Achievement Tjip: From Pertalite to Profit Exceed Petronas

Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Rini Soemarno as the controlling shareholder of PT Pertamina dismiss Soetjipto (akrap called Tjip) on the position of Managing Director of Pertamina per Friday (3/2) of this. Dismissal decided in the EGM at the Ministry of SOEs. Deputy for financial services, surveying services and consultants Trihargo SOE Ministry Gatot explained that the decision was taken to encourage Pertamina into a world class company. "We see no need to be upgraded internally, there needs refreshment. Then the two positions are changing, "said Billy.

Soetjipto has served as the number one Pertamina for approximately three years. Pertamina, Karen Agustiawan Dwi replace resigning. For three years in office, many achievements were successfully etched by Dwi Soetjipto. Here is his report card:

1. Dissolution Petral.

Pertamina has completed the liquidation process Pertamina Energy Trading Limited (Petral) Group in February 2016. The liquidation process is faster than the previous target, which in June 2016. Petral Group consists of petral Hong Kong, Pertamina Energy Services Pte Ltd, and Zambesi Investment Limited. The existence of Petral replaced by the Integrated Supply Chain (ISC). With the dissolution of Petral and replaced by ISC is able to cut out the middleman out of the supply chain, increasing the utilization and flexibility of the fleet Pertamina. Another breakthrough is the provision of equal opportunity and fair to all participants of procurement. The existence of the ISC is very important to be open, transparent broadest elected so many partners that participated. Thus, there is a significant change in the form of savings.

2. Launch Perialite

Beginning in 2016, Pertamina launched a fuel oil (BBM) has with Ron 90 titled Pertalite. This product was launched to reduce the use of Premium which was still subsidized by the government. This product is shown telling, after six months of its launch, Pertamina booked a Premium usage dropped dramatically. Consumption Premium, typically in the range of 75 thousand Kilo Litre (KL) per day directly to 68 thousand Kilo Litre (KL) per day. Until this moment, Pertalite into products that are used by many users. By Ron 90, Pertalite quality is not much different from Ron PERTAMAX which has 92.

3. Revitalize Oil Refinery

Over at Pertamina, Dwi Sutjipto failed to decide on the revitalization of the oil refinery that will start this year. At least the refinery which will be revitalized, namely Cilacap, Balongan, Dumai, Balikpapan and Plaju. Revitalization of this oil refinery recorded a total investment of Rp 210 trillion, and the process itself is expected to be completed in 2021. With this revitalization future oil production will increase 150 percent.

4. Fuel (BBM) One Price

In October 2016, the President Joko Widodo set BBM One Price in Papua. Although launched in October, but this policy will take effect January 1, 2017. This policy was created to provide justice for the people of Indonesia who are in the territory remote, outermost and farthest. During this time, the price of fuel in the area the price is very high if compared to Java. Dwi admitted, the policy should subsidize this price Pertamina Rp 800 billion per year. However, in order to create fairness, the budget was not too disputed by Pertamina.

5. Beat Profit Petronas

Pertamina's profit in 2016 is larger than Malaysia's Petronas oil and gas SOEs. It is in line with Pertamina efficiency measures. Soetjipto said, the efficiency that can be achieved by Pertamina increased significantly. If in 2015 only USD 800 million, in November 2016 rose to $ 2.8 billion. "In two years of focus and can improve efficiency. Last year USD 800 million, 2016 to November

USD 2.8 billion, "said Dwi.

IN INDONESIAN

Prestasi Tjip: Dari Pertalite hingga Laba Melampaui Petronas

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sebagai pemegang saham pengendali PT Pertamina memberhentikan Dwi Soetjipto (akrap dipanggil Tjip) dari posisi Dirut Pertamina per Jumat (3/2) ini. Pemberhentian diputuskan dalam RUPSLB di Kantor Kementerian BUMN. Deputi bidang usaha jasa keuangan, jasa survei dan konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menjelaskan, keputusan itu diambil untuk mendorong Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia. “Kami melihat internal ada yang perlu ditingkatkan, perlu ada penyegaran. Maka dua jabatan ini mengalami perubahan,” kata Gatot. 

