Pemprov Siap jadi Operator Blok Tuban

Pemprov Jawa Timur siap menjadi operator minyak dan gas (migas) di Blok Tuban. Kesiapan dan keseriusan Pemprov Jatim tersebut segera disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas. Soekarwo menyatakan, telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU) dengan Pemkab Bojonegoro, Tuban, Gresik, dan Lamongan. Langkah selanjutnya, kami akan datang kepada Menteri ESDM untuk menyatakan bahwa Jatim siap menjadi operator.

Kami akan mengupayakan untuk dapat mengelola Blok Tuban ini sebagai operator karena KKKS Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB-PPEJ) akan berakhir pada 28 Februari 2018. Jawa Timur merupakan provinsi penghasil migas terbesar ketiga di Indonesia setelah Riau, yang telah ditunjuk mengelola migas, dan Kalimantan Timur. Di Jawa Timur terdapat 39 KKKS untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan, serta produksi, baik di darat (onshore) maupun dilaut (offshore).

Soekarwo menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 35/ 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Daerali, pemerintah daerah berhak mendapatkan participating interest (Pl) sebesar 10%. Atas dasar tersebut, dengan semangat kebersamaan membangun daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam minyak dan gas bumi, maka Pemprov Jatim bersama Bojonegoro, Tuban, Gresik, dan Lamongan be nergi untuk mendapatkan hak pengelolaan Blok Tuban.

Soekarwo juga mengajak kepala daerah di wilayah Blok Tuban untuk mencari investor dari luar dan dalam negeri, "Saya menawarkan kepada bupati untuk mencari kerja sama dana pinjaman dalam bentuk loan agreement sehingga Blok Tuban tidak perlu dikelola oleh investor asing. Kepala Dinas ESDM Jawa Timur Dewi J Patriatni menuturkan, saat ini Pemprov Jatim sedang dalam proses membentuk tim persiapan pengelolaan Blok Tuban sebagai tindak lanjut kerja sama dengan empat daerah tersebut. Menurut Soekarwo, akan dibuat perjanjian kerja sama lima BUMD. Kelimanya akan berperan dalam menyusun kajian keekonomian BlokTuban oleh konsultan independen, yang hasilnya menjadi patokan pembagian hak dan kewajiban masing-masing daerah.

Koran Sindo, Halaman : 19, Kamis, 3 Nop 2016

Penurunan Harga Gas Harus Melibatkan Hulu-Hilir

Produsen pupuk, salah satu industri yang memanfaatkan gas, merekomendasikan harga gas turun dari sekitar USD9-13 menjadi USD 2-4/ MMBTU Harga gas untuk industri nasional lebih tinggi dibanding negara lain. Saat ini biaya produksi kisaran USD25O per ton, apabila harga gas di bawah 4 USD/ MMBTU akan menurunkan biaya produksi urea sebesar USD 45 per ton sehingga menjadi USD 205 per ton, kata Dadang Heru Kodri, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) saat menjadi pembicara Lokakarya Media yang digelar SKK Migas Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa) di Semarang, Jawa Tengah.

Lokakarya yang dihadiri pemimpin media se-Jabanusa menghadirkan pembicara Kepala SKK Migas Perwakilan Jabanusa Ali Masyhar, Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas Sampe L Purba, anggota komisi VII DPRR satya Wira Yudha, dan Direktur Pembinaan Program Migas Dirjen Migas Kementerian ESDM Agung Cahyono Adi. Sebelum mengikuti lokakarya, SKK Migas mengajak pimpinan media melihat langsung pemanfaatan gas di PLTGU Tambak Lorok, Semarang. Pembangkit listrik ini memadukan gas dan uap untuk menggerakkan pembangkit listrik. Menurut Dadang, pemanfaatan gas bumi dengan nilai murah sangat menguntungkan industri pupuk di Indonesia.

