The government has issued seven incentives for the upstream oil and gas sector. The incentives are contained in Government Regulation No. 53/2017 concerning tax treatment on upstream oil and gas business activities with profit sharing contracts of gross split.
Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said the incentives will apply during the exploration period until the start of production. He hopes the existence of such incentives can stimulate upstream oil and gas investment.
"We hope that next year's auction of oil and gas blocks can be more attractive because of the scheme for gross split, plus the tax regulation," said Arcandra to reporters in Jakarta.
Incentives provided through Government Regulation (PP) no. 53/2017, inter alia, import duty-free, non-resident tax (VAT), and sales tax on luxury goods (PPnBM) are not subject to the acquisition and use of oil and gas operations and services.
In addition, Article 22 income tax (PPh) is also not subject to imports of oil and gas operations, 100% reduction in land and building tax (PBB) and utilization of oil and gas joint assets not subject to VAT.
Government Regulation No. 53/2017 also extends the withholding of income tax from 5 years to 10 years and does not impose VAT in indirect costs of head office.
"If the previous regulation Government Regulation no. 27/2017 states that such incentives apply only during the exploration period. The current Government Regulation is valid until the first production oil comes out, "said Arcandra.
He claims the seven incentives are in accordance with the aspirations of the contractors of the cooperation contract (KKKS). Therefore, he expects more and more oil and gas blocks to be auctioned.
According to Arcandra, next year, the Ministry of Energy and Mineral Resources will re-open the auction of oil and gas blocks that were previously unsold during 2015-2017. In addition, there will be new oil and gas blocks to be offered starting January 2018.
"This is in accordance with the proposed KKKS requesting tax relief from exploration to exploitation," he said.
IN INDONESIA
Indutri Hulu Migas Diharapkankan Semakin Bergairah
Pemerintah telah mengeluarkan tujuh insentif untuk sektor hulu minyak dan gas bumi. Insentif tersebut ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53/2017 tentang perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak bagi hasil gross split.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan insentif tersebut akan berlaku selama masa eksplorasi hingga dimulainya produksi. Ia berharap keberadaan insentif tersebut bisa menggairahkan investasi hulu migas.
“Kita berharap lelang blok migas tahun depan bisa lebih menarik karena skema bagi hasil gross split, ditambah peraturan perpajakan ini,” ucap Arcandra kepada wartawan di Jakarta.
Insentif yang diberikan lewat Peraturan Pemerintah (PP) No. 53/2017, antara lain, bebas bea masuk impor, pajak pertambahan nliai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tidak dikenai terhadap perolehan dan pemanfaatan barang dan jasa operasi migas.
Selain itu, pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 juga tidak dikenai terhadap impor barang operasi migas, pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebanyak 100% dan pemanfaatan aset bersama migas tidak kena PPN.
Peraturan Pemerintah No 53/2017 juga memperpanjang penangguhan PPh dari 5 tahun menjadi 10 tahun dan tidak mengenakan PPN dalam biaya tidak langsung kantor pusat.
“Kalau aturan sebelumnya Peraturan Pemerintah No. 27/2017 menyatakan insentif tersebut hanya berlaku selama masa eksplorasi. Peraturan Pemerintah yang sekarang berlaku sampai minyak produksi pertama keluar,” kata Arcandra.
Ia mengklaim tujuh insentif tersebut sudah sesuai dengan aspirasi para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Karena itu, ia berharap makin banyak blok migas yang laku dilelang.
Menurut Arcandra, pada tahun depan, Kementerian ESDM akan membuka kembali lelang blok migas yang sebelumnya tidak laku selama 2015-2017. Selain itu, akan ada blok migas baru yang akan ditawarkan mulai Januari 2018.
“Ini sesuai dengan usulan KKKS yang meminta keringanan pajak mulai eksplorasi sampai dengan eksploitasi,” ujarnya.
Media Indonesia, Page-17, Saturday, Dec 30, 2017
No comments:
Post a Comment