Dwi Soetjipto telah menjabat sebagai orang nomor satu Pertamina selama kurang lebih tiga tahun. Di Pertamina, Dwi menggantikan Karen Agustiawan yang mengundurkan diri. Selama tiga tahun menjabat, banyak prestasi yang berhasil ditorehkan oleh Dwi Soetjipto. Berikut ini rapornya: 

1. Pembubaran Petral. 

Pertamina telah menyelesaikan proses likuidasi Pertamina Energi Trading Limited (Petral) Group pada Februari 2016. Proses likuidasi tersebut lebih cepat dibandingkan target sebelumnya, yaitu pada Juni 2016. 

Petral Group terdiri dari Petral Hong Kong, Pertamina Energy Services Pte Ltd, dan Zambesi Investment Limited. Keberadaan Petral digantikan oleh Integrated Supply Chain (ISC). Dengan pembubaran Petral dan digantikan oleh ISC ini mampu memotong perantara dari rantai suplai, peningkatan pemanfaatan dan fleksibilitas  dari armada laut Pertamina. Terobosan lainnya adalah dengan pemberian kesempatan yang sama dan adil untuk semua peserta pengadaan. Keberadaan ISC sangat penting untuk membuka transparansi seluas-luasnya supaya banyak mitra terpilih yang ikut serta. Dengan demikian, ada perubahan yang signifikan berupa penghematan.

2. Peluncuran Perialite

Awal 2016, Pertamina meluncurkan produk Bahan bakar minyak (BBM) baru dengan Ron 90 bertajuk Pertalite. Produk ini diluncurkan untuk mengurangi penggunaan Premium yang saat itu masih disubsidi pemerintah. Produk ini terbukti jitu, setelah enam bulan diluncurkan, Pertamina mencatat penggunaan Premium menurun drastis. Konsumsi Premium yang ,biasanya di kisaran 75 ribu Kilo Liter (KL) per hari langsung menjadi 68 ribu Kilo Liter (KL) per hari. Sampai-saat ini, Pertalite menjadi produk yang banyak digunakan para penggunanya. Dengan Ron 90, kualitas Pertalite tidak jauh beda dengan Pertamax yang memiliki Ron 92.

3. Revitalisasi Kilang Minyak

Selama di Pertamina, Dwi Sutjipto berhasil memutuskan mengenai revitalisasi kilang minyak yang akan dimulai pada tahun ini. Setidaknya kilang yang akan direvitalisasi yaitu Kilang Cilacap, Balongan, Dumai, Balikpapan dan Plaju. Revitalisasi kilang minyak ini mencatat total investasi mencapai Rp 210 triliun, dan prosesnya sendiri ditargetkan rampung pada 2021. Dengan adanya revitalisasi ini nantinya produksi minyak Pertamina akan meningkat 150 persen.

4. Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga

Pada Oktober 2016, Presiden RI Joko Widodo menetapkan BBM Satu Harga di tanah Papua. Meski diluncurkan pada Oktober, namun kebijakan ini baru berlaku 1 Januari 2017. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia yang berada diwilayah terpencil, terluar dan terjauh. Selama ini, harga BBM di wilayah itu harganya sangat tinggi jika dibandingkan di Pulau Jawa.

Dwi mengaku, kebijakan satu harga ini Pertamina harus mensubsidi Rp 800 miliar per tahun. Namun demikian, demi menciptakan keadilan, anggaran itu tidak terlalu dipermasalahkan oleh Pertamina.

5. Kalahkan Laba Petronas

Perolehan laba Pertamina pada 2016 lebih besar dari BUMN migas milik Malaysia Petronas. Hal tersebut seiring langkah Pertamina melakukan efisiensi. Dwi Soetjipto mengatakan, nilai efisiensi yang bisa diraih Pertamina meningkat signifikan. Jika pada 2015 hanya USD 800 juta, pada November 2016 naik mencapai USD 2,8 miliar. “Dalam dua tahun fokus dan bisa meningkatkan efisiensi. Tahun lalu USD 800 juta, 2016 sampai November

USD 2,8 miliar,” kata Dwi. 

Dia melanjutkan, dampak dari langkah efrsiensi itu mampu mendongkrak laba Pertamina yang di akhir tahun diperkirakan mencapai di atas Rp 40 triliun. Perolehan laba tersebut diklaim jauh lebih tinggi dari Petronas untuk

pertama kalinya

Duta Masyarakat, Page-1, Saturday, Feb, 4, 2017

Jokowi Uninstall Dirut- Deputy CEO

SOE ballad Migas, Minister Rini Pro Bambang?