Kadiv Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas Jabanusa Sampe L Purba menjelaskan gas akan diproduksi jika sudah ada pembeli. Setelah pembeli ada, infrastruktur, regulasi, serta ketahanan pembeli sangat menentukan harga gas. Dia menjelaskan, untuk menurunkan harga gas harus dilihat dari hulu hingga ke hilir. Biaya eksplorasi kontraktor juga harus diperhatikan agar tidak rugi. Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, penurunan harga gas merupakan pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian bersama semua pihak..

Koran Sindo, Halaman : 19, Kamis, 3 Nop 2016

Sarana GSS Rogoh US$ 9,8 Juta di Lapangan Trembul

Tahun depan PT Sarana GSS Trembul akan mengebor dua stunur area operasi minyak dan gas bumi Trembul di Desa Talokwohmojo, Kecamatan Ngawen, Blora, Jawa Tengah. Di proyek ini PT Sarana GSS sudah meneken kerjasama operasi (KSO) dengah PT Pertamina EP PT Sarana GSS Trembul merupakan perusahaan patungan antara BUMD Provinsi Jawa Tengah dengan GSS Energy Limited. BUMD Provinsi Jawa Tengah memiliki 51% saham Sarana GSS, sementara GSS Energy memiliki 49% saham Sarana GSS.

Bambang Mulyadi, Presiden Direktur PT Sarana GSS Trembul, menyatakan, tahap awal pihaknya masih memperkirakan dari dua stunur tersebut produksi minyak mencapai 400 bph, dengan kedalaman pengeboran 1.000 meter. Bila hasilnya positif, Sarana GSS Trembul akan langsung mengebor lima sumur lagi setiap tahun selama 15 tahun. Dia menyatakan, untuk melakukan KSO tersebut pihaknya menggelontorkan investasi sekitar US$ 7,8 juta dalam program kerja tiga tahun atau jirm commitment.

Pihaknya juga telah membayar opportunity cash payment sebesar US$ 500.000 kepada PT Pertamina EP Untuk area produksi yang dibayarkan 29 September 2016 lalu. PT. Sarana GSS juga sudah menyerahkan bank garansi senilai US$ 1,5 juta. Sehingga total investasi perusahaan di proyek ini sebesar US$ 9,8 juta. Adapun masa perjanjian KSO dengan PT Pertamina berlaku hingga tahun 2031 mendatang atau selama 15 tahun.

Kontan, Halaman : 14, Kamis, 3 Nop 2016

Penggunaan Gas Bumi Lebih Efisien

Daya saing industri pupuk dalam negeri masih rendah akibat tingginya biaya produksi dari komponen gas bumi. Saat ini pupuk lokal dinilai kalah bersaing dengan produk sejenis dari Tiongkok. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) Dadang Heru, Rabu (2/II), di sela-sela Lokakarya SKK Migas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan harga gas bumi 11,8 dolar AS per MMBTU, katanya, biaya produksi pupuk di Indonesia mencapai 250 dollar AS per ton.

Padahal, jika harga bisa diturunkan di bawah 4 dollar AS per MMBTU, biaya produksi urea dapat turun 45 dollar AS per ton sehingga menjadi 205 dollar AS per ton. Jika harga gas bisa diturunkan, harga pupuk akan lebih kompetitif dari produk Tiongkok yang saat ini di pasaran harganya jauh. Gas Bumi Lebih Elisien lebih murah. Bahkan, dengan harga produksi saat ini, industri pupuk mengaku kesulitan memasok ke sejumlah daerah di wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Papua.

Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas Sampe L Purba mengatakan, salah satu kendala utama dalam produksi gas adalah persoalan geograiis sebagai negara kepulauan. Sumber-sumber gas di Indonesia kebanyakan lokasinya jauh dari konsumen. Sampe menjelaskan, pengembangan infrastruktur migas yang tidak terlalu banyak berkembang mengakibatkan harga mahal dan sulit bersaing dengan Tiongkok ataupun Qatar meski Indonesia memiliki banyak sumber gas. Dia meyakini, gas akan menjadi bahan bakar masa depan.

