The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) has long been revising the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 19 of 2009 on Gas Pipe Business Activities. However, until now, the revision of the rule has not yet been completed.
Chairman of the Indonesian Natural Gas Traders Association (INGTA), aka Organization of Natural Gas Distributor Company Indonesia Sabrun Jamil said, already a year of downstream gas entrepreneurs waiting for new rules issued. Without these rules, business actors have not dared to develop new gas pipeline infrastructure.
"We hope the government will issue a revision of the regulation so that we can expand our business so that there is a new infrastructure, which is not yet daring because the regulation has not yet come out," he said.
The government still has not finalized the final draft related to the revision of Ministerial Regulation No. 19 of 2019, especially about the rules for dividing the Distribution Line Territory.
Ego Syahrial
Secretary-General of the ESDM Ministry Ego Syahrial said the government still needs stakeholder input, especially about the contract period for business entities that get Distribution Line Areas.
But according to Sabrun, INGTA has provided input to the government regarding the contract period, which is a 15 year contract period for existing business entities in the Distribution Line Territory. While the business entities that get new contracts in the Distribution Line area get a 2x 15-year contract.
IN INDONESIA
Trader Menanti Revisi Bisnis Gas Melalui Pipa
Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) telah lama mewacanakan merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa. Namun, hingga kini, revisi aturan tersebut belum juga rampung.
Ketua Indonesian Natural Gas Trader Association (INGTA) alias Organisasi Perusahaan Distributor Gas Alam Indonesia Sabrun Jamil menyebutkan, sudah setahun para pelaku usaha hilir gas menunggu aturan baru terbit. Tanpa aturan tersebut, para pelaku usaha belum berani mengembangkan infrastruktur pipa gas yang baru.
"Kami berharap, pemerintah mengeluarkan revisi aturan tersebut supaya kami bisa mengembangkan bisnis, supaya ada infrastruktur baru. Sekarang belum berani karena aturannya belum keluar," ujarnya.
Pemerintah masih belum menyelesaikan draf akhir terkait revisi Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2019, terutama soal aturan dalam membagi Wilayah Jalur Distribusi.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial menyebutkan pemerintah masih membutuhkan masukan pemangku kepentingan (stakeholder), terutama soal masa kontrak bagi badan usaha yang mendapatkan Wilayah Jalur Distribusi.
Tapi menurut Sabrun, INGTA telah memberikan masukan kepada pemerintah terkait masa kontrak tersebut, yaitu masa kontrak 15 tahun untuk badan usaha eksisting di Wilayah Jalur Distribusi. Sementara badan usaha yang mendapatkan kontrak baru di wilayah Jalur Distribusi mendapatkan kontrak 2x 15 tahun.
Kontan, Page-14, Monday, Jan 15, 2018
No comments:
Post a Comment