No Imports, January Collapse

AHMAD Bambang, FORMER DEPUTY DIRECTOR PERTAMINA:

Leadership "double" in PT Pertamina ended. SOE Minister Rini Marini Soemarno remove Pertamina president director Dwi Soetjipto and Deputy Managing Director Ahmad Bambang position. Two days before it was removed, February 1, 2017, Ahmad Tempo Bambang answer questions about various issues related to its position as the number two in Pertamina.

Why is the position of Managing Director and Deputy Managing Director as "solar twins" in Pertamina?

Deputy Director is under Managing Director and not a single entity. Vice President Director is responsible and must report to the Managing Director. If one box, the same position, only to divide the work. I'm just as the head of operations on downstream activities, marketing and processing as well as renewable energy. The goal is that the business activities

processing and marketing integrated. While other directorate directly under the Director.

Why authority Deputy Director of very large, such as the appointment of executive duties if Director and Vice President Director is absent?

Not like that. The rule says, if the Director does not exist, the Deputy Director of the stints Director. If there is no Deputy Director, Deputy Managing Director will appoint an administrative task. That understanding, if the Director and Deputy Director of nothing, appoint the task of implementing the Deputy Director because the rear absent. But if only the Deputy Managing Director and Director of nothing there, then the managing director who appoint a successor. Directors and commissioners understand this.

Do your part in providing input for new structures Pertamina?

No. I only live a fit and proper test by the commissioner to the position of Executive Vice President, and subsequently by the Minister of SOEs.

Why did you apply for an additional imports of diesel? 

The stock decline since November to 16 days of the normal 20 days. December has been a crisis in some areas. October is still over 20 days.

Is not excessive solar Stock October? 

I admit, because marketing is one estimate. Industry estimated yet

recovered already started to rise. The choice is to sell a profitable industry or not. When the solar deficit of 4.6 million barrels. Damage refinery also reducing the supply. If no additional imports; Jakarta could run out.

Who filed of import?

Integrated Supply Chain (ISC) requesting additional imports to the Managing Director.

Why did you apply for the import license to the Ministry?

Because on December 22, 2016, President Director to Lahendong. I just submitted additional import quota to the EMR. The process is too long. Once approved EMR, I propose additional recommendations to BKPM imports at 17

January 2017 as Director of moderate to United Arab Emirates. The authority imports remained at the Director and not I. Additional import it to restore the normal stock of 20 days. 

Why do not you communicate with the Director about imports?

If no additional imports; January collapse

IN INDONESIAN

AHMAD BAMBANG, MANTAN WAKIL DIREKTUR UTAMA PERTAMINA:

Tidak Ada Impor, Januari Collapse 

Kepemimpinan “ganda” di PT Pertamina berakhir. Menteri BUMN Rini Marini Soemarno mencopot Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang dari posisinya. Dua hari sebelum dicopot, 1 Februari 2017, Ahmad Bambang menjawab pertanyaan Tempo tentang berbagai isu terkait dengan posisinya sebagai orang nomor dua di Pertamina.

Mengapa posisi  Direktur Utama dan  Wakil Direktur Utama seperti “matahari kembar” di Pertamina?

Wakil Direktur Utama berada di bawah Direktur Utama dan bukan satu kesatuan.  Wakil Direktur Utama bertanggung jawab dan harus lapor kepada  Direktur Utama. Kalau satu kotak, posisinya sama, hanya bagi-bagi kerja. Saya hanya sebagai kepala operasi atas kegiatan hilir, pemasaran dan pengolahan serta energi terbarukan. Tujuannya agar kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran terintegrasi. Sedangkan direktorat lainnya langsung di bawah Direktur Utama.

Mengapa kewenangan Wakil Direktur Utama sangat besar, misalnya penunjukan pelaksana tugas jika Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama berhalangan?

Tidak begitu. Aturannya menyebutkan, jika  Direktur Utama tidak ada, Wakil Direktur Utama yang menjalankan tugas  Direktur Utama. Jika  Wakil Direktur Utama tidak ada, Wakil Direktur Utama yang akan menunjuk pelaksana tugas. Itu pengertiannya, jika  Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak ada, menunjuk pelaksana tugas  Wakil Direktur Utama karena paling belakang berhalangan. Tapi kalau hanya Wakil Direktur Utama tidak ada dan Direktur Utama ada, maka Direktur Utama yang menunjuk pengganti. Direksi dan komisaris memahami hal ini.

Apakah Anda ikut memberikan masukan untuk struktur baru Pertamina?

Tidak. Saya hanya menjalani fit and proper test oleh komisaris untuk posisi  Wakil Direktur Utama, dan selanjutnya oleh Menteri BUMN.

Mengapa Anda mengajukan penambahan impor solar? 

     Stok menurun sejak November sampai 16 hari dari normalnya 20 hari. Pada Desember sudah terjadi krisis di beberapa daerah. Oktober masih di atas 20 hari.

Bukankah Oktober Stok solar berlebih? 

     Saya akui, karena marketing salah estimasi. Industri yang diperkirakan belum pulih sudah mulai naik. Pilihannya jual ke industri yang menguntungkan atau tidak. Saat itu defisit solar 4,6 juta barel. Kerusakan kilang juga mengurangi pasokan. Kalau tidak ada tambahan impor, Jakarta bisa kehabisan.

Siapa yang mengajukan impor? 

Integrated Supply Chain (ISC) yang meminta tambahan impor ke  Direktur Utama. 

Mengapa Anda yang mengajukan permintaan izin impor ke Kementerian? 

Karena pada 22 Desember 2016,  Direktur Utama ke Lahendong. Saya hanya mengajukan tambahan kuota impor ke ESDM. Prosesnya juga lama. Setelah disetujui ESDM, saya mengajukan rekomendasi tambahan impor ke BKPM pada 17 Januari 2017 karena  Direktur Utama sedang ke Uni Emirat Arab. Kewenangan impor tetap pada  Direktur Utama, bukan saya. Tambahan impor itu untuk mengembalikan stok normal 20 hari. 

Mengapa Anda tidak berkomunikasi dengan Direktur Utama soal impor?

Kalau tidak ada tambahan impor, Januari collapse

Koran Tempo, Page-3, Saturday, Feb, 4, 2017

Government Wants Candidate Pertamina President Director from Outside

The Post of Vice President will be deleted.

The Ministry of State-Owned Enterprises as a shareholder of PT Pertamina proposed that the position of managing director filled not by internal companies. "We would like from the outside," said Deputy of Financial Services, Services Survey, and Consultant Ministry of State-Owned Enterprises, Billy Trihargo. According to Billy, Pertamina's management should be solid to bear the responsibility of companies is bigger. "We see the internal must improved so there needs refreshment, "he said.

SOE Minister Rini Marini Soemarno remove Ahmad Bambang and Dwi Soetjipto  from the position of CEO and Deputy CEO respectively. The sacking of both Pertamina officials are due to problems of leadership and personality. Director of Pertamina Gas and Renewable Energy, Yenni Andayani, was appointed executor of the president director.

