Harga Naik, Tren Produksi Masih Turun

    Harga minyak dan gas, tahun depan, cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan dua tahun terakhir. Hal ini berpeluang meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Persoalannya, tren penurunan volume produksi minyak dan gas yang terjadi sejak 2004 masih akan berlanjut pada tahun depan. Dosen Universitas Trisakti, Pri Agung Rakhmanto menyatakan, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) menimbulkan ketidakpastian perekonomian global dan berpotensi memunculkan ketegangan antara AS dan sejumlah negara mitra. Hal ini menjadi faktor utama yang mendorong harga minyak dunia naik.

    Faktor ini diperkuat dengan keputusan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memotong produksi 1,2 juta barrel per hari, dari 33,7 juta barrel menjadi 32,5 juta barrel. Ini berlaku per Januari-Juni 2017 dan dapat diperpanjang untuk paruh kedua pada 2017. Pri memperkirakan harga rata-rata selama 2017 berkisar 55-60 dollar AS per barrel, sementara asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja N egara 2017 adalah 45 dollar AS per barrel.

    Artinya, kenaikan harga minyak akan meningkatkan penerimaan negara. Namun, persoalannya adalah produksi minyak dan gas siap jual konsisten turun.  Artinya, kenaikan harga minyak akan mendongkrak sumbangan migas terhadap penerimaan negara pada tahun depan, tetapi tidak terlalu signifikan. ”Jadi, tahun depan, penerimaan negara dari migas akan naik sedikit karena volume produksinya memang kecil. Sudah begitu, konsumsi dalam negeri meningkat sehingga akan semakin sedikit produksi migas yang diekspor,” kata Pri.

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, penerimaan negara dari sektor migas anjlok dalam dua tahun terakhir. Ini sejalan dengan produksi migas siap jual yang konsisten turun. Pada periode yang sama, harga minyak dunia juga anjlok. Sejak 2004, produksi minyak siap jual konsisten turun. Saat itu, produksinya mencapai 1.038.000 barrel per hari. Pada tahun-tahun berikutnya, produksi terus turun sampai mencapai 778.000 barrel per hari pada 2015.

    Tahun ini, proyeksinya 820.000 barrel per hari. Tahun depan, produksi diasumsikan turun menjadi 815.000 barrel per hari. Tren serupa terjadi pada produksi gas siap jual, dari 1,33 juta barrel setara minyak per hari pada 2010 menjadi 1,15 juta barrel setara minyak per hari pada 2016, Tahun depan, asumsinya 1,15 juta barrel setara minyak per hari alias stagnan. Turunnya produksi sejalan dengan anjloknya harga minyak dunia Setelah mencapai angka di atas 100 dollar AS per barrel selama 2011-2013, harga minyak dunia turun menjadi 97 dollar AS per barrel pada 2014.

    Tahun 2015, harganya turun lagi menjadi 40 dollar AS per barrel. Kombinasi kedua faktor tersebut menyebabkan penerimaan negara dari sektor migas anjlok pada dua tahun terakhir. Penerimaan dari migas bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) migas dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas. Realisasi PPh migas pada 2014 adalah Rp 87,4 triliun. Tahun lalu, realisasinya merosot menjadi Rp 49,7 triliun. Tahun ini, proyeksinya Rp 33,4 triliun. Adapun PNBP migas pada 2014 mencapai Rp 216,9 triliun. Tahun lalu, realisasinya anjlok menjadi Rp 78,2 triliun.

    Tahun ini, proyeksinya Rp 68,7 triliun. Perhatian minim, Pri berpendapat, isu utamanya terletak pada turunnya produksi migas.siap jual. Tren ini disebabkan minimnya perhatian pemerintah dan DPR pada hulu migas. Indikator utamanya adalah revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang tak kunjung dibahas dan dituntaskan. Padahal, kekosongan hukum di hulu migas terjadi sejak 2012. Hal ini berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berimplikasi pada pembubaran Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

    MK memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat. Gugatan ke MK diajukan oleh sejumlah organisasi masyarakat. Untuk mengisi kekosongan hukum, pernerintah lalu mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 untuk membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Meski demikian, hal itu dipandang tidak cukup sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam iklim investasi hulu migas di Indonesia. Ditambah dengan harga minyak yang turun, eksplorasi migas menjadi lesu. Secara terpisah, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Maxensius Tri Sambodo memproyeksikan harga minyak dunia tahun depan berkisar 55-60 dollar AS per barrel. Pada satu sisi, ini akan meningkatkan penerimaan negara.

    Namun, disisi lain, ini akan menggelembungkan biaya impor dan meningkatkan subsidi energi. Dalam sebuah acara, Selasa lalu; Menteri BUMN Rini S Soemarno meminta PT Pertamina agar lebih agresif mengakuisisi blok-blok minyak dan gas bumi yang ada di luar negeri. Akuisisi menjadi tumpuan di tengah sulitnya mencari cadangan minyak dan gas bumi baru di Indonesia. Kontribusi dari hasil akuisisi Cukup signifikan bagi Pertamina. Wakil Direkbur Utama Pertamina Ahmad Bambang menambahkan, dari belanja modal Pertamina yang setiap tahunnya berkisar 6-7 miliar dollar AS, porsi investasi di hulu mencapai 60-70 persen. Untuk akuisisi, Pertamina tengah mempertimbangkan blok migas di Aljazair yang saat ini masih dimiliki Repsol, perusahaan Spanyol.

IN ENGLISH

Prices Rise, Production Trend Still Down
    Oil and gas prices, the next year, likely to be higher than the last two years. It is an opportunity to increase revenues significantly. The problem is, the downward trend in the volume of oil and gas production that occurred since 2004 would continue in the next year. Trisakti University lecturer, Pri Agung Rakhmanto states, the election of Donald Trump as President of the United States (US) lead to uncertainty in the global economy and the potential to cause tension between the US and a number of partner countries. This becomes the main factor driving world oil prices rose.

    This factor is reinforced by the decision of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) production cut of 1.2 million barrels per day, from 33.7 million barrels to 32.5 million barrels. This applies as of January-June 2017 and may be extended for the second half of 2017. Pri estimate average prices for 2017 range from 55-60 dollars per barrel, while the assumption in the Budget N egara 2017 was 45 dollars per barrel.

    That is, the increase in oil prices will increase state revenue. However, the problem is the production of oil and gas ready to sell consistently down. That is, the increase in oil prices will boost oil and gas contribution to state revenue in the next year, but not very significant. "So, next year, state revenues from oil and gas will rise slightly due to production volume is small. It's so, so the increased domestic consumption will be less oil and gas production is exported, "said Pri.

    Based on data from the Directorate General of Budget, Ministry of Finance, the state revenue from oil and gas sector dropped in the last two years. This is in line with oil and gas production is ready to sell a consistent decline. In the same period, world oil prices also dropped. Since 2004, oil production is ready to sell consistently down. At that time, production reached 1.038 million barrels per day. In subsequent years, production continued to fall until it reached 778 000 barrels per day in 2015.

