Lima Industri Nikmati Pemotongan Harga Gas

    Kebijakan diskon harga gas untuk industri ”'akhirnya dimulai. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2016, ada lima perusahaan dari industri pupuk, petrokimia dan baja, yang bakal mendapat diskon harga gas. DirekturJenderal Anggaan Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan kebijakan harga gas ini sama sekali tidak mengganggu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minyak dan gas bumi. Tidak ada (pengurangan PNBP).

    Sudah diputuskan pemerintah,"katanya. Lima perusahaan yang mendapat pemotongan harga gas adalah PT Pupuk Kujang Cikampek, yang mendapat gas seharga US$ 6,03-6,05 per MMBTU, dari harga sebelumnya US$ 5,73-6,62 per MMBTU; PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dari US$ 6,56-6,73 per MMBTU menjadi US$ 6,03-6,48 per MMBTU; dan PT Pupuk Iskandar Muda, yang memperoleh gas seharga US$ 6,3 per MMBTU, dari harga sebelumnya, US$ 7,54 per MMBTU. Pabrik baja yang mendapat gas murah adalah PT Krakatau Steel dari PT Pertamina EP sebesar US$ 6,15 per MMBTU dari harga sebelumnya, US$ 7,35. per MMBTU.

    Sedangkan harga gas yang didiskon untuk PT Petrokimia Gresik sebesar US$ 6 per MMBTU dari harga sebelumnya, US$ 6,28 per MMBTU. Gas berasal dari Kangean Energy Indonesia Ltd. Regulasi tersebut diteken Menteri Energi Ignasius Jonan pada akhir November lalu. Harga ini rencananya berlaku mulai 1 Januari 2017. “Penurunan harga gas diberlakukan untuk tiga sektor industri lebih dulu,” kata Jonan, akhir November lalu.

    Setelah harga itu ditetapkan, Menteri Energi menugasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaksanakan amendemen perjanjian jual-beli gas bumi serta dokumen administrasi lainnya. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menjamin kontrak-kontrak gas terkait bakal segera diamendemen. Amendemen belum karena peraturan menterinya baru keluar,"ucap Amien. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi, masih ada empat sektor industri yang belum mendapat diskon, yaitu oleochemical, keramik, kaca, dan sarung, tangan karet.

    Amien mengatakan pihaknya masih mencari komponen harga yang berpeluang dipangkas. Salah satunya memangkas biaya operasi penyedotan gas ataupun penangguhan depresiasi fasilitas migas. SKK Migas merencanakan perbaikan sistem lelang supaya barang dan jasa yang diperoleh lebih murah. Amien mengatakan upaya memangkas penerimaan negara merupakan salah satu cara efektif untuk memangkas harga. SKK Migas sudah melakukan simulasi harga gas hasil pemangkasan bagian migas negara ataupun pajak penghasilan (PPh). Namun usul ini belum disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, I Gusti Nyoman Wiratmaja, mengatakan pemangkasan pajak dan bagian migas berpeluang menurunkan harga US$ 0,94-2,11 per MMBTU. Risikonya, negara bakal kehilangan pendapatan US$ 544 juta -1,26 miliar per tahun. Anggota Dewan Energi Nasional, Andang Bachtiar, meminta pemerintah tidak terburu-buru memberikan diskon gas. Pengurangan harga seharusnya ditujukan bagi industri yang sudah terbukti menghasilkan nilai tambah. “Industri juga harus transparan. Harus sharing the pain.

IN ENGLISH

Five Industry Experience Cutting Gas Prices

    Policy discount gas prices for industry '' has finally begun. Based on the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 40 of 2016, there were five companies of the fertilizer industry, petrochemical and steel, which will get discounts on the price of gas. Anggaan the Director General of the Ministry of Finance, Askolani, said gas pricing policy is in no way interfere with non-tax revenues (non-tax) of oil and gas sector. No (reduction of non-tax revenues).

    Already the government decides, "he said. The five companies receiving gas price cut is PT Pupuk Kujang Cikampek, which gets gas at US $ 6.03 to 6.05 per MMBTU, from the previous price of US $ 5.73 to 6.62 per MMBTU ; PT Pupuk Sriwidjaja Palembang from US $ 6.56 to 6.73 per MMBTU to $ 6.03 to 6.48 per MMBTU; and PT Pupuk Iskandar Muda, who obtain gas at US $ 6.3 per MMBTU, priced previously, US $ 7.54 per MMBTU. the steel mills who get cheap gas is PT Krakatau steel of PT Pertamina EP amounted to US $ 6.15 per MMBTU from the previous price, US $ 7.35, per MMBTU.

    While gas prices are discounted for PT PKG, $ 6 per MMBTU from the previous price, US $ 6.28 per MMBTU. Gas comes from Kangean Energy Indonesia Ltd. The regulation was signed by Energy Minister Ignatius Jonan at the end of November. This price plans effective January 1, 2017. "The decline in gas prices imposed for the first three industrial sectors," said Jonan, last November.

    Once the price was established, the Minister of Energy assigns Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) to implement amendments to the contract of sale of natural gas and other administrative documents. SKK Migas head Amien Sunaryadi guarantee contracts associated gas would soon be amended. Amendment not because the new ministers rule out, "said Amien. Based on Presidential Regulation No. 40 Year 2016 concerning the pricing of natural gas, there are still four industrial sectors that have not got a discount, ie oleochemical, ceramics, glass, and gloves, rubber gloves.

    Amien said it is still looking for component prices likely to be cut. One of them cut the operating costs of gas siphoning oil and gas facilities or deferral of depreciation. SKK Migas planning improvements auction system so that goods and services obtained cheaper. Amien said efforts to cut state revenue is one effective way to cut the price. SKK Migas has done a simulation result of gas prices and gas trimming or state income tax (VAT). However, this proposal has not been approved by the Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati.

    Director General of Oil and Gas, I Gusti Nyoman Wiratmaja, said the tax cuts and parts of the oil and gas likely to lower the price of US $ 0.94 to 2.11 per MMBTU. The risk, the state would lose revenue of US $ 544 million -1.26 billion per year. Members of the National Energy Board, Andang Bachtiar, asked the government not to rush give gas discounts. Price reduction should be for the industry which has been proven to generate added value. "The industry should also be transparent. Must share the pain.

