Upstream Oil and Gas Investment from January to September 2017 only reached US $ 6.74 billion, or still 54 percent of this year's target of US $ 12.85 billion. The weakening of the oil and gas industry is investing because policies change frequently.
The policy uncertainty issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) caused the upstream oil and gas industries to be unattractive. Even oil and gas investment is declining.
According to Energy Observer Pri Agung Rakhmanto, the core issue of the upstream oil and gas climate is not conducive to the rule of the game which is often uncertain, in the sense of often out of sync with existing contracts. Plus the permissions are numerous.
Moreover, in the affairs of the oil and gas block auction, the problem of raw data is also a barrier to investment in the upstream sector of oil and gas. The government should always focus on solving both problems and do not add problems by issuing new rules such as gross split.
"Practically this past year our energy has been spent solely on gross split, which is not the answer to the problem, but it adds to the problem with uncertainty," Pri Agung
(22/11).
The impact of uncertainty on the oil and gas investment climate is not only the picture of this year's block auction. But according to Pri Agung also seen from mininmya oil and gas exploration investment.
Based on data from SKK Migas, upstream oil and gas investment from January 2017-September 2017 (update) amounted to US $ 6.74 billion or only 54% of this year's target.
The investment consists of investment exploitation block which reached US $ 6.18 billion. The investment for exploration block is only US $ 560 million. The most fair indicator in assessing whether or not a conducive investment climate is conducive is how interested the industry is to explore. Gross split, in this case, is not suitable for exploration blocks, because of risks and high uncertainty, "he explained.
So Pri Agung appealed to the government not to impose the scheme of contract for the gross split result into obligation to be applied by KKKS.
"Instead, the government should be able to give KKKS the freedom to choose the profit sharing contract that best suits the oil and gas field managed," he said.
IN INDONESIA
Jangan Paksakan KKKS Menggunakan Gross Split
Investasi Hulu Migas Januari-September 2017 hanya mencapai US$ 6,74 miliar, atau masih 54% dari target tahun ini US$ 12,85 miliar. Melemahnya industri migas berinvestasi karena kebijakan sering berubah.
Ketidakpastian kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebabkan industri hulu migas tidak menarik. Bahkan investasi migas mengalami kemunduran.
Menurut Pengamat Energi Pri Agung Rakhmanto, permasalahan inti iklim hulu migas tidak kondusif adalah aturan main yang sering tidak pasti, dalam arti sering tidak sinkron dengan kontrak yang sudah ada. Ditambah perizinan sangat banyak.
Terlebih lagi dalam urusan lelang blok migas, masalah data yang masih mentah juga jadi penghalang investasi masuk di sektor hulu migas. Mestinya sejak dulu pemerintah fokus membereskan kedua masalah tersebut dan jangan menambah permasalahan dengan mengeluarkan aturan-aturan baru seperti gross split.
"Praktis satu tahun terakhir ini energi kita dihabiskan hanya mengurusi dan membicarakan gross split, yang ternyata bukan jawaban atas permasalahan yang ada, tetapi justru menambah permasalahan yang ada dengan ketidakpastian yang ditimbulkan," kata Pri Agung
(22/11).
Dampak ketidakpastian terhadap iklim investasi migas tidak hanya gambaran dari lelang blok tahun ini. Tetapi menurut Pri Agung juga terlihat dari mininmya investasi eksplorasi migas.
Berdasarkan data SKK Migas, jumlah investasi hulu migas dari Januari 2017-September 2017 (update) sebesar US$ 6,74 miliar atau hanya mencapai 54% dari target tahun ini.
Investasi tersebut terdiri dari investasi blok eksploitasi yang mencapai US$ 6,18 miliar. Sementara investasi untuk blok eksplorasi hanya US$ 560 juta. Indikator paling fair di dalam menilai tertarik tidaknya atau kondusif tidaknya iklim investasi adalah seberapa tertarik industri itu melakukan eksplorasi. Gross split, dalam hal ini, tidak cocok untuk blok eksplorasi, karena risiko dan ketidakpastian tinggi," terang dia.
Makanya Pri Agung menghimbau kepada pemerintah agar tidak memaksakan skema kontrak bagi hasil gross split menjadi kewajiban untuk diterapkan oleh KKKS.
"Justru pemerintah seharusnya bisa memberikan kebebasan bagi KKKS untuk memilih kontrak bagi hasil yang paling sesuai dengan lapangan migas yang dikelola," kata dia.
Kontan, Page-14, Thursday, Nov 23, 2017
No comments:
Post a Comment