The contractor of the cooperation contract can return the oil and gas blocks to the government despite not fulfilling all exploration commitments and not fulfilling the obligations set forth in the cooperation contract.
This will be included in the revision of Government Regulation no. 35/2004 on Upstream Oil and Gas Business Activities. The revision of the regulation is only awaiting the approval of President Joko Widodo. Based on Government Regulation no. 35/2004, the contractor must fulfill the exploration commitments and fulfill the contractual obligations before returning the oil and gas working area to the government.
Secretary of the Directorate General of Oil and Gas of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Susyanto said that the harmonization process of regulation revision of natural gas in the Ministry of Law and Human Rights has been completed. After the harmonization process, the Presdien will sign the government regulation.
"It has been harmonized in the Ministry of Justice and Human Rights. Send to the President through the Secretariat of State for approval, "he said.
Separately contacted, Director of Harmonization of Legislation II, Ministry of Justice and Human Rights Yunan Hilmy said that the draft has been returned to the Ministry of Energy and Mineral Resources as the initiator of the change of points in the regulation.
"It has been submitted to the initiator [Ministry of ESDM]. The stages are the request of the President by the Secretariat of State, "he said.
In the revision of Government Regulation no. 35/2004 will be regulated on the transfer of investment commitments to the exploration block if the contractor can not complete the commitment. In Article 7, Government Regulation no. 35/2004 stated that the contractor can return the entire working area if all explicit commitments and exploration obligations set forth in the cooperation contract have been completed.
The government has set several reasons so that the contractor can still restore the work area despite not being able to complete the commitment. First, when activities in the work area are rejected by the local people.
Second, if the contractor has to stop the activity because the status of his working area is a protected forest. Third, the contractor has drilled, but did not discover the potential of hydrocarbons that can be developed before the commitments are met.
For these three reasons, the contractor may transfer the execution of a definite commitment in another operated area of work. In addition, although the exact commitment can not be resolved, the contractor can return it to the government. Earlier, Head of SKK Migas Amien Sunaryadi said contractors often face challenges when exploring oil and gas on land.
IN INDONESIA
Syarat Pengembalian Blok Migas Diperlonggar
Kontraktor kontrak kerja sama dapat mengembalikan blok minyak dan gas bumi kepada pemerintah kendati belum memenuhi seluruh komitmen eksplorasi dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
Hal itu akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Revisi aturan itu hanya menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35/2004, kontraktor harus memenuhi komitmen eksplorasi dan memenuhi kewajiban kontrak sebelum mengembalikan wilayah kerja migas kepada pemerintah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susyanto mengatakan bahwa proses harmonisasi revisi regulasi tentang gas bumi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah selesai. Setelah proses harmonisasi, Presdien akan menandatangani peraturan pemerintah tersebut.
“Sudah harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Kirim ke Presiden lewat Sekretariat Negara untuk persetujuan," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum dan HAM Yunan Hilmy mengatakan bahwa draf telah dikembalikan kepada Kementerian ESDM sebagai pemrakarsa perubahan poin dalam aturan itu.
“Sudah disampaikan ke pemrakarsa [Kementerian ESDM]. Tahapannya permohonan penetapan oleh Presiden melalui Sekretariat Negara,” katanya.
Dalam revisi Peraturan Pemerintah No. 35/2004 akan diatur tentang pengalihan komitmen investasi pada blok eksplorasi bila kontraktor tidak dapat menyelesaikan komitmen.
Dalam Pasal 7, Peraturan Pemerintah No. 35/ 2004 disebutkan bahwa kontraktor bisa mengembalikan seluruh wilayah kerjanya bila seluruh komitmen pasti eksplorasi dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak kerja sama telah diselesaikan.
Pemerintah telah menetapkan beberapa alasan sehingga kontraktor tetap bisa mengembalikan wilayah kerja kendati tidak dapat menyelesaikan komitmen. Pertama, bila kegiatan di wilayah kerja tersebut mendapat penolakan dari warga sekitar.
Kedua, bila kontraktor harus menghentikan kegiatan karena status lahan wilayah kerjanya merupakan hutan lindung. Ketiga, kontraktor telah melakukan pengeboran, tetapi tidak menemukan potensi hidrokarbon yang bisa dikembangkan sebelum komitmen pasti terpenuhi.
Atas ketiga alasan tersebut, kontraktor bisa mengalihkan pelaksanaan komitmen pasti di wilayah kerja lain yang dioperatori. Selain itu, meskipun komitmen pastinya tidak bisa diselesaikan, kontraktor bisa mengembalikannya kepada pemerintah. Sebelumnya, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, kontraktor sering menghadapi tantangan saat melakukan eksplorasi migas di daratan.
Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, Nov 28, 2017
No comments:
Post a Comment