Salah satunya karena lebih efisien. General Manager PT Indonesia Power Unit Penibangkitan Semarang Tarwaji mengatakan, penggunaan bahan bakar gas lebih efisien Sejak menggunakan bahan bakar gas pada 2011, PLTGU Tambak Lorok bisa menghemat triliunan rupiah. Jika memakai minyak bumi, biaya produksi setiap kilowatt jam (kwh) listrik sekitar Rp 2000. Dengan gas hanya sekitar Rp 800. Untuk produksi listrik 1.400 megawatt, PLTGU Tambak Lorok membutuhkan gas 164 MMSCFD.

Gas itu disuplai dari Blok Gundih di Blora dan Lapangan Kepodang di Kabupaten Rem-bang. Kepala Humas Perwakilan SKK Migas Jabanusa M Fatah Yasin menambahkan, di wilayahnya saat ini ada 12 lapangan migas yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama dan sudah eksploitasi. Produksi gas di wilayah Jabanusa yang sudah disalurkan untuk industri saat ini kurang lebih niencapai 600 MMSCFD.

Kompas, Halaman : 21, Kamis, 3 Nop 2016

Jatim Siap Kelola Migas Blok Tuban

Sebagai bentuk keseriusan, Gubernur Jatim bersama empat kepala daerah, menandatangani nota kesepahaman tentang rencana pengeloaan Migas Blok Tuban di kantor negara Grahadi Surabaya. Usai penandatanganan, Gubernur Jatim, Soekarwo kepada wartawan mengatakan bahwa upaya pengambilalihan pengelolaan Migas Blok Tuban ini dilakukan lantaran Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB-PPEJ) selaku pemegang KKKS Migas Blok Tuban tidak mau memperpanjang masa kontrak yang akan berakhir pada 28 Februari 2018 mendatang.

Ini sebuah lornpatan yang luar biasa karena pemerintah daerah akan minta mengambil alih operasional dan pengelolaan di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Migas Blok Tuban. Makanya provinsi Jatim bersama empat kabupaten yaitu Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik akan membentuk konsorsium BUMD supaya bisa mendapatkan saham mayoritas atas Blok Tuban. Menurut Pakde Karwo, pelibatan empat daerah itu dikarenakan WKP Migas Blok Tuban meliputi empat kabupaten yaitu Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik. Selama ini provinsi bersama empat kabupaten itu hanya mendapat Participating Interest (PI) sebesar 10 persen atas pengelolaan Migas Blok Tuban.

Untuk bisa mengambil alih pengelolaan paling tidak harus menguasai 55 persen saham, sehingga kita tinggal menambah saham 45 persen. Kesiapan dan keseriusan Jatim bersama empat kabupaten untuk menjadi operator blok Tuban akan disampaikan langsung kepada Menteri ESDM dan SKK Migas serta DPR RI di Jakarta. Langkah selanjutnya, pihaknya akan datang kepada Menteri ESDM untuk menyatakan bahwa Jatim slap menjadi operator Migas blok Tuban. Selain membentuk konsorsium BUMD, lanjut Pakde Karwo, pemprov Jatim bersama empat kabupaten juga akan segera menyusun kajian keekonomian Blok Tuban yang dilakukan oleh konsultan independen.

Hasil dari kajian keekonomian tersebut akan menjadi dasar pembagian hak dan kewajiban masing-masing daerah dalam pengelolaan Blok Tuban ini. Menurutnya, dengan mengelola Migas Blok Tuban, Pakde Karwo optimis masyarakat Jatim akan semakin sejahtera. Pasalnya, salah satu provinsi yang sudah ditunjuk menjadi operator untuk mengelola Migas sendiri yakni Provinsi Riau sudah membuktikan. Kalau di Riau ada PT Bumi Siak Pusako ditunjuk jadi operator saja. Maka, kami ingin Jatim menjadi operator dan mengolah hingga memenuhi Domestik Market Obligation bagi kebutuhan Jatim.

