Pertamina awaits New Skipper

Reshuffle Pertamina Directors

Improved performance and efficiency measures duet appreciation Soetjipto and Ahmad Bambang Dwi PT Pertamina was not enough to positively appreciated by the Ministry of SOEs. Both are now bouncing because they are not solid.

As a result, a large amount of homework in the body of the government-owned oil company is waiting to be solved by the new skipper. At the general meeting of shareholders (AGM) on Friday (3/2), Pertamina president director Dwi Soetjipto and Vice-President, Ahmad Bambang, dismissed with respect, shareholders also decided to remove the post of vice president. Whereas under their command, the company's net profit reached US $ 2.83 billion by the end of the third quarter of 2016, up 209% compared with the same period in 2015 amounted to US $ 914 million. The sacking of the two inevitably invites the question mark.

Commissioner of Pertamina Mr. Abeng call Pertamina leadership duet turned out to have a negative effect. "Filling several positions at the company's relatively sluggish body. One of them, the empty position of chief executive of its subsidiary, PT Pertamina Gas, ". That position, said Tanri, left empty for about four months since September and the newly appointed replacement Hendra Jaya namely Toto Nugroho, the former boss Petral, a subsidiary of Pertamina in crude oil procurement sector. As another example, related to the decision to call Tanri imports of diesel in January 2017 to 1.2 million barrels as refinery maintenance Balongan impact.

According to him, the decision to import should be done at that time because of the condition of the availability of product supply should be maintained for 20 days. However, the approval of the board's decision, it was not as fast as expected. "Of course we can see from the decision making process is very slow. We can see more clearly the impact after the Deputy Director, "said Tanri. In fact, the commissioners were handed a new structure Pertamina reasons for setting up the company as a leader of state-owned holding oil and gas. After about four months of walking, it is a new problem that made the situation worse.

Vice Chairman of Commission II of the House of Representatives Satya W Yudha assess the decision to add to the post of Deputy Director of actually not appropriate because the company makes ungraceful movement. "The decision to place Deputy Managing Director, hasty decision. And now also eliminated, "he said. He hoped that his successor could put forward the national interests rather than the interests of certain groups. Moreover, Pertamina to bear some homework very much.

HOMEWORK

The position of Managing Director of Pertamina would arguably be one of the leaders of government-owned companies of the busiest because it must be able to reach the ambitious target upstream to downstream in 2025. In the upstream sector, Pertamina's ambition to invest US $ 146 billion which is for the development of the upstream sector US $ 89 billion, renewable energy US $ 14 billion, $ 37 billion processing, and marketing of US $ 6 billion. Until 2025 also, Pertamina president should help the company to reduce imports of fuel oil (BBM) as projected in 2025 consumption figures will rise from the current 1.6 million barrels per day (bpd) to around 2 million bpd over six refinery project.

On the other hand, the new national refinery installed capacity is about 900,000 bpd is supported from the old refineries that requires more care. To maintain security of supply refineries, Pertamina can not just rely on oil and gas production in the country continue to fall. Pertamina is now only contributes about 24% of the national oil and gas production of 820,000 bpd which is derived from the assets of parents who have a sharper decline in production.

Therefore, the company is seeking upstream assets in order to carry crude oil to the country. After mastering the assets in Iraq, Malaysia, Algeria and Gabon and Nigeria from the acquisition of the French company Maurel & Prom, Pertamina is targeting oil and gas fields such as Ab-Teymour and Mansouri in Iran to reach 473,000 barrels of oil equivalent per day (barrel oil equivalent per day / boepd) in 2025.

In the gas sector, the challenge of increasing gas prices and gas consumption should be resolved through the development of infrastructure such as gas pipelines and storage facilities and liquefied natural gas negasifikasi / LNG, including being a leader the state-owned holding oil and gas that will streamline the activities of the gas sector PT Pertamina Gas and PT PGN.

     According to Satya, with a number of ambitious targets to be achieved, the leader should come from internal Pertamina. The reason, so that synchronization can run fast and do not result in significant changes to performance. In the AGM, the Board of Commissioners of Pertamina has 30 days to find a replacement Dwi. Tanri said commissioners will thrust the internal name of the company. Currently, Pertamina board positions filled by the Finance Director Arief Budiman appointed in conjunction with the Director of New and Renewable Energy Yenni Andayani, Ahmad Bambang Dwi Soetjipto in Government Jokowi-Jusuf Kalla on October 28, 2014.

     In addition, there is a Mega Project Director of Processing and Petrochemical Rachmad Hardadi newly assigned in October 2016. Then, there's upstream director Syamsu Alam, Downstream Director M. Iskandar, Director of Processing Toharso and Director of Human Resources, Information Technology and General Dwi Wahyu Daryoto. "Usually when a search of his from outside Pertamina, the affairs of the shareholders. If from within, we give the vote of the board of commissioners, "said Tanri.

     Meanwhile, Yenni Andayani appointed as Acting Managing Director of Pertamina ensure subs position will not affect the performance. According to him, the work plan and budget already established and he believes the directors in their respective lines of business has to know his job

IN INDONESIAN

PEROMBAKAN DIREKSI PERTAMINA

Menanti Nakhoda Baru

Peningkatan kinerja apresiasi dan langkah efisiensi duet Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang di PT Pertamina ternyata tak cukup diapresiasi positif oleh Kementerian BUMN. Keduanya kini terpental karena dianggap tak solid.

Akibatnya, sejumlah pekerjaan rumah besar di tubuh perusahaan minyak milik pemerintah ini menunggu untuk diselesaikan oleh nakhoda yang baru. Pada rapat umum pemegang saham (RUPS), Jumat (3/2), Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto dan Wakil Dirut, Ahmad Bambang, diberhentikan dengan hormat, Pemegang saham juga memutuskan untuk menghapus jabatan wakil direktur utama. Padahal di bawah komando mereka, laba bersih perseroan mencapai US$ 2,83 miliar hingga akhir triwulan III 2016, naik 209% dibandingkan dengan periode yang sama 2015 sebesar US$ 914 juta. Pencopotan keduanya tak pelak mengundang tanda tanya.

Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng menyebut duet pimpinan Pertamina ternyata memiliki efek negatif. “Pengisian beberapa posisi di tubuh perseroan tergolong lamban. Salah satunya, kosongnya posisi direktur utama di anak usahanya yakni PT Pertamina Gas,”. Posisi tersebut, kata Tanri, dibiarkan kosong selama sekitar empat bulan sejak September dan baru dilantik pengganti Hendra Jaya yakni Toto Nugroho, mantan bos Petral, anak usaha Pertamina di sektor pengadaan minyak mentah. Contoh lainnya, Tanri menyebut terkait dengan keputusan impor solar pada Januari 2017 sebanyak 1,2 juta barel sebagai dampak perawatan Kilang Balongan. 

Menurutnya, keputusan untuk impor harusnya dilakukan saat itu karena kondisi ketersediaan pasokan produk harus terjaga selama 20 hari. Tetapi, persetujuan alas keputusan itu, ternyata tak secepat yang diharapkan. “Tentu ini kami lihat dari proses pengambilan keputusan yang sangat lamban. Kami bisa lihat lebih jelas lagi dampaknya setelah ada Wakil Direktur Utama,” kata Tanri. Padahal, dewan komisaris yang menyodorkan struktur baru Pertamina dengan alasan untuk menyiapkan perusahaan tersebut sebagai pemimpin holding BUMN migas. Setelah sekitar empat bulan berjalan, justru timbul masalah baru yang memperkeruh situasi.

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Satya W Yudha menilai keputusan untuk menambah jabatan Wakil Direktur Utama justru tak tepat karena membuat gerak perseroan tak lincah. “Keputusan menempatkan Wakil Dirut, keputusan gegabah. Dan sekarang juga dihilangkan,” ujarnya. Dia berharap, penggantinya bisa lebih mengedepankan kepentingan nasional dibanding kepentingan golongan tertentu. Terlebih, Pertamina menanggung sejumlah pekerjaan rumah yang sangat banyak.

PEKERJAAN RUMAH 

Posisi Dirut Pertamina bisa dibilang akan menjadi salah seorang pemimpin perusahaan milik pemerintah tersibuk karena harus bisa mencapai target ambisius di sektor hulu hingga hilir pada 2025. Di sektor hulu, Pertamina berambisi untuk berinvestasi sebesar US$146 miliar yakni untuk pengembangan sektor hulu US$ 89 miliar, energi baru terbarukan US$ 14 miliar, pengolahan US$ 37 miliar, dan pemasaran US$ 6 miliar. Hingga 2025 pun, dirut Pertamina harus membantu perseroan menekan impor bahan bakar minyak (BBM) karena diproyeksikan pada 2025 angka konsumsi akan naik dari posisi saat ini sebesar 1,6 juta barel per hari (bph) menjadi sekitar 2 juta bph melalui enam proyek kilang.

Di sisi lain, kapasitas terpasang kilang nasional baru sekitar 900.000 bph yang didukung dari kilang-kilang tua yang membutuhkan perawatan lebih. Untuk menjaga kepastian pasokan kilang, Pertamina tak bisa begitu saja mengandalkan produksi migas dalam negeri yang terus turun. Pertamina kini hanya berkontribusi sekitar 24% terhadap produksi migas nasional yakni

820.000 bph yang berasal dari aset-aset tua yang memiliki penurunan produksi lebih tajam.

Oleh karena itu, perseroan mencari aset-aset hulu agar bisa membawa minyak mentah ke Tanah Air. Setelah menguasai aset di Irak, Malaysia, Aljazair, serta Gabon dan Nigeria dari akuisisi perusahaan asal Prancis Maurel & Prom, Pertamina masih mentargetkan lapangan migas lainnya seperti Ab-Teymour dan Mansouri di Iran untuk mencapai 473.000 barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/boepd) pada 2025.

Di sektor gas, tantangan harga gas dan semakin tingginya konsumsi gas harus diselesaikan melalui pembangunan infrastruktur berupa jaringan pipa gas serta fasilitas penyimpanan dan negasifikasi gas alam cair/LNG, termasuk menjadi pemimpin dalam holding BUMN migas yang akan mengefisienkan kegiatan sektor gas PT Pertamina Gas dan PT PGN.

Menurut Satya, dengan sejumlah target ambisius yang akan dicapai, sebaiknya pemimpin Pertamina berasal dari internal. Alasannya, agar sinkronisasi bisa berjalan cepat dan tak mengakibatkan perubahan signifikan terhadap kinerja. Dalam RUPS, Dewan Komisaris Pertamina memiliki waktu 30 hari untuk mencari pengganti Dwi. Tanri menyebutkan dewan komisaris akan menyodorkan nama dari internal perseroan. Saat ini, posisi direksi Pertamina diisi oleh Direktur Keuangan Arief Budiman yang ditunjuk bersamaan dengan Direktur Energi Baru dan Terbarukan Yenni Andayani, Ahmad Bambang dan Dwi Soetjipto di Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di 28 Oktober 2014.

Selain itu, terdapat Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Rachmad Hardadi yang baru saja ditetapkan pada Oktober 2016. Kemudian, terdapat Direktur Hulu Syamsu Alam, Direktur Hilir M. Iskandar, Direktur Pengolahan Toharso dan Direktur Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Umum Dwi Wahyu Daryoto. “Biasanya kalau search-nya dari luar lingkungan Pertamina, urusan pemegang saham. Kalau dari dalam, kami dari dewan komisaris beri penilaian,” kata Tanri. 

Adapun, Yenni Andayani yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Dirut Pertamina memastikan pergantian posisi tak akan mempengaruhi kinerja. Menurutnya, rencana kerja dan anggaran perusahaan sudah ditetapkan dan dia meyakini direksi di masing-masing lini usaha telah mengetahui tugasnya

Bisnis Indonesia, Page-1, Saturday, Feb, 3, 2017

PLN and IPP May lmpor Gas

MINISTRY OF EMR allows PLN and Private Power Producers (IPP) to import liquefied natural gas (LNG) if the price of gas exceeded reasonable levels. It was written in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 11/2017 published recently. There arranged that PLN and IPP can buy gas at the highest price of 11.5% of ICP / mmbtu during the plant away from the mouth of wells (wellhead). "Regulation of the Minister's order PLN or IPP can best gas prices for electricity generation," said Director General of Electricity Jarman.

So the price of natural gas exceeds 11.5% ICP / mmbtu, PLN or IPP can wear LNG. If the price of domestic LNG over 11.5% ICP / mmbtu, they may import origin of imported LNG price was up 11.5% on the ICP / mmbtu in regasification terminals buyer.

