.

In addition to IRR, the government will set a trading margin of about 7%. Later, the new formula of gas delivery tariffs through pipes and commercial margins will be regulated in ministerial regulations on gas prices.

Meanwhile, other components that are also regulated in the regulation is the existing economic life of existing distribution pipelines and new pipes 15 years. In addition, the volume of gas used in accordance with the allocation or 60% of the initial design capacity of the larger distribution pipeline. As for the commercial margin calculation, it will be determined that the commercial trade margin is less than or equal to 7% and the price of upstream gas.

The 7% assumption also includes commodity management costs, marketing and customer management costs, risk costs and trading margins. When gas distribution through two commercial business entities is facilitated to reach the final consumer, the commercial cost of 7% is divided into the two business entities. This formula has actually existed since the meeting held in March 2017.

PREPARE SANCTIONS

In addition to the draft of the Ministerial Regulation, the government prepares sanctions in the form of two written warnings, written termination as well as revocation of business license and cancellation of allocation and utilization of gas. Sanctions shall be granted if the business actor violates all the provisions stipulated in the Minister Regulation concerning Downstream Gas Price. The impact of sanctions becomes a burden that is borne by the Business Entity.

"The Ministerial Regulation has finished," he said at the Ministry of Energy and Mineral Resources, Friday (13/10). On the same occasion, Head of Communication, Information and Cooperation Bureau of Ministry of Energy and Mineral Resources, Dadan Kusdiana said that the draft regulation has not been signed by the Minister of Energy and Mineral Resources, Jonathan.

Now, the design is still in the synchronization stage in the Coordinating Ministry for the Ministry of Marine Affairs. "Not signed, being synchronized at the Coordinating Minister for Maritime," he said.

IN INDONESIA

Regulasi Pembatasan Margin Siap Dirilis  

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyelesaikan draf final peraturan menteri pembatasan margin bagi trader gas. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, rancangan regulasi itu telah selesai disusun. Dalam rancangan regulasi tersebut diatur batas margin sebesar 7% bagi penjual gas dan angka pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) sebesar 11% bagi badan usaha pengantar gas.

Dalam materi draf regulasi itu, disebutkan pemerintah akan menjamin pedagang gas mendapat pengembalian investasi sebesar 11%. Tujuannya agar trader gas bisa turut berkontribusi membangun infrastruktur pipa gas.

Selain IRR, pemerintah pun akan menetapkan margin niaga sekitar 7%. Nantinya, formula baru tarif penghantaran gas melalui pipa dan margin niaga akan diatur dalam peraturan menteri tentang harga gas.

Adapun, komponen lain yang turut diatur dalam regulasi tersebut yakni umur keekonomian pipa distribusi yang eksisting dan pipa baru 15 tahun. Selain itu, volume gas yang digunakan sesuai dengan alokasi atau 60% dari kapasitas desain awal pipa distribusi yang lebih besar. Adapun, pada perhitungan margin niaga, akan ditetapkan bahwa margin niaga gas sebesar kurang atau sama dengan 7% dan harga gas hulu.

Asumsi 7 % itu pun telah meliputi biaya pengelolaan komoditas, biaya pemasaran dan pengelolaan pelanggan, biaya risiko dan margin niaga. Bila penyaluran gas melalui dua badan usaha niaga berfasilitas untuk mencapai konsumen akhir, biaya niaga sebesar 7% dibagi ke dua badan usaha tersebut. Formula ini sebenarnya sudah ada sejak rapat yang digelar pada Maret 2017.

SIAPKAN SANKSI

Tambahan dalam materi draf Peraturan Menteri tersebut yakni pemerintah menyiapkan sanksi berupa dua kali peringatan tertulis, penghentian tertulis juga pencabutan izin usaha serta pembatalan penetapan alokasi dan pemanfaatan gas. Sanksi diberikan apabila pelaku usaha melanggar semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang Harga Gas Hilir itu. Dampak pemberian sanksi pun menjadi beban yang turut ditanggung Badan Usaha.

“Sudah selesai Peraturan Menteri-nya,” ujarnya di Kementerian ESDM, Jumat (13/10). Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, saat ini draf regulasi belum ditandatangani Menteri ESDM lgnasius Jonan.

Adapun, kini rancangannya masih dalam tahap sinkronisasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. “Belum ditandatangani, sedang sinkronisasi di Menteri Koordinator Maritim,” katanya.

Bisnis Indonesia, Page-10, Saturday, October 14, 2017