He said the dismissal decision is taken based on the recommendations BoC assess both the acute problem of leadership. Before the proposal is submitted, the Board has overseen and clarified to many parties, including to Dwi and Ahmad. When both are clarified, Rini said each Dwi and Ahmad said there was no problem. "That one answered no problem when asked anything. One more, too. But it turns out, in Pertamina, people say there is problem, "he said.

According to Rini, the source of the problem is the personality of both, not a new organizational structure Pertamina. He was sure a good leader can execute their duties in any structure. "In banking there is also a deputy director, but no problem," he said.

Commissioner of Pertamina, Mr. Abeng, said the search for a candidate from outside Pertamina is a matter for the shareholders. "We as the Board of Commissioners to provide an assessment," he said. Tanri expect the chief executive position has been filled before 30 days. Yenni was appointed as acting chief executive, said Tanri, because he is the most senior in terms of office. He said he, the shareholders decided to delete the post of vice president. The position was rated as the problem of leadership in Pertamina. "Perhaps this nomenclature part of the conditions that lead no good cooperation."

Although the position was removed, He said he would maintain the number of directors to nine people. "But, obviously, there will no longer nomenclature in the structure whose name Executive Vice President," he said in the Office of the Vice President. The Vice President Jusuf Kalla said the Pertamina board replaced to improve the professionalism of state-owned enterprises that. Kalla hope shareholders later lifted people who are professional and have strong leadership.

IN INDONESIAN

Pemerintah Inginkan Calon Direktur Utama Pertamina dari Luar

Jabatan wakil direktur utama akan dihapus.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang saham PT Pertamina mengusulkan agar posisi direktur utama diisi bukan oleh orang internal perusahaan. “Kami ingin dari luar," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Gatot trihargo. Menurut Gatot, manajemen Pertamina harus solid untuk menjalankan tanggungjawab perusahaan yang makin besar.  “Kami melihat internal harus ditingkatkan sehingga perlu ada penyegaran,” ujarnya.

Menteri BUMN Rini Marini Soemarno mencopot Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang dari posisi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Pertamina. Pencopotan kedua pejabat Pertamina tersebut karena masalah kepemimpinan dan personalitas. Direktur Gas dan Energi Terbarukan Pertamina, Yenni Andayani, ditunjuk menjadi pelaksana tugas direktur utama.

Dia mengatakan keputusan pemberhentian diambil berdasarkan usul Dewan Komisaris yang menilai masalah kepemimpinan keduanya sudah akut. Sebelum usul diajukan, Dewan telah mengawasi dan mengklarifikasi ke banyak pihak, termasuk kepada Dwi dan Ahmad. Saat keduanya di klarifikasi, Rini mengatakan masing-masing Dwi dan Ahmad mengatakan tidak ada masalah. “Yang satu kalau ditanya menjawab tidak masalah. Satu lagi juga begitu. Tapi ternyata, di dalam pertamina, orang ngomong ada masalah,” tuturnya.

Menurut Rini, sumber masalah adalah kepribadian keduanya, bukan struktur organisasi baru Pertamina. Dia yakin pemimpin yang baik bisa tugasnya menjalankan dalam struktur apa pun. “Di perbankan juga ada wakil direktur, tapi tidak ada masalah,” kata dia.

Komisaris Utama Pertamina, Tanri Abeng, mengatakan pencarian calon dari luar Pertamina menjadi urusan pemegang saham. “Kami sebagai Dewan Komisioner memberikan penilaian,”ujarnya. Tanri berharap posisi direktur utama sudah terisi sebelum 30 hari. Yenni ditunjuk sebagai pelaksana tugas direktur utama, kata Tanri, karena ia paling senior dari segi jabatan.

     Tanri mengatakan, pemegang saham memutuskan menghapus jabatan wakil direktur utama. Jabatan tersebut dinilai sebagai sumber masalah kepemimpinan di Pertamina. “Barangkali nomenklatur ini bagian dari kondisi yang menyebabkan tidak terjadinya kerja sama yang bagus."

Meski jabatan itu dihapus, Tanri mengatakan jumlah direktur akan dipertahankan sembilan orang. "Tapi, yang jelas, tidak akan ada lagi nomenklatur dalam struktur yang namanya Wakil Direktur Utama,” kata dia di Kantor Wakil Presiden. Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan direksi Pertamina diganti untuk memperbaiki profesionalisme perusahaan milik negara itu.  Kalla berharap pemegang saham nanti mengangkat orang yang profesional dan memiliki kepemimpinan yang kuat.

Koran Tempo, Page-3, Saturday, Feb, 4, 2017

Bless President Substitution Pertamina Bos

Managing Director and Vice President Director could not put aside personal feelings

State Owned Enterprises Minister Rini Marini Soemarno told shareholders dismiss Bambang Dwi Soetjipto and Ahmad from the post of Director of PT Pertamina and Deputy Director for the problem of leadership. "If I see, the problem is personality, he said after removing both. Rini pointed Director of Pertamina Gas and Renewable Energy Yenni Andayani as acting managing director. While the position of vice-president emptied. Yenni will be held for 30 days until a new president of the set of shareholders.

Rini criticize and Ahmad Bambang Dwi leadership in managing the company. He said that a good leader can work within the organizational structure in the form of anything. "Pertamina's investment value reached Rp 700 trillion. Never before has in history, "he said. "Do not eventually be used for the benefit of individual companies." According to Rini, a leader must be able to put aside his personal feelings in order to make good decisions. "But they can not override it.

Previously, Koran Tempo, January 26, 2017 report on the dualism leadership decrease in Pertamina since the post of vice-president. As a result of dualism, formed two camps in the state-owned oil company. Rini has been reported to the President Joko Widodo happenings and Ahmad Bambang Dwi takedown. "The president instructed me, and has been done," he said. "He also saw no writing in the newspaper on the subject of leadership."

Commissioner of Pertamina Mr. Abeng said no compact Managing Director and Vice-President led to the decision the strategic placement of slow. "There may be attraction so that it does not run in accordance with the expected time. "Tanri exemplifies attraction in filling the seat President Director of PT Pertagas. Other cases, he said, was the decision of imported diesel "Should the allocation has gone the way, but between the Managing Director and Vice President Director are not in line," he said. "Actually, they can communicate." Tanri proposed position of vice president is removed. According to him, the main cause is not compact Pertamina management.

IN INDONESIAN

Presiden Restui Pergantian Bos Pertamina

Dirut dan Wadirut tak bisa mengesampingkan perasaan pribadi

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Marini Soemarno mengatakan pemegang saham memberhentikan Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang dari jabatan Direktur Utama PT Pertamina dan Wakil Direktur Utama karena masalah kepemimpinan. “Kalau saya melihat, masalahnya adalah personality, ujarnya setelah mencopot keduanya. Rini menunjuk Direktur Gas dan Energi Terbarukan Pertamina Yenni Andayani sebagai pelaksana tugas direktur utama. Sedangkan posisi Wakil direktur utama dikosongkan. Yenni akan menjabat selama 30 hari sampai direktur utama baru ditetapkan pemegang saham.