Disinggung pendanaan, dengan lugas Pakde Karwo menyatakan optimis dapat memenuhi dengan cara mencari pinjaman lunak dalam bentuk Loan Agreemant dari luar negeri sehingga tak usah mencari investor karena akan dikelola sendiri oleh konsorsium BUMD. Begitu juga soal kandungan cadangan Migas di blok Tuban, Pakde Karwo menyatakan optimis kandungannya masih cukup banyak. Ingat kasus di Texas, awalnya semua orang pesimistis namun dengan penggunaan teknologi baru yang biayanya hanya 19 USD per Barel sekarang produksinya luar biasa.

Wilayah Kerja Pertambangan Blok Tuban itu sangat luas, saya yakin cadangan Migasnya sangat banyak tambah Pakde Karwo. Kepala Dinas ESDM Jatim Dewi J Patriatni MSC menjelaskan bahwa Provinsi Jatim merupakan penghasil minyak dan gas bumi terbesar ketiga di Indonesia setelah Riau dan Kalimantan Timur. Di Jatim terdapat 39 KKKS yang melakukan kegiatan eksplorasi, pengembangan, maupun produksi baik di darat (onshore) maupun di laut (offshore).

Berdasarkan data, KKKS Migas Blok Tuban dimulai pada 29 Februari 1988 dengan operator Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB-PPEJ) dan KKKS ini akan berakhir pada 28 Februari 2018. Kalau Permen ESDM Nomor 15 Tahlm 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Blok Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya disebutkan bahwa permohonan pengelolaan kepada Menteri paling cepat 10 Tahun dan paling lambat 2 tahun sebelum kontrak berakhir. Rencana kerja selanjutnya yakni membentuk tim persiapan pengelolaan Blok Tuban. Melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUMD yang terlibat hingga penyusunan kajian keekonomian yang akan dilakukan oleh konsultan independen untuk menentukan besaran interest masing-masing BUMD.

Duta Masyarakat, Halaman : 9, Kamis, 3 Nop 2016

Pemerintah Berpeluang Beri lnsentif

Pemerintah akan memberikan insentif kepada kontraktor agar tertarik menggarap wilayah kerja minyak dan gas bumi marginal dan non-konvensional yang selama ini tidak diminati para investor. Para investor diminta tuituk mengusulkan insentif yang mereka butuhkan dalam mengembangan blok migas non-konvensional seperti minyak serpih (shale oil) dan gas serpih (shale gas). Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pihaknya akan mengaktifkan kembali wilayah kerja minyak dan gas bumi yang saat ini mati dan tidak aktif. Khusus untuk wilayah kerja migas nonkonvensional, katanya, pemerintah akan terusberupaya agar tidak sepi peminat.

Sebelumnya, CEO Ephindo Sammy Hamzah mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dengan menjadikan komponen skema bagi basil dan bonus tanda tangan yang turut dilelang. Dengan demikian, pelaku usaha bisa menetapkan sendiri skema bagi hasil dan bonus tanda tangan. Menurutnya, hal itu belum cukup membuat pengembangan blok migas non-konvensional semakin menarik. Pasalnya, pengembangan blok migas non-konvensional membutuhkan keleluasaan lebih.

Kendati Peraturan Menteri ESDM telah jalan di tempat. Skema bagi basil gross splitsliding scale yang dianggap cocok untuk pengembangan gas metana batu bara (coal bed methane/CBM) dan shale hidrokarbon belum dilirik meski memiliki potensi. Pemerintah melelang tiga wilayah kerja migas non-konvensional yakni Blok Batu Ampar, Blok Raja, dan Blok Mas. Blok shale hidrokarbon Batu Ampar berada di Kalimantan Utara dengan luas wilayah 2.452 kilometer persegi.

