Ministry of Energy and Mineral Resources declares auction The advanced mining area will be conducted after determination of compensation value of data and information. However, the move is still considered difficult to spur exploration that has long been melesu.
Director General of Minerals and Coal Ministry of Energy and Mineral Resources Bambang Gatot Ariyono said the next stage of the auction does not need to wait for the 16 mining areas that are now ready to be auctioned. According to him, as long as the compensation value of data and information has been determined, the auction can be done anytime.
"The bottom line is that the next stage can immediately follow once there is data. No need to wait for the 16 behavior, "he said.
The government immediately auctioned 10 Mining Permit Areas (WIUP) and 6 Special Mining Business License (WIUPK). The value of data compensation and information reached Rp 4.095 trillion. The value is determined through Minister of Energy and Mineral Resources Decree no. 1805.K / 30 / MEM / 2018 on Compensation Price Data of Information and Land Use Information of Mining Business License and Area of Special Mining Business License for the Period of 2018. This decision is stipulated on April 30, 2018.
For WIUP, the total value of data compensation is Rp. 1.765 trillion with the highest value for an area of Rp 225 billion. As for WIUPK, though the amount under WIUP to be auctioned, the total value of data compensation Rp 2.33 trillion with the highest value for one region of Rp 984.85 billion.
A total of 5 WIUP is a new area consisting of Mulya Agung Block, Waringin Agung Block, Tumbang Karanei Block, Silo Block, and Siibata Block. The remainder is the former exploration phase consisting of the Natai Baru Block, Tumbang Nusa Block, Baronang I Block, Baronang II Block, and Piner Block. Meanwhile, all WIUPKs to be offered before auction are the former production stage of production consisting of Iatao Block, Suasua Block, Matarape Block, Kolonodale Block, North Bahodopi Block and Rantau Pandan Block.
Chairman of the Indonesian Mining Institute (IMI) Irwandy Arif said with high value, the risk of data buying and selling practices as feared the government will obviously disappear. The compensation value set for the 16 territories can only be paid by large capital companies.
"For a national company whose capital is mediocre certainly less able to pay."
According to him, only this time the value of data compensation for the mining area is set with a very high value. Exploratory practitioners of the Indonesian Geologists Association (IAGI) Adi Maryono assess the auction started again by the government in this year is still difficult to spur long-delayed exploration.
In fact, exploration becomes the key to the sustainability of the mining industry. However, these activities have not been done with massive. University of Indonesia economist Faisal Basri said the government needs to encourage potential investors to enter Indonesia for mining exploration without putting heavy burden at the beginning, as the activity has long been slowing down.
IN INDONESIA
Lelang Wilayah Pertambangan Dilanjut
Kementerian ESDM menyatakan lelang Wilayah pertambangan tahap lanjutan akan dilakukan setelah ada penetapan nilai kompensasi data dan informasinya. Namun, langkah itu dinilai masih sulit untuk memacu eksplorasi yang telah lama melesu.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan lelang tahap berikutnya tidak perlu menunggu 16 wilayah pertambangan yang saat ini sudah siap dilelang itu laku. Menurutnya, selama nilai kompensasi data dan informasinya sudah ditetapkan, lelang bisa dilakukan kapan saja.
“Intinya yang tahap selanjutnya bisa langsung menyusul begitu ada datanya. Tidak perlu menunggu yang 16 laku,” katanya.
Pemerintah segera melelang 10 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan 6 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Nilai kompensasi data dan informasinya mencapai Rp 4,095 triliun. Nilai tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM No. 1805.K/30/MEM/2018 tentang Harga Kompensasi Data lnformasi dan Informasi Penggunaan Lahan Wilayah lzin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
Periode Tahun 2018. Keputusan ini ditetapkan pada 30 April 2018.
Untuk WIUP, total nilai kompensasi datanya Rp 1,765 triliun dengan nilai tertinggi untuk satu wilayah Rp 225 miliar. Adapun untuk WIUPK, kendati jumlahnya di bawah WIUP yang akan dilelang, total nilai kompensasi datanya Rp 2,33 triliun dengan nilai tertinggi untuk satu wilayahnya Rp 984,85 miliar.
Sebanyak 5 WIUP merupakan wilayah baru yang terdiri dari Blok Mulya Agung, Blok Waringin Agung, Blok Tumbang Karanei, Blok Silo, dan Blok Siibata. Sisanya merupakan Wilayah bekas tahap eksplorasi yang terdiri dari Blok Natai Baru, Blok Tumbang Nusa, Blok Baronang I, Blok Baronang II, dan Blok Piner. Sementara itu, seluruh WIUPK yang akan ditawarkan sebelum dilelang merupakan lahan bekas tahap operasi produksi yang terdiri dari Blok Latao, Blok Suasua, Blok Matarape, Blok Kolonodale, Blok Bahodopi Utara, dan Blok Rantau Pandan.
Ketua Indonesian Mining Institute (IMI) Irwandy Arif mengatakan dengan nilai tinggi, risiko praktik jual beli data seperti yang dikhawatirkan pemerintah itu jelas akan hilang. Nilai kompensasi yang telah ditetapkan untuk 16 wilayah itu hanya bisa dibayar oleh perusahaan bermodal besar.
“Bagi perusahaan nasional yang modalnya pas-pasan tentunya kurang mampu membayar."
Menurutnya, baru kali ini nilai kompensasi data untuk wilayah pertambangan ditetapkan dengan nilai yang sangat tinggi. Praktisi eksplorasi Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Adi Maryono menilai lelang mulai dilakukan lagi oleh pemerintah pada tahun ini masih sulit untuk memacu eksplorasi yang
telah lama melesu.
Padahal, eksplorasi menjadi kunci keberlanjutan industri pertambangan. Namun, kegiatan tersebut sudah lama tidak dilakukan dengan masif. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan pemerintah perlu mendorong calon investor masuk ke Indonesia untuk eksplorasi pertambangan tanpa memberi beban berat di awal, karena kegiatan itu sudah lama melesu.
Bisnis Indonesia, Page-30, Wednesday, May 16, 2018
No comments:
Post a Comment