Rini mengkritik kepemimpinan Dwi dan Ahmad Bambang dalam mengelola perusahaan. Dia mengatakan, pemimpin yang baik bisa bekerja dalam struktur organisasi yang berbentuk apa pun. “Nilai investasi Pertamina mencapai Rp 700 triliun. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah,” kata dia. “Jangan akhirnya perusahaan dipakai untuk kepentingan perorangan.” Menurut Rini, pemimpin harus bisa mengesampingkan perasaan pribadinya agar dapat membuat keputusan yang baik. “Tapi keduanya tidak bisa mengesampingkan itu.

Sebelumnya, Koran Tempo edisi 26 Januari 2017 menurunkan laporan tentang dualisme kepemimpinan di Pertamina sejak adanya jabatan Wakil direktur utama. Akibat dualisme, terbentuk dua kubu di perusahaan minyak milik negara tersebut. Rini sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo ihwal pencopotan Dwi dan Ahmad Bambang. “Presiden menginstruksikan kepada saya, dan sudah dilakukan,” ujarnya.  “Beliau juga melihat ada tulisan di koran mengenai masalah kepemimpinan ini.”

Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng mengatakan tidak kompaknya Dirut dan Wakil Dirut menyebabkan keputusan penempatan tenaga strategis lambat. “Mungkin ada tarik-menarik sehingga itu tidak berjalan sesuai dengan waktu yang diharapkan. ”Tanri mencontohkan tarik-menarik dalam pengisian kursi Presiden Direktur PT Pertagas. Kasus lain, kata dia, adalah keputusan impor solar “Seharusnya pengalokasian itu sudah jalan, tapi antara Dirut dan Wadirut tidak sejalan,” ujarnya. “Sebetulnya, mereka bisa berkomunikasi.” Tanri mengusulkan posisi wakil direktur utama dihapus. Menurut dia, itu sebab utama tidak kompaknya manajemen Pertamina.

Koran Tempo, Page-1, Saturday, Feb, 4, 2017

The Government will Build Gas Pipeline Cross East Kalimantan

The government plans to build a gas pipeline linking East Kalimantan Traffic cities with gas resources in the region. Construction of the initial phase of this pipeline will be assigned to PT Pertamina.

     Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) I Gusti Nyoman, Wiratmaja say, overall, East Kalimantan gas reserves are large enough and able to meet the needs in the region until at least the next 60 years. However, gas reserves can only be used so long if connected by pipes. "We have plans to build an integrated infrastructure in East Kalimantan; all cities connected by pipes. If there is a (source gas) is consumed (in certain cities), could be replaced from Iain field. Because if the gas reserves (Kaltim) to 60 years into the future is still there, "he said while inaugurating the operation of the gas network in Balikpapan.

     He emphasized that the gas pipeline across East Kalimantan should be built because the area is rich in natural gas. Thus, the gas produced must be utilized by the local community. Because the gas is a cleaner fuel at a price that is cheaper than fuel oil. Gas prices usually range 11% of the price of oil. If realized, this integrated gas pipeline will be used to meet the needs of industrial gas, power generation, and transportation. "So the industry in Samarinda and Balikpapan may develop (after the gas can)," he said. In addition to the pipeline, in East Kalimantan, the government has been and will build gas refueling stations (SPBGs) and Network Appliances gases.

     Pipeline construction across East Kalimantan, will be gradual. Currently in East Kalimantan, there have been a pipe that connects to Handil Bontang, Kutai Kertanegara. In the early stages, the pipeline will be built 50 kilometers (km) from Tanjung Batu to Kutai Kertanegara. 50 km pipeline construction will start this year and assigned to Pertamina. "Commissioned by the Ministry of Energy and Mineral Resources to Pertamina, the existing assignment of his letter to Pertamina," said Wiratmaja. The project investment budget calls will be borne by Pertamina.

    Related phases of pipeline development in East Kalimantan, Wiratmaja reluctant to elaborate. But the estimated his take at least 10 years to East Kalimantan has an integrated gas infrastructure. "We'll see (when completed), clear gradually," he said. He called the pipeline from East Kalimantan is eventually going like Pipes Trans-Java. Trans-Java gas pipeline integration project consists of three major projects. First, the western part of Java, worth US $ 300 million with a path-KHT Cirebon (84 km) and Tegalgede-Muara Tawar (50 km). Second, Northern Java, worth US $ 400 million to Cirebon-Semarang lines (255 km). Third, East Java, worth US $ 360 million with the Semarang-Gresik (271 km) and East Java Gas Pipeline (EJ GP) -Grati worth US $ 58 million (22.1 km).

    Transjawa pipeline project was also done by Pertamina, through its subsidiary, PT Pertamina Gas (Pertagas). Currently construction engineering, procurement, and construction (engineering, procurement, and construction / EPC) pipeline is only around 75% and is targeted for completion in the near future. While pipe Cirebon-Semarang, although won by PT Engineering Industries, but Rekind have agreed to work on this project together Pertagas and scheduled for completion in 2020.

IN INDONESIAN

Pemerintah akan Bangun Pipa Gas Lintas Kaltim

Pemerintah berencana membangun pipa gas Lintas Kalimantan Timur yang menghubungkan kota-kota dengan sumber gas di wilayah tersebut. Pembangunan tahap awal pipa ini akan ditugaskan kepada PT Pertamina.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman, Wiratmaja mengatakan, secara keseluruhan, Kalimantan Timur memiliki cadangan gas yang cukup besar dan mampu memenuhi kebutuhan di Wilayah tersebut sampai setidaknya 60 tahun ke depan. Namun, cadangan gas ini hanya bisa dipakai sekian lama jika dihubungkan dengan pipa. “Kami punya rencana membangun infrastruktur terintegrasi di Kalimantan Timur; semua kota dihubungkan dengan pipa. Kalau ada (sumber gas) habis (di kota tertentu) , bisa digantikan dari lapangan Iain. Karena kalau cadangan gas (Kaltim) sampai 60 tahun ke depan masih ada,” kata dia ketika meresmikan beroperasinya jaringan gas di Balikpapan.

Dia menegaskan, pipa gas lintas Kalimantan Timur ini harus dibangun lantaran wilayah ini kaya akan gas bumi. Sehingga, gas yang dihasilkan harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Pasalnya, gas merupakan bahan bakar yang lebih bersih dengan harga yang lebih murah dari bahan bakar minyak. Harga gas biasanya berkisar 11% dari harga minyak. Jika terealisasi, pipa gas terintegrasi ini akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan gas industri, pembangkit listrik, dan transportasi. “Sehingga industri di Samarinda dan Balikpapan dapat berkembang (setelah dapat gas) ,” ujarnya. Selain pipa, di Kalimantan Timur, pemerintah telah dan akan membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan jaringan gas rumah Tangga.