Pada blok tersebut terdapat cadangan gas 7,08 tcf dan minyak 21,37 MMBO yang ditawarkan melalui lelang reguler. Sebagai komitmen awal, kontraktor harus melakukan studi geologi dan geofisika juga mengebor satu sumur eksplorasi. Pada lelang itu, skema bagi hasil dan bonus tanda tangan ditetapkan secara fleksibel. Blok gas metana batu bara, terdapat dua blok di Sumatra Selatan yang ditawarkan yakni Blok Raja seluas 580,5 kilometer persegi yang mengandung cadangan 0,92 tcf gas serta Blok Bunga Mas seluas 483,6 kilometer persegi dengan cadangan 1,92 tcf. Keduanya clitawarkan melalui penawaran langsung. Sammy menilai, Permen ESDM No. 38/2015 tentang Percepatan Pengembangan Wilayah Kerja Migas Nonkonvensional belum bisa diterapkan meskipun bisa membuat pengembangan blok migas non-konvensional melaju lebih cepat.

Bisnis Indonesia, Halaman : 30, Kamis, 3 Nop 2016

Pertamina Tunjuk Sarana GSS Garap Area Trembul

Penandatanganan kerja sama operasi (KSO) dilakukan oleh Presiden Direktur PT Pertamina EP Rony Gunawan dan Presiden Direktur PT Sarana GSS Trembul Bambang Mulyadi. Sarana GSS Trembul merupakan perusahaan patungan yang dibentuk oleh GSS Energy Limited (perusahaan asal Singapura) dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, (BUMD Pemprov Jawa Tengah). Bambang Mulyadi menuturkan, pihaknya akan melakukan kegiatan selama 15 tahun yaitu hingga 2031. Pada tahun penama, katanya, perusahaan harus menginvestasikan dana senilai US$7,8 juta.

GSS Trembul sebagai subkontraktor akan mulai mengebor empat sumur baru, seismik 3D juga studi lapisan subsurface. Sumur pertama direncanakan mulai dibor pada Juni 2017 dan mulai berproduksi pada bulan berikutnya. Menurutnya, Area Trembul sudah pasti memiliki cadangan minyak yang mencapai 40,1 juta barel. Lapangan migas warisan era kolonial tersebut sudah berproduksi pada 1917-1942. Produksi minyak pada periode tersebut baru mencapai 370.000 barel. Oleh karena itu, masih terdapat peluang cadangan minyak yang lebih besar dengan melakukan kegiatan pada lapisan yang lebih dalam.

Bambang menilai, investasi pada lapangan migas tersebut lebih mudah ketimbang melakukan eksplorasi guna mencari sumber minyak dan gas biuni baru di lokasi baru. Kegiatan di Area Trembul, katanya, tidak akan menyentuh sumur tua wilayah tersebut. Padahal, di area seluas 47,6 kilometer persegi itu terdapat 24 sumur tua dengan tiga sumur yang masih terdapat fondasi rig. Bambang menilai, keberadaan sumur tua menandakan masih terdapat cadangan minyak dan gas di sekitar sumur tersebut yang belum tereksploitasi. Sktivitas penambang lokal tak akan terganggu karena menjadi mitra Pertamina EP yang melakukan kegiatan di sumur tua.

Dia memperkirakan, produksi minyak dari Lapangan Trembul pada tahap awal mencapai 200 bph untuk setiap sumur yang dibor. Produksi minyak dari lapangan itu akan dibagi dengan komposisi 15% untuk Sarana GSS Trembul dan 25% untuk Pertamina EP. Menurutnya, pengembangan minyak dengan skema KSO masih potensial diterapkan terutama di beberapa wilayah sekitar Blok Cepu seperti wilayah sumur tua di Kedinding; Blora. Pola pengelolaan KSO, katanya, telah dilakukan di daerah lain seperti di Jambi yang dilakukan Ramba Energy.