Shocking news came from Pertamina, the giant state-owned enterprises. President Director Dwi Soetjipto and Deputy Managing Director Ahmad Bambang officially removed. The sacking They decided in the General Meeting Extraordinary Shareholders (EGM) on Friday (3/2) morning. The sacking was on direct orders of President Joko Widodo. Rini Soemarno appointed Director of New and Renewable Energy Pertamina Yenni Andayani became Acting Director of replacing Dwi Sutjipto. Yenni will be the skipper for 30 days to appoint Pertamina President Director definitive.

     While the post of Deputy Director abolished. "Whereas this morning had been a handover decision letter (SK) dismissal of the Director and Deputy Director of PT Pertamina Persero. And, starting today, he dismissed the appropriate decree of the Minister of SOEs, "said the Deputy of the Ministry of State Enterprises Gatot Trihargo Services at the Ministry of SOEs. The EGM was held closed at around 10:00 to 10:30 pm on the 7th floor of the Main Building Office of the Ministry of SOEs. EGM was attended by the Commissioner of Pertamina Mr. Abeng after the AGM, representatives of the Ministry of Finance, Head of BKF Suahasil Nazra, Representative of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Deputy Minister Arcandra Tahar and other senior state officials.

Mr. Abeng said, there are some policies regarding the project created Pertamina president director and the vice president director but not synchronous. Such dynamics can not be allowed to continue. Tanri pointed out, removal and replacement of senior officials has not been achieved. In fact, refreshment and new concepts could have been present on the the young people. Some chairs even unallocated. 'There are 20 strategic force that should be replaced or recharged not immediately taken decision. Suppose that in Pertagas many empty seats and regenerate much overdue, "said Tanri.

     Tanri added, many projects whose decisions are not taken immediately. One of them imported diesel. The decision, signed by Vice President Director Bambang Ahmad is not agreed upon by the President Director Dwi Sutjipto. "For example, yesterday the fuss was why the vice president director signed import diesel. That's not true, it should allocate the own way, but between the Managing Director and Vice President Director are not in line, among others. That is, if no action is taken to danger, " Tanri said.

In addition to the import of solar projects, related price increases PERTAMAX too many things that really do not have to happen. "Actually, they could communicate. but the fact that even at issue between them, well this is all I think the cooperation that does not support the achievement of optimal performance, "said Tanri.

He explained that there should be communication between the well formed and Ahmad Bambang Dwi Sutjipto. He said that the discrepancy between the two decisions could jeopardize the position of Pertamina. To note, the directors of the company overhaul the country's oil and gas previously conducted in October 2016. At that time, the GMS adds directors from seven to nine people. Position of Vice President Director raised again, occupied Ahmad Bambang, previously Director of Marketing. In the new structure, there is the director's seat processing megaproject and Petrochemical given to Rachmad Hardadi.

The changes contained in the revised statutes Pertamina. But the advent of the post of vice president director of Pertamina experiencing dualisme create leadership. Shareholders to change the constitution, which limits authority of the Managing Director, on the contrary increase the role of vice president director. Deputy Energy, Logistics and Tourism Region SOE Ministry Edwin Hidayat Abdullah said in the company's internal tensions occur because of communication problems.

On Demand Jokowi

Chairman of the Expert Team Vice President Sofjan said president director Dwi Soetjipto turnover and Vice President Director Ahmad Bambang is a request by President Joko Widodo (Jokowi). Decree of removal of both the Secretary of State-Owned Enterprises Rini Soemarno on Friday, February 3 morning. "Yes it is a direct order from the President to be replaced," said Sofyan, the Office of Apindo, Building Permata Kuningan, Jakarta.

According to him, the President's order is very unfounded because the dualism of leadership in the government-owned oil company Pertamina make performance has been stalled since the last few months. The removal of the measures are expected to give positive effects for Pertamina's performance in the future. "The government certainly has no reason to replace it and I think it is because they do not perform to the government and so he had to be replaced, there is a conflict make jam Pertamina," said business owner Gemala Group.

Minister Rini Pro-Bambang?

However, Sofyan did not want to comment on matters of removal Soetjipto for personal reasons SOE Minister Rini Soemarno. Rumors, SOE Minister to prioritize the authority of Ahmad Bambang as Vice President Director of Pertamina. "Yes I did not know asked him, infonya so, that he was more pro to Bambang," he said.