Koran Tempo, Page-14,Wednesday, Dec,7,2016

Moratorium Kontrak Blok Masela Belum Final

    Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tunggal, mengatakan pemerintah belum memberikan keputusan atas permintaan moratorium kontrak yang diajukan kontraktor Blok Masela, Inpex Corporation Limited. Alasannya, sampai saat ini Inpex belum mengajukan Studi pre-feed sebagai bekal penyusunan rencana pengembangan (plan of development/POD) gas Masela.

    Tunggal mengungkapkan, Studi pre-feed nantinya dilakukan Inpex dengan pengawasan langsung oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Namun, sebelum studi ini dimulai, pihaknya harus memastikan proyek gas Masela bisa menguntungkan pemerintah dan kontraktor “Syarat-syaratnya belum bisa saya jelaskan,” ujar Tunggal. Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan dokumen POD bisa rampung tahun depan.

    Dengan begitu, keputusan akhir investasi (final invesment decision) bisa keluar pada 2019. Awal tahun lalu, pemerintah menolak rencana Inpex mengembangkan blok melalui kilang terapung (offshore). Presiden Joko Widodo menginginkan gas diolah melalui kilang darat (onshore). Juru bicara Inpex, Usman Slamet, menyatakan optimistis pemerintah bakal memberikan keputusan untuk meningkatkan skala keekonomian proyek gas Lapangan Abadi Masela.

    Ihwal penolakan pemerintah atas permintaan moratorium kontrak selama 10 tahun, Usman menolak berkomentar. Alasannya, hingga kini Inpex belum mendapat keputusan dari pemerintah. “Sejauh ini, kami terus bertemu dengan Kementerian Energi dan SKK Migas membahas kondisi yang dibutuhkan,” ujarnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyebutkan, pemerintah masih menimbang permintaan moratorium kontrak Inpex. Boleh saja meminta 10 tahun, minta 50 tahun juga boleh, masih dihitung, kata Jonan.

IN ENGLISH

Moratorium Contract Masela Not Final

    Director of Upstream Oil and Gas Directorate General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources, Tunggal, said the government has yet to give a decision on the request moratorium proposed contract contractor Masela, Inpex Corporation Limited. The reason, until now Inpex has not submitted a pre-feed studies as a provision for the preparation of the development plan (plan of development / POD) Masela gas.

    Revealed a single, pre-feed studies will be done Inpex with direct supervision by the Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas). However, before this study started, it must ensure Masela gas project could benefit the government and the contractor "The requirements have not been able to explain," said Son. Earlier, Coordinating Minister maritime Luhut Binsar Pandjaitan targeting POD document could be completed next year.

    Thus, a final investment decision (final investment as decision) could come out in 2019. Early last year, the government refused Inpex plans to develop a block through an offshore plant (offshore). President Joko Widodo wants gas is processed through the refinery land (onshore). Inpex spokesman, Usman Slamet, expressed optimism the government will leave the decision to increase economies of scale Abadi field Masela gas project.

    About the government's refusal on request moratorium contract for 10 years, Usman declined to comment. The reason, until now Inpex has not received a decision from the government. "So far, we continued to meet with the Ministry of Energy and Oil and Gas SKK discuss the necessary conditions," he said. Minister of Energy and Mineral Resources Ignatius Jonan said the government is still considering the request moratorium Inpex contract. It's okay to ask for 10 years, asked for 50 years may also still be calculated, said Jonan.

Koran Tempo, Page-5,Wednesday, Dec,7,2016

Gross - Split Scheme Still Bone of Contention

    The government has yet to bring the House of Representatives to terms over its plan to replace the cost recovery scheme for the upstream oil and gas industry with the so-called gross-split sliding scale. Under the cost recovery scheme, which was initially applied in 2010, the government is forced to reimburse various production costs to contractors with a vast range of variables such as the purchase of heavy equipment and enhanced oil recovery (EOR) to ramp up production.

    Meanwhile, the gross-split sliding scale will let contractors decide by themselves about how they operate with no reimbursement scheme and just straightly split production with the government at the end of the road. “However, We must be very careful as the gross-split scheme could make the government lose its entire grip as contractors will have greater freedom inltheir operations. It means we will no longer be able to intervene in terms of the management of the country’s natural resources,” Satya Widya Yudha, a member of House Commission VII overseeing energy, said.

    Satya said such a mechanism would contradict Article 33 of the Constitution, which mandates state control over all natural resources. Hence, the government should not hastily implement the gross-split scheme just to attract more investors to the country he added. So, it needs to be clear first. How much income can the country actually get from the new scheme? ls it really that profitable for us in the long run?” Satya went on. Commission VII deputy chairman Mulyadi also saw eye-to-eye with Satya.

    He even called on the government to test the gross-split scheme with one project first, before fully implementing it in the future. Last year, the government was forced to pay out $13.9 billion for cost recovery exceeding- the $12.86 billion in non-tax revenue obtained from the sector. Bisman Bhaktiar, the executive director of the Center for Energy and Mining Law (Pushep), said the cost recovery scheme, indeed, had been seen as unattractive for investors, as the split ratio of government to contractor is 85:15 for oil and 70:30 for gas.

    Hence, he said there had been some allegations that contractors could mark up their cost recovery report to get a better result in their top lines. According to the Supreme Audit Agency (BPK) report, the contractors marked up cost recovery by Rp 3.9 trillion (US$293 million) last year, by adding many variables such as expatriation costs for foreign employees, thus reducing state revenue. “So the real problem is in the control and supervision, while the gross-split scheme, on the contrary, will reduce the government’s ability to oversee such matters,” Bisman said.

    Meanwhile, Energy and Mineral Resources Deputy Minister Arcandra Tahar disagreed with such criticism as he said all projects had to be observed case by case and the gross split scheme would only bring more efficiency for all oil and gas cooperation contract holders (KKKS). Upstream Oil and Gas Regulatory Special Task Force (SKKMigas) head Amien Sunaryadi confirmed the gross-split scheme would be first implemented in the extension of production sharing contract (PSC) for Offshore Northwest Java (ONWJ).

