The establishment of oil and gas holding should be able to increase the capacity of oil and gas companies to be better than today.
The Ministry of SOE targets the formation of oil and gas holdings to be realized before the end of 2017 following the completion establishment of state-owned mine holding.
"After holding a state-owned mine formed on November 29, 2017, immediately following the formation of holding BUMN oil and gas," said Deputy Minister of Mining, Strategic Industries, and Media Fajar Harry Sampurno in the Office of the Ministry of SOEs, Jakarta.
According to Harry, the Government Regulation Draft (RPP) on the addition of State Equity Participation to the Capital of the Company's shares of PT Pertamina has been submitted to President Joko Widodo.
"In accordance with the process, the formation of holding must be through RPP," said Harry.
PT Pertamina will be the holding company of oil and gas state-owned PT Gas Negara (PGN) Tbk and PT Pertagas, a subsidiary of Pertamina. Harry, who is also PGN's President Commissioner, added that PGN as an open company must immediately hold extraordinary general shareholders meeting with the agenda of the company's articles of association change.
He missed the EGM's request regarding the future business plan of SOEs by majority shareholders is one thing reasonable.
"As a public company. that's normal. Very normal and every shareholder more than 10% ask for EGM, "he said.
From the RUPSLB's acceptance, Harry admitted that he will coordinate with the directors to hold an EGMS as soon as possible. "We will plan as soon as possible, indeed after the birth holding of state-owned mines," he said.
DPR Support
The House of Representatives (DPR) supports the oil and gas holding that is being initiated by the Ministry of SOEs. The merger of PGN to Pertamina is expected to improve financial capability and opportunity.
"Regarding the holding of oil and gas, we submit to the government that has a plan or road map. Even if it should be formed soon, yes immediately because there is still time of government today, "explained Vice Chairman of Commission VII DPR Herman Khaeron.
It is ready to oversee the realization of post-establishment of holding with supervision.
"It is so that PGN is currently growing good, with the holding not to slow down."
In addition, the establishment of holding should be able to increase the capacity of oil and gas companies to be better than today.
"Holding should accelerate investment acceleration to holding companies, improve service to the public, and deliver profit to the nation, "Herman said.
When met after a working meeting with Commission VII of the House of Representatives, President Director of PT Pertamina Elia Massa Manik was reluctant to comment on the holding on the grounds that it was still in process.
The establishment of oil and gas holding may be realized in early 2018 because the EGM must be held for 21 days from the announcement of the EGMS invitation in the mass media. Up to now the announcement regarding the EGMS is not yet available.
IN INDONESIA
Holding Migas Segera Menyusul Holding Tambang
Pembentukan holding migas harus mampu meningkatkap kapasitas perusahaan migas menjadi lebih baik dari saat ini.
Kementerian BUMN menargetkan pembentukan Holding migas dapat terealisasi sebelum akhir 2017 menyusul tuntasnya pembentukan holding BUMN tambang.
“Setelah holding BUMN tambang terbentuk pada 29 November 2017, secepatnya menyusul pembentukan holding BUMN migas,” kata Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.
Menurut Harry, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
“Sesuai dengan prosesnya, pembentukan holding harus melalui RPP,” kata Harry.
PT Pertamina akan menjadi perusahaan induk (holding) BUMN migas yang membawahkan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dan PT Pertagas, anak usaha Pertamina. Harry yang juga Komisaris Utama PGN menambahkan, PGN sebagai perusahaan terbuka harus segera menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan anggaran dasar perusahaan.
Ia menjelalskan permintaan RUPSLB mengenai rencana bisnis BUMN ke depan oleh pemegang saham mayoritas ialah satu hal yang wajar.
“Sebagai perusahaan publik. itu hal yang biasa. Sangat normal dan boleh setiap pemegang saham lebih dari 10% minta RUPSLB," ujarnya.
Dari permimaan RUPSLB tersebut, Harry mengaku akan berkoordinasi dengan direksi untuk mengadakan RUPSLB secepatnya. “Kita akan rencanakan secepatnya, memang setelah lahir holding BUMN tambang,” ujarnya.
Dukungan DPR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung holding migas yang sedang diinisiasi Kementerian BUMN. Penggabungan PGN kepada Pertamina itu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keuangan dan kesempatan.
“Mengenai holding migas, kami serahkan kepada pemerintah yang memiliki perencanaan atau road map. Kalaupun harus segera dibentuk, ya segeralah karena masih ada waktu pemerintahan saat ini,” terang Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron.
Pihaknya siap mengawal realisasi pasca pembentukan holding dengan pengawasan.
“Hal itu supaya seperti PGN yang saat ini tumbuh hagus, dengan adanya holding jangan sampai melambat.”
Selain itu, pembentukan holding harus mampu meningkatkan kapasitas perusahaan migas menjadi lebih baik daripada saat ini.
“Holding harus mempercepat akselerasi investasi kepada perusahaan holding, meningkatkan pelayanan kepada publik, dan memberikan keuntungan kepada bangsa,” kata Herman.
Saat ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik enggan memberikan komentar tentang holding dengan alasan masih berproses.
Pembentukan holding migas kemungkinan terealisasi di awal 2018 karena RUPSLB harus terselenggara menunggu 21 hari dari pengumuman undangan RUPSLB di media massa. Hingga kini pengumuman mengenai RUPSLB belum ada.
Media Indonesia, Page-18, Tuesday, Dec 5, 2017
No comments:
Post a Comment