    This year, the projected 820,000 barrels per day. Next year, production is assumed to fall to 815 000 barrels per day. Similar trends occurred in gas production for sale, from 1.33 million barrels of oil equivalent per day in 2010 to 1.15 million barrels of oil equivalent per day in 2016, next year, the assumption of 1.15 million barrels of oil equivalent per day alias stagnant. The fall in production in line with the drop in world oil prices Having risen above 100 dollars per barrel during 2011 to 2013, world oil prices fell to 97 dollars per barrel in 2014.

    In 2015, the price dropped again to 40 dollars per barrel. The combination of these two factors led to the state revenue from oil and gas sector plummeted in the past two years. Revenue from oil and gas sourced from the Income Tax (VAT) of oil and gas and Non Tax Revenue (non-tax) of oil and gas. The realization of oil and gas income tax in 2014 was Rp 87.4 trillion. Last year, the realization sank to Rp 49.7 trillion. This year, the projection of Rp 33.4 trillion. As for the oil and gas non-tax revenues in 2014 reached Rp 216.9 trillion. Last year, the realization dropped to Rp 78.2 trillion.

    This year, the projection of Rp 68.7 trillion. Attention minimal, Pri argues, the main issue lies in the decline in production migas.siap selling. This trend is due to the lack of attention of the government and parliament on the upstream oil and gas. The main indicator is the revision of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas that can not be discussed and resolved. In fact, the legal vacuum in the upstream oil and gas have occurred since 2012. It originated from the decision of the Constitutional Court (MK), which has implications for the dissolution of the Executive Agency for Oil and Gas (BP Migas).

    The Court decided articles regulating the duties and functions of BP Migas as stipulated in Law No. 22 of 2001 on Oil and Natural Gas is contradictory to the 1945 Constitution and has no legal binding. Lawsuit filed to the Constitutional Court by a number of community organizations. To fill the legal vacuum, governmental and issued Presidential Decree No. 95 of 2012 to establish a Task Force While the Upstream Oil and Gas (SKK Migas).

    Nevertheless, it was deemed not enough to cause uncertainty in the upstream oil and gas investment climate in Indonesia. Coupled with the fall in oil prices, oil and gas exploration became lethargic. Separately, Indonesian Institute of Sciences researcher Maxensius Tri Sambodo projecting world oil prices next year range from 55-60 dollars per barrel. On the one hand, this will increase state revenue.

    However, on the other hand, this will inflate the cost of imports and improve energy subsidies. In a ceremony last Tuesday; SOE Minister Rini S Soemarno asked PT Pertamina to be more aggressive acquisition of blocks of oil and gas that are outside the country. Acquisition of a focus in the middle of the difficulty of finding oil and gas reserves in Indonesia recently. Contributions from the acquisition of significant Enough for Pertamina. Pertamina's vice Direkbur Ahmad Bambang added, Pertamina capital expenditure annually around 6-7 billion dollars, the share of investment in the upstream reaches 60-70 percent. For the acquisition, Pertamina is considering oil and gas block in Algeria, which is still owned by Repsol, the Spanish company.

Kompas, Page-1,Thursday, Dec,15,2016

Matangkan Pola Gross Split

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan mengganti skema kerja sama migas dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Metode penggantian biaya operasional (cost recovery) yang selama ini digunakan akan diganti dengan bagi hasil produksi bruto (gross split). Menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan, penggantian pola bagi hasil menjadi gross split diyakini memberikan penerimaan yang maksimal bagi negara.

    Skema gross split juga tidak rumit sehingga memangkas birokrasi dan meningkatkan investasi di bidang migas. Pemerintah menetapkan syarat ketat terkait dengan penggunaan tingkat komponen dalam negeri dalam penunjukan pengelolaan wilayah kerja. Selain itu, penggunaan tenaga kerja nasional, khususnya tenaga kerja diwilayah kerja, juga menjadi prioritas,” jelasnya. Jonan juga telah menyampaikan perubahan pola eksploitasi potensi migas tersebut kepada 20 KKKS terbesar, SKK Migas, serta Indonesian Petroleum Association (IPA).

    Mantan menteri perhubungan mengklaim gross split lebih simpel sehingga bisa memangkas birokrasi. Jonan berjanji skerna gross split diterapkan dengan mengedepankan prinsip fairness. Kementerian ESDM segera melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha di industri hulu migas. Meski tidak Iagi memiliki kewenangan menetapkan cost recovery yang diterima KKKS, Jonan menilai fungsi SKK Migas tetap penting.

    SKK Migas akan menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian dengan instrumen pengawasan plan of development (POD), work plan and budget (WP&B), authorization for expenditure (APE), elan audit ketaatan terhadap regulasi. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menambahkan, kewenangan negara dalam skema gross split tidak berkurang. Negara masih memiliki kontrol dalam kontrak pengelolaan wilayah kerja migas yang dilakukan KKKS.

IN ENGLISH

Pattern finalize Gross Split
    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) make sure to replace the oil and gas cooperation scheme with the cooperation contract (PSC). Replacement method operating costs (cost recovery) which has been used will be replaced with the results of the gross production (gross split). According to the Minister Ignatius Jonan, replacement gross revenue sharing scheme be split is believed to provide maximum reception for the country.

    Scheme gross split is also not complicated so cut bureaucracy and increase investment in oil and gas fields. The government set stringent conditions associated with the use of the level of domestic components in the appointment of the management of the working area. In addition, the use of national labor, especially labor working area, also become a priority, "he explained. Jonan also has submitted changes in the pattern of exploitation of oil and gas potential of the 20 largest PSC, SKK Migas, as well as the Indonesian Petroleum Association (IPA).

    Former transportation minister claims to gross more simple split so that it can cut red tape. Jonan promised skerna gross split applied to promoting the principle of fairness. The Ministry of Energy and Mineral Resources immediately to disseminate to businesses in the upstream oil and gas industry. Although the involvement not have the authority to establish cost recovery received KKKS, Jonan assess the function of SKK Migas remains important.

    SKK Migas will perform the function of supervision and control by monitoring instruments plan of development (POD), work plan and budget (WP & B), authorization for expenditure (APE), elan audit adherence to regulations. Deputy Minister Arcandra Tahar added, the authority of the state in the scheme of gross split is not reduced. The state still has control in contract management of oil and gas working areas which do KKKS.

    In addition, the state also plays an important role in determining the work plan and working areas of oil and gas as well as the submission of development plans. The authority of the state is not reduced. The state still has control in terms of the filing plan of development as well as the PSC's work plan. Unless the budget, because, throughout his cost borne by the contractor "he said. There are five criteria that determine the major-minor for oil and gas revenue received PSC.

    Namely, the amount of reserves or reservoirs of oil and gas, project location, site conditions, conditions geograiis, and block conventional or non-conventional. With gross split system, contractors can be more efficient because it can no longer charge the operational areas of the upstream to the state. The state also does not have to bear the cost of the greater cost recovery and potentially be a case of corruption.