IN INDONESIAN

PLN dan IPP Boleh lmpor Gas

KEMENTERIAN ESDM memungkinkan PLN dan Produsen Listrik Swasta (IPP) mengimpor gas alam cair (LNG) apabila harga gas bumi melampaui tingkat kewajaran. Itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 11/2017 yang baru terbit. Di situ diatur bahwa PLN dan IPP dapat membeli gas bumi dengan harga paling tinggi 11,5% dari ICP/mmbtu selama pembangkit jauh dari mulut sumur (wellhead). “Peraturan Menteri ini agar PLN atau IPP dapat harga gas terbaik untuk pembangkit Listrik,” ujar Dirjen Ketenagalistrikan Jarman.

Begitu harga gas bumi melebihi 11,5% ICP/mmbtu, PLN atau IPP dapat memakai LNG. Jika harga LNG domestik di atas 11,5% ICP/mmbtu, mereka boleh mengimpor asal harga LNG impor itu maksimal 11,5% dari ICP/mmbtu pada terminal regasifikasi pembeli.

Media Indonesia, Page-17, Friday, Feb, 3, 2017

Build Pertamina Balikpapan City Gas Network

PT Pertamina to build gas network 3,849 households in the village of Karang Jati, Balikpapan, East Kalimantan city gas project was inaugurated by the Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources, I Gusti Nyoman Wiratmaja. "The network of household gas in Balikpapan ready for use," said Wiratmaja.

To realize the project, the investment budget reached Rp 49.7 billion. Construction of city gas network is aimed at ensuring supplies for the people of Balikpapan. "Implementing the construction is Pertamina, in coordination with the City Government of Balikpapan," said Wiratmaja.

Domestic gas network is believed to reduce the burden of import and LPG subsidy burden that should be borne by the government. Wiratmaja said the policy is a testament to the consistency of the government in providing clean energy, cheap, and affordable for the community.

Looking ahead, Wiratmaja ensure the government is committed to continue the policy of the city / county Iain, namely in Bontang, Samarinda, Pekanbaru, Muara Enim, Penukal Abab, Lematang IIlir and Mojokerto. The government allocated a budget of Rp 1.14 trillion to build about 60 thousand domestic gas network. "Later, the gas network is not only for households, but also for industry and power generation."

Pertamina also committed to build a gas network without using the state budget (off-budget) in Jambi and Prabumulih. Pertamina is targeting to build 130 thousand gas network. Balikpapan public gas network received the supply of oil and gas contractor Chevron Indonesia. Companies from the United States was draining 40-46 million cubic of gas per day to the refinery in Balikpapan. "Chevron gas production is volatile. However, we are committed in the gas to the refinery unit 5 Pertamina, "said Vice President of O & M Chevron Kalimantan Operations, Ruby Mulyawan. He said Chevron Indonesia are bound by a contractual agreement with the Indonesian government work until October 2018.

IN INDONESIAN

Pertamina Bangun Jaringan Gas Kota Balikpapan

PT Pertamina membangun 3.849 jaringan gas rumah tangga di Kelurahan Karang Jati, Balikpapan, Kalimantan Timur Proyek gas kota itu diresmikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, I Gusti Nyoman Wiratmaja. “Jaringan gas rumah tangga di Balikpapan siap digunakan,” kata Wiratmaja.

Untuk merealisasi proyek tersebut, anggaran investasi yang dikeluarkan mencapai Rp 49,7 miliar. Pembangunan jaringan gas kota ini bertujuan menjamin pasokan bagi masyarakat Balikpapan. “Pelaksana pembangunannya adalah Pertamina, yang berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Balikpapan,” tutur Wiratmaja.

Jaringan gas rumah tangga ini diyakini akan mengurangi beban impor dan beban subsidi elpiji yang harus ditanggung pemerintah. Wiratmaja mengatakan Kebijakan tersebut merupakan bukti konsistensi pemerintah dalam menyediakan energi bersih, murah, dan terjangkau bagi masyarakat.

Ke depan, Wiratmaja memastikan pemerintah berkomitmen melanjutkan kebijakan itu ke kota/ kabupaten Iain, yakni di Bontang, Samarinda, Pekanbaru, Muara Enim, Penukal Abab, Lematang IIlir dan Mojokerto. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,14 triliun untuk membangun sekitar 60 ribu jaringan gas rumah tangga. “Nantinya, jaringan gas ini bukan hanya untuk rumah tangga, tapi juga bagi industri dan pembangkit listrik.”

Pertamina juga berkomitmen membangun jaringan gas tanpa menggunakan anggaran negara (non-APBN) di Kota Jambi dan Prabumulih. Pertamina menargetkan membangun 130 ribu jaringan gas. Jaringan gas masyarakat Balikpapan mendapat suplai dari kontraktor migas Chevron Indonesia. Perusahaan asal Amerika Serikat itu mengalirkan 40-46 juta kubik gas per hari ke kilang Balikpapan. “Produksi gas Chevron memang fluktuatif. Namun kami berkomitmen dalam mengalirkan gas ke refinery unit 5 Pertamina,” kata Vice President O&M Chevron Kalimantan Operations, Ruby Mulyawan. Dia mengatakan Chevron Indonesia terikat oleh perjanjian kontrak karya dengan pemerintah Indonesia hingga Oktober 2018.

Koran Tempo, Page-15, Friday, Feb, 3, 2017

Field Development Merakes and Crickets

ENI oil company will integrate Merakes field development, Block East Sepinggan with Cricket Field, Block Muara Bakau. Because the layout Fields Merakes only 35 kilometers (km) from Cricket Field which will begin production (on stream) this year. Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) l Gusti Nyoman Wiratmaja justify their integration plans both this field is tilled ENI. The discovery of oil and gas are also at Tiananmen Merakes later be produced using existing facilitation in Field Crickets. "So ENI drilling there is no discovery (Field Merakes), will be produced by the FPSO (floating production storage, and offloading) present, will be integrated. The plan is so, "he said

However, ENI has not proposed development plan (plan of development / POD) for Merakes Field. Because the discovery of oil and gas is still in the overall calculation. "Not (POD) because it is still in the process," added Wiratmaja. In its official statement, ENI announced the successful drilling and testing of wells Marekes 2 in Block East Sepinggan. Test production is limited by surface facilities, demonstrated the ability to produce gas reservoir significantly. The tests also produce data and information that are useful for the study of commercial exploitation of oil and gas discovery in the future. "The findings in this Merakes estimated at 2 trillion cubic feet of gas with an additional potential that needs to be evaluated," as mentioned in the official statement ENI.