Pembangunan pipa lintas Kalimantan Timur ini, akan dilakukan secara bertahap. Saat ini di Kalimantan Timur, sudah terdapat pipa yang menghubungkan Bontang hingga Handil, Kutai Kertanegara. Pada tahap awal, pipa yang direncanakan dibangun yakni sepanjang 50 kilometer (km) dari Tanjung Batu hingga Kutai Kertanegara. Pembangunan pipa 50 km ini akan dimulai pada tahun ini dan ditugaskan kepada Pertamina. “Ditugaskan oleh Menteri ESDM ke Pertamina, sudah ada Surat penugasan-nya ke Pertamina,” jelas Wiratmaja. Anggaran investasi proyek ini disebutnya akan ditanggung oleh Pertamina.

Terkait tahapan pembangunan pipa Kalimantan Timur, Wiratmaja enggan merincinya. Namun diperkirakan-nya dibutuhkan waktu setidaknya 10 tahun sampai Kalimantan Timur memiliki infrastruktur gas yang terintegrasi. “Nanti kami lihat (kapan selesai), yang jelas bertahap,” ujarnya. Dia menyebut pipa di Kalimantan Timur ini nantinya bakal seperti Pipa Trans-Jawa. Proyek integrasi pipa gas TransJawa terdiri atas tiga proyek utama. Pertama, Jawa bagian Barat senilai US$ 300 juta dengan jalur Cirebon-KHT (84 km) dan Tegalgede-Muara Tawar (50 km). Kedua, Jawa bagian Utara senilai US$ 400 juta dengan jalur Cirebon-Semarang (255 km). Ketiga, Jawa bagian Timur senilai US$ 360 juta dengan jalur Semarang-Gresik (271 km) dan East Java Gas Pipeline (EJ GP) -Grati senilai US$ 58 juta (22,1 km).

Proyek pipa Trans-Jawa juga dikerjakan oleh Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina Gas (Pertagas). Saat ini pengerjaan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/ EPC) pipa ini baru mencapai sekitar 75% dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat ini. Sementara pipa Cirebon-Semarang, meski dimenangkan PT Rekayasa Industri, namun Rekind telah sepakat menggarap proyek ini bersama Pertagas dan ditargetkan selesai pada 2020.

INVESTOR DAILY, Page-9, Saturday, Feb, 4, 2017

Government Prepares Gas Import Regulation

The Government is preparing a ministerial regulation related to procedures and gas import requirements for the national industry. This policy is targeted to be completed later this year. Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja said, at least there are two principles related to gas import permit by the industry. First, because the gas import are intended to suppress the price of gas in the country, the supply of which is imported from other countries the price should be cheaper. Second, the import permit granted to the perpetrators who have the gas infrastructure. "Imported gas is being created procedure, Rule Ministers are being made. This year is finished, "he said

He explained that the price of imported gas in question should have included a transport component or the price of gas to arrive in Indonesia (landed price). If after adding the cost of transporting gas prices are still more expensive than the domestic price, the imported gas will not be authorized. Then associated infrastructure, it is now discussing what facilities should be owned as a condition of obtaining an import permit, if only the storage tank or including the gas pipeline. This requirement is called the same as the Commercial General Permit (INU) where the entrepreneur must have the operational reserve. "So it is being discussed, what infrastructure should be owned in order to permit imports," said Wiratmaja.

Previous Minister Ignatius Jonan asserts, there has been no decision on the import of gas by the industry. He said the government wanted the price of gas in the country should be able to compete with overseas. Because, if domestic gas prices are too high, then the whole industrial gas users in the country can not compete. The government does not want the price of gas in the country actually holding company that seeks efficiency. "It (industrial gas may be imported or not) decision and Coordinating Minister (Minister for Economic Coordination) how. important price had to be competitive, countries have an interest in the industry so that the gas can be competitive compared to other countries, "he explained.

The government itself has stated that it is precisely the supply of liquefied natural gas (liquefied natural gas / LNG) will still be excessive or above the national needs in 2017-2018. Wiratmaja briefly detailing, are each oversupply of LNG as many as 63 cargoes in 2017 and over 60 cargoes in 2018. Oversupply occurs both in the Badak LNG plant in Bontang, East Kalimantan and Tangguh refinery in Bintuni Bay, Papua.

According Wiratmaja, the supply of LNG is not due to excess production of gas delivered to the refinery is too high. Gas production remained on track. However, the government has not been able to hook a buyer willing to take the LNG. On the other hand, the government does not want to cut gas production in the upstream. While the gas deficit estimated to occur from 2019. Indonesia is expected to start experiencing a shortage of gas supply of 629.11 million cubic feet per day (million standard cubic feet per day / MMSCFD) at the time. The estimates are assuming a national growth rate of 7.7% and a population growth of 0.9% until 2025.

Based on data from the Ministry of Energy, the current gas supply is still quite high, about 6700.5 MMSCFD, while only 6102 MMSCFD gas needs. However, later in 2019, though rising, domestic gas supply will be lower than demand. Details, the gas supply is estimated at 7075.3 MMSCFD or 577.7 MMSCFD lower when compared with the need to reach the 7653 MMSCFD.

The gas supply deficit will continue to grow each year, In 2020, the gas deficit will rise to 982.4 MMSCFD where domestic gas supply needs only 7023.6 MMSCFD while reaching 8006 MMSCFD. Deficit figure will soar to reach 2893.1 MMSCFD in 2025 when the need rises to 8854 MMSCFD while domestic gas supply only 5960.9 MMSCFD.

IN INDONESIAN

Pemerintah Siapkan Peraturan Menteri Impor Gas

Pemerintah sedang menyiapkan peraturan menteri terkait prosedur dan persyaratan impor gas bagi pelaku industri nasional. Beleid ini ditargetkan dapat selesai pada tahun ini juga. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, setidaknya ada dua prinsip terkait izin impor gas oleh industri. Pertama, lantaran impor gas dimaksudkan untuk menekan harga gas dalam negeri, pasokan yang didatangkan dari negara lain harganya harus lebih murah. Kedua, izin impor diberikan kepada pelaku yang memiliki infrastruktur gas. “Impor gas ini sedang dibuat prosedurnya, Peraturan Menterinya sedang dibuat. Tahun ini selesai,” kata dia 

Dia menjelaskan, harga impor gas yang dimaksud harus sudah memasukkan komponen transportasi atau harga gas sampai tiba di Indonesia (landed price). Jika setelah ditambah biaya transportasi harga gas tersebut masih lebih mahal dari harga domestik, maka impor gas tidak akan di izinkan. Kemudian terkait infrastruktur, pihaknya kini tengah membahas fasilitas apa saja yang harus dimiliki sebagai syarat memperoleh izin impor, apakah hanya tangki penyimpanan atau termasuk pipa gas. Syarat ini disebutnya sama dengan Izin Niaga Umum (INU) di mana pengusaha harus memiliki cadangan operasional. “Jadi itu yang sedang dibahas, infrastruktur apa saja yang harus dimiliki supaya dapat izin impor,” ujar Wiratmaja.

