The government is considered not giving priority to SOE companies to manage oil and gas assets in Indonesia. It is related to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 23 of 2018. The insistence on the cancellation of the regulation was prominent.
Executive Director of Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara said the regulation was contrary to the constitution, precisely article 33 of the 1945 Constitution. It also hampered the increase of national energy security.
"It maintains the mastery of natural resources and oil by foreign parties and hampers the domination of State Owned Enterprises to host the domestic oil and gas industry," he said.
As stated, the regulation was issued to replace Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 15 / 2015. Article 2 of Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No. 15/2015 states that the management of Work Area (WK) is prioritized to be given to BUMN / Pertamina. Meanwhile, in Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 23/2018, the termination block is prioritized in advance to Pertamina's new existing contractors.
"Deliberately aimed at providing a smooth way to the existing foreign contractors to manage the working area of the KKS is over," he said.
He added that if referring to Constitutional Court Decision No 36 / PUU-X / 2012 as a result of judicial review on Oil and Gas Law 22/2001, the management of Oil and Gas Working Area should only be done by SOEs. Thus, the Ministerial Regulation shall automatically be null and void.
IN INDONESIA
Desak Pembatalan Peraturan Menteri Baru
Pemerintah dinilai tidak memberikan prioritas kepada perusahaan BUMN untuk mengelola aset migas di Indonesia. Itu terkait dengan Peraturan Menteri ESDM No 23 Tahun 2018. Desakan pembatalan peraturan tersebut mengemuka. Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan, peraturan itu bertentangan dengan konstitusi, tepatnya pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Juga menghambat peningkatan ketahanan energi nasional.
"Itu melanggengkan penguasaan SDA (Sumber daya alam) minyak dan gas oleh pihak asing serta menghambat dominasi Badan Usaha Milik Negara menjadi tuan rumah di industri minyak dan gas dalam negeri,” katanya.
Sebagaimana diwartakan, aturan tersebut diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Menteri ESDM 15/ 2015. Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM 15/2015 menyebutkan, pengelolaan Wilayah kerja (WK) diproritaskan untuk diberikan kepada BUMN/Pertamina. Sementara itu, pada Peraturan Menteri ESDM 23/ 2018, blok terminasi diprioritaskan terlebih dahulu kepada kontraktor existing baru Pertamina.
”Dengan sengaja ditujukan untuk memberi jalan mulus kepada kontraktor asing (existing) melanjutkan pengelolaan Wilayah kerja yang KKS-nya berakhir" ujarnya.
Dia menambahkan, jika merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 36/ PUU-X/ 2012 sebagai hasil judicial review atas UU Migas 22/ 2001, pengelolaan Wilah Kerja minyak dan gas hanya boleh dilakukan oleh BUMN. Dengan demikian, secara otomatis Peraturan Menteri tersebut harus batal demi hukum.
Jawa Pos, Page-6, Tuesday, May 8, 2018
No comments:
Post a Comment