Jawa Pos, Page-5,Thursday, Dec,15,2016

Tagih Kompensasi JOB-PPEJ

    Puluhan warga dan Karang Taruna Desa Rahayu Kecamatan Soko mendatangi Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dengan jalan kaki melewati jalur Soko, Rengel, Grahagan, Semanding dan Tuban, Rabu (14/12). Mereka datang ke Pemda ingin menemui Bupati H. Fathul Huda dengan tujuan meminta bantuannya dalam memperjuangkan tuntutan untuk mendapatkan dana kompensasi dampak flaring yang dilakukan Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPE).

    Dalam orasinya di depan kantor Pemerintah Daerah, massa menuntut agar kompensasi yang nunggak selama 12 bulan segera dibayar. Koordinator Aksi, Miftakhul Khoiri mengatakan, tuntutan itu dilakukan mengacu pada kesepakatan warga dengan JOB PPEJ dan SKK Migas Jabanusa pada tahun 2009 lalu yang hingga kini belum berakhir. "Kami lakukan jalan kaki ke Pemerintah Daerah  Tuban untuk menuntut dana kompensasi selama 12 bulan Tahun 2016 sebanyak 3,4 Miliar segera dibayarkan oleh JOB PPEJ," terangnya. Ia juga menegaskan, menolak opsi dana tali asih yang diberikan oleh pihak JOB-PPEJ kepada warga. Sebab menurutnya, tali asih tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

    Dalam kesempatan itu, massa hanya ditemui Wakil Bupati Noor Nahar Husein. Wakil Bupati mengatakan pihaknya masih akan melakukan pertemuan dengan warga terdampak, DPRD Tuban, SKK Migas dan JOB PPEJ di Kantor Kecamatan Soko untuk mengambil jalan tengah atau solusi atas permasalahan tersebut. Rencana kami akan menggelar pertemuan yang mempertemukan warga dengan JOB PPEJ dan SKK Migas, agar permasalahan ini cepat selesai. Puluhan warga Desa Rahayu akhirnya membubarkan diri setelah mendapatkan penjelasan dari Wakil Bupati.

IN ENGLISH

Compensation receivable JOB-PPEJ

    Dozens of residents and Youth of Soko Rahayu Village District of the Office of Local Government Tuban walk past the point Soko, Rengel, Grabagan, Semanding and Tuban, Wednesday (14/12). They came to the local government wanted to see the Regent H. Fath Huda with the aim of asking for his help in fighting claim for compensation funds that do impact flaring Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPE).

    In his speech in front of the regional government, the masses demanded compensation in arrears during the 12 months immediately paid. Action Coordinator, Miftakhul Khoiri said the demand was made to refer to agreement with JOB PPEJ citizens and SKK Migas Jabanusa in 2009 and which has not yet ended. "We did walk to Tuban Local Government to demand compensation for 12 months of 2016 as much as 3.4 billion paid by JOB PPEJ immediately," he explained. He also emphasized that the fund rejected the option of ex-gratia given by the JOB-PPEJ to citizens. Because according to him, the ex-gratia is not in accordance with the previous agreement.

    On that occasion, the masses just met Vice Regent Noor Nahar Hussein. Vice Regent said it's still going to have a meeting with the affected citizens, Parliament Tuban, SKK Migas and JOB PPEJ at the District Office Soko to get a compromise or solution to these problems. We plan to hold meetings that bring together the JOB PPEJ and SKK Migas, so that this issue settled quickly. Dozens of residents of the village Rahayu eventually disbanded after getting an explanation from the Vice Regent.

Harian Bangsa, Page-9,Thursday, Dec,15,2016

JV Disepakati Pekan Depan

    PT Pertamina berharap kesepakatan pembentukan perusahaan patungan (joint venture/JV) untuk pengembangan kapasitas kilang Cilacap dengan Saudi Aramco dapat dilakukan pada 22 Desember 2016. Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi menjelaskan, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto dijadwalkan bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Saudi Aramco pada 22 Desember 2016 di Jakarta.

    Hardadi tidak merinci isi pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan tersebut direncanakan membahas kelanjutan proyek peningkatan dan perbaikan kapasitas Kilang Cilacap. Sementara itu, pembentukan perusahaan patungan dibutuhkan sebagai pelaksana proyek revitalisasi Kilang Cilacap. Pertemuan ini diharapkan menandatangani suatu perjanjian [pembentukan perusahaan patungan]. Tentu nanti diskusi apa yang ditawarkan lebih lanjut.

    Hardadi menjelaskan, kedua belah pihak telah menjalin komunikasi dengan baik. Pertamina dan perusahaan migas milik Arab Saudi tersebut berkeinginan, untuk melanjutkan proyek Kilang Cilacap. Menurutnya, dalam diskusi yang dilakukan, kedua belah pihak merespons dengan Cukup baik kelanjutan proyek Kilang Cilacap. Kedua belah pihak mengisi klausul dengan sangat komprehensif. Pertamina dan  Saudi Aramco telah memperpanjang kesepakatan atau head of agreement (HOA) yang menjadi dasar pembahasan proyek Kilang Cilacap.

    Kesepakatan itu diperpanjang dari semula berakhir pada 26 November 2016 menjadi 31 Desember 2016. Dengan demikian dalam jangka waktu perpan- jangan tersebut keputusan soal kerja sama Pertamina dengan Aramco harus tercapai. Proyek peningkatan kapasitas Kilang Cilacap ditargetkan selesai pada 2022 dengan nilai investasi US$ 4,5 miliar. Kapasitas Kilang Cilacap akan dinaikkan menjadi 370.000 barel per hari (bph) dari saat ini 340.000 bph.

    Pertamina sedang fokus untuk merealisasikan enam mega proyek kilang minyak. Keenam proyek telsebut terdili dari empat proyek peningkatan kapasitas atau refinery development master plan (RDMP) Kilang Balikpapan, Kilang Cliacap, Kilang Dumai, dan Kilang Balongan. Selain itu, Pertamina akan membangun dua kilang baru yaitu Kilang Tuban dan Kilang Bontang. Menurut Hardadi, proyekf revitalisasi kilang memiliki tingkat kesulitan 2-3 kali dibandingkan dengan kilang baru karena dibangun di tengah-tengah unit kilang yang telah ada dan beroperasi.


IN ENGLISH

Joint Venture Agreed next week

    PT Pertamina expects the agreement to establish a joint venture (joint venture / JV) for the development of the capacity of the Cilacap refinery with Saudi Aramco can be done on December 22, 2016. Director of Processing and Petrochemical Pertamina megaproject Hardadi Rachmat explained, Pertamina president director Dwi Soetjipto scheduled to meet with the Chief Executive Officer (CEO ) Saudi Aramco on December 22, 2016 in Jakarta.

    Hardadi did not specify the content of the meeting. According to him, the meeting planned to discuss the continuation and improvement projects increase the capacity of Cilacap. Meanwhile, the formation of joint ventures are needed as the executor of the Cilacap refinery revitalization project. The meeting is expected to sign an agreement [the joint venture]. Of course later discussion of what is on offer further.

