Revision of Law no. 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas stumbled on the plan to establish oil and gas holding by the Ministry of SOEs. Member of Commission VII of the House of Representatives (DPR), Harry Poernomo, stated that the formation of oil and gas holding causes the plan to establish a special business entity (BUK) which is planned to enter into Revision of Law Number 22 Year 2001 about oil and gas mess.
Harry proposed that the shareholders of State-Owned Enterprises (SOEs) are not held by a Minister of SOEs, but must also be held by sectoral ministries such as the Ministry of Finance. Because, if the authority is only held by the Minister of SOEs, it can lead to arbitrariness and chaotic governance of SOEs.
Plus the lack of synergy on the government. According to Harry, it is seen in the discourse of oil and gas holding formation by the Minister of SOEs. The holding concept led to what had been planned, ie the coordination between the Ministry of Energy and Mineral Resources with the House of Representatives in the discussion of the Oil and Gas Draft Law to be a mess. The delicate discussion of the Oil and Gas Law is about institutionalization.
"Among other things, we are discouraging the existence of a special business entity (BUK). Well, oil and gas holding planned by the Minister of SOEs is totally inconsistent with the draft of Oil and Gas Law," he said.
Therefore, according to Harry, the General Meeting of Shareholders (RUPS) of SOEs should involve sectoral ministries and added by the Ministry of Finance. So once again, shareholders are not just SOE Minister.
IN INDONESIA
Revisi UU Migas Berantakan
Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terbentur rencana pembentukan holding migas oleh Kementerian BUMN. Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Harry Poernomo, menyatakan, pernbentukan holding migas menyebabkan rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) yang rencananya masuk ke dalam Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas berantakan.
Harry mengusulkan agar pemegang saham perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dipegang oleh seorang Menteri BUMN semata, tapi harus juga dipegang oleh kementerian sektoral seperti Kementerian Keuangan. Sebab, jika otoritas hanya dipegang Menteri BUMN, hal itu bisa memunculkan kesewenang-wenangan dan kesemrawutan tata kelola BUMN.
Ditambah lagi minimnya sinergi pada pemerintah. Menurut Harry, hal itu terlihat pada wacana pembentukan holding migas oleh Menteri BUMN. Konsep holding itu mengakibatkan apa yang telah direncanakan, yakni koordinasi antara Kementerian ESDM dengan DPR dalam pembahasan RUU Migas menjadi berantakan. Pembahasan yang pelik dari Undang-Undang Migas adalah mengenai kelembagaan.
"Di antaranya, kita mewacanakan adanya Badan Usaha Khusus (BUK). Nah, holding migas yang direncanakan Menteri BUMN sama sekali tidak sejalan dengan rancangan Undang-Undang Migas," katanya.
Karena itu, menurut Harry, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN harus melibatkan kementerian sektoral dan ditambah Kementerian Keuangan. Jadi sekali lagi, pemegang saham bukan hanya Menteri BUMN.
Kontan, Page-14, Saturday, Jan 6, 2018
No comments:
Post a Comment