google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Gas Subholding Becomes Priority - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Friday, February 2, 2018

Gas Subholding Becomes Priority



    The government prioritizes the formation of sub holding gas which is part of the sub holding of BUMN Oil and gas in order to provide more benefits for the community.

    Meanwhile, state-owned oil and gas holding will have four subholding namely, upstream field, processing, retail marketing, and gas. The establishment of three other subholdings will be done gradually and become the responsibility of PT Pertamina as the holding leader.

    Fajar Harry Sampurno, Deputy of Mining Business, Strategic Industries, and Media of SOE Ministry, said that the integration of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. with PT Pertamina Gas (Pertagas) to be the subholding gas targeted to be completed by March 2018.

"PGN [Perusahaan Gas Negara] and Pertagas have found an integration scheme in March 2018. There are several options such as acquisition, merger, or merged. We together with Pertamina will find the best scheme, "he said.

    Of the three schemes, the merger scheme is considered as the most efficient PGN and Pertagas integration option because it does not need to spend funds to acquire or merge. This is because the acquisition of Pertagas or mergers requires large funds and can affect PGN's cash flow so that it can affect services for consumers.

    As an illustration, up to the third quarter of 2017, Pertagas has assets of US $ 1.81 billion with revenues of US $ 390 million and net profit of US $ 96.65 million. Meanwhile, PGN's performance as of September 30, 2017 is depressed. The revenue of this PGAS-coded stock issuer reached US $ 2.16 billion with profit of US $ 98 million, the lowest in the last 5 years.



Nike Widyawati



"If the scheme of acquisition means that PGN must have funds. The hope should not be disturbing in many ways, including funding issues, "said Director of Human Resources of Pertamina Nike Widyawati.

    The Ministry of SOEs believes that the formation of sub-grouping gas can provide substantial benefits to these government-owned gas companies and communities, through greater efficiency, effectiveness, and investment capabilities in the future.

POSITIVE IMPACT
    Sublinging gas is expected to make gas access by consumers easier and in larger volumes, be it to meet the needs of households, transportation, and industry players. Fajar added that sublinging gas can also make the selling price more affordable because of the benefits of efficiency and integration, given that the two companies in the subholding tends to operate within the same region.

"Now PGN and Pertagas are often looking for gas sources from the same region. Later, the gas source can be obtained more, " Fajar said.


Satya W Yudha

    The same thing was also conveyed by the House of Representatives (DPR) of Commission VII Satya W Yudha. According to him, gas sub-holding is expected to make the gas pipeline network access more optimal so that the selling price is more affordable.

    Pri Agung Rakhmanto, an Energy Observer from the Reforminer Institute, said that PGN-Pertagas integration could also boost financial performance as both firms are willing to unify the infrastructure.

"In addition, the competition between the two companies can be eliminated so that it will give a positive impact to the performance," said Pri.

    However, he doubted that the presence of gas sub-holding could make gas selling prices more affordable because price-formers have many factors, ranging from the influence of traders, regulation of allocation amounts, to government regulation and supervision.

    Achmad Safiun, Chair of the Natural Gas User Industry Forum, also has a similar opinion. The growing size of the business due to this smelting will not necessarily make the selling price of gas cheaper.

"We do not expect much, bigger will be more complicated," said Safiun.

    He said the issue of gas prices for industries could only be solved if the President intervened directly and ordered his staff to comply with the Presidential Regulation set since 2016. Meanwhile, market participants welcomed the plan for the establishment of subholding gas as it would have a good impact on the performance of PGAS.

    Senior Analyst of PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada conveyed that if PGAS becomes a shareholder of Pertagas, the company's gas distribution business will grow larger in line with the expanding market share.

"The unification of PGAS and Pertagas is what makes the euphoria market compared to PGAS information into the holding of state-owned oil and gas," he said.

    At the close of trading Tuesday (23/1), PGAS shares increased 48.91% to Rp2,690 per share. Throughout the current year of 2017, the company's price has increased 53.71%. Meanwhile, the formation of state-owned oil and gas holding company is only awaiting the results of the extraordinary general meeting of shareholders of PGAS on January 25, 2018.

IN INDONESIA

Subholding Gas Jadi Prioritas


    Pemerintah memprioritaskan pembentukan sub holding gas yang merupakan bagian dari sub holding BUMN Minyak dan gas agar dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat.

    Adapun, holding BUMN migas akan memiliki empat subholding yakni, bidang hulu, pengolahan, pemasaran ritel, dan gas. Pembentukan tiga subholding lain akan dilakukan secara bertahap dan menjadi tanggung jawab PT Pertamina selaku pemimpin holding.

    Fajar Harry Sampurno, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, mengatakan bahwa integrasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) menjadi subholding gas ditargetkan rampung pada Maret 2018.