    Hardadi explained, the two sides have established good communication. Owned oil and gas company Pertamina and Saudi Arabia are eager to continue the Cilacap refinery project. According to him, in the discussions, both parties responded with Pretty good continuation of the Cilacap refinery project. Both sides filled with very comprehensive clause. Pertamina and Saudi Aramco has extended an agreement or a head of agreement (HOA), which became the basis of the discussion of the Cilacap refinery project.

    The agreement was extended from the originally expired on 26 November 2016 to December 31, 2016. Thus the period and extending the decision on cooperation with Aramco Pertamina must be reached. The Cilacap refinery capacity building project is targeted for completion by 2022 with an investment of US $ 4.5 billion. The Cilacap refinery capacity will be increased to 370,000 barrels per day (bpd) from the current 340,000 bpd.

    Pertamina is focused on the realization of the six mega oil refinery project. The sixth project telsebut terdili of four or refinery capacity enhancement project development master plan (RDMP) Balikpapan refinery, Cliacap Refinery, Refinery Dumai and Balongan refinery. In addition, the company will build two new refineries namely Tuban refinery and Bontang. According Hardadi, proyekf revitalization of the refinery has a difficulty level of 2-3 times compared with the new refinery built in time for the existing refinery units and operations.

Bisnis Indonesia, Page-30,Thursday, Dec,15,2016

Chevron Ajukan Dana Pemulihan Lingkungan

    PT Chevron Pacific Indonesia telah mengajukan anggaran untuk kegiatan pasca-operasi berupa pembongkaran permanen fasilitas produksi dan sarana penunjang serta pemulihan lingkungan di Blok East Kalimantan. Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, Chevron telah mengajukan anggaran untuk melakukan kegiatan pemulihan lingkungan (abandonment and site restoration/ASR) di Blok East Kalimantan.

    Kontrak Blok East Kalimantan yang dioperatori Chevron itu akan berakhir pada 2018. Dia memperkirakan, biaya yang dikeluarkan untuk menutup secara permanen sumur minyak di blok tersebut sekitar US$1.000 per sumur. Sementara itu, wilayah kerja migas yang akan dikelola oleh Pertamina itu terdapat sekitar 1.500 sumur aktif. Djoko menyebut, pihaknya masih menghitung jumlah sumur migas yang akan ditutup secara permanen dan sementara agar biaya yang dikeluarkan kontraktor lama (Chevron) dan operator baru (Pertamina) lebih efisien.

    Cadangan minyak yang tersisa pada suatu sumur, katanya, menjadi pertimbangan penutupan secara permanen atau sementara. Menurutnya, kendati dalam kontrak kerja sama yang ditandatangani belum menyebut secara tegas pihak yang menanggung biaya ASR,,kontraktor tetap memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan setelah Operasi sebelum kontrak berakhir. Dalam kontrak, terdapat satu klausul yang menjadi dasar penetapan kewajiban penyisihan dana ASR.

    Menurutnya, klausul untuk mengikuti peraturan yang berlaku bisa diterjemahkan bahwa pemerintah berhak menagih komitmen terkait kegiatan setelah operasi. Alokasi dana ASR diatur dalam Peraturan Pemerintah N 0. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, kontraktor wajib mengalokasikan dana untuk melakukan pemulihan lahan. Dana harus disepakati karena akan tertulis dalam kontrak kerja sama sebagai dana cadangan khusus.

    Kendati wajib mencadangkan dana pemulihan lingkungan, anggaran itu termasuk salah satu jenis biaya Operasi yang dikembalikan pemerintah. Dalam Pasal 13, Peraturan Pemerintah No.79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, alokasi dana ASR merupakan jenis biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dari pajak penghasilan.

    Realisasi biaya ASR bisa dikembalikan bila lebih kecil dari biaya yang dicadangkan pada rekening bersama Badan Pelaksana dan kontraktor melalui proses persetujuan Kepala Badan Pelaksana. Tidak semua aturan di-copy paste ke kontrak. Cukup satu pasal sapu jagat, wajib mengikuti peraturan yang berlaku. Dalam kontrak, katanya, ASR wajib dilakukan setiap kontraktor sebelum meninggalkan wilayah kerja. Hal itulah, ujar Djoko, yang akan diterapkan pada kontrak kerja sama lainnya yang akan habis masa berlakunya.

    Seperti diketahui, hingga 2025 terdapat 35 wilayah kerja yang akan habis masa kontrak. Sebelumnya, Vice President Policy, Government dan Public Affair Chevron Yanto Sianipar mengatakan, sebagai operator, pihaknya menjalankan kegiatan sesuai dengan pengelolaan lingkungan yang diterapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, pihaknya akan menjalankan kegiatan pemulihan lingkungan di Blok East Kalimantan. Produksi minyak di East Kalimantan sebanyak 24.000 barel per hari (bph) dan gas 60 MMscfd. Blok tersebut dikembalikan Chevron kepada pemerintah pada awal 2016.

IN ENGLISH

Ask Chevron Environmental Restoration Fund
    PT Chevron Pacific Indonesia has proposed a budget for post-operative activities in the form of permanent dismantling of production facilities and supporting infrastructure and environmental restoration in Block East Kalimantan. Director of Engineering and the Environment Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Djoko Siswanto said, Chevron has submitted a budget to carry out environmental restoration activities (abandonment and site restoration / ASR) in Block East Kalimantan.

    Contract Block East Kalimantan is operated Chevron will end in 2018. He estimated that the cost to permanently shut down oil wells in the block around US $ 1,000 per well. Meanwhile, oil and gas working areas which will be managed by Pertamina that there are approximately 1,500 active wells. Djoko said, it was still calculating the amount of oil and gas wells which will be closed permanently and temporarily so that the costs incurred old contractor (Chevron) and the new operator (Pertamina) more efficiently.

    The remaining oil reserves in a well, he said, be considered to permanently or temporarily. According to him, despite the cooperation contract signed yet expressly mention the parties who bear the costs of ASR ,, the contractor retains the obligation to conduct after the operation before the contract expires. In the contract, there is a clause which became the basis for setting aside funds ASR obligations.

    According to him, the clause to follow the regulations can be interpreted that the government is entitled to collect commitments related activities after surgery. ASR fund allocation stipulated in Government Regulation N 0 35/2004 on Upstream Oil and Gas, the contractor must allocate funds for the restoration of land. Funds must be agreed as it will be written in the same employment contract as a special reserve fund.

    Despite the recovery of funds required to back up the environment, the budget that includes one type of operation costs are refunded by the government. In Article 13 of Government Regulation No.79 / 2010 on Costs and Operating Refundable Income Tax Treatment in the Field Upstream Oil and Gas, the allocation of funds ASR is a kind of operating costs that can be restored in the calculation for the result of the income tax.

    Realisation costs could be refunded if the ASR is less than the cost of which is backed up on a joint account Implementing Agency and contractors through the approval process Chief Executive Agency. Not all the rules in the copy and paste into a contract. Just one chapter broom universe, obliged to follow the regulations. In the contract, he said, ASR must be done every contractor before leaving the work area. That, said Djoko, which will be applied to other cooperation contract that will expire.