Sofyan believes, replacement Tjip, greeting familiar Dwi Sutjipto, who will be appointed by the government later is a leader who is credible. Related stopgap, Sofyan would not expect much. He said the Director of Gas and Renewable Energy (EBT) Pertamina Yenni Andayani it had not been in the company's logo of a sea horse. "It's new officials a month, can not be expected much from officials. If I see a problem here and now given untaken officials to find a definite president and vice president. It's just official while, "he said. 

Yenni  Andayani Figure 

Yenni Andayani that will lead Pertamina for 30 days, since 28 November 2014, the Director of New and Renewable Energy Pertamina. His job based on the Minister of SOEs No.SK 265 / MBU / 11/2014. He previously worked. on the basis of No.Kpts SK-051 / C00000 / 2014-S0 on Duties and Powers of Directors and Change Line Report Organization PT Pertamina (Persero). Born on March 24, 1965 ago, Yenni is a graduate of Bachelor of Laws from the University of Parahyangan in 1988. "His career began in 1991 at Pertamina and was once believed to hold the position as President Director of PT Nusantara Gas Company Services in Osaka, Japan," as quoted from the official website Pertamina.

Yenni has also been the President Director of PT Donggi-Senoro LNG in the period of 2009-2012. After that he became a Senior Vice President Gas and Power, Pertamina Gas Directorate in 2013-2014. So what Yenni program became Acting (Plt) Director of Pertamina for 30 days? Yenni said it will carry out the work plan predefined. 'There will be many changes as long as he served as the Acting Managing Director, "I think everything is clear, CBP all been approved already and I do not think there are things that need to be questioned again," said Yenni at the Ministry of SOEs.

     Yenni added, landing shareholders is that Pertamina line becomes more solid future. Pertamina is one of the giants of State Owned Enterprises (SOEs). Yenni aware of the decision taken must be based on careful study. "We must also be careful to change the policy-the policy, which The most important is the filling of the positions had been doing, "he said. "I think each board also already understand what to do and the message is clear we must do our sustainability for 2017, Keen Yenni

IN INDONESIAN

Jokowi Copot Dirut- Wakil Direktur Utama Pertamina

Balada BUMN Migas, Menteri Rini Pro Bambang?

Kabar mengejutkan datang dari Pertamina, raksasa BUMN. Direktur Utama Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang resmi dicopot. Pencopotan Mereka diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Jumat (3/2) pagi. Pencopotan itu atas perintah langsung Presiden Joko Widodo. Rini Soemarno menunjuk Direktur Energi Baru dan Terbarukan Pertamina Yenni Andayani menjadi Pelaksana Tugas Direktur Utama menggantikan Dwi Sutjipto. Yenni akan menjadi nakhoda selama 30 hari sampai Pertamina menunjuk Direktur Utama definitif. 

     Sementara jabatan Wakil Direktur Utama ditiadakan. “Bahwa pada pagi hari ini tadi sudah ada penyerahan Surat keputusan (SK) pemberhentian Direktur dan Wakil Dirut PT Pertamina Persero. Dan, mulai hari ini beliau diberhentikan sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN,” ujar Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN Gatot Trihargo di Kantor Kementerian BUMN. RUPSLB tersebut digelar tertutup sekitar pukul 10.00-10.30 WIB di lantai 7 Gedung Utama Kantor Kementerian BUMN. RUPSLB dihadiri Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng usai RUPS, perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala BKF Suahasil Nazra, Perwakilan Kementerian ESDM, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

Tanri Abeng mengatakan, ada beberapa kebijakan yang menyangkut proyek Pertamina yang dibuat Dirut dan Wadirut tapi tak sinkron. Dinamika seperti itu tidak bisa terus dibiarkan. Tanri mencontohkan, pengangkatan dan pergantian para pegawai senior tidak kunjung dilakukan. Padahal, penyegaran dan konsep baru bisa saja hadir dari para orang-orang muda. Beberapa kursi bahkan tidak terisi. ‘Ada 20 tenaga strategis yang mestinya diganti atau diisi tidak segera diambil keputusannya. Misalkan dalam Pertagas banyak kursi kosong dan regenerasi banyak terlambat,” ujar Tanri.