Location Well Merakes 2 at Cricket Field facilitate synergies with existing production infrastructure. Thus also reduce the cost and length of time required to execute a subsea development further. This shows the success of ENI run strategy "near field exploration and appraisal

IN INDONESIAN

Pengembangan Lapangan Merakes dan Jangkrik

Perusahaan migas ENI bakal mengintegrasikan pengembangan Lapangan Merakes, Blok East Sepinggan dengan Lapangan Jangkrik, Blok Muara Bakau. Pasalnya, letak Lapangan Merakes hanya 35 kilometer (km) dari Lapangan Jangkrik yang akan mulai produksi (on stream) tahun ini. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) l Gusti Nyoman Wiratmaja membenarkan adanya rencana integrasi kedua lapangan yang digarap ENI ini. Penemuan migas yang juga di Lapangan Merakes nantinya bakal diproduksikan menggunakan fasilitasi yang ada di Lapangan Jangkrik. “Jadi ENI drilling memang ada discovery disitu (Lapangan Merakes), nanti akan diproduksikan dengan FPSO (floating production storage, and offloading) yang ada sekarang, nanti di integrasikan. Rencananya begitu,” kata dia 

Meski demikian, ENI belum mengajukan usulan rencana pengembangan (plan of development/POD) untuk Lapangan Merakes. Pasalnya, penemuan migas tersebut masih dalam perhitungan secara keseluruhan. “Belum (POD) karena masih dalam proses,” tambah Wiratmaja. Dalam keterangan resminya, ENI mengumumkan keberhasilan pengeboran dan pengetesan Sumur Marekes 2 di Blok East Sepinggan. Tes produksi yang dibatasi oleh fasilitas di permukaan, menunjukkan kemampuan reservoir menghasilkan gas yang cukup signifikan. Tes tersebut juga menghasilkan data dan informasi yang berguna untuk kajian eksploitasi komersial temuan migas itu di masa mendatang. “Temuan di Merakes ini diperkirakan sebesar 2 triliun kaki kubik gas dengan tambahan potensi yang perlu dievaluasi,” demikian disebutkan dalam keterangan resmi ENI.

Lokasi Sumur Merakes 2 dengan Lapangan Jangkrik memudahkan sinergi dengan infrastruktur produksi eksisting. Dengan demikian juga memangkas biaya dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi pengembangan bawah laut lebih lanjut. Hal ini menunjukkan keberhasilan ENI menjalankan strategi “near field exploration and appraisal

Investor Daily, Page-9, Friday, Feb, 3, 2017

2017 Government Prepares Rp 1.14 Trillion to Build Gas Network

The government prepared a budget of Rp 1.14 trillion to increase the amount of gas to household network as much as 53-59 thousand connections this year. The government's target, gas network number could reach 1.2 million connections in 2019 later.

Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja say, the utilization of natural gas through the development gas network for households is an ongoing program of the Ministry of Energy as a form of consistency Government in providing clean energy, cheap and affordable to the public. The Government will continue to build gas network to reach 1.2 million connections in 2019. "This year the government allocated Rp 1.14 trillion to be able to build a new gas network in some cities / districts with the number of 53-59 thousand connections," said Wiratmaja.

This connection will be done by the government this year through the assignment to PT Pertamina and PT PGN Tbk. Pertamina was assigned gas network in Pekanbaru, Penukal Abab Lematang Ilir Regency, Muara Enim regency, Mojokerto, Samarinda and Bontang. Meanwhile, PGN build gas network in Musi Banyuasin, Bandar Lampung, Jakarta and Mojokerto. For in East Kalimantan, the government will build 14,500 gas network connection. "For East Kalimantan, this year will be built in Bontang and Samarinda 10 thousand connections 4,500 connections," he said.

Currently, as many as 3,849 households in the village of Karang Jati, Balikpapan have connected gas network and can enjoy the gas supply. Construction and operation of Balikpapan City gas network a government assignment to Pertamina with state budget funds amounting to Rp 49.7 billion in 2016, by the Minister of Energy and Mineral Resources No. 4822K / 12 / MEM / 2015. Residents now need not worry anymore with the scarcity of gas. gas network present in people's homes is to supply a continuous, 24-hour no gas, "said Wiratmaja.

Gas for gas network obtained from the Balikpapan City Block East Kalimantan, managed by PT Chevron Indonesia Company with the allocation of 500 thousand cubic feet per day. Wiratmaja guarantee, the gas supply will continue to exist despite the cooperation contracts (production sharing contract / PSC) Chevron will expire in October 2018. The Government will seek oil and gas operations in Block East Kalimantan continues. "Chevron contract runs out in 2018. But gas is still below, just replace the operator alone. We give directives to the continuity of operations remains good, "he said.

According Wiratmaja, in addition to facilitate the public to gas, gas network also expected to reduce imports and subsidize liquefied petroleum gas / LPG significantly. Thus, the LPG subsidy is no longer the country's financial burden. Therefore, the government is targeting to complete the gas network 1.2 million connections. Though, he admitted gas network still minimal realization of the construction, which is about 189 thousand connections. This is due to the limited government budget. "We want to build a lot but it is limited by budget. So it should find a breakthrough, "he explained. Going forward, the government will continue this gas network project. Lodging in East Kalimantan, gas network will be expanded in Kutai Kertanegara and multiplied in number in Balikpapan and Bontang. The government also encourages enterprises to help build a national gas infrastructure, including gas network.

Pertamina Ready

For gas network Balikpapan, PT Pertamina commissioned affiliates Pertagas Commerce (PGN) to manage and operate gas network cooperation with local enterprises. Pertamina is also ready to work on the construction assignment gas network from the government for 2017. "Through Budget 2017, the company will build gas network in Pekanbaru, Samarinda, Bontang, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, and Mojokerto," said President Director Pertagas Commerce Linda Sunarti ,

In addition to using the state budget, Pertamina also menggembangkan jargas in Jambi and Prabumulih. Pertamina targets there will be as many as 130 thousand connections jargas which will be operational this year. This amount includes jargas built with state budget funds and the company's capital. "As energy SOEs, Pertamina support expanding jargas program so that people can get the energy with better quality," said Linda.