IN INDONESIAN

Skema Gross - Split  Masih Jadi Rebutan

    Pemerintah belum membawa DPR untuk berdamai atas rencana untuk mengganti skema cost recovery untuk industri minyak dan gas hulu dengan apa yang disebut skala gross-split geser. Di bawah skema cost recovery, yang awalnya diterapkan pada tahun 2010, pemerintah dipaksa untuk mengganti berbagai biaya produksi untuk kontraktor dengan berbagai macam variabel seperti pembelian alat berat dan enhanced oil recovery (EOR) untuk meningkatkan produksi.

    Sementara itu, gross-split skala geser akan membiarkan kontraktor memutuskan sendiri tentang bagaimana mereka beroperasi tanpa skema penggantian dan hanya lurus membagi produksi dengan pemerintah di ujung jalan. "Namun, kita harus sangat berhati-hati sebagai skema gross-split bisa membuat pemerintah kehilangan seluruh grip sebagai kontraktor akan memiliki kebebasan yang lebih besar inltheir operasi. Artinya kita tidak akan lagi dapat mengintervensi dalam hal pengelolaan sumber daya alam negara itu, "kata Satya Widya Yudha, anggota Komisi VII DPR yang membawahi bidang energi,.

    Satya mengatakan mekanisme tersebut akan bertentangan Pasal 33 dari Konstitusi, yang mengamanatkan penguasaan negara atas semua sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tidak buru-buru menerapkan skema gross-split hanya untuk menarik lebih banyak investor ke negara tambahnya. Jadi, itu harus jelas dulu. Berapa banyak pendapatan bisa negara benar-benar mendapatkan dari skema baru? ls itu benar-benar menguntungkan bagi kita dalam jangka panjang? "Satya melanjutkan. Komisi VII wakil ketua Mulyadi juga melihat mata ke mata dengan Satya.

    Dia bahkan meminta pemerintah untuk menguji skema gross-split dengan satu proyek pertama, sebelum sepenuhnya menerapkan itu di masa depan. Tahun lalu, pemerintah dipaksa untuk membayar $ 13.900.000.000 untuk cost recovery exceeding- yang $ 12.860.000.000 pendapatan non-pajak yang diperoleh dari sektor ini. Bisman Bhaktiar, direktur eksekutif dari Pusat Energi dan Pertambangan Hukum (Pushep), mengatakan skema cost recovery, memang, telah dipandang sebagai tidak menarik bagi investor, sebagai rasio pemecahan pemerintah untuk kontraktor adalah 85:15 untuk minyak dan 70 : 30 untuk gas.

    Oleh karena itu, ia mengatakan ada beberapa tuduhan bahwa kontraktor bisa mark up laporan pemulihan biaya mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di baris atas mereka. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontraktor ditandai cost recovery sebesar Rp 3,9 triliun (US $ 293.000.000) tahun lalu, dengan menambahkan banyak variabel seperti biaya pengusiran bagi karyawan asing, sehingga mengurangi penerimaan negara. "Jadi masalah sebenarnya adalah dalam kontrol dan pengawasan, sedangkan skema gross-split, sebaliknya, akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengawasi hal-hal tersebut," kata Bisman.

    Sementara itu, Energi dan Sumber Daya Mineral Wakil Menteri Arcandra Tahar tidak setuju dengan kritik seperti dia mengatakan semua proyek harus diamati kasus per kasus dan skema perpecahan kotor hanya akan membawa efisiensi lebih untuk semua pemegang kontrak minyak dan kerjasama gas (KKKS). Hulu Minyak dan Gas Bumi Peraturan Task Force Khusus (SKKMigas) kepala Amien Sunaryadi dikonfirmasi skema gross-split akan diterapkan pertama kali pada perpanjangan bagi hasil kontrak (PSC) untuk Offshore Northwest Java (ONWJ).

Jakarta Post, Page-13,Wednesday, Dec,7,2016

PSC East Natuna Diteken Awal 2017

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memasang target kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) Blok East Natuna diteken pada awal 2017 nanti. Sedianya kontrak itu ditandatangani pada 14 November 2016. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan PSC sudah disodorkan ke konsorsium East Natuna yakni PT Pertamina, ExxonMobil dan PTTEP Thailand.

    Kontrak yang ditawarkan itu dengan bagi hasil pemerintah sebesar 40 persen. Arcandra menuturkan ada beberap ketentuan dalam kontrak tersebut yang dirasa belum menguntungkan. Salah satunya terkait bagi hasil (split). Hanya saja dia enggan membeberkan seperti apa pembahasan split tersebut. “Salah satu masalahnya split,” ujarnya. Percepatan pengembangan Blok East Natuna dilakukan guna menjaga kedaulatan Indonesia. Pasalnya ada upaya dari negara lain yang menarik garis batas wilayahnya melewati batas Nusantara.

    Dengan diteken PSC maka kegiatan eksplorasi bisa segera dilakukan. Cadangan minyak di Blok East Natuna diperkirakan sekitar 46 juta barel. Sementara cadangan gasnya 42 triliun kaki kubik. Di tempat yang sama, Senior Vice President of Upstream Business Development Pertamina Danie S. Tampubolon menuturkan terdapat dua struktur di Blok East Natuna. Struktur AP mengandung minyak dan gas sedangkan struktur AL hanya mengandung gas. Dia bilang potensi gas di Natuna memang besar namun memiliki kandungan CO2 hingga 71 persen.

    Ada sejumlah teknik untuk memisahkan CO2 tersebut. Namun CO2 tidak bisa dibuang ke atmosfer lantaran bisa menyebabkan hujan asam. Bisa saja CO2 di injeksi ke area itu kembali. Tapi kontraktor memerlukan tambahan insentif dari pemerintah untuk penyimpanan CO2 ini,” ujarnya. Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Satya Yudha meminta pemerintah segera menyelesaikan PSC Blok East Natuna. Pasalnya Blok ini sudah ditemukan sejak tahun 70-an namun belum digarap hingga saat ini.