    As is known, until 2025 there were 35 work area will be out of contract. Earlier, Vice President of Policy, Government and Public Affairs Chevron Sianipar Yanto said, as the operator, it runs activities in accordance with applicable environmental management Ministry of Environment and Forestry. Therefore, it would run the environmental recovery activities in Block East Kalimantan. Oil production in East Kalimantan as much as 24,000 barrels per day (bpd) and gas of 60 MMSCFD. The block Chevron returned to the government in early 2016.

Bisnis Indonesia, Page-30,thursday, Dec,15,2016

Oil and Gas Outlook Still Gloomy Next Year

    Despite potential crude price hikes after a ncarly lwo-year slump, the upstream oil and gas sector may not benefit much from higher global investment duc to overbearing policies and lack of business certainty. Global crude  price has gained around 17 percent since the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) agreed to cut output by 1.2 million barrels of oil per day (bpod) next year, according to Bloomberg.

    Although the output reduction will only be partially applied by its members, lower production will still lead to an annual crude price average of US$53 to $58 per barrel on benchmark Brent Crude, according to energy think tank Wood Mackenzie. Prices may further increase to $60 to $65 per barrel by May next year if non-OPEC members meet their commitment to trimoutput by 558,000 bopd.

    According to Andrew Harwood, Wood Mackenzie’s Asia Pacific research director for upstream oil and gas, global investment in exploration and production activities, in line with the price trend, global investment in exploration and production activities will also climb to $450 billion, up 3 percent from this year, despite still 40 percent below investment in 2014. In addition, around 20 to 25 financial investment decisions will be completed in 2012 rising exponentially from a measly nine this year.

    In spite of this brighter outlook, the energy consultancy group predicts Indonesia would not benefit from higher crude prices as well as bigger global investment due to the country’s notorious reputation of rampant red tape. “On a pure fiscal basis, Indonesia compares with some of the countries we’ve mentioned,” Harwood said at the 2016 Pertamina Energy Forum on Tuesday. “What investors are looking for, though, is legal certainty and policies that stimulate investment and I think that is an area where Indonesia falls down.”

    Indonesia falls into the category of countries with high prospectivity and fiscal attractiveness to lure investment, which also include the United States and Australia. Despite this potential, as of end of November, investment in the upstream oil and gas sector only stood at US$10.43 billion, comprising $10.3 billion for production activities and $309 million forexploration activities, according to data from the Upstream Oil and Gas Regulatory Special Task Force (SKKMigas).

    Although the government aims to garner $ 12.05 billion, total investment is expected to reach only $ 11.4 billion, dropping from about $14 billion booked last year.  Several major investors, including Total E&P Indonesie, Chevron Indonesian and ConocoPhillips Indonesia, will likely decrease their investment in Indonesia, according to the consultancy group.

    Acknowledging ongoing policy reforms, Harwood, however, noted that the efforts to address red tape did not run as rapidly as expected, while the offered fiscal terms remained undesirable. “More needs to be done and quicker, and you’re not going to see the tangible benefits of it, for example more wells, more investment until toward the end of this decade,” he said.

    Oil and gas industry players also shared similar concerns. Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) head of energy oil and gas regulations Firlie Ganinduto maintained a gloomy outlook, particularly about domestic oil exploration, as investors would be reluctant to place their money without legal certainty.

    “Basically they all want to invest in a long-term plan, at least for around10 to 20 years. But it’s hard to convince them if we change regulations each time a new president, or even a new minister, takes oflice,” Firlie said. All players were waiting to see the results of the government’s plan to replace the cost recovery scheme for the upstream oil and gas industry with the so-called gross-split sliding scale, he added.

IN INDONESIA

Pemerintah Berbicara tentang Gross Split

    Pemerintah berencana untuk menerapkan split skema kotor dalam pengelolaan proyek minyak dan gas nasional. Skema berpisah dari yang direncanakan kotor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan salah satu solusi untuk menekan dana yang dialokasikan setiap tahun dalam APBN (APBN) sebagai pengganti dari hulu biaya operasi minyak dan gas (cost recovery). Bisnis tidak dapat menerima referensi untuk skema perpecahan kotor yang akan dijalankan oleh pemerintah.

    Skema ini disebut untuk mengubur bisnis dalam negeri, terutama yang mendukung industri minyak dan gas. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sektor Migas Bobby Gafur mengatakan bahwa sejauh ini telah mendapatkan informasi langsung dari Menteri mengenai perubahan skema cost recovery menjadi kotor split. Jika peraturan ini ditandatangani, yang berarti bahwa negara tidak lagi kewenangan untuk mengatur kontraktor ini.

    Bobby menjelaskan bahwa skema itu telah diselenggarakan gross memang terbelah kabinet. Selain itu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa di masa depan skema ini langsung menjalankan mulai tahun depan. Hal ini membuat Departemen Energi bergerak cepat untuk memastikan skema tersebut bisa dilaksanakan. Sayangnya, panggilan bisnis, skema ini harus disebarluaskan di muka, sehingga ada kejelasan seperti apa dampak positif dari skema.

    Bobby mengatakan, tidak keinginan pemerintah untuk mendorong industri nasional kurang. "Berdasarkan diskusi kami, intinya kita takut karena tidak ada sosialisasi. Ini menjadi mimpi buruk kami. Sekarang setiap konten dari industri lokal (DCL) kita masih sulit, harga yang diminta rendah. Setelah kami 'tidur' karena harga minyak rendah, ini skema benar-benar dapat membuat tidur lebih lama, "kata Bobby. Wakil Presiden Direktur PT Pertamina Ahmad Bambang menilai jika skema yang diterapkan untuk menghilangkan fungsi perpecahan Unit Khusus kotor Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). "Jika hal itu terjadi dengan model (gross split), fungsi SKK Migas sehingga tidak ada, kontrak telah ditandatangani dan tidak perlu untuk mengawasi produksi," kata Ahmad.

    Menurut Ahmad, apapun yang terjadi, pemerintah memiliki diskresi untuk memutuskan. Ia menilai, saat ini dalam mekanisme cost recovery masih ada masalah. Masalahnya adalah Ahmad adalah operasi utang cost recovery telah dilakukan. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan membagi skema kotor tidak membatasi kontraktor dalam penggunaan teknologi. "Terserah kontraktor, kotor perpecahan kesempatan yang dapat dimanfaatkan.

    Jika sekarang, untuk menyertakan teknologi, butuh berapa lama? Dengan gross split, mempercepat proses, "kata Arcandra. Gross perpecahan adalah skema untuk produksi minyak dan gas, yang dibagi antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) yang dilakukan tepat setelah produksi minyak dan gas kotor. Arcandra kata, saat ini banyak bidang marginal di Indonesia. Untuk pengembangannya, membutuhkan senjata teknologi yang dapat memaksimalkan potensi yang ada.

    Dengan teknologi yang ada, menurut Arcandra, mahal untuk tujuan produksi. Dengan demikian, Salah satu solusi yang ditawarkan kepada kontraktor membagi perjanjian pembagian pendapatan kotor. Artinya, jika yakin kontraktor dengan teknologi yang membawa kita tidak membatasi, mengembangkan lapangan. Ingin menggunakan teknologi dari mana saja, ini adalah kesempatan. Pemerintah hanya melihat berapa banyak output itu, "kata Arcandra.

