Chevron Pacific Indonesia produces the most B3 waste in the year. Environmental problems have been highlighted in the development of oil and gas working areas in Indonesia. The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) recorded 10 major oil and gas cooperation contract contractors (KKKS) that managed large-scale hazardous and toxic (B3) waste last year.
The 10 oil and gas contractors are PT Chevron Pacific Indonesia, Petrochina International Jabung Ltd, Medco E & P Natuna PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Conoco-Phillips (Grissik) Ltd, Pertamina Hulu Energi Oses Ltd, ExxonMobil Cepu Ltd, PT Pertamina EP, and Pertamina Hulu Energi ONWJ.
Secretary of the Directorate General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources, Iwan Prasetya Adhi, said that the total tonnage of the 10 oil and gas contractors reached 70,197.35 B3 waste. Meanwhile, the total cost of waste management reached US $ 12.24 million.
Of the 10 contractors, Chevron Pacific Indonesia recorded the largest in the amount of waste and management costs. Chevron's oil and gas region produces 30,791 tons of waste with management costs reaching US $ 4.64 million.
The Director of Oil and Gas Engineering and Environment, Adhi Wibowo assessed the amount of the volume of Chevron B3 waste in line with the wide area of their oil and gas working area. In addition, Chevron has long been producing in Indonesia.
"Yes, because it's vast, it's a percentage of the area. Because the area is vast, especially since the Dutch era they have managed, so they have cumulative tons of waste," Adi said in the House of Representatives Building in Jakarta.
According to him, Chevron has allocated funds to carry out its obligations in managing B3 waste.
"In the rules, they must budget funds. Later the SKK Migas mechanism refers to the rules in the PSC (production sharing contract)," Adi explained
Chevron Pacific Indonesia Senior Vice President of Policy, Government and Public Affrair, Wahyu Budianto said, Chevron always manages waste arising from oil and gas production and operations.
"We are trying to manage waste well. We have domestic waste processing, we divide, there are organic parts, waste used oil operations, we process," he said.
Regarding costs, Wahyu said that every oil and gas waste processing activity is always included in the work program and budget (WP & B), Director General of Law Enforcement of the Ministry of Environment and Forestry (RK), Rasio Ridho Sani. according to permits that have been regulated by the government.
There are several oil and gas companies that have received administrative sanctions for showing non-compliance in waste management. However, all oil and gas contractors only get administrative sanctions.
"Only administrative," he said.
If the administrative sanctions are not heeded, according to Ridho, then it is likely that it can continue until the legal route.
"We also provide sanctions to make repairs. If they are not obedient, the sanctions are quite severe, including those that can be subjected to criminality, it could also be a civil suit, "Ridho explained.
IN INDONESIA
Inilah 10 Kontraktor Migas dengan Limbah Terbesar
Chevron Pacific Indonesia menghasilkan limbah B3 paling banyak pada tahun Ialu. Masalah lingkungan menjadi sorotan dalam pengembangan wilayah kerja minyak dan gas (migas) di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatatl 10 besar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas yang mengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam skala besar pada tahun lalu.
Ke-10 kontraktor migas itu adalah PT Chevron Pacific Indonesia, Petrochina Internasional Jabung Ltd, Medco E&P Natuna PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Conoco-Phillips (Grissik) Ltd, Pertamina Hulu Energi Oses Ltd, ExxonMobil Cepu Ltd, PT Pertamina EP, serta Pertamina Hulu Energi ONWJ.
Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Iwan Prasetya Adhi mengatakan, total tonase dari 10 kontraktor migas itu mencapai 70.197,35 tion limbah B3. Sementara itu, total biaya pengelolaan limbah mencapai US$ 12,24 juta.
Dari 10 kontraktor, Chevron Pacific Indonesia tercatat paling besar dalam jumlah limbah dan biaya pengelolaannya. Wilayah migas Chevron menghasilkan limbah mencapai 30.791 ton dengan biaya pengelolaan mencapai US$ 4,64 juta.
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Adhi Wibowo menilai besarnya volume limbah B3 Chevron sejalan dengan jumlah area wilayah kerja migas mereka yang cukup luas. Selain itu, Chevron telah lama berproduksi di Indonesia.
"Ya karena luas saja, kan persentase dari luas. Karena wilayahnya luas, apalagi sudah dari zaman belanda mereka mengelola, jadi kumulatif berton-ton limbahnya," ungkap Adi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta.
Menurut dia, Chevron telah mengalokasikan dana untuk melakukan kewajibannya dalam mengelola limbah B3.
"Dalam aturan, mereka harus menganggarkan dana. Nanti di SKK Migas mekanismenya mengacu aturan dalam PSC (production sharing contract)," jelas Adi
Senior Vice President Policy, Government and Public Affrairs Chevron Pacific Indonesia, Wahyu Budianto mengatakan, Chevron selalu mengelola limbah yang timbul dari hasil produksi dan operasi migas.
"Kami mengusahakan limbah dikelola dengan baik. Kami punya pengolahan limbah domestik, kami bagi, ada bagian organik, limbah operasi bekas oli, semua kami proses," ungkap dia.
Terkait biaya, Wahyu menyebutkan setiap kegiatan pengolahan limbah migas selalu masuk dalam work program and budget (WP&B) Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (BHK), Rasio Ridho Sani mengemukakan Kementerian LHK telah mengeluarkan sanksi administratif kepada kontraktor migas yang tidak mematuhi pengelolaan limbah sesuai izin-izin yang telah diatur oleh pemerintah.
Ada beberapa perusahaan migas yang sudah mendapatkan sanksi administratif karena menunjukkan ketidakpatuhan dalam pengelolaan limbah. Namun seluruh kontraktor migas hanyak mendapatkan sanksi administrasi.
"Hanya bersifat administrasi," kata dia.
Jika sanksi administrasi tersebut tidak diindahkan, menurut Ridho, maka besar kemungkinan bisa berlanjut hingga jalur hukum.
“Kami juga memberikan sanksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau mereka tidak patuh, sanksinya cukup berat, termasuk di dalamnya bisa dikenakan pidana, bisa juga gugatan perdata" jelas Ridho.
Kontan, Page-14, Tuesday, Jan 22, 2019
No comments:
Post a Comment