Wood Mackenzie's business consultant, Wood Mackenzie, highlighted the plan of holding a state-owned oil and gas company. The process is still waiting for permission from President Joko Widodo (Jokowi) to issue a government regulation on the holding.
Senior Analyst Wood Mackenzie Edi Saputra revealed, the formation of holding BUMN Migas as a positive step of the government because it can provide benefits to the company.
Pertamina can increase the marketing of the current consumer of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Pertamina risks excess of liqufied natural gas (LNG) contract. With the holding, Pertamina has access to reach PGN's main consumers, namely industrial consumers to reduce the risk of excess supply of LNG.
At the same time, PGN is also struggling to create regasification in floating storage regasification terminal (FSRU) floating terminal Lampung. Pertamina can find new jobs for the assets. As Pertamina plans to increase the regasification project in Indonesia.
Holding oil and gas SOEs could also create a new start for the government to reform domestic gas prices. How, to be a gas aggregator by searching from various sources. This can ease price fluctuations for consumers and accommodate high use of LNG.
However, there are some notes from the establishment of state-owned oil and gas holding, there are some uncertainties. First, the merger of Pertamina and PGN will create a large integrated company from upstream to downstream.
"This can reduce competition in the market, need regulation to prevent monopoly," said Edi.
Second, the sub-holding related uncertainty, is mainly related to Saka Energy's position in the upstream sub-holding. In addition, the fate of Pertamina's subsidiaries in the fields of geothermal, electricity and renewable energy is not yet clear. Members of the BPH Migas Committee, Jugi Prajogio promised to arrange for the gas business climate to remain conducive.
"What we are watching is not only PGN and Pertagas, but there are 20 SOEs" he said.
IN INDONESIA
Wood Mackenzie Sorot Holding Migas
Konsultan bisnis di sektor energi, Wood Mackenzie menyorot rencana pembentukan holding BUMN migas. Prosesnya kini masih menunggu izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah tentang holding tersebut.
Analis Senior Wood Mackenzie Edi Saputra mengungkapkan, pembentukan holding BUMN Migas sebagai langkah positif pemerintah karena bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan.
Pertamina bisa meningkatkan pemasaran dari Iuasnya konsumen PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) saat ini. Pertamina berisiko kelebihan kontrak liqufied natural gas (LNG). Dengan adanya holding, Pertamina memiliki akses meraih konsumen utama PGN, yaitu konsumen industri untuk mengurangi risiko kelebihan pasokan LNG.
Di waktu yang sama, PGN juga berjuang menciptakan regasifikasi di terminal terapung alias floating storage regasification unit (FSRU) Lampung. Pertamina bisa mencari pekerjaan baru untuk aset itu. Sebagaimana rencana Pertamina meningkatkan proyek regasifikasi di Indonesia.
Holding BUMN migas juga bisa menciptakan awal baru untuk pemerintah melakukan reformasi harga gas domestik. Caranya, menjadi agregator gas dengan mencari dari berbagai sumber. Hal ini bisa meredakan fluktuasi harga bagi konsumen dan mengakomodasi penggunaan LNG yang tinggi.
Tapi, muncul beberapa catatan dari terbentuknya holding BUMN migas, ada beberapa ketidakpastian, Pertama, penggabungan Pertamina dan PGN akan menciptakan perusahaan terintegrasi yang besar dari hulu hingga hilir.
"Ini bisa mengurangi kompetisi di pasar. Perlu regulasi agar mencegah monopoli," kata Edi.
Kedua, ketidakpastian terkait sub-holding, terutama terkait posisi Saka Energi dalam sub-holding hulu. Selain itu, nasib anak usaha Pertamina di bidang panas bumi, listrik dan energi baru terbarukan belum juga jelas. Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio berjanji akan mengatur agar iklim usaha gas tetap kondusif.
"Yang kami awasi tidak hanya PGN dan Pertagas, tapi ada 20 BUMN" katanya.
Kontan, Page-14, Saturday, Feb 3, 2018
No comments:
Post a Comment