Jakarta Post, Page-13, Wednesday, Dec,14,2016

Pemerintah Wacanakan Gross Split

    Pemerintah berencana menerapkan skema gross split dalam pengelolaan proyek minyak dan gas bumi nasional. Skema gross split yang di rencanakan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan Salah satu solusi untuk menekan dana yang dialokasikan tiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penggantian biaya operasi hulu migas (cost recovery). Para pelaku usaha mengacu belum bisa menerima skema gross split yang akan dijalankan pemerintah.

    Skema ini disebut bisa membenamkan pelaku usaha dalam negeri, khususnya yang menunjang industri migas. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Migas Bobby Gafur mengatakan, sejauh ini pihaknya telah mendapatkan informasi langsung dari Menteri ESDM terkait perubahan skema cost recovery menjadi gross split. Kalau peraturan ini ditandatangani, artinya negara tidak ada lagi wewenang untuk mengatur kontraktor tersebut.

    Bobby menjelaskan, skema gross split memang telah dirapatkan di kabinet. Apalagi, Presiden Joko Widodo menekankan agar ke depan skema ini segera dijalankan mulai tahun depan. Hal ini membuat Kementerian ESDM bergerak cepat memastikan skema ini bisa dilaksanakan. Sayangnya, pelaku usaha menyebut, skema ini seharusnya bisa disosialisasikan terlebih dahulu, sehingga ada kejelasan seperti apa dampak positif dari skema tersebut.

    Kata Bobby, jangan sampai kéinginan pemerintah untuk menumbuhkan industri nasional justru hilang. “Berdasarkan diskusi kami, intinya kami ketakutan karena tidak ada sosialisasi. Ini menjadi mimpi buruk kami. Sekarang saja Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) kita masih sulit, harga minta rendah. Setelah kita ‘tidur’ karena harga minyak rendah, skema ini malah bisa membuat tidur lebih panjang,” kata Bobby. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Ahmad Bambang menilai jika skema gross split diterapkan bisa menghilangkan fungsi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). “Kalau terjadi dengan model (gross split) itu, fungsi SKK Migas jadi tidak ada, kan sudah tanda tangan kontrak dan tidak perlu mengawasi produksi,” kata Ahmad. 

    Menurut Ahmad, apa pun yang terjadi, pemerintah memiliki wewenang penuh dalam memutuskan. Ia menilai, saat ini dalam mekanisme cost recovery saja masih terdapat permasalahan. Masalah yang dimaksud Ahmad adalah utang dalam pengembalian biaya operasi yang telah dilakukan. Wakil ,Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, skema gross split tersebut tidak membatasi kontraktor dalam penggunaan teknologi. “Ini terserah kontraktor, gross split sebuah kesempatan yang bisa dimanfaatkan.

    Kalau sekarang, untuk memasukkan sebuah teknologi, butuh berapa lama? Dengan gross split, mempercepat prosesnya,” kata Arcandra. Gross split adalah skema bagi hasil produksi migas, yaitu split antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dilakukan tepat setelah produksi migas bruto. Arcandra mengatakan, saat ini banyak lapangan marginal di Indonesia. Untuk pengembangannya, membutuhkan tekonologi yang bisa memaksimalkan potensi yang ada.

    Dengan teknologi yang ada, menurut Arcandra, membutuhkan biaya besar untuk keperluan produksi. Sehingga, Salah satunya solusinya menawarkan gross split kepada kontraktor dalam perjanjian bagi hasil.  Artinya, Kalau yakin kontraktor dengan teknologi yang dibawa tidak kita batasi, kembangkanlah lapangan tersebut. Mau pakai teknologi dari mana pun, ini menjadi peluang. Pemerintah hanya lihat dari output produksinya berapa,” ujar Arcandra.

IN ENGLISH

The Government Talked about Gross Split

    The government plans to implement a gross scheme split in the management of oil and gas projects nationwide. Scheme split from planned gross Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is one solution to suppress the funds allocated every year in the State Budget (APBN) as the replacement of upstream oil and gas operating costs (cost recovery). The businesses can not accept the reference to gross split scheme to be run by the government.

    This scheme is called to bury domestic businesses, especially those that support the oil and gas industry. Deputy Chairman of the Chamber of Commerce and Industry (Kadin) Indonesia Oil and Gas Sector Bobby Gafur said that so far it has been to get information directly from the Minister regarding changes to the cost recovery scheme becomes gross split. If this regulation is signed, meaning that the state is no longer the authority to regulate these contractors.

    Bobby explained that the scheme had been convened gross indeed split in the cabinet. Moreover, President Joko Widodo stressed that in the future this scheme immediately run starting next year. This makes the Ministry of Energy to move quickly to make sure the scheme could be implemented. Unfortunately, business calls, this scheme should be disseminated in advance, so that there is clarity as to what the positive impact of the scheme.

    Bobby said, not to the government's desire to foster national industry is lacking. "Based on our discussions, the point we fear because there is no socialization. It's become our nightmare. Now any content from local industry (DCL) we still difficult, low asking price. Once we 'sleep' because of low oil prices, this scheme can actually make sleep longer, "says Bobby. Vice President Director of PT Pertamina Ahmad Bambang assess if the scheme is applied to eliminate the gross split function Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas). "If it happens with the model (gross split), the function of SKK Migas so no, the contract has been signed and does not need to supervise production," said Ahmad.

    According to Ahmad, whatever happens, the government has the sole discretion to decide. He considered, this time in a cost recovery mechanism are still there are problems. The problem is Ahmad is debt cost recovery operation has been performed. Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said split the gross scheme does not restrict the contractor in the use of technology. "It is up to the contractor, gross split an opportunity that can be exploited.

If now, to include a technology, it took how long? With gross split, speed up the process, "said Arcandra. Gross split is a scheme for the production of oil and gas, which is split between the government and the Contractor Cooperation Contract (PSC) conducted right after gross oil and gas production. Arcandra said, today many marginal fields in Indonesia. For its development, requiring technology weapons that can maximize the potential that exists.

    With existing technology, according Arcandra, costly for production purposes. Thus, One solution offered to the contractors split the gross revenue sharing agreements. That is, if convinced the contractor with the technology that brought us not limit, develop the field. Want to use the technology from anywhere, this is an opportunity. The government just see how much of that output, "said Arcandra.

Republika, Page-14, Wednesday, Dec,14,2016

Pertamina Siap Kuasai Ladang Minyak di Aljazair

    PT Pertamina akan terus meningkatkan bisnis hulu minyak dan gas di luar negeri. Rencananya, Pertamina ingin mengakuisisi sepenuhnya saham ladang minyak Menzel Lejmat North (MLN) di kawasan Gurun Sahara Provinsi Ourgla, Aljazair. Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, Pertamina berpeluang mengambil partisipasi saham hingga 100 persen. Saat ini, Pertamina memiliki saham 65 persen di blok MLN. Sisanya, sebesar 35 persen dimiliki perusahaan migas Spanyol, Repsol.