    Dia mengungkapkan pembahasan mengenai East Natuna sudah sejak jaman Bacharuddin Jusuf Habibie menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Kita sudah beberapa kali kehilangan momentum pengembangan East Natuna. Kami sudah mendorong eksekutif tapi tetap saja kehilangan momentum,” ujarnya. Satya menuturkan untuk skema bagi hasil lebih baik menerapkan sliding scale. Namun dia menegaskan skema ini berlaku untuk semua Blok Migas bukan hanya untuk East Natuna. Dia bilang skema ini mampu menghadapi fluktuasi harga minyak dunia. “Mengurangi bagian negara saat harga minyak rendah akan tetapi bagian negara akan bertambah ketika harga minyak meningkat,” ujarnya

IN ENGLISH

East Natuna PSC Signed Early 2017

    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) set a target of production sharing contracts (production sharing contract / PSC) East Natuna Block was signed in early 2017. Originally, the contract was signed on November 14, 2016. Deputy Minister Arcandra Tahar said the PSC has been presented to the East Natuna consortium of PT Pertamina, ExxonMobil and PTTEP of Thailand.

    Contracts are offered with the results of government by 40 percent. Arcandra said that there are several provisions in the contract are deemed not profitable. One of them is related to the profit sharing (split). Only she was reluctant to reveal what the split discussions. "One of the problems split," he said. Accelerating the development of East Natuna Block is done in order to maintain the sovereignty of Indonesia. Because there are efforts of other countries to draw a line over the edge region of the archipelago.

    With the PSC signed exploration activities can be done immediately. Oil reserves in the East Natuna Block is estimated at about 46 million barrels. While gas reserves, 42 trillion cubic feet. In the same place, the Senior Vice President of Upstream Business Development Pertamina Danie S. Tampubolon said that there are two structures in East Natuna Block. AP structure contains oil and gas while the structure of the AL just gassy. He says in the Natuna gas potential is huge, but has a CO2 content of up to 71 percent.

    There are a number of techniques to separate the CO2. However, CO2 can not be discharged into the atmosphere because it can cause acid rain. It could be CO2 injection into the back area. But contractors require additional government incentives for CO2 storage, "he said. Member of Commission VII of the House of Representatives (DPR) Satya Yudha asked the government to resolve the East Natuna Block PSC. Because these blocks have been found since the 70s but has not been taken until now.

    He expressed the discussion of East Natuna has been since the days Bacharuddin Jusuf Habibie served as Minister of Research and Technology. We've been several times to lose the momentum of development of the East Natuna. We already encourage executives but still lose the momentum, "he said. Satya said to scheme for better results apply a sliding scale. But he insisted the scheme is applicable to all oil and gas blocks not only for the East Natuna. He says the scheme is able to deal with fluctuations in world oil prices. "Reducing parts of the state when oil prices are low but the state's share will increase when oil prices rise," he said

Investor Daily, Page-9,Wednesday, Dec,7,2016

Kontrak Blok ONWJ Bakal Pakai Skema Gross Split

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah menyusun kontrak baru untuk Blok Offshore North West Java (ONWJ). Kontrak baru ini rencananya bakal menggunakan skema gross split, bukan cost recovery. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, hak partisipasi Blok ONWJ telah diserahkan 100% kepada PT Pertamina begitu kontrak selesai pada 18 Januari 2017. Namun, tidak seperti kontrak sebelumnya, kontrak baru Blok ONWJ ini akan memakai skema Gross Split.

    Skema gross split berbeda untuk penghitungan bagi hasil (split) jatah pemerintah dan kontraktor. Jika menggunakan skema cost recovery, split baru dibagi setelah penerimaan dipotong first tranche petroleum (FTP), pajak penghasilan, dan cost recovery atau biaya yang dapat dikembalikan. Sementara untuk gross split, penerimaan langsung dibagi sesuai split pemerintah dan kontraktor. Namun, split pemerintah dan kontraktor di Blok ONWJ ini belum ditetapkan lantaran pembahasan fiscal term belum selesai.

    Arahan Menteri ESDM, split mesti fair, tidak rugikan kontraktor, tidak rugikan pemerintah. Prosentasenya bagi hasil belum tahu karena fiscal term sedang dihitung,” ujar Amien. Pihaknya menargetkan, pembahasan kontrak Blok ONWJ ini dapat selesai pertengahan Januari 2017. Senior Vice President Upstream Business Development PT Pertamina Denie Tampubolon mengatakan, penggunakan PSC gross split di Blok ONWJ ini masih dikaji. Pasalnya, Blok ONWJ telah memiliki kontrak lama yang menggunakan PSC cost recovery. “Kami exercise dengan kontrak yang lama, terus kalau mau pakai gross split, kami exercise juga.

    Perseroan disebutnya tidak masalah jenis kontrak migas mana yang akan dipakai. Bagi Pertamina, hitungan komersial dari Blok ONWJ yang penting. Dia berharap tidak ada pengaruh dari penggunaan skema gross, split ini terhadap hitungan komersial yang dibutuhkan. Anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto mengingatkan, rencana menggunakan skema gross split ini harus dikaji secara serius. Pasalnya, kontrol pemerintah melalui SKK Migas kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) akan berkurang signifikan jika skema ini digunakan. Kalau bisa ada kajian kalau dengan sistem PSC cost recovery dan gross split plus minusnya bagaimana secara finansial dan non finansial,” kata dia.

IN ENGLISH

Contract ONWJ Will Use Scheme Gross Split

    Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) is preparing a new contract for the Offshore North West Java (ONWJ). The new contract is planned to be using gross scheme split and not cost recovery. SKK Migas head Amien Sunaryadi said participation rights ONWJ has submitted 100% to PT Pertamina once the contract was completed on January 18, 2017. However, unlike the previous contract, the new contract will wear ONWJ Gross Split scheme.

    Split different scheme for calculating gross revenue share (split) share of the government and the contractor. If using a cost recovery scheme, a new split were divided after the acceptance cut First Tranche Petroleum (FTP), income taxes, and the cost recovery or cost-refundable. As for gross split, divided according to the reception immediately split the government and the contractor. However, the government and the contractor split in ONWJ unassigned due to the discussion of fiscal unfinished term.

    Tutorial Minister of Energy and Mineral Resources, the split should be fair, not the detriment of the contractor, not the detriment of the government. The percentage for the uninitiated results for the fiscal terms are being counted, "said Amien. It targets, discussion ONWJ contract can be completed in mid-January 2017, Senior Vice President Business Development of PT Pertamina Upstream Denie Tampubolon said, the use of gross PSC split in ONWJ is still being studied. Because the ONWJ has had on the old contract PSC cost recovery. "We exercise with a long contract, continue if you want to use gross split, we exercise too.