“PGN [Perusahaan Gas Negara] dan Pertagas sudah menemukan skema integrasi pada Maret 2018. Ada beberapa opsi seperti akuisisi, merger, atau digabung. Kami bersama Pertamina akan mencari skema yang paling baik,” ujarnya.

    Dari ketiga skema tersebut, skema penggabungan dinilai sebagai opsi integrasi PGN dan Pertagas paling efisien karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk melakukan akuisisi maupun merger. Hal ini mengingat aksi akuisisi Pertagas maupun merger memerlukan dana besar dan dapat mempengaruhi arus kas PGN sehingga bisa memengaruhi pelayanan bagi konsumen.

    Sebagai gambaran, sampai dengan kuartal III/2017, Pertagas memiliki aset mencapai US$ 1,81 miliar dengan pendapatan mencapai US$ 390 juta dan laba bersih senilai US$ 96,65 juta. Sementara itu, kinerja PGN per 30 September 2017 tertekan. Pendapatan emiten berkode saham PGAS ini mencapai US$ 2,16 miliar dengan laba US$ 98 juta, terendah dalam 5 tahun terakhir.

“Kalau skemanya akuisisi berarti PGN harus punya dana. Harapannya jangan sampai bisa menganggu dalam banyak hal, termasuk masalah pendanaan,” ujar Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina Nike Widyawati.

    Kementerian BUMN meyakini pembentukan subholding gas bisa memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan gas milik pemerintah ini maupun masyarakat, melalui efisiensi, efektivitas, dan kemampuan investasi yang lebih besar pada masa mendatang.

DAMPAK POSITIF


    Subholding gas diharapkan bisa membuat akses gas oleh konsumen semakin mudah dan dalam volume yang lebih besar, baik itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, transportasi, dan pelaku industri. Fajar menambahkan, subholding gas juga bisa membuat harga jual lebih terjangkau karena manfaat dari efisiensi dan integrasi tersebut, mengingat selama ini kedua perusahaan dalam subholding itu cenderung beroperasi dalam wilayah yang sama.

“Sekarang PGN dan Pertagas sering mencari sumber gas dari wilayah yang sama. Nantinya, sumber gas yang didapatkan bisa lebih banyak,” kata Fajar.

    Hal senada juga disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VII Satya W Yudha. Menurutnya, sub-holding gas diharapkan dapat membuat akses jaringan pipa gas lebih optimal sehingga harga jual lebih terjangkau.

    Pri Agung Rakhmanto, Pengamat Energi dari Reforminer Institute, mengatakan bahwa integrasi PGN-Pertagas juga bisa mendongkrak kinerja keuangan dengan catatan kedua perusahaan itu mau menyatukan infrastrukturnya.

“Selain itu, persaingan antara kedua perusahaan bisa dihilangkan sehingga akan membeRikan pengaruh positif kepada kinerja,” kata Pri.

    Namun, dia meragukan kehadiran sub-holding gas dapat membuat harga jual gas lebih terjangkau karena pembentuk harga memiliki banyak faktor, mulai dari pengaruh dari trader, pengaturan jumlah alokasi, hingga pengaturan serta pengawasan pemerintah.

    Achmad Safiun, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi, juga memiliki pendapat serupa. Membesarnya ukuran bisnis akibat peleburan ini belum tentu akan membuat harga jual gas lebih murah.

“Kami tidak berharap banyak, lebih besar jadinya lebih rumit,” kata Safiun.

    Dia mengatakan, persoalan harga gas untuk industri hanya dapat diselesaikan jika Presiden turun tangan langsung dan memerintahkan jajarannya mematuhi Peraturan Presiden yang sudah ditetapkan sejak 2016. Sementara itu, pelaku pasar menyambut positif rencana pembentukan subholding gas karena dinilai akan berdampak baik terhadap kinerja PGAS.

    Analis Senior PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menyampaikan, apabila PGAS sukses menjadi pemegang saham Pertagas, bisnis penyalulan gas perseroan akan semakin besar seiring dengan meluasnya pangsa pasar.

“Penyatuan PGAS dan Pertagas ini yang membuat pasar euforia dibandingkan dengan informasi PGAS masuk ke dalam holding BUMN migas,” tuturnya.

    Pada penutupan perdagangan Selasa (23/1), saham PGAS meningkat 48,91% menjadi Rp2.690 per saham. Sepanjang tahun berjalan 2017, harga perseroan telah meningkat 53,71%. Adapun, pembentukan holding BUMN migas hanya tinggal menunggu hasil rapat umum pemegang saham luar biasa PGAS pada 25 Januari 2018.

Bisnis Indonesia, Page-1, Wednesday, Jan 24, 2018

No comments:

Post a Comment

POP UNDER

Iklan Tengah Artikel 1

NATIVE ASYNC

Iklan Bawah Artikel