PG Raup Laba Rp 3 Triliun

Performa keuangan Perusahaan Gas Negara (PGAS) tak terpengaruh lemahnya harga minyak dunia. Hingga kuartal ketiga 2016, distributor gas pelat merah itu mampu rneraih laba Rp 3,23 Triliun. Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup mengatakan, pendapatan bersih perseroan sepanjang sembilan bulan terakhir mencapai USD 2, 16 miliar Artinya, terjadi pertumbuhan USD 17,32 juta bila dibandingkan dengan laba Januari-September 2015 yang sebesar USD 2,14 miliar Kenaikan pendapatan PGN berasal dari beroperasinya pipa transmisi gas bumi Kalimantan Jawa (Kalija) I dan penjualan gas dari sektor hulu melalui Saka Energi Indonesia (SEI).

Selain itu, nilai tukar mata uang yang digunakan PGN lebih tinggi daripada kurs harian saat ini, yakni Rp 13.328 per USD. Hingga akhir September perseroan telah menyalurkan gas bumi sampai 1.595 mmscfd. Jumlah itu dia sebut juga naik bila dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 1.556 mmscfd. PGN bakal makin agresif dalam membangun infrastruktur gas bumi. Pada kuartal III 2016, infrastruktur pipa gas PGN dipastikan bertambah lebih dari 241 km. Saat ini panjang pipa PGN lebih dari 7.267 Km.

Gas milikPGN saat ini sudah mengalir ke lebih dari 119 ribu pelanggan rumah tangga. Juga 1.929 usaha kecil, mal, hotel, rumah sakit, restoran, hingga rumah makan. Sedangkan untuk industri, ada 1.630 perusahaan berskala besar maupun pembangkit listrik. PGN juga melanjutkan proyek jaringan pipa gas Muara Karang-Muara Bekasi (42 km), jaringan infrastruktur di Jawa Barat (43 km) dan Surabaya (23 km).

Jawa Pos, Halaman : 6, Rabu, 2 Nop 2016

Pemerintah Perkuat Pertamina

Sebagai perbandingan, produksi minyak dari perusahaan migas nasional (national oil company/NOC) di beberapa negara lain cukup signifikan. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyebut, produksi migas Saudi Aramco (Arab Saudi) lebih dari 95% dari total produksi migas negara itu. Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) (Brasil) dan Statoil (Norwegia) berkontribusi 80% terhadap total produksi nasional negaranya. Petroliam Nasional Berhad (Malaysia) memiliki kontribusi 50% terhadap produksi migas negeri jiran tersebut.

Sementara itu, Pertamina sebagai pemsahaan migas nasional hanya berkontribusi 24% terhadap total produksi migas nasional. Arcandra menegaskan, jika ingin menjaga kedaulatan energi, pemerintah perlu memperkuat posisi perusahaan migas nasional melalui revisi undang-undang tersebut. Revisi UU Migas juga akan membahas soal bentuk kelembagaan migas. Indonesia telah memiliki beberapa contoh penerapan sistem kelembagaan migas. Pengelolaan dan pengawasan sektor migas di tangan Penamina sebagai perusahaan pelat merah pernah dilakukan sebelum diambil alih Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) pada 2002 dan dikelola SKK Migas pada 2012.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU Migas pada 2012, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Negara yang menjadi wakil pemerintah dalam melakukan kontrak migas dengan kontraktor. Arcandra menuturkan, pemerintah belum mengambil sikap soal perubahan bentuk SKK Migas ke depan. Ada beberapa pilihan soal bentuk kelembagaan migas. Pertama, SKK Migas bisa dilebur ke dalam Pertamina. Kedua, SKK Migas diubah menjadi badan usaha khusus milik negara yang terpisah dari Pertamina.

