The working visit of the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo (Jokowi) to the area of the grass-root refinery (GRR) oil refinery in Tuban, last Saturday (21/12), was also a warning to Pertamina.
the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo
Jokowi stressed that conflicts that still occur between residents of landowners and refineries in the villages of Wadung, Kaliuntu and Sumur Geneng, Jenu District must be resolved immediately.
Jokowi gave attention to the conflict and ordered Pertamina to resolve it within three months. The location of the oil refinery involving Pertamina and Rosneft from Russia has not yet been finalized in relation to land acquisition for the refinery.
"For the problem of unfinished land, I give three months," said Jokowi while reviewing the TPPI refinery project in Tuban.
Jokowi explained that the refinery field problem had to be solved so that the construction would be carried out immediately. Therefore he asked Pertamina to immediately execute the land.
"I give three months to settle. If you can, you have to talk, can't, also have to talk," he concluded.
Just to note, the land needed for TPPI oil refineries reaches 821 hectares. The details are 384 hectares of residents' land, the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) 328 hectares, and 109 hectares of Perhutani land. But there are still some people who are reluctant to sell their land.
IN INDONESIA
3 Bulan, Konflik Lahan Kilang Selesai!
Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ke kawasan kilang minyak grass root refinery [GRR) di Tuban, Sabtu (21/12) lalu, juga menjadi peringatan kepada Pertamina.
Jokowi menegaskan bahwa konflik yang masih terjadi antara warga pemilik lahan dengan kilang di Desa Wadung, Kaliuntu dan Sumur geneng, Kecamatan Jenu harus segera dituntaskan. Jokowi memberi atensi pada konflik itu, dan memerintahkan Pertamina menyelesaikannya dalam waktu tiga bulan. Lokasi kilang minyak yang melibatkan Pertamina dan Rosneft dari Rusia itu belum selesai terkait pengadaan lahan untuk kilang.
"Untuk masalah lahan yang belum selesai, saya beri waktu tiga bulan," tegas Jokowi saat meninjau proyek kilang TPPI di Tuban.
Jokowi menjelaskan, permasalahan lahan kilang memang harus diselesaikan agar pembangunannya segera dikerjakan. Karena itu ia meminta Pertamina segera mengeksekusi lahan.
"Saya beri waktu tiga bulan untuk membereskan. Kalau sanggup, harus ngomong, tidak sanggup, juga harus ngomong," pungkasnya.
Sekadar diketahui, lahan yang dibutuhkan untuk kilang minyak TPPI mencapai 821 hektare. Rinciannya lahan warga 384 hektare, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 328 hektare, dan lahan Perhutani 109 hektare. Namun masih ada sebagian warga yang enggan menjual tanahnya.
Surya, Page-4, Monday, Dec 23, 2019
No comments:
Post a Comment