If referring to Presidential Regulation no. 191/2014, the premium price should rise to Rp 7.0817 per liter
The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) has several times held a meeting with PT Pertamina to equate perceptions about the formula of Fuel Prices (BBM), especially the price of premium and diesel fuel subsidies. The meeting was chaired by Deputy Minister of EMR Arcandra Tahar.
This meeting is done because as of January 2018 the government must take a decision to raise or lower the price of fuel. This pricing is done every three months. Since April 2016, the government has decided that there will be no increase in premium and diesel prices.
Head of Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas), Fanshurullah Asa asserted, according to Presidential Regulation No. 191/2014 on Supply, Distribution and Retail Price of BBM, the authority to raise or lower the price of BBM types of premium and diesel fuel in the hands of the government. The power is in the hands of the Minister of Energy and Mineral Resources. That's why the government and Pertamina has several times held a meeting about the price of this fuel.
"Discussing the price formula of premium and diesel fuel," said Fanshurullah.
If referring to Presidential Regulation Number 191/2014, the subsidized BBM refers to Mean of Platts Singapore (MOPS) octane 92 plus the distribution fee of 2% of the base price. The value is still added value added tax (VAT) 10% of the base price plus motor vehicle fuel tax (PBBKB) of 5% of the base price.
The result is a base price of Rp 6,052.7 per liter. If the added distribution fee is Rp 121.10, the VAT is Rp 605.30 and PBBKB is Rp 302.6, the total premium price is Rp 7.0817 per liter. But the premium price of Rp 7,081.7 per liter is not including the alpha or margin for the dealer whose value is determined by the Minister of EMR.
Based on the formula in the Presidential Regulation, the premium price should have risen from the current price of Rp 6,550 per liter for Java-Madura-Bali (Jamali). While outside Jamali Rp 6.450 per liter. However, Fanshurullah did not dare to confirm the occurrence of rising fuel prices.
"Ask the Minister of Energy and Mineral Resources or the Director General of Oil and Gas," he said.
Follow the EMR decree
Dadan Kusdiana, Head of Communications, Information Services and Cooperation Bureau of the Ministry of Energy and Mineral Resources, confirmed that with the change of fuel price formula, the government hopes to make the fuel price in not going up. Understandably, the government does not intend to raise fuel prices next year.
Although, such intentions clash with the situation of crude oil prices in the market. January 2017, the price of crude oil is still in the range of US $ 52 per barrel. As of Friday (24/11), the price of WTI oil delivery in January 2018 was at US $ 58.65 per barrel.
Dadan states, fuel prices are dynamic, following the world oil prices and exchange rates.
"The government continues to monitor this dynamics including discussing price formula to better reflect the real price," he said Sunday (26/11).
Pertamina's Marketing Director, Muchamad lskandar, said Pertamina should be ready for whatever the government decides, including if fuel prices do not go up.
"Pertamina is 100% state-owned, we are obliged to act for the benefit of the state and society," he said.
For the record, in exposure to Pertamina's performance in Q3 / 2017, Pertamina stated that the current premium price should be Rp 7,150 per liter. Pertamina President Director Elia Massa Manik will even provide Pertamina performance prognosis for the next five years by using BBM price assumption according to Presidential Regulation no. 191/2014. But, Iskandar asserted, fuel price hike is not Pertamina's authority.
"Government domain," he said.
Energy observer, Executive Director of ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro rate, Presidential Regulation no. 191/2014 already accommodate the appropriate fuel price formula.
"The problem, it is in implementation," he said.
This means that if the ESDM ministry wants to change the fuel price formula, it must first revise Presidential Regulation No. 191/2014.