Sebelumnya Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan, belum ada keputusan soal impor gas oleh industri. Menurutnya, pemerintah menginginkan harga gas dalam negeri harus dapat bersaing dengan di luar negeri. Pasalnya, jika harga gas domestik terlalu tinggi, maka seluruh industri pengguna gas di dalam negeri tidak dapat bersaing. Pemerintah tidak ingin harga gas dalam negeri justru menyandera perusahaan yang mengupayakan efisiensi. “Itu (industri boleh impor gas atau tidak) keputusannya dan Pak Menko (Menteri Koordinator Perekonomian) bagaimana. yang penting harganya harus bersaing, negara punya kepentingan supaya industri pengguna gas itu bisa kompetitif dibandingkan negara lain,” jelasnya.

Pemerintah sendiri telah menyatakan bahwa justru pasokan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) masih akan berlebih atau di atas kebutuhan nasional pada 2017-2018. Wiratmaja sempat merinci, terdapat masing-masing kelebihan pasokan LNG sebanyak 63 kargo pada 2017 dan di atas 60 kargo pada 2018. Kelebihan pasokan terjadi baik di Kilang LNG Badak di Bontang, Kalimantan Timur dan Kilang Tangguh di Teluk Bintuni, Papua.

Menurut Wiratmaja, adanya pasokan LNG berlebih ini bukan lantaran produksi gas yang dikirim ke kilang terlalu tinggi. Produksi gas tetap sesuai rencana. Hanya saja, pemerintah belum dapat menggaet pembeli yang mau mengambil LNG tersebut. Di sisi lain, pemerintah tidak ingin memangkas produksi gas di hulu. Sementara defisit gas diperkirakan baru terjadi mulai 2019. Indonesia diperkirakan mulai mengalami kekurangan pasokan gas sebesar 629,11 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/mmscfd) pada saat itu. Perkiraan itu dengan mengasumsikan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,7% dan pertumbuhan penduduk 0,9% hingga 2025.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini pasokan gas masih cukup tinggi yakni sekitar 6.700,5 mmscfd, sementara kebutuhan gas hanya 6.102 mmscfd. Namun pada 2019 nanti, meskipun naik, pasokan gas dalam negeri akan lebih rendah dari kebutuhan. Rincinya, pasokan gas diperkirakan hanya sebesar 7.075,3 mmscfd atau lebih rendah 577,7 mmscfd jika dibandingkan dengan kebutuhan yang mencapai 7.653 mmscfd.

Defisit pasokan gas itu akan terus membesar setiap tahunnya, Pada 2020, defisit gas akan naik menjadi 982,4 mmscfd di mana pasokan gas domestik hanya 7.023,6 mmscfd sedangkan kebutuhannya mencapai 8.006 mmscfd. Angka defisit akan melonjak hingga menyentuh 2.893,1 mmscfd pada 2025 ketika kebutuhan naik menjadi 8.854 mmscfd sementara pasokan gas domestik hanya 5.960,9 mmscfd.

Investor Daily, Page-9, Saturday, Feb, 4, 2017

Substitution Top Leaders Not Affect the performance of Pertamina

Ahmad Bambang Dwi Soetjipto and removed from office respectively as director and deputy director of PT Pertamina. Substitution helm Pertamina was assessed not to be, affect the performance of the oil and gas SOEs.

I guess no effect because all the system is set, then the work plan has also been established, "said Acting Temporary (Plt) Director of Pertamina Yenni Andayani. Yenni said, it will not be hasty to change the existing policy. He also hoped that the selected figure helm Pertamina will be able to lead and drive the organization. By doing so, there is no problem of delay in taking a decision.

He led it only has a team of directors who not only have the terms as directors, but the important thing is leadership, "said Yenni. Similar delivered Deputy for Services SOE Ministry Gatot Trihargo. He said the system in Pertamina has been running so that the rotation of directors is not significant to the company's performance. "Acting Managing Director Mrs. Yenni continue what authority as president (definitive)," he said.

Gatot said that one of the factors related to the turn of the helm Pertamina cooperation and teamwork. He called Pertamina has responsibilities and strategic tasks. "Therefore it is necessary a solid management. Existing internal need of refreshment, "he said.

He also revealed, Yenni appointment as the Acting Managing Director of Pertamina in accordance with the Ministry of SOEs. Because, Yenni a senior official. "There is a provision in the state if the oldest in his position, from senior positions. It was a regular thing at the Ministry of SOEs, "he said.

Honorable discharge

Soetjipto as managing director and Ahmad Bambang was vice president of the State Enterprise Minister Rini Soemarno under Decision No: SK-26 / MBU / 02/2017 on Termination and Changes Nomenclature. Members of the Board of Directors Position Company Company PT Pertamina. In addition, the Minister of SOEs as shareholder also decided to remove the nomenclature vice president for leadership effectiveness in the course of Pertamina.

The delivery of the termination letter was conducted at the General Meeting of Shareholders (AGM) Pertamina which took place behind closed doors at the Ministry of Enterprise, yesterday morning. Present at the meeting, among others, the board of directors of Pertamina. AGM also decided to appoint Yenni Andayani as Acting Temporary (Plt) Director of Pertamina. Yenni is a Director of Gas and Renewable Energy Pertamina since Nov. 28, 2014. Yenni's career at PT Pertamina starts since 1991.

He once believed to hold a position as director of PT Nusantara Gas Company Services in Osaka, Japan, president director of PT Donggi-Senoro LNG (2009-2012), and senior vice president of gas and power PT Pertamina Gas Directorate (2013-2014). While Soetjipto the roles of president of Pertamina since Nov. 28, 2014. At the same time, Ahmad Bambang appointed as marketing director of Marketing. However, along with the addition of the board of directors of Pertamina, Bambang Ahmad was appointed as Vice President Director of Pertamina on October 21, 2016.

Problematic

Meanwhile, SOE Minister Rini Soemarno responded positively to the decision of the Board of Commissioners of PT Pertamina dismiss Bambang Dwi Soetjipto and Ahmad. "Indeed, the problem is president and vice president director problematic. And, the Board recommended to be dismissed, "said Rini, at the Presidential Palace Complex, Jakarta, Friday (3/2).

Rini admitted that he had reported to President Joko Widodo, concerning the dismissal of Managing Director and Vice President Director of Pertamina. "We have met Mr. President, and the President agreed to be implemented. Mr. President feels this is the most appropriate, "said Rini.

Rini said the dismissal because the necessary leadership and strong cooperation among the directors of the state-owned enterprises. Therefore, Pertamina will be managing the project amounting to Rp 700 trillion this year. "Dismissal Pak Soetjipto and Mr. Ahmad Bambang, of course, with the highest appreciation to both of them. In the board of directors, in total until the end of 2016, Pertamina has given very good results, "he said.