Beberapa langkah seperti menjadikan aset cadangan migas sebagai penjamin, katanya, tak bisa terlaksana bila pengelolaan sektor hulu migas masih berada di SKK Migas yang belum berbentuk badan usaha seperti saat ini. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto memperkirakan perseroan bisai meningkatkan kemampuan investasi hingga US$ 15 miliar melalui data cadangan migas jika fungsi regulator dan operator hulu migas berada di perseroan itu. Kepala SKK Migas Arnien Sunaryadi mengatakan, penyatuan dua organisasi untuk menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan tak bisa begitu saja dilakukan.

Dia menilai, pembentukan lembaga tersebut perlu disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai pemerintah. Amien menjelaskan, beberapa pertimbangan pembentukan lembaga yakni berupa komorasi yang nantinya akan mewakili pemerintah untuk berkontrak dengan kontraktor kontrak kerja sama sesuai dengan amanah MK. Dia menyarankan agar nantinya lembaga pengganti SKK Migas berbentuk badan usaha khusus bukanlah badan usaha milik negara khusus. Pasalnya, selama dua tahun ini baik SKK Migas maupun Penamina sama-sama melakukan pembenahan.

Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Migas Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar mengatakan, bagaimanapun bentuk lembaga yang ditetapkan, pihaknya berharap agar hak pertambangan masih berada di tangan pemerintah. Di sisi lain, beleid baru bisa-memberikan ruang yang lebih luas terhadap peran swasta nasional sebagai mitra pemerintah. Anggota Komisi Vll DPR Satya W Yudha mengatakan, hingga saat ini pembahasan revisi UU Migas belum selesai. Masih terdapat tiga opsi tcrkait bentuk kelembagaan badan pengelola dan pengawas kegiatan usaha hulu migas. Pertama, Pertamina sebagai pemegang kuasa penambangan dan eksekutor kontrak bagi hasil produksi. Kedua, penandatanganan kontrak kerja santa dilakukan oleh BUMN Khusus. Ketiga, eksekusi kontrak dilakukan oleh Pertamina.

Bisnis Indonesia, Halaman : 30, Rabu, 2 Nop 2016

Industry Competitiveness Strengthens

Minister of Industry Airlangga Hartarto said the selling price of fertilizer would decrease by around US$ 70 per ton if the gas price was US$ 4 per million metric British thermal units (MMBtu). If the gas price is US$ 4 per MMBtu, the production costs incurred are only US$ 180 per ton. 

He believes that the decrease in gas prices in the fertilizer sector will ease subsidy expenditures for revenues. Surplus state revenues will increase by reducing subsidies from urea fertilizer and the State Electricity Company (PLN) of at least Rp. 11.8 trillion.

The fertilizer industry and petrochemical industry with gas prices of US$ 6.28 - US$ 16.7 per MMBtu caused negative growth in 2015 because 70% of production costs were used for gas costs. For the steel industry, uncompetitive gas prices have forced PT Krakatau Steel Tbk. discontinue steel slab and billet production facilities. For Krakatau Steel, the price of US$ 3 can only be operated again. Then pulp and paper, although pulp is number 6 in the world and paper is number 9, we actually have more potential than that.

The gas price of US$10 is still heavy even though it is compensated by industrial forest plantations. The ceramic industry is an industry with many players in the middle class, a gas price of around US$8.62 per MMBtu will not compete with even low-quality imported steel from China. 

Airlangga stated that currently, the national production of rubber gloves reaches 1 billion units, while Malaysia can reach 14 billion units. With cheaper gas prices there, the industry in Indonesia immediately moved their factories to Malaysia.

Chairman of the Indonesian Fertilizer Producers Association (APPI) Dadang Heru Kodri said the most appropriate gas price for industries that use gas as raw material is US$ per MMBtu. If that is achieved, he believes state revenues will increase because the subsidy budget will decrease. 

According to him, the reduction in gas prices is urgent because currently, the supply of imported fertilizers from China to Indonesia has reached 500,000 tons as of last October. Chairman of the Indonesian Flat Glass Association (AKLI) Yustinus Gunawan said the gas demand for the glass industry reached 10.3 million MMBtu in 2016.