IN INDONESIA
Kenaikan Harga Minyak Mentah Membikin Gelisah
Jika mengacu Peraturan Presiden No. 191/2014, harga premium harusnya naik jadi Rp 7.0817 per liter
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah beberapa kali menggelar rapat bersama PT Pertamina untuk menyamakan persepsi soal formula harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya harga premium dan solar subsidi. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Rapat ini dilakukan karena per Januari 2018 pemerintah harus mengambil keputusan untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM. Penentuan harga ini memang dilakukan tiap tiga bulan sekali. Sejak April 2016 lalu pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan harga premium dan solar.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshurullah Asa menegaskan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, wewenang menaikkan atau menurunkan harga BBM jenis premium dan solar ada di tangan pemerintah. Kekuasaan tersebut ada di tangan Menteri ESDM. Karena itulah pemerintah dan Pertamina sudah beberapa kali mengadakan rapat soal harga BBM ini.
"Membahas formula harga premium dan solar," ungkap Fanshurullah.
Jika mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191/ 2014, harga dasar BBM bersubsidi mengacu pada Mean of Platts Singapore (MOPS) oktan 92 ditambah biaya distribusi yakni 2% dari harga dasar. Nilai tersebut masih ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) 10% dari harga dasar ditambah pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% dari harga dasar.
Hasilnya adalah harga dasar Rp 6.052,7 per liter. Jika ditambah biaya distribusi Rp 121,10, PPN Rp 605,30 dan PBBKB Rp 302,6, total harga premium Rp 7.0817 per liter. Tapi harga premium Rp 7.081,7 per liter ini belum termasuk alpha atau margin buat penyalur yang nilainya ditentukan Menteri ESDM.
Berdasarkan formula di Peraturan Presiden, harga premium idealnya sudah naik dari harga saat ini yang senilai Rp 6.550 per liter untuk Jawa-Madura-Bali (Jamali). Sementara di luar Jamali Rp 6.450 per liter. Namun, Fanshurullah tidak berani memastikan ihwal naik tidaknya harga BBM.
"Tanyakan ke Menteri ESDM atau Dirjen migas," kata dia.
Ikuti keputusan ESDM
Dadan Kusdiana, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM, menegaskan dengan perubahan formula harga BBM, pemerintah berharap bisa membuat harga BBM di tidak naik. Maklum, pemerintah memang berniat tidak menaikkan harga BBM tahun depan.
Meskipun, niat tersebut berbenturan dengan situasi harga minyak mentah di pasar. Januari 2017, harga minyak mentah masih di kisaran US$ 52 per barel. Per Jumat (24/11), harga minyak WTI pengiriman Januari 2018 di level US$ 58,65 per barel.
Dadan menyatakan, harga BBM memang dinamis, mengikuti harga minyak dunia dan kurs.
"Pemerintah terus memantau dinamika ini termasuk membahas formula harga agar lebih menggambarkan harga riil," ungkapnya Minggu (26/11).
Direktur Pemasaran Pertamina, Muchamad lskandar, menyatakan, Pertamina harus siap apapun yang diputuskan pemerintah, termasuk jika harga BBM tidak naik.
"Pertamina 100% milik negara, kami wajib bertindak untuk kepentingan negara dan masyarakat," kata dia.
Sebagai catatan, di paparan kinerja Pertamina Kuartal III-2017, Pertamina menyatakan harga premium saat ini seharusnya Rp 7.150 per liter. Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik bahkan akan memberikan prognosis kinerja Pertamina lima tahun ke depan dengan memakai asumsi harga BBM sesuai formula Peraturan Presiden No. 191/2014. Tapi, Iskandar menegaskan, kenaikan harga BBM bukan wewenang Pertamina.
"Domain pemerintah," ujarnya.
Pengamat energi, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, Peraturan Presiden No. 191/2014 sudah mengakomodasi formula harga BBM yang pas.
"Masalahnya, justru di implementasinya," ungkap dia.
Artinya jika kementerian ESDM ingin mengubah formula harga BBM, harus lebih dulu merevisi Peraturan Presiden Nomor 191/2014.
Kontan, Page-14, Monday, Nov 27, 2017
No comments:
Post a Comment