    Company called does not matter the type of contract oil and gas which will be used. For Pertamina, the commercial calculations of ONWJ important. He hoped there was no effect of the use of gross scheme, this split of the commercial calculations required. Member of Commission VII of the House of Representatives Dito Ganinduto remind, plan to use this split gross scheme must be studied seriously. Because the government control over oil and gas SKK to the cooperation contract (PSC) will be reduced significantly if the scheme is used. If there can be a study that the system of cost recovery and gross PSC split their pluses and minuses of how financial and non-financial, "he said.

Investor Daily, Page-9,Wednesday, Dec,7,2016

Pertamina Harus Siapkan Langkah Strategis

    Pengamat energi UGM Fahmy Radhi mengatakan, sejumlah langkah perlu dilakukan untuk mewujudkan PT Pertamina sebagai perusahaan energi berkelas dunia. Salah satunya adalah aktif berekspansi ladang migas di luar negeri dengan tahap awal lapangan sudah berproduksi. Langkah kedua, lanjutnya, Pertamina harus ditunjuk menguasai aset melalui monetasi dengan tujuan menaikkan “international leverage”. Pertamina, menurut dia, mesti pula diberikan keistimewaan menguasai dan mengusahakan lahan migas di dalam negeri, Selain itu, meminimkan intervensi berlebihan dalam organisasi, penambahan direksi, juga dalam pengambilan keputusan ‘corporate actions’,” katanya.

    Fahmy menambahkan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mesti memberikan keleluasaan kepada Pertamina memanfaatkan keuntungan yang diperolehnya. Pemerintah dan DPR tidak boleh menjadikan Pertamina sebagai ‘sapi perah’ dan penyetor dividen. Berikan keleluasaan Pertamina menggunakan dividen untuk ekspansi, terutama blok di luar negeri. Pertamina tengah menuju perusahaan energi kelas dunia dengan konsisten menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Laporan keuangan kuartal ketiga 2016 Pertamina menyebutkan perseroan meneken kesepakatan “head of agreement” (HoA) dengan Repsol untuk mengembangkan unit “treated distillate aromatic extract” (TDAE) di Kilang Cilacap, Jateng.

    Pabrik berkapasitas 60.000 ton Ton DAE per tahun dengan nilai investasi 80 juta dolar AS itu direncanakan mulai beroperasi 2019. Program efisiensi “breakthrough project” (BTP) kuartal III 2016 telah menghasilkan penghematan hingga USS 1,6 miliar. Sejumlah proyek prioritas Pertamina di hulu antara lain Matindok Gas Development Project, Jambaran-Tiung Biru Gas Field, dan Geothermal Lumut  Balai 1&2 serta Ulubelu 3&4. Pada bisnis midstream serta gas pipeline network, proyek prioritas seperti Muara Karang-Muara Tawar-Tegalgede (Jawa Barat), dan Gresik-Semarang (Jawa Timur dan Jawa Tengah).

    Di hilir, Pertamina fokus Proyek Langit Biru Cilacap dan Terminal BBM Pulau Sambu. Di luar negeri, PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) telah beroperasi di tiga negara yakni Aljazair, Irak, dan Malaysia dengan produksi 120.000 barel setara minyak per hari (BOEPD). Selanjutnya, pada 2025, produksi PIEP di luar negeri ditargetkan menjadi 600.000 BOEPD yang 420.000 barel per hari adalah minyak. Pada 2030, dari ladang migas di dalam dan luar negeri dapat diperoleh dua juta BOEPD. Untuk itu semua, sampai 2030, Pertamina menyiapkan anggaran US$ 146 miliar. Pertamina juga menjajaki kerja sama di Afrika Barat, Timur Tengah, Asia Barat, Rusia, dan Iran dengan incaran cadangan minyak minimal 50 juta barel dan produksi di atas 35.000 barel per hari.

IN ENGLISH

Pertamina Must Prepare Strategic Steps

    UGM energy analyst Fahmy Radhi said, a number of steps need to be taken to realize PT Pertamina as a world-class energy company. One is actively expanding overseas oil and gas fields in the early stages of the field already in production. The second step, he added, Pertamina should be appointed through monetasi control assets with the aim of raising the "international leverage". Pertamina, according to him, should also be given the privilege to master and exploit oil and gas fields in the country, in addition, to minimize excessive intervention in the organization, the addition of directors, also in decision-making 'corporate actions', "he said.

    Fahmy added, the government and the House of Representatives (DPR) should give flexibility to Pertamina utilize the benefits gained. Government and Parliament should not make Pertamina as a 'cash cow' and purveyor of dividends. Provide flexibility Pertamina use the dividends for expansion, especially overseas blocks. Pertamina towards a world-class energy company with a consistent run of business activities based on the principles of good governance. The financial statements of the third quarter of 2016, Pertamina said that the company signed an agreement "head of agreement" (HoA) with Repsol to develop the unit "treated distillate aromatic extract" (TDAE) refinery in Cilacap, Central Java.

    Plant with capacity of 60,000 tons DAE Tons per year with an investment of 80 million dollars is planned to start operating efficiency Program 2019 "breakthrough projects" (BTP) the third quarter of 2016 have resulted in savings of up to $ 1.6 billion. A number of priority projects Pertamina upstream among others Matindok Gas Development Project, Jambaran-Tiung Blue Gas Field, and Lumut Balai Geothermal 1 & 2 and 3 & 4 Ulubelu. In the midstream business and gas pipeline networks, the priority projects such as the Muara Karang-Muara Tawar-Tegalgede (West Java) and Semarang-Gresik (East Java and Central Java).

    In the downstream, the Blue Sky Project focus Pertamina Cilacap and Fuel Terminal Sambu Island. Overseas, PT Pertamina International Exploration and Production (PIEP) has been operating in three countries, namely Algeria, Iraq, and Malaysia with a production of 120,000 barrels of oil equivalent per day (BOEPD). Subsequently, in 2025, PIEP overseas production target to 600,000 BOEPD which 420,000 barrels per day is oil. In 2030, of oil and gas fields at home and abroad can be obtained two million BOEPD. For all that, until 2030, Pertamina is preparing a budget of US $ 146 billion. Pertamina is also exploring cooperation in West Africa, the Middle East, West Asia, Russia, and Iran to target oil reserves of at least 50 million barrels and production of over 35,000 barrels per day.