According to him, the impact of falling gas prices on the sector will increase the production capacity of flat glass to almost 1.5 million tons per year from previously only 600,000 tons per year. He is optimistic that the decline in gas prices will create a more positive investment climate as the confidence of local and foreign investors increases so that they are willing to build new stoves. 

According to the Ministry of Industry, if the gas price is lowered to US$4 per MMBtu, the potential state revenue of Rp53.86 trillion will be replaced by revenue from the industrial performance which grows to Rp85.84 trillion.

Bisnis Indonesia, Page-25, Wednesday, Nov 2, 2016

Gas Mahal Sei Mangke Terganjal

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke di Sumatera utara sejatinya dapat menerima berkah dari keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung. Sayangnya, harga gas yang' mahal dan belum terealisasinya beragam insentif yang dijanjikan pemerintah pusat serta tarik ulur kebijakan pemerintah daerah telah menghambat proyek cluster industri pengolahan sawit dan karet seluas 1.933,8 hektare tersebut. Proyek yang digagas sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu telah menyelesaikan pembangunan tahap pertama infrastruktur dan fasilitas seluas 104 hektare.

Menurut Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan PT Perkebunan Nasional (PTPN) III Rinaldi, untuk pemhangunan tahap pertama proyek tersebut pihaknya telah mengucurkan dana Rp 750 miliar. Pembangunan infrastruktur tahap dengan penclanaan yang dibantu Kementerian Perindustrian. Salah satu industri perdana yang telah berinvestasi di KEK Sei Mangkei ialah PT Unilever Oleochemical Indonesia (UOI). UOI bekerja sama dengan PTPN III dan The Sustainable Trade Initiative (IDH) untuk membantu para petani sawit meningkatkan hasil panen dan pendapatan mereka.

Kebutuhan energi menjadi isu dalam untuk menarik investor menanamkan modal di KEK Sei Mangkei. Harga gas yang masih mahal itu menjadi hambatan. Unilever belum mau mengembangkan pabrik karena harga gas masih di kisaran US$12,76 per mmbtu. Mereka berharap harga gas bisa di bawah US$10 per mmbtu. Reinaldi menuturkan untuk memenuhi kebutuhan energi, saat ini beroperasi gardu induk PLN sebesar 60 Mw yang terkoneksi sejak Februari 2016.

Pemenuhan listrik jangka panjang dari pembangkit listrik tenaga gas uap 250 Mw yang baru beroperasi pertengahan 2018. Dia menuturkan pipa gas tersebut sudah terkoneksi dari proyek regasifikasi gas alam cair milik PT Pertagas. Sambil menunggu penurunan harga gas industri yang tengah diupayakan pemerintah di kisaran US$6 per mmbtu, PTPN III akan membangun pabrik minyak goreng bersama PTN IX juga industri ban milik sendiri di kawasan itu. Menurutnya, bila seluruh KEK Sei Mangkei dipenuhi beragam industri terkait, dampak positif pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dirasakan sedikitnya oleh 85 ribu tenaga kerja dan tiga daerah di Sumut, yakni Asahan, Batubara dan Simalungun.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan perlu ada konsensus dengan Kementerian Perindustrian terkait dengan penurunan harga gas industri. Wamen ESDM Arcandra Tahar juga menyebutkan penurunan harga gas untuk industri sedang dibahas. Ia menyebutkan untuk insentif di hulu, pemerintah akan melihat dari sisi cost recoverynya, karena kalau hulu yang sudah beroperasi, berarti belanja modalnya sudah dikeluarkan.

Media Indonesia, Halaman : 17, Selasa, 1 Nop 2016

Krakatau Steel Keluhkan Harga Gas

Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, Sukandar, mengeluhkan mahalnya harga gas di dalam negeri, yang menyebabkan biaya produksi membengkak. Saat ini, perseroan harus mencapai harga gas US$ 9,5 per MMBTU dari PT PGN (PGAS) dan US$ 7,4 per MMBTU ke PT Pertamina. Menurut Sukandar, penurunan harga gas akan membuat kegiatan operasional perusahaan semakin efisien. Selama ini, mahalnya biaya gas menyebabkan beban operasional membengkak.

