The Working Unions of the Upstream Oil and Gas Upstream Business Unit (SP SKK Migas) together with the National Trade Unions Confederation encourage the completion of the revision of the Oil and Gas Law (UU). Currently the revision of this Act is still under discussion by the House of Representatives (DPR) for approximately five years.
Bambang Dwi Djanuarto, Chief of Workers Union of SKK Migas, said that the revision of the Oil and Gas Law has been in circulation for less than five years, namely from 2012 until now in 2017. The revision of the Oil and Gas Law is considered important, given the current situation of Indonesia are in a state of energy crisis.
According to him, there is no legal certainty in the context of upstream oil and gas governance to date.
"We, together with KSPN, have requested the Government and the House of Representatives to immediately complete the mandate of the Constitutional Court, namely to establish a permanent agency or entity that can carry out the exploitation of Indonesia's natural resources to manage upstream oil and gas," Bambang said in a press release received on Monday (23/10).
He said Indonesia is currently in an energy crisis, because the consumption of fuel needs (BBM) Indonesia of 1.6 million barrels per day (bpd). While crude oil production in the range of 800,000 bpd and oil refinery capacity Indonesia only 1 million bpd. This means that Indonesia must import about 1.5 million bpd of crude oil and BBM.
IN INDONESIA
SP SKK Migas Tuntut Revisi UU Migas Diselesaikan
Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SP SKK Migas) menggandeng Konfederasi Serikat Pekerja Nasional mendorong penyelesaian revisi Undang-undang (UU) Migas. Saat ini revisi UU ini masih dalam tahap pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama kurang lebih lima tahun.
Bambang Dwi Djanuarto, Pengurus Serikat Pekerja SKK Migas, mengatakan, revisi Undang-Undang Migas sudah terkatung-katung selama kurang Iebih lima tahun, yakni dari tahun 2012 hingga sekarang tahun 2017. Revisi Undang-Undang Migas ini dinilai penting, mengingat situasi Indonesia saat ini berada dalam kondisi krisis energi.
Menurut dia, belum ada kepastian hukum dalam konteks tata kelola hulu migas hingga saat ini.
"Kami bersama KSPN meminta Penierintah dan DPR segera menyelesaikan amanat Mahkamah Konstitusi yaitu membentuk lembaga atau badan usaha permanen yang bisa melakukan pengusahaan sumber daya alam Indonesia untuk mengelola hulu migas," jelas Bambang melalui siaran pers yang diterima, Senin (23/10).
Ia bilang, Indonesia saat ini berada dalam krisis energi, lantaran kebutuhan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia sebesar 1,6 juta barel per hari (bph). Sementara produksi minyak mentah di kisaran 800.000 bph dan kapasitas kilang minyak Indonesia hanya 1 juta bph. Artinya Indonesia harus mengimpor sekitar 1.5 juta bph minyak mentah dan BBM.
Kontan, Page-14, Tuesday, October 24, 2017
No comments:
Post a Comment