    Pertamina berpeluang masuk sebagai pengelola penuh blok MLN karena Repsol sedang mengalami kesulitan keuangan. “Kami sedang negosiasi di lapangan. Keuangan Repsol sedang rugi, sehingga mau dijual sahamnya,” kata Ahmad. Ahmad menegaskan, Pertamina memiliki modal yang cukup untuk mewujudkan peningkatan ekspansi bisnis tersebut. Sehingga Pertamina sangat memungkinkan mengakuisisi saham Repsol dan menjadi penguasa penuh di blok MLN. Kami punya dananya.

    Nanti, kalau sudah habis, kami akan terbitkan obligasi, ujar Ahmad. Selain sedang memprotes akuisisi blok migas di Aljazair, Pertamina pada tahun ini secara resmi memiliki 24,53 persen saham Maurel & Prom yang merupakan perusahaan energi asal Prancis. Dikatakan Ahmad, Pertamina berkomitmen mencari ladang migas di luar negeri untuk meningkatkan produksi. Dengan ekspansi, Pertamina berhasil meningkatkan produksi migas menjadi 650 MBOEDP per Oktober 2016. “Lebih tinggi 11,3 persen dibandingkan periode sama tahun lalu,” tutur Ahmad.

    Ladang migas MLN terletak di tengah Gurun Sahara, 800 km dari Kota Alger, 200 km dari perbatasan dengan Libya. Terdapat 10 sumur produksi dan 10 sumur injeksi pada lapangan migas tersebut. Minyak dialirkan melalui pipa sepanjang 38 kilometer ke fasilitas penyimpanan. Pertamina memiliki keistimewaan dalam mengelola lapangan tersebut karena memiliki peran sebagai operator, setelah mengambil alih dari Conoco Phillips pada 2014. Artinya, Pertamina menjadi pemimpin MLN.

    Ini pertama kalinya dalam kegiatan hulu Pertamina di luar negeri. Pertamina menyerahkan pengelolaan blok MLN kepada Pertamina Algeria EP di bawah naungan PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP). Pertamina berhasil meningkatkan produksi minyak dari 15 ribu barel per hari menjadi 18 ribu barel per hari di blok migas tersebut. Menteri BUMN Rini Soemarno sangat mendukung rencana peningkatan bisnis Pertamina di Aljazair. Menurut Rini, Pertamina harus berekspansi mencari sumur migas baru.

    Meski begitu, Pertamina juga tetap harus berinovasi dan memperbarui ladang migas yang sudah ada. “Saya menekankan Pertamina harus lebih inovatif melihat potensi teknologi baru,” ujar Rini. Rini menambahkan, Pertamina harus terus mengembangkan bisnisnya. Tujuannya agar perusahaan pelat merah itu mampu meningkatkan ketahanan dan ketersediaan energi di Tanah Air. “Pertamina perlu terus mengembangkan usahanya. Kita dulu net eksporter, sekarang kita net importir. Kita harus meningkatkan ketersediaan energi ,” katanya.

    Ahmad Bambang menjelaskan, Pertamina menyiapkan lima strategi menjaga eksistensi dan kinerja. Lima strategi itu berupa pengembangan sektor hulu, efisiensi di semua lini, meningkatkan kapasitas pengilangan dan petrokimia, mengembangkan infrastruktur dan marketing, serta memperkuat struktur keuangan. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Setyorini Tri Hutami, mengatakan, pemerintah terus mempermudah iklim investasi di sektor migas.

    Caranya, mempermudah peraturan investasi, baik di hulu maupun hilir. “Prosedur investasi lebih cepat dan mudah dari yang sebelumnya lebih dari 100 tahap, saat ini dalam proses penyederhanaan menjadi enam tahap saja,” ujar Setyorini. Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Kompsi Giri Supriapdono menjelaskan, keikutsertaan lembaganya dalam mengawasi tata kelola perusahaan yang baik pada industri minyak dan gas dari awal sampai akhir, terutama dalam sistem monitoring dan pengawasan kebijakan yang rawan terhadap korupsi. “Dari 2008 sampai saat ini, KPK berhasil menyelamatkan Rp 197 triliun dari potensi korupsi di sektor ESDM dan Migas.

IN ENGLISH

Pertamina Ready  to hold  Oil Fields in Algeria

    PT Pertamina will continue to improve the upstream oil and gas abroad. The plan, Pertamina wants to fully acquire shares of oilfield Menzel Lejmat North (MLN) in the Province Ourgla Sahara Desert, Algeria. Deputy CEO Ahmad Bambang said, Pertamina opportunity to take stock of up to 100 percent participation. Currently, Pertamina has a 65 percent stake in the block MLN. The remaining 35 percent is owned by Spanish oil company, Repsol.

    Pertamina likely to enter as a full block MLN manager for Repsol are experiencing financial difficulties. "We are negotiating on the field. Financial Repsol was a loss, so willing to sell their shares, "said Ahmad. Ahmad asserted, Pertamina has enough capital to realize increased business expansion. Pertamina so that it is possible to acquire Repsol shares and become the ruler of a full block MLN. We have the funds.

    Later, when it runs out, we will issue bonds, said Ahmad. In addition to protesting the acquisition of oil and gas block in Algeria, Pertamina this year officially has a 24.53 percent stake in Maurel & Prom is a French energy company. It said Ahmad, Pertamina is committed to searching for oil and gas fields abroad to increase production. With the expansion, Pertamina managed to increase oil production to 650 MBOEDP as of October 2016. "Higher 11.3 percent compared to same period last year," said Ahmad.

    MLN oil and gas fields located in the middle of the Sahara Desert, 800 km from the city of Alger, 200 km from the border with Libya. There are 10 production wells and 10 injection wells in the oil and gas fields. Oil flows through the pipeline 38 kilometers to the storage facility. Pertamina has a privilege to manage the field because it has a role as an operator, after taking over from Conoco Phillips in 2014. That is, Pertamina become leaders MLN.

    For the first time, Pertamina's upstream activities abroad. Pertamina handed block management MLN to Pertamina EP Algeria under the auspices of the International PT Pertamina Exploration and Production (PIEP). Pertamina managed to increase oil production of 15 thousand barrels per day to 18 thousand barrels per day in oil and gas block. SOE Minister Rini Soemarno strongly supports business improvement plan Pertamina in Algeria. According to Rini, Pertamina must expand search for new oil and gas wells.

    However, Pertamina also continue to innovate and update the existing oil and gas fields. "I emphasize Pertamina to be more innovative look at the potential of new technologies," said Rini. Rini added that Pertamina should continue to develop its business. The goal is that the SOE was able to increase the resilience and availability of energy in the country. "Pertamina needs to continue to develop its business. We used to be a net exporter, we are now net importers. We must increase the availability of energy, "he said.

    Ahmad Bambang explained, Pertamina is preparing a five strategies to maintain the existence and performance. Five of the strategy is the development of the upstream sector, the efficiency on all fronts, increasing the refining and petrochemical capacity, develop infrastructure and marketing, as well as strengthen its financial structure. Director of the Downstream Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral Resources, Setyorini Tri Hutami, said the government continues to simplify the investment climate in the oil and gas sector.