Meanwhile, Commissioner of Pertamina Mr. Abeng added, Pertamina is the turn of the helm of the organization refreshment to get a figure capable leadership. This is in order to realize Pertamina as a world-class energy company (world class energy company). He said that in an organization it is important their teamwork. In the next 30 days is expected to get a figure that is able to work together and solid. "We hope the team can work together tasks which have been proposed. Pertamina must be a world-class energy company, "he said. Tanri said that the post of vice president director of Pertamina abolished. Because the position was assessed lead no good cooperation.

He cited the appointment of senior personnel placement is not appropriate time. Supposedly, when the managing director is absent, the vice president who took over the interim authority. However, the facts that occurred did not like it. "Better indeed sought new talent who can work and solid at Pertamina," he said.

He said Pertamina board arrangement in the nomenclature remains of nine, only the post of deputy managing director who renamed. However, Tanri can not disclose the name of the office that will replace. Focus Pursue Target Tanri Abeng said, as one of the large state-owned enterprises, Pertamina has a well-established organization and have been prepared to face various situations of internal and external environments. Pertamina, he said, has systems and internal mechanisms to run the company's continuous and well.

As a concrete form, the Board of Commissioner -have decided to appoint Yenni Andayani as Acting chief executive until a definitive stipulation of the managing director within the next 30 days. "We also provide cladding appreciation to Ahmad Bambang Dwi Soetjipto and who have contributed and contribute significantly to Pertamina during his tenure as Managing Director and Executive Vice President," he said.

Tanri said, change the board of directors prevalent in an organization of companies, including Pertamina and it is the usual dynamics. "Pertamina forward we believe will be more solid, more professional and firm on the corporate culture to ensure targets can be achieved with good company," he said.

Efficiency in all lines, improved operating performance pay attention to health, safety, security and environment (HSSE), and ensuring the realization of investments in a timely manner and goals, as well as to prepare human resources reliably into the mandate of the shareholders must be realized this year. "Pertamina will be focused and ready to realize the mandate of the shareholders because after Pertamina is a strategic state that we must guard and cheer with SOE strong and compete on a global level," says Yenni Andayani.

In 2016, Pertamina oil and gas production as much as 656 thousand barrels of oil equivalent per day consisting of 313 thousand barrels of oil per day and 1.99 bscfd gas. This year, Pertamina has raised its oil production target became 669 barrels of oil equivalent per day, consisting of 333 thousand barrels of oil per day and 2.08 bscfd gas. As for Pertamina's geothermal capacity this year is expected to reach 617 MM, up significantly compared to 2016 amounted to 512 MW This is because the completion of several geothermal projects the company worked.

From the aspect of processing, Pertamina is committed to improve the reliability by reducing unplanned refinery shutdown and also increase the yield of valuable product. This year, Pertamina raised its target yield of valuable product to about 79%, higher than the target specified by the CBP in 2017 approximately 77%. Processing and petrochemical mega project will also initiate significant steps this year to be done groundbreaking several refinery projects, namely RDMP RU V Balikpapan, RDMP RU IV Cilacap, and Tuban NGRR this year. All three are expected to be completed within the time span in 2019, 2021, and 2022 with output that meets Euro 5 specification.

The RDMP RU VI Balongan to be carried out independently by Pertamina is scheduled for completion in 2020 and will start the basic engineering design (BED) in mid 2017. In the field of marketing, after successfully launching various products that have been on the positive response by consumers, Pertamina determined to maintain retail fuel sales volume of non-subsidized over 45 million kiloliters a year by increasing the quality of services. This year will be a test for Pertamina to support the government in the form of fuel The price and distribution of LPG 3 kg on target, including the preparation of the required infrastructure.

Gas company Pertamina is targeting sales totaling 1,179 thousand BBTU year. After completing several gas infrastructure projects, such as pipelines Arun-Belawan-KIM-KEK (482 km), Muara Karang-Muara Tawar (30 km), pipe Porong-RoW (56 km), Pertamina this year focus on completing the gas pipeline open access Gresik-Semarang (271 km). To realize various projects and efforts to achieve the targets of the company's operations, Pertamina is preparing a capital expenditure (capex) of US $ 6.67 billion. With the improvement of operational performance, efficiency in all lines and attention to the development trend of world oil prices, Pertamina is targeting net profit of about US $ 3 billion this year.

Twins Sun

House Commission VII member Rl Kurtubi questioned the removal of two helm of it only because of their 'twin sun'. According to Kurtubi, Pertamina has ever vice president but never emerging issues 'solar twins'. Because the duties and authority of the president and vice president are different. In addition, the hierarchical position of president is higher than vice president. Moreover, the vice president who carried Ahmad Bambang whole corn. "If there 'solar twins' then the solution is not dismissed. If it were true of enmity, how to communicate, "he said.

Kurtubi said, Pertamina grew larger under the leadership Soetjipto and Ahmad Bambang. It can be seen from the earnings per year which exceeded the Malaysian oil and gas company, Petronas. "With a good performance over the last two years, it should be a reason for dismissing the two directors were not only due to lack of coordination. Another case when Pertamina's performance is less good then the removal of two directors by reason of the sun twin makes sense, "said Kurtubi.

Like the rice has become porridge, further Kurtubi, the figure selected will be able to exceed the achievements of the current Pertamina. Therefore, he hoped the president from among the substitute internal Pertamina. With so it did not take time to adjust again. "Find someone who understands the petroleum business is Pertamina itself. Means the person himself. If outsiders must learn to put it first. It takes time for adjustment, "he said.

Director of Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Coal Pertamina appreciate the achievements in recent years. It was seen in terms of income, savings and innovation. The brilliant performance thanks to the hard work of the management of Pertamina. According to him, the Board of Commissioners of Pertamina can be more objective look at what the contribution of directors. "I hope the commissioner can objectively see. Say they are routinely meeting with the board of directors so that it can assess who has the achievement so that Pertamina's performance is good, "he said.

Marwan said, a figure that leads the Pertamina will have to be professional and independent. Because, Pertamina is an energy company that is strategic. Pertamina's performance can surpass the Petronas partly because oil and gas contracts, which expired submitted to Pertamina. Therefore, he asked not to be the next leader of Pertamina only benefit certain interests. "We want professional management that is free from political interests, not to pave a different agenda to benefit certain groups. In addition it must be independent and able to promote Pertamina, "he said.

IN INDONESIAN

Pergantian Pucuk Pimpinan Tak Pengaruhi Kinerja Pertamina

Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang diberhentikan dari jabatannya masing-masing sebagai direktur utama dan wakil direktur utama PT Pertamina. Pergantian pucuk pimpinan Pertamina itu dinilai tidak akan, memengaruhi kinerja BUMN migas tersebut.