Investor Daily, Page-9,Wednesday, Dec,7,2016

Aksi Warga Rahayu Kian Memanas

    Aksi unjuk rasa warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Tuban, yang tergabung dalam Gerakan Bersama Bayar Kompensasi Rakyat (Gebyar Korak) kian memanas. Sebab, aksi yang dimulai sejak pagi belum ditemui pihak Joint Operating Body-Pertamina Petrochina East Iava (JOB-PPEJ). “Kami akan terus menunggu di sini sampai pihak JOB-PPEJ mau menemui masyarkat,” ungkap Kamsiadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rahayu dalam orasinya di depan gerbang PAD B.

    Pihaknya akan menunggu sampai satu jam, jika tidak ada respon dari pihak JOB PPEJ, perwakilan Pemerintah Desa Rahayu akan masuk ke dalam untuk menjemput paksa Field Admin Superintendent (FAS) JOB PPEJ, Akbar Pradima “Informasi dari dalam, pak Akbar Pradima sekarang lagi meeting sama pihak SKK Migas, kami tunggu, tapi kalau sampai satu jam tidak menemui kami, kami akan jemput paksa, katanya.  Kepala Desa Rahayu, Sukisno, menyatakan, aksi ini dilakukan lantaran warga tidak terima jika kompensasi dampak gas buang (Flare) hanya dibayar dua bulan, karena sampai hari ini kompensasi sudah terhitung 12 bulan.

    Tidak ada dasarnya kompensasi hanya mau dibayar dua bulan, kami tetap meminta kompensasi dibayar penuh, setelah ini terserah mau diganti tali asih atau pemberdayaan,” pungkasnya. Sukisno menambahkan, pihaknya meminta agar masyarakat yang ikut aksi unjuk rasa tetap menjaga keamanan dan tidak ada tindak anarkis sampai unjuk rasa ini dibubarkan. Diketahui, aksi ini mendapatkan kawalan dari pihak kepolisian dari Polres Tuban yang sejak pagi berada di lokasi. Warga yang juga terdiri dari ibu-ibu, anak-anak hingga para pemuda ini sejak pagi juga sudah berbondong-bondong ke lokasi Pad B untuk ikut aksi unjuk rasa menuntut kompensasi yang belum dibayarkan.

IN ENGLISH

Rahayu The Citizens Action Heats Up

    Rallies citizens Rahayu Village, District Soko, Tuban, which is incorporated in the People's Movement Joint Pay Compensation (Gebyar Korak) increasingly heated. Therefore, the action started in the mornings has not met the Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East IAVA (JOB-PPEJ). "We will continue to wait here until the JOB-PPEJ want to see the community," said Kamsiadi, Chairman of the Village Consultative Body (BPD) Rahayu in a speech in front of the gates of PAD B.

    He said he would wait up to an hour, if there is no response from the JOB PPEJ, Government representatives Rahayu Village will go inside to pick forcibly Field Admin Superintendent (FAS) JOB PPEJ, Akbar Pradima "Inside information, Mr. Akbar Pradima now again meeting the same the SKK Migas, we wait, but if up to one hour did not see us, we will pick force, he said. Village head Rahayu, Sukisno, said the action is done because if the citizens do not receive compensation for the impact of exhaust gases (Flare) only paid for two months, because to this day the compensation is already commencing 12 months.

    Essentially no compensation would be paid only two months, we still ask the compensation is paid in full, after this is up to replaced gratia or empowerment, "he concluded. Sukisno added, it called on the people who joined the rallies while maintaining safety and no anarchy until the protests were broken up. Known, these actions get a convoy of police from the police station Tuban since morning at the scene. Residents are also made up of mothers, children up to young people since the morning has also been flocking to the location Pad B to join demonstrations demanding compensation has not been paid.

Memorandum, Page-7,Wednesday, Dec,7,2016

Penambang Tradisional Tunggu Revisi Peraturan Menteri

    Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro Sugeng Hary Anggoro meminta kepada para penambang minyak tradisional sumur tua Wonocolo untuk bersabar dan menunggu keputusan revisi dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 1/ 2008. la mengatakan, pada kunjungan kerja beberapa waktu lalu Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro sempat mendatangi Kementerian ESDM untuk mempertanyakan nasib para penambang minyak tradisional.

    Poin yang disampaikan, pada peraturan menteri itu masyarakat penambang tetap bisa melakukan penambangan di wilayah sumur tua melalui Koperasi Unit Desa (KUD). KUD ini nantinya bekerja sama dengan pemilik Wilayah Kerja Pertambangan (WKP), dalam hal ini PT Pertamina Aset 4 Field Cepu. Rencananya, pihak Kementerian ESDM akan melakukan revisi terhadap peraturan menteri tersebut. Komisi A berharap hal itu segera dilakukan agar para penambang yang saat ini masih bekerja di lokasi tambang minyak sumur tua, baik di wilayah kawengan maupun Malo, segera mendapatkan kepastian hukum.

    Sementara itu, para penambang beberapa waktu lalu telah mendapatkan Surat teguran atau peringatan dari PT Geo Cepu lndonesia (GCl) agar segera mengosongkan area sumur-sumur penambangan yang mereka garap. GCI sebagai pemegang kontrak KSO Enhance Oil recovery (EOR) dengan pihak Pertamina Aset 4 akan melakukan pengeboran terhadap sumur-sumur tua tersebut guna memenuhi target yang dibebankan oleh PT Pertamina Aset4 Field Cepu. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Sigit Kushariyanto mengatakan harapan yang sama.

    Komisi B setelah melakukan kunjungan ke Kementerian Koperasi beberapa waktu lalu berharap masyarakat tetap memiliki pekerjaan di sana. Kita harap kementerian koperasi juga mendukung, mengembalikan fungsi koperasi sebagai perantara penambang dan pihak Pertamina Aset 4 pemilik Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)

IN ENGLISH

Traditional Miners Wait Revised Regulation

    Chairman of Commission A DPRD Bojonegoro Sugeng Hary Anggoro asked the miners of old traditional oil wells Wonocolo to be patient and pending the revision of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) No 1 / 2008. He said, on a working visit some time ago the Commission A DPRD Bojonegoro had visited the Ministry of Energy for the fate of the miners traditional oil.