    How, simplify investment regulations, both upstream and downstream. "The procedure of investment faster and easier than before over 100 stages, is currently in the process of simplification into six stages," said Setyorini. Director Gratuities Eradication Commission Kompsi Supriapdono Giri explained, the institution's participation in overseeing good corporate governance in the oil and gas industry from start to finish, especially in the system of monitoring and surveillance policies that are prone to corruption. "From 2008 until today, the Commission managed to save Rp 197 trillion of potential corruption in the sectors of Energy and Mineral Resources and Oil and Gas.

Republika, Page-13, Wednesday, Dec,14,2016

Skema Gross Split Bisa Nihilkan TKDN

    Skema gross split sliding scale, yakni pembagian gross produksi secara progresif sesuai dengan kumulatif produksi setiap tahun tanpa mekanisme pengembalian cost recovery yang akan digulirkan Kementerian ESDM pada 17 Januari 2017, dikhawatirkan akan menutup peluang industri penunjang hulu migas nasional untuk bersaing dengan perusahaan asal luar negeri. Kalau peraturan ini ditandatangani, negara tidak ada lagi punya wewenang mengatur kontraktor tersebut,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Migas Bobby Gafur.

    Salah satu hal yang paling ditakutkan untuk skema yang berlaku bagi kontrak migas baru itu ialah tidak berjalannya aturan mengenai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang masih rendah di industri hulu migas nasional. Ketua Komite Tetap Hubungan Kelembagaan dan Regulasi Sektor Energi dan Migas Kadin Firlie Ganinduto meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat dan memberikan sanksi tegas kepada kontraktor migas yang tidak melaksanakan kewajiban.

IN ENGLISH

Gross Split Scheme Could Eliminate DCL

    Scheme gross split sliding scale, the division of the gross production progressively in accordance with the cumulative production every year without a mechanism to recover the cost recovery which will roll the Ministry of Energy and Mineral Resources on January 17, 2017, it is feared will close the opportunity of supporting industries upstream oil and gas nationwide to compete with companies from abroad. If this legislation is signed, the state no longer had the authority to regulate these contractors, "said Deputy Chairman of the Chamber of Commerce and Industry (Kadin) Indonesia Oil and Gas Sector Bobby Gafur.

    One of the most feared things for schemes that apply to new oil and gas contract that was not the passage of rules on local content (DCL) is still low in the upstream oil and gas industry nationwide. Chairman of the Standing Committee of Institutional Relations and Regulation of Energy and Gas Sector Kadin Firlie Ganinduto asked the government to conduct strict supervision and give strict punishment to the oil and gas contractors who do not carry out obligations.

Media Indonesia, Page-17, Wednesday, Dec,14,2016

Pertamina Dukung Skema Gross Split

    Wakil Direktur Utama PT Pertamina Ahmad Bambang mendukung skema bagi hasil kotor (gross split) dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas. Skema ini meniadakan dana pengembalian operasional kontraktor atau cost recovery. Bambang menilai skema cost recovery membebani negara dalam jangka panjang. Tumpukan cost recovery terutang itu dibebankan ke generasi yang akan datang,” kata dia.

    Dengan produksi minyak yang semakin menurun, hasil produksi dikhawatirkan akan habis hanya untuk membayar cost recovery. Konsekuensinya, konsep gross split akan menghilangkan fungsi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Sebab,setelah penandatanganan kontrak pengelolaan wilayah kerja migas, tidak perlu lagi ada pengawasan. “Tapi itu urusan pemerintah.” Skema baru pengelolaan lapangan migas, gross split sebagai pengganti konsep cost recovery, sedang dibahas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

    Perbedaan keduanya terletak pada besaran porsi bagi hasil.  Dalam cost recovery, negara dan kontraktor masing-masing menerima 85 persen dan 15 persen. Namun porsi pernerintah akan dikurangi biaya produksi kontraktor sesuai dengan besaran yang mereka klaim. Dalam skema gross split; bagian pemerintah tidak dikurangi biaya produksi kontraktor. Pernerintah tidak perlu lagi menganggarkan cost recovery dalam APBN. Skema bagi hasilnya, kedua belah pihak akan mendapat porsi sarna besar Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, mengatakan skema gross split tidak akan banyak berpengaruh terhadap kinerja lembaganya.

    Pasalnya, skema tersebut hanya berlaku untuk kontrak wilayah kerja (WK) baru. Direktur Indonesia Petroleum Association (IPA), Ignatius Tenny Wibowo, mengapresiasi rencana skema kontrak baru tersebut. Menurut Tenny, konsep gross split membuat kontraktor migas lebih luwes mengelola wilayah kerja. Sebab, pemerintah nantinya bakal menyerahkan aktivitas operasi sepenuhnya kepada operator. Birokrasi lebih pendek, jadi eksplorasi bisa lebih berpeluang.

    Sebab, kontraktor yang menanggung biayanya, meski nanti eksplorasinya berhasil,” ucap Tenny. Namun, Tenny berharap aturan itu nantinya diterapkan untuk wilayah kerja baru saja. Tujuannya adalah memberi kepastian hukum bagi kontrak migas yang sedang berjalan.

IN ENGLISH

Pertamina Support Scheme Gross Split
    Vice President Director of PT Pertamina Ahmad Bambang support schemes for gross proceeds (gross split) in the management of oil and gas working areas. This scheme negates the operational fund returns contractor or cost recovery. Bambang assess the cost recovery scheme to burden the state in the long term. Piles of outstanding cost recovery was charged to the generations to come, "he said.

    With declining oil production, production is feared to run out just to pay cost recovery. Consequently, the concept of gross split will eliminate the Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas). Because, after signing the contract management of oil and gas working areas, no need for supervision. "But it matters the government." The new scheme, the management of oil and gas fields, gross split as a substitute for the concept of cost recovery, is being discussed in the Ministry of Energy and Mineral Resources.

    Difference between the two lies in the amounts of revenue sharing. In cost recovery, states and contractors each received 85 percent and 15 percent. The share of production costs will be reduced governmental contractors in accordance with the amount they claim. In the scheme of gross split; the government's share is not reduced production costs contractors. The government does not need to budget cost recovery in the state budget. Scheme for the result, both parties will receive equal portions Head Amien Sunaryadi SKK Migas, said the scheme gross split will not have much effect on the performance of the institution.
 
    The reason, the scheme applies only to contract work area (WK) new. Director of the Indonesian Petroleum Association (IPA), Ignatius Tenny Wibowo, appreciate the new contract scheme plan. According to Tenny, the concept of gross split makes oil and gas contractors more flexibility to manage working area. Therefore, the government would later be handed over entirely to the operating activities of the operator. Bureaucracy is shorter, so the exploration could be more likely.

    Therefore, contractors are paying for it, although later exploration work, "said Tenny. However, Tenny hope that rule will be applied to the working area recently. The aim is to give legal certainty to the oil and gas contracts that are running.

Koran Tempo, Page-18, Wednesday, Dec,14,2016