Bahkan, kata dia, jika harga gas turun menjadi US$ 3, tiga unit pabrik hulu di Cilegon, Banten, bakal beroperasi kembali. Saat ini, ketiga pabrik tersebut terpaksa ditutup karena tak mampu menanggung biaya gas, Sukandar menyerahkan sepenuhnya keputusan soal harga gas kepada pemerintah. Menurut dia, perusahaan akan tetap beroperasi sesuai dengan kemampuan. Krakatau Steel, kemarin, mempublikasi kinerja keuangannya untuk periode Januari-September 2016.

Perseroan mencatatkan kerugian bersih US$ 114,7 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun. Angka kerugian itu menurun dibanding pada periode yang sama tahun 1alu,sebesar US$ 160,2 juta. Perseroan juga mencatat penurunan pe-ndapatan 1,1 persen menjadi US$ 982,2 juta dalam sembilan bulan pada tahun ini. Meski demikian, perseroan meraup laba kotor US$ 138 juta pada periode Januari-September 2016, lebih baik ketimbang pada periode yang sama tahun lalu (kerugian kotor US$ 20,8 juta).

Laba kotor tersebut diperoleh karena perseroan berhasil menekan beban pokok produksi sebesar 16,7 persen menjadi Us$ 844 juta. Penurunan beban pokok terutama terjadi akibat turunnya beban produksi baja sebesar 16,8 persen menjadi US$ 704,6 juta. Salah satu penyumbang utama beban produksi adalah biaya pabrikasi, yang didalamnya termasuk gas. Sukandar mengatakan biaya energi yang ditanggung Krakatau lebih mahal dibanding biaya yang dikeluarkan perusahaan sejenis di negara lain. Krakatau Steel menghabiskan biaya hingga US$ 219 per ton. Direktur Keuangan Krakatau Steel, Tambok P Setyawati, menyatakan ,penghentian pabrik hulu karena harga gas.

Koran Tempo, Halaman : 15, Selasa, 1 Nop 2016

PG Relokasi Pipa Cas untuk Dukung LRT Palembang

PT PGN merelokasi atau memindahkan beberapa ruas pipa gas bumi yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Tujuannya untuk mendukung proyek pembangunan kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Palembang. Sekretaris Perusahaan PGN, Heri Yusup mengatakan beberapa ruas pipa gas bumi PGN harus dipindahkan karena akan digunakan untuk jalur LRT Palembang. Ruas pipa gas yang dipindah secara bertahap, yakni berlokasi di Simpang Jalan Anwar Sastro, Jalan Angkatan 45, dan Simpang Polda.

Setiap hari tim lapangan PGN berkoordinasi dengan tim lapangan PT Waskita, untuk memastikan letak pipa gas bumi dapat diamankan untuk dilakukannya pekerjaan secara paralel dengan pembangunan LRT untuk konstruksi bore pile maupun pile cap. Selain melakukan relokasi pipa gas, PGN saat ini sedang aktif memperluas infrastruktur jaringan pipa gas bumi di Palembang. Dalam waktu dekat 15 industri siap menikmati pasokan gas bumi dari PGN. Dalam Waktu tak lama lagi, sekitar 15 industri di Palembang siap menikmati gas bumi yang eisien dan ramah lingkungan dari PGN.

Sales Area Head PGN wilayah Palembang mengungkapkan, selain industri PGN juga memperluas jaringan gas bumi rumah tangga di Palembang, dan dalam waktu dekat akan ada sekitar 1.500 rumah tangga yang menikmati gas bumi dari PGN. Di Palembang saat ini PGN sudah memasok gas bumi ke 5.993 pelanggan, yang terdiri dari 5.703 rumah tangga, 78 pelanggan komersil seperti hotel, rumah sakit, cafe dan restoran, serta 9 pelanggan industri dan pembangkit listrik.