    Points presented, at the ministerial regulation mining community can still make mining in old wells through the Village Unit Cooperatives (KUD). This cooperative will work with the owners Mining Working Area (WKP), in this case PT Pertamina assets 4 Cepu Field. According to the plan, the Ministry of Energy will make revisions to the ministerial regulation. A Commission wished it to be done so that the miners who are still working at the mine site of old oil wells, both in the region and Malo kawengan, immediately obtain legal certainty.

    Meanwhile, the miners some time ago have earned a reprimand or a warning letter from PT Geo Cepu Indonesia (GCL) to immediately vacate the area of ​​mining wells they till. GCI as contract holders KSO Enhanced Oil Recovery (EOR) with Pertamina assets 4 to drill the old wells is to meet targets imposed by PT Pertamina Aset4 Cepu Field. Meanwhile, Chairman of Commission B DPRD Bojonegoro Kushariyanto Sigit said the same hope.

    Commission B after a visit to the Ministry of Cooperatives some time ago hope people have jobs there. We hope that the cooperative ministries also support, restore function as an intermediary cooperative miners and the Pertamina assets 4 owners Mining Working Area (WKP)

Koran Sindo, Page-4,Wednesday, Dec,7,2016

ESDM Dorong Pakai Kontrak Gross Split

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menerbitkan peraturan menteri mengenai penggunaan skema gross split dalam kontrak bagi hasil. Namun, wacana penggunaan skema gross split ini diduga justru akan membatasi pengawasan oleh pemerintah. Satya Widya Yudha, Anggota Komisi VII DPR RI, menerangkan, pemerintah harus melakukan kajian lebih dalam mengenai gross split, terutama mengenai kedaulatan, keberadaan, dan intervensi pemerintah yang sangat terbatas dalam skema gross split.

    Bahkan menurutnya, skema gross split beipotensi membubarkan SKK Migas. Kalau gross split itu tidak perlu SKK Migas. Kalau SKK Migas bilang authoplty for expenditure approve, berarti bukan gross split," kata Satya. Dia juga bilang, skema gross split berpotensi melanggar UUD 1945. Bagaimana hubungannya dengan penerapan pasal 33 UUD 1945? Makanya itu harus dikaji semuanya sebelum diterapkan. Kami minta kajian supaya tidak melanggar," jelas Satya.

    Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar enggan menjawab mengenai minimnya pengawasan pemerintah dalam skema gross split. Tetapi dengan skema gross split pemerintah hanya akan memperhatikan jumlah produksi minyak dan gas. Akhirnya pemerintah hanya melihat produksi, kalau berproduksi baru dibagi. Teknologi pengembangannya seperti apa terserah kontraktor," ungkap dia. Bagi hasil milik pemerintah dari produksi migas pun nantinya akan dihitung dan dievaluasi berdasarkan lima kriteria di lapangan migas.

    Kelimanya adalah cadangan migas, lokasi lapangan migas apakah berada di wilayah terpencil, masuk dalam kriteria lapangan marginal atau tidak, kesulitan memproduksi migas di lapangan tersebut, dan jenis lapangan migas termasuk lapangan konvensional atau non konvensional. Di sisi lain, agar kontraktor bisa mendapatkan keuntungan dalam kontrak bagi hasil gross split, maka pemerintah mendorong agar KKKS bisa melakukan efisiensi. "Dalam gross split, semakin efisien perusahaan, maka dia dapat insentif sendiri.

    Pemerintah mendorong untuk efisien," pungkas Arcandra. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengungkapkan, format kontrak Blok ONWJ tidak lagi menggunakan kontrak bagi hasil cost recovery, tetapi dengan skema gross split. Saat ini SKK Migas dan PHE ONWJ tengah membahas bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor; "Fiskal term belum selesai. 'Tapi arahan Pak Menteri split-nya mesti fair tidak merugikan pemerintah tidak merugikan kontraktor," kata Amien. Pertengahan Januari 2017 nanti, kontrak bagi hasil untuk Blok ONWJ bisa selesai. Denie S. Tampubolon, Senior VP Upstream Business Development Pertamina, bilang, selama skema gross split bisa memenuhi target komersial, tak masalah diterapkan oleh pemerintah.

IN ENGLISH

Push EMR Use Contracts Gross Split

    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) plans to issue a ministerial regulation regarding the use of gross scheme split in the production sharing contract. However, the discourse of the use of gross scheme allegedly split it will limit the control by the government. Satya Widya Yudha, Member of Commission VII of the House of Representatives, explained, the government must do more studies in the gross split, especially regarding sovereignty, existence, and very limited government intervention in the scheme of gross split.

    Even thought, gross scheme split beipotensi disperse SKK Migas. If it does not have to split gross SKK Migas. If SKK Migas says authoplty for expenditure approved, it's not gross split, "says Satya. He also said gross scheme split potentially violate the 1945 Constitution How it relates to the application of Article 33 of the 1945 Constitution? That's why it must be studied everything before implementation. We request a review so as not to violate, "said Satya.

    Deputy Minister Arcandra Tahar reluctant to answer regarding the lack of government control in the scheme of gross split. But with gross schemes split the government will only pay attention to the amount of oil and gas production. Finally, the government only see production, if new production is divided. Technology development as it is up to the contractor, "he said. For the results of the government-owned oil and gas production also will be counted and evaluated according to five criteria in the field of oil and gas.

    All five are oil and gas reserves, the location of oil and gas fields are located in remote areas, included in the criteria of marginal fields or not, the difficulty of producing oil and gas in the field, and the type of oil and gas fields including the field of conventional or non-conventional. On the other hand, that the contractor can benefit in gross revenue share split contract, the government encourages the PSC to conduct efficiency. "In gross split, the more efficiently the company, then he can own incentives.

    The government pushed for efficient, "concluded Arcandra. Head SKK Migas Amien Sunaryadi express, contract format ONWJ no longer use a production sharing contract cost recovery, but with the scheme of gross split. Currently SKK Migas and PHE ONWJ is discussing a revenue sharing between the government and the contractor ; "Fiscal unfinished term. "But the direction of the minister split its fair should not hurt the government does not harm the contractor," said Amien. Mid-January 2017, a contract for the results to be completed ONWJ. Denie S. Tampubolon, Senior VP Pertamina Upstream Business Development, said, during split gross scheme could meet commercial targets, no matter adopted by the government.

