The government will immediately fix the natural gas trading system which still has not found a suitable price formula in the downstream sector to be enjoyed by the user industry at affordable prices.
High gas prices are often a dispute between the user industry and the distributor company. The Assembly of the Business Competition Supervisory Commission ruled PT Perusahaan Gas Negara Tbk. monopolistic practice by setting an excessive price for industrial gas in North Sumatra.
PGN is considered to violate Article 17 of Law Number 5/1999 on Unfair Business Competition so that it is punished to pay a fine of Rp 9.9 billion. According to the judge, due to the actions of the issuers with the PGAS stock code, business actors in North Sumatra bear the high cost of expenditure.
The Commission Assembly also recommends to the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) related to the regulation of national natural gas energy. The ESDM Ministry is requested to harmonize the regulation concerning the price of natural gas through pipes for general users.
The government responded with readiness to regulate the price of natural gas from upstream to downstream so that the price at the consumer level can be more competitive.
Head of Oil and Gas Downstream Regulatory Agency (BPH Migas) Fanshurullah Asa said it was revising the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 19/2009 on Natural Gas Business Activities through Pipelines. The revised rule will govern the mechanism of pricing of gas to consumers.
"The government not only regulates the selling price of gas at the upstream level but also at the downstream level as well," he said, Tuesday (14/11).
So far, the Government has issued Presidential Regulation No. 40/2016 on Natural Gas Price, so as not to be higher than US $ 6 per MMBtu for seven priority industry sectors namely fertilizer, petrochemical, oleochemical, steel, ceramics, glass, and rubber gloves.
Even for North Sumatra, there has been Ministerial Decree No. 434 K / 12 / MEM / 2017 on February 13, 2017- on Natural Gas Price for Industries in Medan and surrounding areas.
As a result, gas prices in North Sumatra dropped from US $ 13.86 per MMBtu to US $ 12.22 per MMBtu and last became US $ 9.95 per MMBtu. However, for business actors, it is still far from the previous price of US $ 8.7 per MMBtu. For comparison, the current price of gas in West Java is US $ 9.2 per MMBtu, and East Java US $ 8.2 MMBtu.
RENTAL RATES
BPH Migas will also regulate the construction of gas pipelines so that the investments issued by business entities will be more efficient. The arrangement of the gas pipeline project is aimed to make the gas pipeline rental rate cheaper so that the gas price at the consumer level can decrease.
Gas Committee member of BPH Migas Jugi Prajugio said that the possibility of KPPU is a clause in the contract of sale and purchase of gas.
"More towards the content of PJBG [gas purchase agreement]" which is questioned by KPPU, this must be checked again, "he said.
PGAS's Legal Counsel Yahdy Salampessy said the verdict of the judges has not been supported by the expert opinion of a comprehensive expert. Thus, he considered the verdict dropped not reflect the facts on the ground. The Corporate Secretary of PGAS Rachmat Hutama said it would first study the outcome of the decision.
"Obviously we respect that decision. The next step is yet to be decided, "he said Wednesday (15/11).
KPPU's verdict does not seem to have a major impact on the performance of PGAS stocks which at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on Tuesday (14/11) actually rose 3.11% to Rp 1.825 level.
PT Danareksa Securities analyst Lucky Bayu Pumomo said the case of gas prices in North Sumatra is a minor issue and has no impact on PGAS shares.
Meanwhile, Chairman of the Association of Indonesian Entrepreneurs (Apindo) North Sumatra Parlindungan Purba appreciate the decision of the Commission Assembly. Parlindungan Purba who is also the Chairman of Committee II of the Regional Leadership Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) is optimistic that the decline in industrial gas prices in North Sumatra can push the wheels of the community economy and industrial productivity, for example in the Special Economic Zone (SEZ) Sei Mangkei.
Secretary General of the Ministry of Industry Haris Munandar said that the current gas supply in North Sumatra has not met the needs of the industry, so it has to take it from other remote areas such as Lampung.
IN INDONESIA
Saat Tepat Membenahi Harga Gas
Pemerintah segera membenahi tata niaga gas bumi yang masih belum menemukan formula harga yang sesuai di sektor hilir agar dapat dinikmati oleh industri pengguna dengan harga terjangkau.