Grup CEO GSS Energy limited Sydney Yeung mengatakan, pihaknya berharap agar kerja sama tersebut dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat. Dalam perkembangan lain terkait pengusahaan sumur tua, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Susyanto mengatakan, revisi Peraturan Menteri ESDM No.1 /2008 tentang Pedoman Pengusahaan Sumur Tua masih dalam tahap pembahasan. Menurutnya, poin perubahan beleid tersebut terkait optimalisasi kegiatan di sumur tua dan harga jual minyak yang diproduksi.

Menurutnya, penyelesaian beleid tersebut belum menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun ini. Dari data yang tercatat Kementerian ESDM, terdapat 13.824 sumur tua di Indonesia. Jumlah terbanyak berada di Sumatra bagian selatan 3.623 sumur, Kalimantan Timur 3.143 sumur, Jawa Tengah-Jatim- Madura 2.496 sumur, Sumatra bagian utara 2.392 sumur, Sumatra bagian tengah 1.633 sumur, Seram 229 sumur, Papua 208 sumur, dan Kalimantan Selatan 100 sumur. Sementara itu, sumur tua yang sudah dikelola sebanyak 1.000 unit. Produksi dan sumur tua tersebut diproyeksikan dapat menyumbangkan minyak sebanyak 30.000 bph.

Bisnis Indonesia, Halaman : 30, Kamis, 3 Nop 2016

Pemerintah Kaji Harga Gas US$ 9 per MMBTU

Pemerintah tengah mengkaji penurunan harga gas bagi industri di Sumatra Utara hingga US$9 per MMBTU. Direktur PGN Danny Praditya mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi harga gas indikatif di Sumatra Utara per 26 Juli 2016. Menurutnya penurunan harga gas menjadi US$9,99 per MMBTU bukan angka yang pasti, tergantung pada volumenya. Sekarang baru ada Perpres No.40/2016 dan baru melibatkan tujuh sektor industri sehingga kami melakukan itu terhadap keseluruhan industri, dasar hukumnya belum ada, nanti kami salah juga.

Saat ini harga gas industri di Sumatra Utara dan sekitarnya berada di kisaran US$12-USS514 per MMBtu atau jauh lebih mahal dibanding harga di Jawa yang sekitar Usss-Us$9 per MMBtu. Kebutuhan di sana hanya sekitar 50 MMScfd dari total 2.230 MMScfd kebutuhan nasional. Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan instansinya tidak meminta penunman harga gas khusus untuk di Sumatra saja, tetapi secara keseluruhan.

Terlebih lagi, lanjutnya, untuk industri pupuk dan petrokimia yang menggunakan gas 70% dari biaya produksinya sehingga memerlukan harga gas sekitar US$3 per MMBtu. Kalau mau itu mungkin saja, tetapi kenyataannya kemarin pengusaha di Medan bilang harga masih US$12/ MMBtu. Menteri Perindustrian Airlangga Hartano mengatakan harga gas yang tinggi telah menyebabkan pindahnya industri sarung tangan karet yang berbasis di Medan ke Malaysia. Industri ini diminta pindah ke Malaysia ditawari gas US$2,5, akibatnya kalau tidak turun ya berarti pabriknya pindah saja. Ini jadi persoalan apalagi terkait tenaga kerja dan lapangan kerja untuk devisa ekspor dan pembangunan industrialisasi di seluruh Indonesia.

Bisnis Indonesia, Halaman : 25, Kamis, 3 Nop 2016

Jatim Siap Jadi Operator Migas Blok Tuban

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyatakan Jatim siap menjadi operator minyak dan gas (migas) Blok Tuban. Kesiapan itu dibuktikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Pemprov Jatim dengan Pemkab Bojonegoro, Tuban, Gresik dan Lamongan, di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Menurut dia, kesiapan dan keseriusan Jatim untuk menjadi operator akan disampaikan langsurfg kepada Menteri ESDM dan SKK Migas di Jakarta.