Investor Daily, Halaman : 9, Selasa, 1 Nop 2016

Pertamina Mampu Operasikan Lapangan Migas di Laut Dalam

PT Pertamina dinilai memiliki kemampuan mumpuni untuk mengoperasikan lapangan migas di laut dalam. Salah satu buktinya adalah kesuksesan dala mengelola Blok Offshore North West Java (ONWJ) dan Blok West Madura Offshore (WMO). Sepanjang tahun lalu produksi minyak dan gas dari kedua blok tersebut bahkan memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengamat migas dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan Pengelolaan Blok ONWJ dan Blok WMO menunjukkan Pertamina memiliki kemampuan yang kompetitif dengan perusahaan-perusahaan migas lainnya.

Menurut Komaidi, Pertamina juga memiliki kemampuan dalam pengelolaan ladang migas di laut dalam seperti Blok Nunukan yang berlokasi di laut dalam di Kalimantan Utara. Hasil produksi Blok Nunukan terdiri tas gas sebesar 60 MMSCFD dan minyak 1.800 BOPD. Proyek ini sangat strategis karena Pertamina mengelola proyek migas di laut dalam. Dia menjelaskan tidak seluruh blok yang diambil alih Pertamina sesukses seperti ONWJ. Ada wilayah-wilayah migas lainnya tertentu yang mengalami penurunan produksi seiring penurunan kemampuan alamiah. Pertamina juga harus selektif terhadap blok yang habis kontraknya.

Kalau masih menarik secara bisnis dan memiliki kemampuan yang cukup bisa diambil tapi kalau secara ekonomi tidak cukup menguntungkan juga tidak perlu dipaksakan masuk. Tahun ini, SKK Migas menetapkan target produksi PHE ONWJ sebesar 37.300 BOPD dan 163 MMSCFD. Hingga Mei 2016, PHE ONWJ membukukan catatan produksi sebesar 37.112 BOPD dan 172,5 MMSCFD. SKK Migas menargetkan produksi dari Blok WMO yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (WMO) sebesar 9.300 BOPD untuk minyak dan sebesar 102,6 MMSCFD gas bumi.

Sampai Mei 2016 tercatat produksi minyak mencapai 10.411 BOPD atau 111,9 persen dari WP&B Revisi 2016 dan produksi gas sebesar 105,735 MMSCFD atau 103 persen dari target WP&B Revisi 2016. Blok ONWJ memasok gas bagi PT PLN sekitar 100-120 MMSCFD ke PLTGU Muara Karang dan Tanjung Priok dan dari gas itu PLN memproduksi daya sekitar 450 megawatt (MW). Kepala Divisi Humas SKK Migas Taslim Z Yunus, sebelumnya menyatakan besarnya risiko dalam pengelolaan laut dalam menjadi alasan bagi SKK Migas untuk tidak banyak menyerahkan pengelolaan blok-blok yang tingkat kesulitannya tinggi kepada Pertamina. Selain itu, perusahaan-perusahaan migas raksasa asing punya keahlian yang mumpuni.

Investor Daily, Halaman : 9, Selasa, 1 Nop 2016

Pemerintah Lelang Tiga Blok Migas Non-Konvensional

Pemerintah mémbuka lelang tiga blok migas non-konvensional dengan total sumber daya gas 9,9 triliun kaki kubik. Pemerintah menawarkan bagi hasil (split) yang fleksibel guna menarik investor. Direktur Hulu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tunggal mengatakan, ketiga blok tersebut adalah blok shale gas/oil (migas nonkonvensional/MNK) Batu Ampar di Kalimantan Timur, serta blok gas metana batubara (GMB) Raja dan Bungamas di Sumatera Selatan.