Saya kira tidak berpengaruh karena semua sistem kan sudah ditetapkan, kemudian rencana kerja juga sudah ditetapkan,” kata Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Direktur Utama Pertamina Yenni Andayani. Yenni menuturkan, pihaknya tidak akan gegabah mengubah kebijakan yang sudah ada. Dia pun berharap sosok pucuk pimpinan yang dipilih nantinya mampu memimpin Pertamina dan menggerakkan organisasi. Dengan begitu, tidak ada masalah keterlambatan dalam mengambil keputusan. 

Dia pimpinan Pertamina hanya memiliki tim direksi yang tidak hanya memiliki persyaratan sebagai direksi, tapi yang terpenting adalah leadership," ujar Yenni. Hal senada disampaikan Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN Gatot Trihargo. Dia bilang sistem di Pertamina sudah berjalan sehingga rotasi direksi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. “Plt Dirut Bu Yenni melanjutkan apa yang ada kewenangan seperti dirut (definitif) ,” ujarnya. 

Gatot menuturkan, salah satu faktor pergantian pucuk pimpinan Pertamina terkait kerja sama dan kekompakan tim. Dia menyebut Pertamina memiliki tanggung jawab dan tugas yang strategis. “Oleh sebab itu diperlukan manajemen yang solid. Internal yang ada perlu penyegaran," tuturnya.

Dia juga mengungkapkan, penunjukan Yenni sebagai Plt Dirut Pertamina sesuai ketentuan Kementerian BUMN. Pasalnya, Yenni merupakan pejabat senior. “Ada ketentuan di BUMN kalau yang tertua di jabatannya, dari senior jabatannya. Itu hal yang biasa di Kementerian BUMN,” ujarnya.

Pemberhentian dengan hormat 

Dwi Soetjipto sebagai direktur utama dan Ahmad Bambang sebagai wakil direktur utama oleh Menteri BUMN Rini Soemarno melalui SK No : SK-26/ MBU/02/2017 tentang Pemberhentian dan Perubahan Nomenklatur. Jabatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina. Selain itu, Menteri BUMN sebagai pemegang saham juga memutuskan untuk menghapus nomenklatur wakil direktur utama untuk efektivitas jalannya kepemimpinan di Pertamina.

     Penyerahan surat pemberhentian tersebut dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang berlangsung secara tertutup di kantor Kementerian BUMN, kemarin pagi. Hadir dalam rapat tersebut antara lain jajaran direksi Pertamina. RUPS juga memutuskan untuk menunjuk Yenni Andayani sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Direktur Utama Pertamina. Yenni merupakan Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan Pertamina sejak 28 November 2014. Perjalanan karier Yenni di PT Pertamina dimulai sejak 1991. 

Dia pernah dipercaya untuk memegang posisi sebagai direktur utama PT Nusantara Gas Company Services di Osaka, Jepang, direktur utama PT Donggi-Senoro LNG (2009-2012), dan senior vice president gas and power Direktorat Gas PT Pertamina (2013-2014). Sedangkan Dwi Soetjipto mengemban jabatan dirut Pertamina sejak 28 November 2014. Pada saat bersamaan, Ahmad Bambang ditunjuk sebagai direktur pemasaran Pemasaran. Namun, seiring dengan penambahan jajaran direksi Pertamina, Ahmad Bambang ditunjuk sebagai Wadirut Pertamina pada 21 Oktober 2016.

Bermasalah

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno merespons positif keputusan Dewan Komisaris PT Pertamina memberhentikan Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang. “Memang persoalannya dirut dan wadirut bermasalah. Dan, Dewan Komisaris merekomendasikan untuk diberhentikan," kata Rini, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/2).

Rini mengaku sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo perihal pemberhentian Dirut dan Wadirut Pertamina. “Kami telah menemui Bapak Presiden, dan Bapak Presiden menyetujui untuk dilaksanakan. Bapak Presiden merasa ini yang paling tepat," ujar Rini.

Rini mengatakan, pemberhentian dilakukan karena diperlukan kepemimpinan dan kerja sama yang kuat di kalangan direksi perusahaan milik negara itu. Sebab, nantinya Pertamina akan mengelola proyek sebesar Rp 700 triliun pada tahun ini. “Pemberhentian Pak Dwi Soetjipto dan Pak Ahmad Bambang, tentunya dengan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mereka berdua. Secara direksi, secara total sampai akhir tahun 2016, Pertamina telah memberikan hasil yang sangat baik," katanya.

Sementara itu, Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng menambahkan, pergantian pucuk pimpinan Pertamina merupakan penyegaran organisasi untuk mendapatkan sosok kepemimpinan yang mumpuni. Hal ini guna mewujudkan Pertamina sebagai perusahaan energi berkelas dunia (world class energy company). Dia mengatakan, dalam sebuah organisasi itu yang terpenting adanya kerja sama tim. Dalam 30 hari ke depan diharapkan mampu mendapatkan sosok yang mampu bekerjasama dan solid. “Kami harapkan tim bisa bekerjasama tugas-tugas yang sudah dicanangkan. Pertamina harus jadi world class energy company,” ujarnya. Tanri menuturkan, jabatan wadirut Pertamina ditiadakan. Pasalnya, posisi itu dinilai menyebabkan tidak terjadinya kerja sama yang bagus. 

Dia mencontohkan mengenai pengangkatan penempatan tenaga senior yang tidak sesuai waktu. Seharusnya, ketika direktur utama berhalangan, maka wakil dirut yang mengambil alih sementara kewenangan. Namun, fakta yang terjadi tidak seperti itu. “Lebih baik memang dicari talenta baru yang bisa bekerjasama dan solid di Pertamina," ujarnya.

Dikatakannya, susunan direksi Pertamina dalam nomenklatur tetap berjumlah sembilan, hanya jabatan wakil direktur utama saja yang berganti nama. Namun, Tanri belum bisa membeberkan nama jabatan yang bakal menggantikan tersebut. Fokus Kejar Target Tanri Abeng mengatakan, sebagai salah satu BUMN besar, Pertamina memiliki organisasi yang mapan dan telah disiapkan menghadapi berbagai macam situasi lingkungan internal maupun eksternal. Pertamina, katanya, telah memiliki sistem dan mekanisme internal untuk menjalankan perusahaan secara kontinu dan baik.

Sebagai bentuk nyata, Dewan Komisaris Utama -telah memutuskan untuk menunjuk Yenni Andayani sebagai Plt direktur utama hingga ditetapkannya direktur utama definitif dalam jangka waktu 30 hari ke depan. “Kami juga memberikan apresiasi setinggi-tinggi kepada Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang yang sudah memberikan sumbangsih dan kontribusi nyata bagi Pertamina selama menjabat sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama,” ujarnya.

Tanri menuturkan, perubahan jajaran direksi lazim terjadi pada suatu organisasi perusahaan, termasuk di Pertamina dan hal tersebut merupakan dinamika biasa. “Pertamina ke depan kami yakini akan semakin solid, semakin profesional dan teguh pada budaya perusahaan untuk memastikan target-target perusahaan dapat tercapai dengan baik,” ujarnya. 