Langkah selanjutnya kami akan datang kepada Menteri ESDM untuk menyatakan bahwa Jatim siap menjadi operator. Kita akan mengupayakan untuk dapat mengelola Blok Tuban ini sebagai operator dikarenakan KKS Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB-PPEJ) akan berakhir 28 Februari 2018. Nota kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama antara lima BUMD yang akan berperan dalam menyusun kajian keekonomian Blok Tuban yang dilakukan oleh konsultan independen.

Hasil dari kajian keekonomian tersebut akan menjadi dasar pembagian hak dan kewajiban masing-masing daerah dalam pengelolaan Blok Tuban ini. Provinsi Jatim merupakan penghasil minyak dan gas bumi terbesar ketiga di Indonesia setelah Riau dan Kalimantan Timur. Di Jatim terdapat 39 KKKS yang melakukan kegiatan eksplorasi, pengembangan, maupun produksi baik di darat (onshore) maupun di laut (off-shore). Pakde Karwo menjelaskan, MoU ini adalah lompatan yang luar biasa, kami bersama dengan 4 Bupati yang berada di wilayah Blok Tuban siap untuk mengelola migas guna menyejahterakan masyarakat bahwa jika nantinya disetujui ini akan memiliki dampak luar biasa karena melibatkan semua elemen.

Terutama yang berkaitan dengan teknologi tinggi high tecnology migas. Menurutnya, dengan mengelola Migas Blok Tuban memiliki potensi besar bagi daerah. Salah satu provinsi yang sudah ditunjuk menjadi operator untuk rnengelola Migas ini adalah Provinsi Riau. Jika Riau ditunjuk jadi operator saja. Maka, kami ingin Jatim menjadi operator dan mengolah hingga memenuhi Domestik Market Obligation bagi kebutuhan Jatim. Jadi jika nanti Jatim menjadi operator dan mengolah dan akan meminta 40-50 persen saham, kongkritnya yakni sekitar 55 persen saham. Karena jika dibawah 50 saham belum bisa menjadi operator.

Pakde Karwo menjelaskan, sesuai dengan PP 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi daerah maka pemerintah daerah berhak rnendapatkan Participating Interest (Pl) sehesar 10 persen. Pakde Karwo juga akan mengajak kepada kepala daerah di wilayah Migas Blok Tuban untuk mencari investor luar dan dalam negeri. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim Ir Dewi J Patriatni MSC melaporkan, KKKS Blok Tuban dimulai pada 29 Februari 1988 dengan operator Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB-PPEJ) dan KKS ini akan berakhir pada 28 Februari 2018.

Ia mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Blok Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Sama disebutkan bahwa permohonan pengelolaan kepada Menteri paling cepat ,sepuluh tahun dan paling lambat dua tahun sebelum kontrak berakhir. Persetujuan atau penolakan pengelolaan WK yang kontraknya akan berakhir, diberikan paljng lambat 1 (satu) tahun sebelum kontrak berakhir.

Dewi menuturkan, bahwa rencana kerja selanjutnya yakni membentuk tim persiapan pengelolaan Blok Tuban. Melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUMD yang terlibat hingga penyusunan kajian keekonomian yang akan dilakukan oleh konsultan independen untuk menentukan besaran interest masing-masing BUMD.

Bhirawa, Halaman : 1, Kamis, 3 Nop 2016

Nasib Buruh Lantung tidak Kunjung Membaik

Meski penambangan minyak secara tradisional sudah dilakukan ratusan tahun silam, kesejahteraan para pekerja tidak kunjung membaik. Kehidupan mereka seolah-olah jalan di tempat. Perekonomian para kuli minyak ini bisa dilihat dari kondisi rumah mereka dan pola kehidupan yang tidak kunjung berubah dari waktu ke waktu. Nominal pengliasilan jauh berkurang jika dibandingkan dengan tiga tahun silam saat minyak dijual dengan harga Rp 3.000 per liter.

