The Indonesian government has not made a deal with Inpex Corporation regarding what incentives will be given for them to work on this project. Though the government initially hoped there was an agreement, so it can be signed when Japanese Prime Minister Shinzo Abe made a state visit to Indonesia.
As an illustration, before Inpex asked for incentives for the government to run the scheme Masela gas production. The Indonesian Government commissioned Inpex asked for a change of Floating production scheme Liqufied Natural Gas (FLNG) to an LNG plant onshore.
Some incentives demanded Inpex is adding capacity to 9.5 million tonnes of LNG per year and 150 million standard cubic feet of gas per clay (MMSCFD), the turn of a planning period of 10 years, the influx of investment costs for this or sunk cost of US $ 1, 2 billion, internal rate of return (IRR) of 15%, a government license, as well as to the location of the LNG plant.
Deputy Minister Arcandra Tahar justify, the government actually wished there signatories to an agreement between the government and Inpex Masela time for Prime Minister Shinzo Abe made a visit to Indonesia starting on Sunday (16/1) tomorrow. However, until now the negotiations about incentives was still tough. For example, for the turn of the planning period is lost because of changes in the project design by the government will be replaced only 7 years old, while Inpex still insist would still like 10 years.
Meanwhile, to increase the production capacity, the government offered two scenarios. The first is the production of gas for LNG larger and less gas for petrochemicals. Second, the gas for the LNG is not too large and a large portion of gas to petrochemicals. The scenario is intended that the government can build a strong petrochemical industry in the country. Indonesia only has one cracker which converts the gas to propylene and polyethylene. Whereas imports of these two products is quite large, so we want to build the petrochemical industry in the region Masela, said Arcandra.
Additionally, two other scenarios are still being considered is about the production of the first production plant of 7.5 MTPA plus 474 MMSCFD of gas pipelines to petrochemical plants. Second, agree desire Inpex requesting production of 9.5 million tonnes of LNG per year plus a gas pipeline of 150 MMSCFD. Only Arcandra confirmed until now there has been no agreement about the industry's capacity. The government was still weighing the downstream industry's ability to absorb the gas from the Masela block. "This part of the negotiations were very tough," added Arcandra.
In response, the Senior Manager of Communications and Relations Inpex Corp., Usman Slamet said that he also hopes to be an official decision of the government. Government certainty required by the operator for the project Masela Abadi field. We've sent letters to the government, we hope to understand the government, said Usman.
IN INDONESIAN
Jelang Kunjungan Abe Masela Belum Beres
Pemerintah Indonesia belum membuat kesepakatan dengan lnpex Corporation mengenai apa saja insentif yang akan diberikan bagi mereka untuk menggarap proyek ini. Padahal semula pemerintah berharap sudah ada kesepakatan, sehingga bisa di teken saat Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.Sebagai gambaran, sebelumnya Inpex meminta insentif kepada pemerintah untuk menjalankan skema produksi gas Blok Masela. Sebab pemerintah Indonesia menugaskan Inpex meminta perubahan skema produksi dari floating liqufied natural gas (FLNG) menjadi kilang LNG darat.
Beberapa insentif yang diminta Inpex adalah penambahan kapasitas LNG menjadi 9,5 juta ton per tahun dan 150 million standard cubic feet of gas per clay (mmscfd), pergantian masa perencanaan 10 tahun, masuknya biaya investasi selama ini atau sunk cost sebesar US$ 1,2 miliar, Internal rate of return (IRR) sebesar 15%, perizinan dari pemerintah, dan juga masalah lokasi pembangunan kilang LNG.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar membenarkan, pemerintah sebenarnya berharap sudah ada penandatangan kesepakatan antara pemerintah dan Inpex untuk Blok Masela saat Perdana Menteri Shinzo Abe melakukan kunjungan ke Indonesia mulai Minggu (16/1) esok. Namun, hingga saat ini negosiasi soal insentif itu masih alot. Misalnya, untuk masa pergantian masa perencanaan yang hilang karena adanya perubahan desain proyek oleh pemerintah akan diganti hanya 7 tahun, sementara Inpex masih ngotot tetap ingin 10 tahun.
Sementara, untuk penambahan kapasitas produksi, pemerintah menawarkan dua skenario. Pertama adalah produksi gas untuk LNG lebih besar dan gas untuk petrokimia lebih sedikit. Kedua, gas untuk LNG tidak terlalu besar dan gas untuk petrokimia porsinya besar. Skenario pemerintah ini bertujuan agar bisa membangun industri petrokimia yang kuat di dalam negeri. Indonesia baru punya satu cracker yang mengonversi gas menjadi propilena dan polietilena. Padahal impor kedua produk ini cukup besar, sehingga kami ingin membangun industri petrokimia di kawasan Masela, kata Arcandra.
Selain itu dua skenario lain yang masih dipertimbangkan adalah soal produksi kilang yakni pertama produksi 7,5 MTPA plus 474 mmscfd untuk gas pipa ke pabrik petrokimia. Kedua, menyepakati keinginan Inpex yang meminta produksi LNG 9,5 juta ton per tahun plus gas pipa sebesar 150 mmscfd. Hanya saja Arcandra menegaskan hingga saat ini belum ada kesepakatan soal kapasitas industri ini. Pemerintah masih menimbang-nimbang kemampuan industri hilir untuk menyerap gas dari blok Masela. "Ini bagian dari negosiasi yang sangat alot," imbuh Arcandra.
Menanggapi ini, Senior Manager Communication and Relation Inpex Corp, Usman Slamet menyatakan juga berharap segera ada keputusan resmi pemerintah. Kepastian pemerintah dibutuhkan oleh operator untuk mengerjakan proyek lapangan Abadi Blok Masela. Kami sudah kirim surat ke pemerintah, kami berharap bisa dipahami pemerintah, kata Usman.
Kontan, Page-14, Saturday, Jan, 14, 2017