Tanri menambahkan, banyak proyek yang keputusannya tidak segera dilakukan. Salah satunya impor solar. Keputusan yang ditandatangani oleh Wadirut Ahmad Bambang tersebut tidak disepakati oleh Dirut Dwi Sutjipto. “Misalnya kemarin yang ribut itu kenapa Wadirut teken impor solar. Itu tidak benar, seharusnya pengalokasian itu ujar Tanri. sudah jalan, tapi antara Dirut dan Wadirut tidak sejalan, itu antara lain. Itu kalau tidak diambil tindakan bisa bahaya,”

Selain proyek impor solar, terkait kenaikan harga Pertamax juga banyak hal yang sebenarnya tidak harus terjadi. “Sebetulnya mereka bisa berkomunikasi. tapi justru malah dipermasalahkan di antara mereka, nah ini semua menurut saya kerja sama yang tidak mendukung tercapainya kinerja yang optimal,” ujar Tanri.

Dia menjelaskan, harusnya ada komunikasi yang terbentuk dengan baik antara Dwi Sutjipto dan Ahmad Bambang. Ia menilai, ketidak sesuaian keputusan antara keduanya bisa membahayakan posisi Pertamina.  Untuk diketahui, perombakan direksi perusahaan minyak dan gas negara itu sebelumnya dilakukan Oktober 2016. Saat itu, RUPS menambah direksi dari tujuh menjadi sembilan orang. Jabatan Wadirut dimunculkan kembali, diduduki Ahmad Bambang, yang sebelumnya Direktur Pemasaran. Dalam struktur baru, ada kursi direktur Mega Proyek pengolahan dan Petrokimia yang diberikan kepada Rachmad Hardadi. 

Perubahan tertuang dalam revisi anggaran dasar Pertamina. Namun munculnya jabatan Wadirut membuat Pertamina mengalami dualisme kepemimpinan. Pemegang saham mengubah anggaran dasar, yang membatasi kewenangan Dirut, sebaliknya memperbesar peran Wadirut. Deputi Bidang Energi, Logistik, dan Kawasan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan ketegangan di internal perusahaan terjadi karena masalah komunikasi. 

Atas Permintaan Jokowi 

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengungkapkan, pergantian Dirut Pertamina Dwi Soetjipto dan Wadirut Ahmad Bambang merupakan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat keputusan pencopotan keduanya diserahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno pada Jumat 3 Februari pagi. “Ya itu dari Presiden langsung suruh diganti,” ujar Sofjan, di Kantor Apindo, Gedung Permata Kuningan, Jakarta.

Menurut dia, perintah Presiden sangat berdasar lantaran dualisme kepemimpinan di perusahaan minyak  milik pemerintah itu membuat kinerja Pertamina macet sejak beberapa bulan terakhir. Adapun langkah pencopotan diharapkan memberi efek positif bagi kinerja Pertamina di masa mendatang.  “Pemerintah pasti mempunyai alasan untuk mengganti itu dan menurut saya itu adalah karena mereka tidak perform ke pemerintah karenanya dia harus diganti, memang ada konflik bikin macet Pertamina,” kata pemilik bisnis Gemala Group.

Menteri Rini Pro-Bambang?

Namun demikian, Sofyan tidak mau mengomentari ikhwal pencopotan Dwi Soetjipto atas alasan pribadi Menteri BUMN Rini Soemarno. Beredar kabar, Menteri BUMN lebih memprioritaskan kewenangan Ahmad Bambang selaku Wadirut Pertamina. “Ya itu saya tidak tahu tanya sama dia, infonya begitu, bahwa dia itu lebih pro ke Bambang,” katanya.

Sofyan meyakini, pengganti Tjip, sapaan akrab Dwi Sutjipto, yang akan ditunjuk pemerintah nantinya adalah sosok pemimpin yang kredibel. Terkait pengganti sementara, Sofyan tidak mau berharap banyak. Dia mengatakan, Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Pertamina Yenni Andayani itu belum lama berada di perusahaan berlogo kuda laut ini. “Ini kan pejabat baru sebulan, tidak bisa diharapkan banyak dari pejabat. Kalau saya melihat masalah Kegagalan ini dan sekarang dikasih pejabat untuk cari yang pasti dirut dan wadirutnya. Ini cuma pejabat sementara,” tuturnya.