Harga gas yang masih tinggi sering menjadi sengketa antara industri pengguna dengan perusahaan distributor. Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. melakukan praktik monopoli dengan menetapkan harga yang berlebihan (excessive price) untuk gas industri di Sumatra Utara.
PGN dinilai melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga dihukum membayar denda Rp 9,9 miliar. Menurut hakim, akibat tindakan emiten dengan kode saham PGAS tersebut, para pelaku usaha di Sumatera Utara menanggung biaya pengeluaran yang tinggi.
Majelis Komisi juga memberikan rekomendasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan pengaturan energi gas bumi nasional. Kementerian ESDM diminta untuk menyelaraskan regulasi menyangkut harga gas bumi melalui pipa untuk pengguna umum.
Pemenintah pun merespons dengan kesiapan untuk mengatur harga gas bumi dari hulu sampai hilir sehingga harga di tingkat konsumen bisa Iebih kompetitif.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan pihaknya sedang merevisi Peraturan Menteri ESDM Nmor 19/2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melaiui Pipa. Revisi aturan itu akan mengatur tentang mekanisme penetapan harga jual gas kepada konsumen.
“Pemerintah tidak hanya mengatur harga jual gas di tingkat hulu melainkan di tingkat hilir juga,” ujarnya, Selasa (14/11).
Sejauh ini, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 40/2016 tentang Harga Gas Bumi, agar tidak lebih tinggi dari US$ 6 per MMBtu untuk tujuh sektor industri prioritas yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Bahkan untuk Sumatera Utara, telah ada Keputusan Menteri Nomor 434 K/12/MEM/2017 pada 13 Februari 2017- tentang Harga Gas Bumi untuk lndustri di Medan dan sekitarnya.
Dampaknya, harga gas di Sumatera Utara sempat turun dari US$ 13,86 per MMBtu menjadi US$ 12,22 per MMBtu dan terakhir menjadi US$ 9,95 per MMBtu. Namun, bagi pelaku usaha, itu masih jauh dari harga sebelumnya US$ 8,7 per MMBtu. Sebagai perbandingan, saat ini harga gas di Jawa Barat US$ 9,2 per MMBtu, dan Jawa Timur US$ 8,2 MMBtu.
TARIF SEWA
BPH Migas juga akan mengatur pembangunan jaringan pipa gas sehingga investasi yang dikeluarkan badan usaha akan lebih efisien. Pengaturan proyek pipa gas itu bertujuan agar tarif sewa pipa gas menjadi lebih murah sehingga harga gas di tingkat konsumen bisa turun.
Anggota Komite Gas BPH Migas Jugi Prajugio mengatakan kemungkinan besar hal yang dipermasalahkan KPPU adalah klausul dalam kontrak jual beli gas.
“Lebih ke arah isi PJBG [perjanjian jual beli gas]" yang disoal oleh KPPU, ini harus dicek kembali,” katanya.
Kuasa Hukum PGAS Yahdy Salampessy mengatakan putusan majelis hakim belum didukung pendapat saksi ahli yang menyeluruh. Dengan demikian, dia menganggap putusan yang dijatuhkan belum mencerminkan fakta di lapangan. Adapun Sekretaris Perusahaan PGAS Rachmat Hutama mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu hasil keputusan tersebut.
“Yang jelas kami menghormati keputusan tersebut. Langkah selanjutnya belum diputuskan,” katanya Rabu (15/11).
Vonis KPPU nampaknya tidak berdampak besar terhadap kinerja saham PGAS yang pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari Selasa (14/11) justru menguat 3,11% ke level Rp 1.825.
Analis PT Danareksa Sekuritas Lucky Bayu Pumomo mengatakan kasus harga gas di Sumatra Utara menjadi persoalan minor dan tidak memberikan dampak terhadap saham PGAS.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara Parlindungan Purba mengapresiasi putusan Majelis KPPU tersebut. Parlindungan Purba yang juga menjadi Ketua Komite II Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPR RI) optimistis penurunan harga gas industri di Sumatera Utara dapat mendorong putaran roda ekonomi masyarakat dan produktivitas industri, misalnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar mengatakan saat ini kondisi pasokan gas di Sumatra Utara belum memenuhi kebutuhan industri sehingga harus mengambil dari daerah lain yang lebih jauh, seperti Lampung.
Bisnis Indonesia, Page-1, Wednesday, Nov 15, 2017
No comments:
Post a Comment