Efisiensi di segala lini, peningkatan kinerja operasi yang memperhatikan aspek health, safety, security, dan environment (HSSE), dan memastikan realisasi berbagai investasi secara tepat waktu dan sasaran, selain juga melakukan penyiapan sumber daya manusia yang andal menjadi amanat pemegang saham yang harus direalisasikan pada tahun ini. “Pertamina akan fokus dan siap merealisasikan amanat dari pemegang saham karena bagaimanapun Pertamina merupakan BUMN strategis yang harus kita jaga dan dukung bersama menjadi BUMN yang kuat dan bersaing di level global,” ujar Yenni Andayani. 

Pada 2016, produksi migas Pertamina sebanyak 656 ribu barel setara minyak per hari yang terdiri atas 313 ribu barel minyak per hari dan 1,99 bscfd gas. Tahun ini, Pertamina telah menaikkan target produksi migas-nya menjadi 669 barel setara minyak per hari, yang terdiri atas 333 ribu barel minyak per hari dan 2,08 bscfd gas. Adapun kapasitas panas bumi Pertamina tahun ini ditargetkan mencapai 617 MM, naik signifikan dibandingkan 2016 sebesar 512 MW Hal ini karena tuntasnya beberapa proyek panas bumi yang digarap perseroan.

Dari aspek pengolahan, Pertamina bertekad untuk dapat meningkatkan keandalan kilang dengan mengurangi unplanned shutdown dan juga meningkatkan yield valuable product. Tahun ini, Pertamina menaikkan target yield valuable product menjadi sekitar 79%, lebih tinggi dari target yang telah dicanangkan dalam RKAP 2017 sekitar 77%. Megaproyek pengolahan dan petrokimia juga akan memulai tahapan yang signifikan tahun ini dengan akan dilakukannya peletakan batu pertama beberapa proyek kilang, yaitu RDMP RU V Balikpapan, RDMP RU IV Cilacap, dan NGRR Tuban sepanjang tahun ini. Ketiganya ditargetkan rampung dalam rentang waktu 2019, 2021, dan 2022 dengan hasil produksi yang memenuhi spesifikasi Euro 5. 

Adapun RDMP RU VI Balongan yang akan dilaksanakan secara independen oleh Pertamina ditargetkan selesai 2020 dan akan memulai kegiatan basic engineering design (BED) pada pertengahan 2017. Di bidang pemasaran, setelah sukses meluncurkan berbagai varian produk yang telah di respons positif oleh konsumen, Pertamina bertekad mempertahankan volume penjualan BBM retail non subsidi di atas 45 juta kiloliter dalam setahun dengan mutu layanan yang semakin meningkat. Tahun ini akan menjadi ujian bagi Pertamina untuk mendukung program pemerintah berupa BBM Satu Harga dan juga pendistribusian Elpiji 3 kg tepat sasaran, termasuk penyiapan infrastruktur yang dibutuhkan.

Pertamina menargetkan penjualan gas perusahaan secara total sebesar 1.179 ribu BBTU dalam setahun. Setelah menuntaskan beberapa proyek infrastruktur gas, seperti pipa Arun-Belawan-KIM-KEK (482 km), Muara Karang-Muara Tawar (30 km), pipa Porong-Grati (56 km), Pertamina tahun ini fokus menyelesaikan pipa transmisi gas open access Gresik-Semarang (271 km). Untuk merealisasikan berbagai proyek dan upaya mencapai target-target operasional perusahaan tersebut, Pertamina menyiapkan belanja modal (capex) sebesar US$ 6,67 miliar. Dengan peningkatan kinerja operasional, efisiensi di segala lini dan memperhatikan tren perkembangan harga minyak dunia, Pertamina menargetkan laba bersih sekitar US$ 3 miliar pada tahun ini.

Matahari Kembar

Anggota Komisi VII DPR Rl Kurtubi mempertanyakan pencopotan dua pucuk pimpinan Pertamina hanya lantaran adanya ‘matahari kembar’. Menurut Kurtubi, Pertamina pernah memiliki wakil dirut tapi tidak pernah muncul isu ‘matahari kembar’. Pasalnya, tugas dan wewenang dirut dan wakil dirut berbeda. Selain itu, secara hirarki posisi dirut lebih tinggi dari wakil dirut. Apalagi, jabatan wakil dirut yang diemban Ahmad Bambang baru seumur jagung. “Kalau memang ada ‘matahari kembar’ maka solusinya bukan diberhentikan. Kalau betul terjadi perseteruan, bagaimana berkomunikasi saja,” ujarnya.

Kurtubi menuturkan, Pertamina tumbuh semakin besar di bawah kepemimpinan Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang. Hal itu bisa dilihat dari laba per tahun yang melampaui perusahaan migas asal Malaysia, Petronas. “Dengan kinerja yang baik selama dua tahun terakhir itu, seharusnya alasan pemberhentian dua direksi itu tidak hanya lantaran kurang koordinasi. Lain halnya bila kinerja Pertamina kurang baik maka pencopotan dua direksi dengan alasan matahari kembar menjadi masuk akal,” ucap Kurtubi.

Ibarat nasi sudah menjadi bubur, lanjut Kurtubi, maka sosok yang terpilih nanti harus bisa melebihi dari capaian Pertamina saat ini. Oleh sebab itu, dia berharap pengganti dirut berasal dari kalangan internal Pertamina. Dengan begitu tidak butuh waktu untuk penyesuaian lagi. “Cari sosok yang mengerti bisnis perminyakan adalah Pertamina sendiri. Berarti orang dalam sendiri. Kalau orang luar ditaruh maka harus belajar dulu. Butuh waktu penyesuaian,” ujarnya.

Direktur Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengapresiasi capaian Pertamina dalam beberapa tahun belakangan. Hal itu dilihat dari sisi pendapatan, penghematan serta inovasi. Kinerja cemerlang itu berkat kerja keras manajemen Pertamina. Menurutnya, Dewan Komisaris Pertamina bisa lebih objektif melihat seperti apa kontribusi direksi. “Saya berharap komisaris bisa objektif melihat. Katakanlah mereka rutin rapat dengan direksi sehingga bisa menilai siapa yang mempunyai prestasi sehingga kinerja Pertamina baik,” ujarnya.

Marwan menuturkan, sosok yang memimpin Pertamina nantinya harus profesional dan independen. Pasalnya, Pertamina merupakan perusahaan energi yang strategis. Kinerja Pertamina bisa melampaui Petronas antara lain karena kontrak-kontrak migas yang telah berakhir diserahkan ke Pertamina. Oleh sebab itu, dia meminta jangan sampai pimpinan Pertamina berikutnya hanya menguntungkan kepentingan tertentu. “Kita mau pengelolaannya profesional yang bebas dari kepentingan politik, jangan sampai memuluskan agenda lain untuk mendapatkan keuntungan kelompok tertentu. Selain itu harus independen dan bisa memajukan Pertamina,” ujar dia.

Investor Daily, Page-1, Saturday, Feb, 4, 2017