IN INDONESIAN

2017, Pemerintah Siapkan Rp 1,14 Triliun Bangun Jaringan Gas

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,14 triliun untuk menambah jumlah jaringan gas ke rumah tangga sebanyak 53-59 ribu sambungan pada tahun ini. Target pemerintah, jumlah jaringan gas dapat mencapai 1,2 juta sambungan pada 2019 nanti.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, pemanfaatan gas bumi melalui pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga merupakan program berkelanjutan Kementerian ESDM sebagai bentuk konsistensi Pemerintah dalam menyediakan energi bersih, murah dan terjangkau untuk masyarakat. Pemerintah akan terus membangun jaringan gas sampai mencapai 1,2 juta sambungan pada 2019. “Tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 1,14 Triliun untuk bisa membangun jaringan gas baru di beberapa kota/kabupaten dengan jumlah 53-59 ribu sambungan,” kata Wiratmaja.

Sambungan ini akan dikerjakan pemerintah pada tahun ini melalui penugasan kepada PT Pertamina dan PT PGN Tbk. Pertamina ditugasi mengerjakan jaringan gas di Kota Pekanbaru, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Mojokerto, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sementara, PGN membangun jaringan gas di Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Bandar Lampung, DKI Jakarta dan Kota Mojokerto. Untuk di Kalimantan Timur, pemerintah bakal membangun 14.500 sambungan jaringan gas. “Untuk Kalimantan Timur, tahun ini akan dibangun di Bontang 10 ribu sambungan dan Samarinda 4.500 sambungan,” kata dia. 

Saat ini, sebanyak 3.849 rumah tangga di Kelurahan Karang Jati, Balikpapan telah tersambung jaringan gas dan sudah dapat menikmati pasokan gas. Pembangunan dan pengoperasian jaringan gas Kota Balikpapan ini merupakan penugasan Pemerintah kepada Pertamina dengan dana APBN 2016 sebesar Rp 49,7 miliar, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No 4822K/ 12/MEM/2015. Warga kini tidak perlu khawatir lagi dengan adanya kelangkaan gas. jaringan gas hadir di rumah-rumah warga ini dengan suplai kontinyu, 24 jam ada gas,” jelas Wiratmaja.

Gas untuk jaringan gas Kota Balikpapan diperoleh dari Blok East Kalimantan yang dikelola PT Chevron Indonesia Company dengan alokasi 500 ribu kaki kubik per hari. Wiratmaja menjamin, pasokan gas akan terus ada meski kontrak kerja sama (production sharing contract/ PSC) Chevron bakal berakhir di Oktober 2018. Pemerintah akan mengupayakan operasi migas di Blok East Kalimantan terus berlanjut. “Kontrak Chevron habis di tahun 2018. Tetapi gas masih di bawah, hanya ganti operator saja. Kami beri arahan agar keberlangsungan operasi tetap baik,” ujarnya.

Menurut Wiratmaja, selain memudahkan masyarakat memperoleh gas, jaringan gas juga diharapkan bisa mengurangi impor dan subsidi liquefied petroleum gas/LPG secara signifikan. Sehingga, subsidi LPG tidak lagi memberatkan keuangan negara. Karenanya, pemerintah menargetkan dapat menyelesaikan jaringan gas sebanyak 1,2 juta sambungan. Walaupun, diakuinya realisasi pembangunan jaringan gas masih minim, yakni sekitar 189 ribu sambungan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran pemerintah. “Kami ingin membangun banyak tetapi terbatas oleh anggaran. Makanya ini harus dicarikan terobosan,” jelasnya. Ke depannya, pemerintah bakal melanjutkan proyek jaringan gas ini. Khusus di Kalimantan Timur, jaringan gas akan diperluas di Kutai Kertanegara dan diperbanyak jumlahnya di Balikpapan dan Bontang. Pemerintah juga mendorong badan usaha untuk ikut membangun infrastruktur gas nasional, termasuk jaringan gas.

Pertamina Siap

Untuk jaringan gas Balikpapan, Pertamina menugaskan afiliasinya PT Pertagas Niaga (PT PGN) untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan gas bekerjasama dengan BUMD setempat. Pertamina juga siap mengerjakan penugasan pembangunan jaringan gas dari pemerintah untuk 2017. “Melalui APBN 2017, Pertamina akan membangun jaringan gas di Kota Pekanbaru, Samarinda, Bontang, Kabupaten Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kabupaten Mojokerto,” kata President Director Pertagas Niaga Linda Sunarti.

Selain menggunakan APBN, Pertamina juga menggembangkan jaringan gas di Kota Jambi dan Prabumulih. Pertamina menargetkan bakal ada jaringan gas sebanyak 130 ribu sambungan yang akan beroperasi pada tahun ini. Jumlah ini termasuk jaringan gas yang dibangun dengan dana APBN maupun modal perseroan. “Sebagai BUMN energi, Pertamina mendukung perluasan program jaringan gas agar masyarakat bisa mendapatkan energi dengan kualitas yang lebih baik,” kata Linda.

Investor Daily, Page-9, Friday, Feb, 3, 2017

Reinforced oil and gas infrastructure in East Kalimantan

The government strengthen the infrastructure of oil and gas by building a network of domestic gas and gas refueling stations in Balikpapan, East Kalimantan. For the first time, the government built 3,849 household gas connections in the city. Governments multiply the gas fueling station in East Kalimantan. Of gas for households starting from the village of Karang Jati, District Central Balikpapan, Kota Balikpapan, since a week ago.

The gas is supplied from PT Chevron Indonesia Company with an allocation of 0.5 million standard cubic feet per day (MMSCFD). Gas network in London is operated by PT Pertagas Commerce, a subsidiary of PT Pertamina. Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja said, this year there will be 53,000 to 59,000 household gas connections are built in several cities in Indonesia.

The budget allocated is Rp 1.14 trillion. "In the oil and gas producing regions will continue to be optimized utilization of natural gas as a substitute for LPG. Our target is to be awakened later in 2019 to 1.3 million household gas connections, said Wiratmaja.

