Large-scale Government Gives KKKS Tax-Free Incentive

Although the new rules are out, the KKKS variable invests not because of the Government Regulation of Taxation

The government finally issued Government Regulation (PP) No. 53 of 2017 on Taxation on Upstream Oil and Gas Business Activities with Production Sharing Contracts Gross Split. This rule complements the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) No. 8/2017 on the Gross Split Revenue Contract.

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources, Arcandra Tahar, revealed that the content of the regulation has not changed much from the draft Government Regulation on Gross Split Tax designed by the Ministry of Energy and Mineral Resources. This means that within the rules will contain loss carry forward for 10 years and indirect tax exemption until the first oil and gas production.

Arcandra sure, this repair rule is in accordance with the wishes of upstream oil and gas business.

"No change, all the same as expected, Loss carry forward 10 years, then indirect tax until first oil-free," said Archandra.

In addition to these two points, there will be taxation facilities in the exploitation period that can be provided by the government on the basis of economics in the form of additional profit sharing (split) for the contractor. The additional split will be included in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation "In the Ministerial Regulation later, the connection exists for the economy," explained Arcandra.

This means that there will be a revision of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation on the gross split. According to him, the Cooperation Contract Contractor (KKKS) which can directly apply this tax regulation is Pertamina Hulu Energi to ONWJ Block. ONWJ Block is still the only oil and gas block that has implemented the scheme for gross split since January 2017.

Upstream Director of Pertamina Syamsu Alam said the regulation is good because with the issuance of Government Regulation there is already certainty about taxation in gross split. This can not be directly interpreted as profitable or unprofitable.

"But I think it will help the economy in the block." For Pertamina, especially in ONWJ I think this is good news, "he said.

Meanwhile, Energy Observer from Refominer Institute Pri Agung Rakhmanto stated that the newly set rules are good because they provide incentives to the KKKS.

"But it does not mean KKKS will be interested," he said.

According to him, in making the decision to invest that many variables. For example, investors see the credibility of the government and the rules of the game or policy.

"If the rules of the game change frequently, even though now out of new rules that give cannot be trusted investors and they still do not invest here," he said.

There is an auctioneer

With the new rules, the auction of oil and gas blocks is demanded. Arcandra said there are companies that enter the offer documents.

"There are several, at least there are three companies," he said.

Unfortunately, Arcandra does not mention the names of companies that have entered the tender offer. However, certainly the company exists from the country and there from abroad.

President Director of Saka Energi, Tumbur Parlindungan said that Saka has submitted bidding documents for the oil and gas block auctioned this year.

"Already entering the bid," said Tumbur

In addition to the match companies that have entered the bidding documents, the government is still waiting for another oil and gas company to participate. Arcandara hopes oil and gas companies that still want to follow the auction of oil and gas blocks this year can enter the offer document today, Friday (29/11). The auction closing was advanced from December 31, 2017 because the Government Regulation on Taxation of gross split is out.

IN INDONESIA

Pemerintah besar-besaran Memberi Insentif Bebas Pajak KKKS

Meski aturan baru sudah keluar, variabel KKKS berinvestasi bukan karena Peraturan Pemerintah tentang Perpajakan.

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Aturan ini melengkapi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengungkapkan, isi dari aturan tersebut tidak banyak berubah dari draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Gross Split yang dirancang Kementerian ESDM. Ini berarti di dalam aturan tersebut akan memuat soal loss carry forward selama 10 tahun dan pembebasan pajak tidak langsung (indirect tax) sampai adanya produksi migas pertama kali.

Arcandra yakin, aturan perbaikan ini sudah sesuai keinginan para pelaku usaha hulu migas. 

"Tidak ada perubahan, semua sama sesuai harapan. Loss carry forward 10 tahun, lalu indirect tax sampai first oil free, kata Archandra.

Selain dua poin tersebut, akan ada fasilitas perpajakan di masa eksploitasi yang dapat diberikan pemerintah berdasarkan keekonomian berupa tambahan bagi hasil (split) bagi kontraktor. Tambahan split ini akan dimasukan ke dalam Peraturan Menteri ESDM.

 "Di Peraturan Menteri nanti, kaitannya ada untuk keekonomian," kata  Arcandra. 

Artinya akan ada revisi Peraturan Menteri ESDM tentang gross split. Menurut dia, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bisa langsung menerapkan aturan perpajakan ini adalah Pertamina Hulu Energi untuk Blok ONWJ. Blok ONWJ memang masih menjadi satu-satunya blok migas yang sudah menerapkan skema bagi hasil gross split sejak Januari 2017.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam bilang, aturan ini baik karena dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut sudah ada kepastian mengenai perpajakan dalam gross split. Ini tidak bisa langsung diartikan menguntungkan atau tidak menguntungkan. 

"Tetapi saya kira akan membantu keekonomian dalam blok tersebut. Untuk Pertamina, terutama di ONWJ saya kira ini merupakan berita baik," kata dia.

Sementara itu, Pengamat Energi dari Refominer Institute Pri Agung Rakhmanto menyatakan, aturan yang baru saja ditetapkan itu bagus karena banyak memberikan insentif kepada para KKKS.

"Tapi tidak berarti KKKS akan tertarik" kata dia.

Menurut dia, dalam membuat keputusan untuk investasi itu banyak variabel. Misalnya, investor melihat kredibilitas pemerintah dan aturan main atau kebijakan. 

"Kalau aturan main sering berubah, meskipun sekarang keluar peraturan baru yang memberi  bisa tidak dipercaya investor dan mereka tetap tidak berinvestasi di sini," ujarnya.

Ada peminat lelang 

Dengan adanya aturan baru itu lelang blok migas ada peminatnya. Kata Arcandra sudah ada perusahaan yang memasukan dokumen penawaran. 

"Ada beberapa, setidaknya sudah ada tiga perusahaan," kata dia.

Sayang, Arcandra tidak menyebut nama-nama perusahaan yang telah memasukkan penawaran lelang. Namun, yang pasti perusahaan itu ada dari dalam negeri dan ada dari luar negeri.

Direktur Utama Saka Energi, Tumbur Parlindungan bilang Saka telah memasukkan dokumen penawaran untuk blok Migas yang dilelang tahun ini.

"Sudah memasukkan bid,"kata Tumbur 

Selain laga perusahaan yang sudah memasukan dokumen penawarannya, pemerintah masih menunggu lagi perusahaan migas lain agar ikut berpartisipasi. Arcandara berharap perusahaan migas yang masih ingin mengikuti lelang blok migas tahun ini bisa memasukan dokumen penawaran hari ini, Jumat (29/11). Penutupan lelang dimajukan dari sebelumnya 31 Desember 2017 karena Peraturan Pemerintah tetang Perpajakan gross split sudah keluar.

"Kami menutup lelang Jumat ini," tegas dia.

Kontan, Page-14, Friday, Dec 29, 2017