Sosok Yenni Andayani

Yenni Andayani yang bakal memimpin Pertamina selama 30 hari, sejak 28 November 2014, menjabat Direktur Energi Baru dan Terbarukan Pertamina. Tugasnya berdasarkan SK Menteri BUMN No.SK 265/MBU/11/2014. Ia sebelumnya juga bekerja. dengan dasar SK No.Kpts-051/ C00000/2014-S0 tentang Tugas dan Wewenang Direksi dan Perubahan Garis Lapor Organisasi PT Pertamina (Persero). Lahir pada 24 Maret 1965 silam, Yenni merupakan lulusan Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan tahun 1988. “Perjalanan karir-nya dimulai sejak 1991 di Pertamina dan pernah dipercaya memegang posisi sebagai Direktur Utama PT Nusantara Gas Company Services di Osaka, Jepang,” seperti dikutip dari situs resmi Pertamina.

Yenni juga pernah menjabat Direktur Utama PT Donggi-Senoro LNG pada periode 2009-2012. Setelah itu ia menjadi Senior Vice President Gas and Power, Direktorat Gas Pertamina pada 2013-2014. Lalu apa programnya Yenni menjadi Pelaksana Tugas (Plt)  Dirut Pertamina selama 30 hari? Yenni mengatakan akan menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. 'Tidak akan banyak perubahan selama dia menjabat Plt Dirut, “Saya kira semua sudah jelas, RKAP semua sudah disetujui sudah ada dan saya kira tidak ada hal yang perlu dipertanyakan lagi,” kata Yenni di Kementerian BUMN.

Yenni menambahkan, arahan para pemegang saham adalah agar jajaran Pertamina menjadi lebih solid ke depannya. Pertamina merupakan salah satu raksasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yenni menyadari keputusan yang diambil harus berdasarkan kajian yang matang. “Kita juga harus berhati-hati untuk mengubah policy-policy, yang terpenting adalah tadi melakukan pengisian jabatan,” paparnya. “Saya kira masing-masing direksi juga sudah sangat paham apa yang harus dilakukan dan pesannya jelas kita harus melakukan sustainability kita untuk 2017 ini, tegas Yenni

Duta Masyarakat, Page-1, Saturday, Feb, 4, 2017

No Imports, January Collapse

AHMAD Bambang, FORMER DEPUTY DIRECTOR PERTAMINA:

Leadership "double" in PT Pertamina ended. SOE Minister Rini Marini Soemarno remove Pertamina president director Dwi Soetjipto and Deputy Managing Director Ahmad Bambang position. Two days before it was removed, February 1, 2017, Ahmad Tempo Bambang answer questions about various issues related to its position as the number two in Pertamina.

Why is the position of Managing Director and Deputy Managing Director as "solar twins" in Pertamina?

Deputy Director is under Managing Director and not a single entity. Vice President Director is responsible and must report to the Managing Director. If one box, the same position, only to divide the work. I'm just as the head of operations on downstream activities, marketing and processing as well as renewable energy. The goal is that the business activities

processing and marketing integrated. While other directorate directly under the Director.

Why authority Deputy Director of very large, such as the appointment of executive duties if Director and Vice President Director is absent?

Not like that. The rule says, if the Director does not exist, the Deputy Director of the stints Director. If there is no Deputy Director, Deputy Managing Director will appoint an administrative task. That understanding, if the Director and Deputy Director of nothing, appoint the task of implementing the Deputy Director because the rear absent. But if only the Deputy Managing Director and Director of nothing there, then the managing director who appoint a successor. Directors and commissioners understand this.

Do your part in providing input for new structures Pertamina?

No. I only live a fit and proper test by the commissioner to the position of Executive Vice President, and subsequently by the Minister of SOEs.

Why did you apply for an additional imports of diesel? 

The stock decline since November to 16 days of the normal 20 days. December has been a crisis in some areas. October is still over 20 days.

Is not excessive solar Stock October? 

I admit, because marketing is one estimate. Industry estimated yet

recovered already started to rise. The choice is to sell a profitable industry or not. When the solar deficit of 4.6 million barrels. Damage refinery also reducing the supply. If no additional imports; Jakarta could run out.

Who filed of import?

Integrated Supply Chain (ISC) requesting additional imports to the Managing Director.

Why did you apply for the import license to the Ministry?

Because on December 22, 2016, President Director to Lahendong. I just submitted additional import quota to the EMR. The process is too long. Once approved EMR, I propose additional recommendations to BKPM imports at 17

January 2017 as Director of moderate to United Arab Emirates. The authority imports remained at the Director and not I. Additional import it to restore the normal stock of 20 days. 

Why do not you communicate with the Director about imports?