Dengan harga minyak saat itu, dalam sepekan para penambang minyak bisa memperoleh penghasilan sebesar Rp l juta. Kini dalam seminggu, penghasilan antara Rp 300 ribu-Rp 500 ribu. Belum lagi soal sistem kerja yang dilakukan secara bergantian membuat penghasilan mereka harus dibagi dengan anggota kelompoknya. Masing-masing sepekan sekali kerja dengan cara bergiliran. Pendapatan yang mereka peroleh itu digumakan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama dua pekan.

Pendapatan yang diperoleh penambang tidaklah besar. Namun, mereka tidak hisa berbuat banyak atau pindah pekerjaan. Penyehabnya ladang pertanian sekitar kawasan tambang juga gersan sehingga tidak bisa diharapkan hasilnya optimal. Dalam beberapa tahun terakhir ini diprediksi produksi ratusan sumur minyak menurun drastis. Akhir April lalu, asosiasi penambang menyebutkan di kawasan ini terdapat 200 titik sumur yang dioperasikan sekitar 2.500 penambang secara bergantian.

Minyak mentah yang diproduksi masyarakat sekitar itu dijual kepada KUD Sumber Pangan, lembaga bentukan Pertamina dan Pemkab Bojonegoro. Sebagian minyak hasil tambang juga dijadikan bahan bakar minyak oleh penambang setempat. Satu sumur dengan rata-rata berkedalaman 300 meter itu mampu memproduksi antara 1-2 ton per hari. Belakangan ini produksi minyak terus menurun, seiring menipisnya kandungan minyak di kawasan itu. Jika tahun lalu sumur-sumur yang masih berproduksi mencapai 200 unit, kini tinggal separuhnya. Minyak mentah (lantung) yang disetorkan ke Pertamina juga berkurang. Saat ini produksi bagus. Penamban masih bisa setor 20-25 armada per hari.

Kini tinggal lima armada atau 25 ribu liter minyak yang disetor jauh berkurang, penambangan terburuk tahun ini. Kondisi ini ditambah dengan berkurangnya perhatian dari berbagai kalangan, termasuk asosiasi yang selama ini mengkoordinasi penarnbang yang sudah tidak aktif lagi. Dengan nominal ongkos angkat dan angkut yang hanya Rp 1.880 per liter membuat sebagian besar penamhang enggan setor ke Pertamina. Alasannya, jika lantung dijual pada penyuling, minyak penambang masih dihargai Rp 2.300 per liter.

Dengan disparitas harga itu membuat penambang enggan setor pada Pertamina melalui KUD. Pemkab Bojonegoro bersama Pertamina EP Cepu bertekad menjadikan tambang minyak Wonocolo sehagai petroleum geoheritage pertama di Indonesia. Pada 27 April lalu, kawasan itu resmi dijadikan desa wisata migas. Namun, sarana pendukung belum sepenuhnya siap. Dua jalan akses masuk yang mengarah ke lokasi belum sepenuhnya baik meski sebagian mulai dilakukan perbaikan. Jalan-jalan pendukung di dalam lokasi wisata masih berwujud jalan makadam. Pemkab telah menyiapkan rumah singgah lengkap dengan dioramanya.

Nantinya akan dirintis jalur untuk of road dan down hill. Beberapa sumur percontohan telah disiapkan, tetapi hingga kini pengerjaannya belum tuntas. Pada tingkat penambang juga terjadi tarik ulur penetapan desa wisata migas tersehut. Mereka khawatir saat tempat wisata tersebut sukses berjalan, aktivitas menambang di sekitar lokasi tidak diizinkan. Para penambang berharap keberadaan desa wisata migas bisa membuat perekonomian mereka makin baik dan sejahtera. Apalagi, saat ini lebih dari 100 titik sumur minyak telah mati sehingga memengaruhi pendapatan mereka.

Media Indonesia, Halaman : 23, Rabu, 2 Nop 2016