Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM will draft Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources on the Determination of the Value of Acquisition of Ground Water (NPA) on Upstream Oil and Gas Activities, this Regulation of the Minister of EMR to determine the certainty of the threshold of the determination of Income Tax (PPh) by the regional government.
"Water is an inevitable part, if this is a high income tax, certainly the upstream oil and gas business is not economical anymore," explained Minister of ESDM Ignasius Jonan, through a press release on Wednesday (11/10).
In the new regulation that will in addition to accommodate regional interests related to efforts to obtain the original income, as well as the sustainability of the upstream oil and gas business activities.
Currently, the determination of NPA based on the Decree of the Minister of Home Affairs Number 12/2002 which states, for the district or city is Rp 125 per m3 and ground water tax is obtained through the calculation of Water Volume X Rp 125 per m3 X 20% (maximum withdrawal).
But with the issuance of Law (Law) No. 23 of 2014 on Regional Government. Determination of the NPA which previously became the authority of the regent or mayor turned to the Governor.
Following the Law, the value of groundwater stipulation refers to Government Regulation No. 55 of 2016 and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources number 20/2017 concerning Guidelines for Establishing the Value of Ground Water. Therefore, the Directorate General of Oil and Gas Ego Syahrial stated that it does not give value on the acquisition of land so that the oil and gas industry can be more economical.
IN INDONESIA
Pemakaian Air di Industri Migas Tak Terhindarkan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM akan merancang Peraturan Menteri ESDM tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) pada Kegiatan Hulu Migas, Peraturan Menteri ESDM ini untuk menentukan kepastian batas ambang penetapan Pajak Penghasilan (PPh) oleh pemerintah daerah.
"Air ini bagian yang tidak terhindarkan. Kalau ini dikenakan pajak penghasilan yang tinggi, tentu usaha hulu migas tidak ekonomis lagi," jelas Menteri ESDM Ignasius Jonan, melalui siaran pers, Rabu (11/10).
Dalam regulasi baru itu nantinya selain mengakomodasi kepentingan daerah terkait upaya mendapatkan Pendapatan Asli Daerah, juga keberlangsungan usaha kegiatan hulu migas.
Saat ini penetapan NPA berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/2002 yang menyebutkan, untuk kabupaten atau kota adalah sebesar Rp 125 per m3 dan pajak air tanah diperoleh melalui perhitungan Volume air X Rp 125 per m3 X 20% (maksimal penarikan).
Namun seiring terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penetapan NPA yang sebelumnya menjadi kewenangan bupati atau Walikota beralih kepada Gubernur.
Setelah UU tersebut, nilai penetapan air tanah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri ESDM nomor 20/2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. Untuk itu Direktorat Jenderal Migas Ego Syahrial menyatakan, tidak memberikan nilai atas perolehan atas tanah agar industri migas bisa lebih ekonomis.
Kontan, Page-14, Thursday, October 12, 2017
No comments:
Post a Comment