Commerce company's president director Linda Sunarti added, in addition to the assignment of the government's domestic gas network in Balikpapan, Pertamina is targeting 130,000 household connections operation this year. Will be entirely built in Pekanbaru, Riau, Samarinda and Bontang in East Kalimantan, Mojokerto in East Java, as well as in Muara Enim and Penukal Abab Lematang Ilir in South Sumatra

IN INDONESIAN

Infrastruktur Migas di Kaltim Diperkuat

Pemerintah memperkuat infrastruktur minyak dan gas bumi dengan membangun jaringan gas rumah tangga dan stasiun pengisian bahan bakar gas di Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk pertama kalinya, pemerintah membangun 3.849 sambungan gas rumah tangga di kota tersebut. Pemerintah juga memperbanyak stasiun pengisian bahan bakar gas di Kalimantan Timur. Pengaliran gas untuk rumah tangga dimulai dari Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan,  sejak sepekan lalu. 

Gas tersebut dipasok dari PT Chevron Indonesia Company dengan alokasi sebanyak 0,5 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Jaringan gas di Balikpapan dioperasikan oleh PT Pertagas Niaga, anak usaha PT Pertamina. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, tahun ini akan ada 53,000 sampai 59.000 sambungan gas rumah tangga yang dibangun di sejumlah kota di Indonesia.

Anggaran yang dialokasikan adalah Rp 1,14 triliun. ”Di daerah penghasil migas akan terus dioptimalkan pemanfaatan gas bumi sebagai pengganti elpiji. Target kami, sampai 2019 nanti bisa terbangun 1,3 juta sambungan gas rumah tangga, ujar Wiratmaja.  

Presiden Direktur Pertagas Niaga Linda Sunarti menambahkan, selain penugasan dari pemerintah untuk jaringan gas rumah tangga di Balikpapan, Pertamina menargetkan pengoperasian 130.000 sambungan rumah tangga pada tahun ini. Seluruhnya akan dibangun di Pekanbaru, Riau, Samarinda dan Bontang di Kaltim, Mojokerto di Jawa Timur, serta di Muara Enim dan Penukal Abab Lematang Ilir di Sumatera Selatan

Kompas, Page-18, Friday, Feb, 3, 2017

Regulatory Transition Termination Blocks Prepared

Special Unit of Upstream Oil and Gas prepares legal protection to transition management of oil and gas blocks that will be out of contract in 2018. Chief Spokesman SKK Migas Taslim Z. Yunus said it is conducting intense discussions to complete the switch contractors and contracts the block assigned to PT Pertamina. SKK Migas will issue an agreement that accommodates the activities in the transition between the existing operators and new operators. SKK Migas will issue a decree, no need to issue guidelines work system (PTK) for the activities during the transition period have legal protection.

According to him, Pertamina as a new operator can start investing before the contract expires. Then, the entire permit the use of state assets is also a contract is being prepared so that the transition from contract cost recovery to gross split is not sudden as happened in the Offshore North West Java (ONWJ) signed in January 2017. "Actually PTK is not necessary, the decision only SKK Migas because the contracting only SKK Migas, the operator of the old, the same operator who will come, "he said.

Another thing that must be resolved, said Taslim, the replacement cost of the investment in the transition period when they apply the contract cost recovery. According to him, the cost of the eight working areas must be calculated in order to be converted into part of the contractor. "Hence its unrecovered cost must be considered from now.

Previously, Pertamina Upstream Director Syamsu Alam said the government had given a letter of eight management decisions related work areas will be out of contract in 2018. Three of the eight working areas, only experiencing a transition from production-sharing contracts (production sharing contract / PSC) cost recovery be split ie gross Tuban Block (JOB Pertamina-PetroChina East Java), Block Ogan Ogan, (JOB Pertamina-Talisman), and the North Sumatra Offshore Blocks (Pertamina).

If not immediately, activities, potential production decline is increasing. Therefore, the company can reduce the rate of decline in production by starting activities before the contract expires as it did in the Mahakam block.

IN INDONESIAN

Regulasi Transisi Blok Terminasi Disiapkan

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyiapkan perlindungan hukum untuk transisi pengelolaan blok migas yang akan habis masa kontraknya pada 2018. Kepala Juru Bicara SKK Migas Taslim Z. Yunus mengatakan, pihaknya sedang melakukan pembahasan secara intens untuk menyelesaikan peralihan kontraktor dan kontrak pada blok yang ditugaskan kepada PT Pertamina. SKK Migas akan mengeluarkan perjanjian yang mengakomodasi kegiatan di masa transisi di antara operator eksis dan operator baru. SKK Migas akan mengeluarkan Surat keputusan, tidak perlu mengeluarkan pedoman tata kerja (PTK) agar kegiatan di masa transisi memiliki perlindungan hukum.

Menurutnya, Pertamina sebagai operator baru bisa memulai investasi sebelum masa kontrak berakhir. Kemudian, seluruh izin penggunaan aset negara juga kontrak sedang disiapkan agar peralihan dari kontrak cost recovery ke gross split tidak mendadak seperti yang terjadi pada Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang ditandatangani pada Januari 2017. “Sebetulnya PTK tidak  perlu, keputusan SKK Migas saja karena yang berkontrak hanya SKK Migas, operator yang lama, sama operator yang akan datang," ujarnya.

Hal lain yang juga harus diselesaikan, ujar Taslim, penggantian biaya investasi di masa transisi ketika masih menerapkan kontrak cost recovery. Menurutnya, biaya pada delapan wilayah kerja tersebut harus dihitung agar bisa dikonversi menjadi bagian kontraktor. “Makanya unrecovered cost-nya harus diperhatikan dari sekarang. 

Sebelumnya, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, pemerintah telah memberikan surat terkait keputusan pengelolaan delapan wilayah kerja yang akan habis masa kontraknya pada 2018. Tiga dari delapan wilayah kerja tersebut, hanya mengalami peralihan dari kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) cost recovery menjadi gross split yaitu Blok Tuban (JOB Pertamina-PetroChina East Java), Blok Ogan Komering, (JOB Pertamina-Talisman), dan Blok North Sumatera Offshore (Pertamina).

Bila tidak segera dilakukan kegiatan, potensi penurunan produksi semakin tinggi. Oleh kanena itu, perseroan bisa mengurangi laju penurunan produksi dengan cara memulai kegiatan sebelum kontrak berakhir seperti yang dilakukan pada Blok Mahakam.