Blok MNK Batu Ampar ditawarkan melalui lelang reguler. Sedangkan Blok GMB Raja dan Bungamas melalui penawaran langsung. Dia menjelaskan, Blok MNK Batu Ampar memiliki potensi gas 7,08 triliun kaki kubik dan minyak 21,37 juta barel (MMBO) dengan luas 2.452 kilo meter persegi. Selanjutnya Blok GMB Raja memiliki sumber daya gas 0,92 triliun kaki kubik dan Blok GMB Bungamas 1,92 triliun kaki kubik. Pemerintah telah menetapkan komitmen tiga tahun pertama yang harus dilakukan perusahaan pemenang lelang.

Di Blok MNK Batu Ampar, komitmen yang harus dilakukan adalah studi G&G dan pemboran satu sumur eksplorasi. Sementara di Blok GMB Raja dan Bungamas, perusahaan masing-masing harus melaksanakan studi G&G, pembuatan dua core hole, pemboran satu sumur eksplorasi, dan production test. Selain komitmen investasi, tambah Tunggal, perusahaan migas peserta lelang juga tidak bisa menawar besaran DMO (domestic market obligation) fee, dan first tranche petroleum (PTP).

Bagi hasil atau split yang bisa ditawar ini disebutnya merupakan salah satu insentif yang diberikan pemerintah kepada perusahaan migas. Split yang diusulkan perusahaan migas nantinya akan dibandingkan dengan angka hitungan pemerintah. Demikian juga dengan bonus tanda tangan. Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM 38/2015 tentang percepatan pengusahaan migas nonkonvensional. Tunggal mengakui, pihaknya belum dapat menerapkan Permen 38/2015. Pasalnya, perubahan skema kontrak seperti yang ada di beleid tersebut membutuhkan revisi fiskal yang ditawarkan.

Perusahaan migas yang berminat mengikuti lelang reguler dapat mengambil dokumen lelang pada 31 Oktober 2016 sampai 27 Februari 2017. Selanjutnya, forum klarifikasi akan digelar pada 4 November 2016 sampai 27 Februari 2-17 dan batas pengumpulan dokumen partisipasi pada 27 Februari. Perusahaan yang akan mengikuti penawaran langsung dapat mengambil dokumen penawaran pada 31 Oktober-15 Desember 2016. Forum klarifikasi akan diadakan pada 4 November-15 Desember 2016 dan batas pengumpulan dokumen partisipasi pada 15 Desember 2016.

Presiden Direktur PT Energi Pasir Hitam Indonesia (Ephindo) Sammy Hamzah mengapresiasi upaya pemerintah mendorong pengembangan migas nonkonvensional dengan memberikan insentif bagi hasil yang lebih tleksibel. Hanya saja, insentif ini dinilainya belum mencukupi. Industri migas nonkonvensional disebutnya justru menunggu implementasi Peraturan Menteri ESDM tentang percepatan pengusahaan migas non-konvensional. Beleid itu dinilai mewakili keinginan industri lantaran disusun pemerintah bersama pelaku bisnis migas nonkonvensional yang ada di Indonesia.

Dia menjelaskan, kontrak jenis gross split sliding scale diinginkan industri lantaran tidak ada skema biaya investasi yang dapat dikembalikan (cost recovery). Pasalnya, cost recovery selalu menjadi masalah yang terus dibicarakan setiap tahunnya. PT Pertamina juga menyatakan tidak akan mengikuti lelang kali ini. Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menuturkan, pihaknya masih ingin fokus menggarap blok migas non-konvensional yang dimilikinya.

Indonesia memiliki potensi gas metana batubara sampai 453 triliun kaki kubik. Sampai saat ini terdapat 54 wilayah kerja yang sudah diberikan kepada KKKS memiliki potensi 138 triliun kaki kubik. Belum ada satupun blok gas metana batubara yang telah berproduksi signifikan, untuk potensi shale gas, Indonesia diprediksi memiliki hingga 574 triliun kaki kubik. Pemerintah telah menekan empat kontrak pengembangan shale gas/ oil ini, tetapi seluruhnya kini masih dalam tahap eksplorasi.