Kontan, Page-14,Wednesday, Dec,7,2016

Indonexit II di Vienna

    Keputusan Indonesia meninggalkan OPEC adalah benar. Saya heran mengapa kalian bergabung lagi dengan OPEC. Siapa dulu yang memberikan nasihat itu kepada Indonesia. Kalian tidak butuh bergabung dengan OPEC. Demikian pendapat seorang gubernur OPEC dari salah satu negara produsen minyak terbesar Timur Tengah sehari setelah Indonesia memutuskan menangguhkan keanggotaannya pada Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

    Pada kesempatan lain, Menteri Energi Arab Saudi Khalid al Falih kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyatakan, keputusan Indonesia tersebut baik untuk OPEC. Hal itu juga baik untuk Indonesia sendiri. Jonan memutuskan menangguhkan keanggotaan OPEC pada sidang ke-171 menteri-menteri OPEC di Vienna, Austria, 30 November. Alasannya, Indonesia keberatan untuk berpartisipasi dalam komitmen bersama memotong produksi minyak siap jual. OPEC sepakat memotong produksi minyak sebesar 1,2 juta barrel per hari, dari 33,7 juta barrel menjadi 32,5 juta barrel. Indonesia mendapatkan jatah kuota pemotongan sebanyak 37.000 barrel per hari.

    Bagi Indonesia yang produksinya kecil, pemotongan tersebut akan langsung berimplikasi pada perekonomian nasional. Ini, misalnya, akan menekan fiskal, neraca perdagangan, dan ketahanan energi nasional. Dalam perspektif jangka pendek, keputusan penangguhan keanggotaan OPEC tersebut menjadi pilihan rasional dan menguntungkan bagi Indonesia. Namun, dalam perspektif kepentingan nasional jangka menengah panjang, muncul pertanyaan lanjutan: apakah Indonesia masih relevan untuk bergabung lagi dengan OPEC pada tahun-tahun mendatang?

    Indonesia bergabung dengan OPEC pada 1962. Pada 2008, Indonesia memutuskan menangguhkan keanggotaannya menyusul statusnya yang berubah menjadi importir neto minyak. Pada Desember 2015, Indonesia aktif kembali sampai akhirnya menangguhkan keanggotaannya untuk kedua kali per 30 November lalu. OPEC adalah organisasi negara-negara eksportir minyak dengan misi mengoordinasikan dan menyeragamkan kebijakan perminyakan negara-negara anggota untuk memastikan stabilitas pasar minyak Indonesia tidak dalam kelas yang tepat.

    Dalam jumlah cadangan dan produksi minyak, Indonesia jauh di bawah 12 negara OPEC lainnya. Indonesia hanya unggul dalam produksi minyak dibandingkan dengan Ekuador. Namun, untuk produksi per kapita, Ekuador hampir 10 kali lipat produksi Indonesia. Artinya, pengaruh Indonesia amat minim dalam OPEC. Kalau alasan bergabung adalah demi akses informasi dan ikhtiar menjalin kerja sama, sejumlah kalangan menilai hal itu tidak relevan.

    Transaksi minyak pada akhirnya adalah urusan bisnis bukan didasarkan atas sentimen organisasi. Sementara untuk menjalin kerja sama terutama guna memastikan jaminan pasokan, pertemuan bilateral adalah jembatan utamanya. Ini bisa dilakukan tanpa OPEC. Dan, bergabung dengan OPEC, tidaklah gratis. Untuk Indonesia, iurannya mencapai 2 juta euro atau Rp 28,7 miliar per tahun. Ini dibebankan kepada Pertamina.

IN ENGLISH

Indonexit II in Vienna

    Indonesia left OPEC's decision was correct. I wonder why you rejoin OPEC. Who is the first that provides advice to Indonesia. You do not need to join OPEC. Thus the opinion of an OPEC governor of one of the country's largest oil producer Middle East a day after Indonesia decided to suspend its membership in the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC).

    On another occasion, the Minister of Energy of Saudi Arabia Khalid al Falih told the Minister of Energy and Mineral Resources Ignatius Jonan said Indonesia's decision is good for OPEC. It was also nice to Indonesia itself. Jonan decided to suspend the membership of OPEC on the 171 session of OPEC ministers in Vienna, Austria, November 30. The reason, Indonesia objected to participate in a shared commitment to cut oil production ready for sale. OPEC agreed to cut oil production by 1.2 million barrels per day, from 33.7 million barrels to 32.5 million barrels. Indonesia get quota cuts as much as 37,000 barrels per day.

    For Indonesia whose production is small, the cuts will be directly implicated in the national economy. This, for example, will hit the fiscal, balance of trade, and national energy security. In the short term perspective, the OPEC membership suspension decision be favorable to the rational choice and Indonesia. However, in the perspective of national interests of medium to long-term, follow-up question arises: whether Indonesia is still relevant to rejoin OPEC in the coming years?

    Indonesia joined OPEC in 1962. In 2008, Indonesia decided to suspend its membership following the status that turned into a net importer of oil. In December 2015, Indonesia is active again until finally suspend its membership for the second time as of 30 November. OPEC is an organization of oil exporting countries with the mission to coordinate and unify the petroleum policies of member countries to ensure the stability of the oil market Indonesia is not in the appropriate class.

    In the reserves and production of oil, Indonesia is far below the 12 other OPEC countries. Indonesia only superior in oil production compared to Ecuador. However, for production per capita, Ecuador nearly 10-fold production Indonesia. That is, Indonesia is minimal influence in OPEC. If the reason for joining was for access to information and endeavor to establish cooperation, a number of people considered it irrelevant.

    Oil deals in the end is the business of business is not based on sentiment organization. As for future cooperation, especially in order to ensure security of supply, bilateral meetings are the main bridge. This can be done without OPEC. And, joining OPEC, is not free. For Indonesia, the fee was 2 million euros, or USD 28.7 billion per year. It is charged to Pertamina.

Kompas, Page-17,Wednesday, Dec,7,2016