Bisnis Indonesia, Page-30, Friday, Feb, 3, 2017

Government Set Price Gas Plant

The Ministry of Energy and Mineral Resources has published three Ministerial Regulation associated with power generation. One of them, set the price of gas for power generation through the Ministerial Regulation No. 11 Year 2017 Beleid it ensures the availability of gas supply at reasonable and competitive prices, both for gas pipelines and LNG.

Director General of Electricity Ministry of Energy and Mineral Resources Jarman said, there are two main points set out in the regulation. Namely, the development of power generation in the mouth of wells (wellhead) and the price of gas and gas pipeline tariffs. Associated with plant development at the mouth of the well when passing a direct appointment, the price of gas up to 8 percent of the Indonesia Crude Price (ICP). Also there is no guarantee gas allocation in accordance with the contract. Later, depreciable plant investment of at least 20 years. Then, there is no guarantee developers with specific fuel consumption (SFC) of oil equivalent diesel (HSD) by 0.25 liters per kWh. If through the public auction, carried out if the price is higher than 8 percent ICP. "Electricity at the delivery point substation nearby," said Jarman

The second point, concerning the price of gas and pipeline gas tariffs. For gas pipelines, adjusted economic price without escalation. If necessary escalation, the price is based on a percentage deal. Other rules are Rule Minister No. 10 of 2017 regulating the power purchase agreement (PPA) between the buyers, ie PLN, and the seller (IPP). According to Jarman, PPA rules must use the same pattern of such a build, own, operated, transfer (BOOT).

hus, if the contract runs out, it became state property. Beleid next Ministerial Regulation No. 12 of 2017 to regulate the maximum price of electricity generation sourced from renewable energy.

IN INDONESIAN

Pemerintah Atur Harga Gas Pembangkit

Kementerian ESDM telah menerbitkan tiga Peraturan Menteri terkait dengan pembangkit tenaga listrik. Salah satu di antaranya, mengatur harga gas untuk pembangkit listrik lewat Peraturan Menteri No 11 Tahun 2017. Beleid itu menjamin ketersediaan pasokan gas dengan harga yang wajar dan kompetitif, baik untuk gas pipa maupun LNG.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan, ada dua poin utama yang diatur dalam peraturan tersebut. Yakni, pengembangan pembangkit listrik di mulut sumur (wellhead) serta harga gas dan tarif pipa gas. Terkait dengan pengembangan pembangkit di mulut sumur apabila lewat penunjukan langsung, harga gas maksimal 8 persen dari Indonesia Crude Price (ICP). Juga ada jaminan alokasi gas sesuai dengan kontrak. Kemudian, investasi pembangkit di depresiasi sekurang-kurangnya 20 tahun. Lalu, ada jaminan pengembang dengan specific fuel consumption (SFC) setara minyak solar (HSD) sebesar 0,25 liter per kWh. Apabila melalui pelelangan umum, dilakukan jika harga lebih tinggi dari 8 persen ICP. ”Titik penyerahan listrik pada gardu induk terdekat,” kata Jarman

Poin kedua, menyangkut harga gas dan tarif gas pipa. Untuk gas pipa, disesuaikan harga keekonomian tanpa eskalasi. Jika diperlukan eskalasi, harga didasarkan kepada kesepakatan persentase. Aturan lainnya adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 yang mengatur perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) antara pembeli, yakni PLN, dan penjual (IPP). Menurut Jarman, aturan PJBL harus menggunakan pola kerja sama berupa build, own, operated, transfer (BOOT). 

Dengan demikian, jika kontrak habis, itu menjadi milik negara. Beleid berikutnya adalah Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 untuk mengatur harga maksimal pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan.

Jawa Pos, Page-5, Friday, Feb, 3, 2017

March TOTAL E & P Indonesie Drill 6 Well in Mahakam block

TOTAL E&P Indonesie has not shown the green light about tarawan ownership rights of participation (participating interest / PI) block, is now in the process of transition over to PT Pertamina. However, multinational oil and gas company Frenchman ensure fixed obligations including realization of drilling (drilling) six wells by March 2017. "There (on the right of participation), we still run transition priorities. Once the new well our discussions, "said President Director of TOTAL E&P Indonesie Arividya Noviyanto closed after a meeting with Coordinating Minister for Maritime Luhut Binsar Pandjaitan.

 After the contract period TOTAL E&P Indonesie the Mahakam block runs at the end of 2017, Pertamina known to have the right of participation to 100%. Pertamina officially became operator per January 1, 2018, but still welcome cooperating with the existing operator, Total and Inpex Corporation by granting a 30% minority participation. However, state-owned enterprises that want to invest more energy in order to maintain the initial production rate of the gas-rich field.

 The Ministry of Energy and approve amendments to the production sharing contracts (production sharing contract / PSC) in the period from 2018 to 2038 as legal certainty for PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) as a subsidiary of Pertamina to contribute in the Work Plan and Budget (WP &B) Mahakam block 2017. From there it is known, for the 2017 Pertamina will invest US $ 180 million to drill 19 wells in the Mahakam block with record gas produced newly manufactured per 2018. Meanwhile, TOTAL E&P Indonesie remain drill six wells were targeted to start March 1, 2017.

       Gas from six wells produced this year with an estimated reach 1.4 to 1.5 tcf and oil production in the range of 50 thousand boepd. "Drilling (six wells) was started in March. After that, 19 wells with Pertamina. Now we are prioritizing the transitional period so that production Mahakam not fall, "he said.

 Although not yet willing to declare what percentage interest in the Mahakam block participation rights as managed by Pertamina, TOTAL E&P Indonesie hoped ownership would be equivalent to its partner, Inpex, which is also known to be interested. "It should be 50:50. but we have not talked with Inpex, "said Noviyanto

IN INDONESIAN
Maret TOTAL E&P Indonesie Boro umur Blok Mahakam


 TOTAL E&P Indonesie belum menunjukkan lampu hijau soal tarawan kepemilikan hak partisipasi (participating interest/PI) Blok Mahakam yang kini dalam proses alih transisi ke PT Pertamina. Namun, perusahaan migas multinasional asal Prancis itu memastikan tetap menjalankan kewajiban termasuk merealisasikan pengeboran (drilling) enam sumur per Maret 2017. “Belum (soal hak partisipasi), kita masih prioritas jalankan transisi. Setelah lancar baru kita diskusi itu,” ujar Presiden Direktur TOTAL E&P Indonesie Arividya Noviyanto seusai rapat tertutup dengan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.