Investor Daily, Halaman : 9, Selasa, 1 Nop 2016

Sisa Ganti Rugi Korban Lumpur Cair Rp. 54 M

Korban lumpur yang belum mendapat sisa ganti rugi akhirnya bisa tersenyum lega. Ganti rugi sebkmyak 84 berkas tersebut akan dibayar bulan ini. Kepastian ini setelah pemerintah pusat mencairkan anggaran Rp 54 miliar untuk pembayaran sisa ganti rugi korban lumpur yang belum terbayar sebelumnya. Ketua Tim Verifikasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Khusnul Khuluk mengatakan, korban lumpur pemilik 84 berkas tersebut bisa me- ngurus verifikasi langsung ke kantor BPLS di Surabaya.

Berkas yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap langsung dibayar. Sebelum dicairkan, seperti biasa, BPLS melakukan Verifikasi data bersama PT Minarak Lapindo Jaya. Setelah ada persetujuan dan datanya cocok, baru bisa dicairkan. Khusnul berharap sebelum tutup tahun 2016 persoalan ganti rugi korban lumpuryang tersendat selama 10 tahun bisa selesai. Selain aset korban lumpur, menurut Khusnul, tahun ini juga sudah dialokasikan anggaran untuk tanah wakaf.

BPLS belum bisa memproses karena menunggu rekomendasi dari kementerian agama (kemenag). Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Isa Hasanudin me-ngaku belum mendapat laporan terkait pembayaran aset warga korban lumpur. Dia berharap anggaran ganti rugi dari APBN bisa terserap semuanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan dana talangan kepada Lapindo Brantas Inc untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan para pengusaha yang lokasi usahanya berada di dalam peta area terdampak lumpur.

Menurut dia, dana talangan hanya untuk mengganti kerugian masyarakat yang berstatus rumah tangga, bukan pengusaha. Sri Mulyani menambahkan, pemerintah konsisten melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa yang bertanggung jawab mengganti rugi unsur pengusaha adalah Lapindo. Dalam rapat kami dengan Lapindo, mereka menolak pemerintah masuk. Mereka mengatakan pemerintah jangan masuk, kami yang bertanggung jawab.

Radar Sidoarjo, Halaman : 3, Selasa, 1 Nop 2016

KKKS dan Forum Pemred Kunjungi Desa Wisata Migas Wonocolo

Tim Manajemen SKK Migas beserta KKKS dan Forum Pimred berkesempatan mengunjungi Desa Wisata Migas Wonocolo di Kabupaten Bojonegoro. Bagi Anda yang ingin tahu sejarah perminyakan di lndonesia, Wonocolo merupakan Salah satu tempat yang layak untuk dikunjungi. Sudah lebih dari seabad sumur minyak tradisional di Wilayah Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro dikelola oleh masyarakat setempat, kata Sunaryadi Kepala SKK Migas saat ditemui di Wonocolo.

Amin menambahkan bahwa mayoritas warga Desa Wonocolo bergantung hidup pada kclangsungan sumur minyak tradisional tersebut. Aktivitas warga dalam mengelola sumur minyak tersebut menjadi hal unik yang berpotensi menjadi daya tarik wisata daerah setempat. Untuk menjaga keunikan local heritage disini, PT Pertamina EP bersama SKK Migas dan Pcmda Bojonegoro serta dari seluruh stakeholder mencoba membuat sebuah desa wisata migas yang kami beri nama Petroleum Geoheritage Wonocolo”, ujar Wisnu Hindadari, Asset 4 General Manager. Wisnu menjelaskan bahwa pendirian Petroleum Geoheritage Wonocolo ini juga didasari oleh keunikan yang dimiliki oleh struktur geologi di Desa Wonocolo ini.

Surabaya Pagi, Halaman : 11, Selasa, 1 Nop 2016