 Setelah masa kontrak TOTAL E&P Indonesie terhadap Blok Mahakam habis di akhir 2017, Pertamina diketahui mendapat hak partisipasi 100%. Pertamina resmi menjadi operator per 1 Januari 2018, tetapi tetap dipersilakan menggandeng operator eksisting, Total dan Inpex Corporation dengan memberi hak partisipasi minoritas 30%. Kendati demikian, BUMN energi itu ingin berinvestasi lebih awal demi menjaga tingkat produksi lapangan kaya gas itu.

 Kementerian ESDM kemudian menyetujui amendemen kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) periode 2018-2038 sebagai kepastian hukum bagi PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) selaku anak usaha Pertamina untuk berkontribusi dalam Rencana Kerja dan Anggaran (WP&B) Blok Mahakam 2017. Dari situ diketahui, untuk 2017 Pertamina menyiapkan investasi US$180 juta untuk mengebor 19 sumur di Blok Mahakam dengan catatan gas yang dihasilkan baru diproduksi per 2018. Sementara itu, TOTAL E&P Indonesie tetap mengebor enam sumur yang ditargetkan mulai 1 Maret 2017.

 Gas dari enam sumur yang diproduksi tahun ini dengan perkiraan mencapai 1,4-1,5 tcf dan produksi minyak di kisaran 50 ribu boepd. “Kegiatan pengeboran (enam sumur) itu dimulai Maret. Setelah itu, 19 sumur dengan Pertamina. Sekarang ini kita utamakan masa transisi agar produksi Mahakam tidak anjlok,” ujarnya.

 Meski belum mau menyatakan berapa persen minat terhadap hak partisipasi Blok Mahakam begitu dikelola Pertamina, TOTAL E&P Indonesie berharap porsi kepemilikan akan setara dengan mitranya, Inpex, yang juga diketahui berminat. “Harusnya 50:50. tapi kita dengan Inpex belum bicara,” ujar Noviyanto

Media Indonesia, Page-19, Thursday, 2, Feb, 2017

Total Work On New Six wells Mahakam block

President and General Manager of Total E & P Indonesia, Arividya Noviyanto, said it will drill six new wells in the Mahakam block in East Kalimantan; March. According to him, this project became part of the transition management of the Mahakam block to PT Pertamina. "After that, the company will build 19 new wells," he said at the Coordinating Ministry for maritime.

When meeting with Coordinating Minister maritime Luhut Pandjaitan, said it was discussing the particulars Noviyanto transition process with Pertamina. According to him, the process that has begun doing is drilling or drilling. But Noviyanto evasive when asked about the response to the invitation Pertamina to keep co-manage the Mahakam block, with a share split of 30 percent along with Inpex Corporation Ltd. "After the transition, will be discussed." Until now, Total is the operator of the Mahakam block with a quota of 50 percent participation rights. The remaining shares are held by Inpex.

Total will terminate his contract on December 31, 2017, was replaced by PT Pertamina Hulu Mahakam. The company was appointed as the new operator of the Mahakam block the government from January 1, 2018. To smooth the transition, Total formed a Transition Mahakam operatorship (TMO).

Previously, Pertamina President Director Dwi Soetjipto said it will spend US $ 1.5 billion, or Rp 19.5 trillion next year to develop the Mahakam block. Although the new total contract runs out on December 31, 2017, he wants investment starts more quickly. "We must immediately make an initial investment in order to avoid a decrease in large-scale production in 2018," said Dwi.

According to Dwi, the funds will be used to drill 19 new wells begin ll quarter 2017. He said the investment should be prepared, given the Mahakam block is the oil and gas fields are classified as mature, with the trend of production has decreased. Without drilling new wells, Dwi worrying decline in production faster. "If we do something, it will be able to slow the decline in production.

IN INDONESIAN

Total Garap Enam Sumur Baru Blok Mahakam

President and General Manager Total E&P Indonesia, Arividya Noviyanto, mengatakan pihaknya akan mengebor enam sumur baru di Blok Mahakam Kalimantan Timur; Maret mendatang. Menurut dia, proyek ini menjadi bagian dari transisi pengelolaan Blok Mahakam ke PT Pertamina. “Setelah itu, Pertamina akan membangun 19 sumur baru,” kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Saat bertemu dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Noviyanto mengatakan sudah membicarakan ihwal proses transisi dengan Pertamina. Menurut dia, proses yang sudah mulai dikerjakan adalah pengeboran atau drilling. Tapi Noviyanto mengelak saat ditanya mengenai respons atas ajakan Pertamina untuk tetap ikut mengelola Blok Mahakam, dengan pembagian saham 30 persen bersama dengan Inpex Corporation Ltd. “Setelah transisi, akan dibicarakan.” Hingga saat ini, Total masih menjadi operator Blok Mahakam dengan jatah 50 persen hak partisipasi. Sisa saham dikuasai oleh Inpex. 

Total akan mengakhiri kontraknya pada 31 Desember 2017, digantikan oleh PT Pertamina Hulu Mahakam. Perusahaan ini ditunjuk sebagai operator baru Blok Mahakam oleh pemerintah mulai 1 Januari 2018. Untuk memuluskan transisi, Total membentuk Transition Mahakam Operatorship (TMO).

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya akan mengucurkan dana US$ 1,5 miliar atau Rp 19,5 triliun tahun depan untuk mengembangkan Blok Mahakam. Meski kontrak Total baru habis pada 31 Desember 2017, dia menghendaki investasi dimulai lebih cepat. “Kami harus segera melakukan investasi awal agar tidak terjadi penurunan produksi besar-besaran pada 2018,” kata Dwi.

Menurut Dwi, dana itu akan digunakan untuk mengebor 19 sumur baru mulai triwulan ll 2017. Dia mengatakan investasi harus segera disiapkan, mengingat Blok Mahakam adalah ladang minyak dan gas yang tergolong mature, dengan tren produksi yang sudah menurun. Tanpa pengeboran sumur baru, Dwi khawatir penurunan produksi semakin cepat. “Kalau kami melakukan sesuatu, akan bisa memperlambat penurunan produksi.

Koran Tempo, Page-16, Thursday, 2, Feb, 2017