If no additional imports; January collapse

IN INDONESIAN

AHMAD BAMBANG, MANTAN WAKIL DIREKTUR UTAMA PERTAMINA:

Tidak Ada Impor, Januari Collapse 

Kepemimpinan “ganda” di PT Pertamina berakhir. Menteri BUMN Rini Marini Soemarno mencopot Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang dari posisinya. Dua hari sebelum dicopot, 1 Februari 2017, Ahmad Bambang menjawab pertanyaan Tempo tentang berbagai isu terkait dengan posisinya sebagai orang nomor dua di Pertamina.

Mengapa posisi  Direktur Utama dan  Wakil Direktur Utama seperti “matahari kembar” di Pertamina?

Wakil Direktur Utama berada di bawah Direktur Utama dan bukan satu kesatuan.  Wakil Direktur Utama bertanggung jawab dan harus lapor kepada  Direktur Utama. Kalau satu kotak, posisinya sama, hanya bagi-bagi kerja. Saya hanya sebagai kepala operasi atas kegiatan hilir, pemasaran dan pengolahan serta energi terbarukan. Tujuannya agar kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran terintegrasi. Sedangkan direktorat lainnya langsung di bawah Direktur Utama.

Mengapa kewenangan Wakil Direktur Utama sangat besar, misalnya penunjukan pelaksana tugas jika Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama berhalangan?

Tidak begitu. Aturannya menyebutkan, jika  Direktur Utama tidak ada, Wakil Direktur Utama yang menjalankan tugas  Direktur Utama. Jika  Wakil Direktur Utama tidak ada, Wakil Direktur Utama yang akan menunjuk pelaksana tugas. Itu pengertiannya, jika  Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak ada, menunjuk pelaksana tugas  Wakil Direktur Utama karena paling belakang berhalangan. Tapi kalau hanya Wakil Direktur Utama tidak ada dan Direktur Utama ada, maka Direktur Utama yang menunjuk pengganti. Direksi dan komisaris memahami hal ini.

Apakah Anda ikut memberikan masukan untuk struktur baru Pertamina?

Tidak. Saya hanya menjalani fit and proper test oleh komisaris untuk posisi  Wakil Direktur Utama, dan selanjutnya oleh Menteri BUMN.

Mengapa Anda mengajukan penambahan impor solar? 

     Stok menurun sejak November sampai 16 hari dari normalnya 20 hari. Pada Desember sudah terjadi krisis di beberapa daerah. Oktober masih di atas 20 hari.

Bukankah Oktober Stok solar berlebih? 

     Saya akui, karena marketing salah estimasi. Industri yang diperkirakan belum pulih sudah mulai naik. Pilihannya jual ke industri yang menguntungkan atau tidak. Saat itu defisit solar 4,6 juta barel. Kerusakan kilang juga mengurangi pasokan. Kalau tidak ada tambahan impor, Jakarta bisa kehabisan.

Siapa yang mengajukan impor? 

Integrated Supply Chain (ISC) yang meminta tambahan impor ke  Direktur Utama. 

Mengapa Anda yang mengajukan permintaan izin impor ke Kementerian? 

Karena pada 22 Desember 2016,  Direktur Utama ke Lahendong. Saya hanya mengajukan tambahan kuota impor ke ESDM. Prosesnya juga lama. Setelah disetujui ESDM, saya mengajukan rekomendasi tambahan impor ke BKPM pada 17 Januari 2017 karena  Direktur Utama sedang ke Uni Emirat Arab. Kewenangan impor tetap pada  Direktur Utama, bukan saya. Tambahan impor itu untuk mengembalikan stok normal 20 hari. 

Mengapa Anda tidak berkomunikasi dengan Direktur Utama soal impor?

Kalau tidak ada tambahan impor, Januari collapse

Koran Tempo, Page-3, Saturday, Feb, 4, 2017

Government Wants Candidate Pertamina President Director from Outside

The Post of Vice President will be deleted.

The Ministry of State-Owned Enterprises as a shareholder of PT Pertamina proposed that the position of managing director filled not by internal companies. "We would like from the outside," said Deputy of Financial Services, Services Survey, and Consultant Ministry of State-Owned Enterprises, Billy Trihargo. According to Billy, Pertamina's management should be solid to bear the responsibility of companies is bigger. "We see the internal must improved so there needs refreshment, "he said.

SOE Minister Rini Marini Soemarno remove Ahmad Bambang and Dwi Soetjipto  from the position of CEO and Deputy CEO respectively. The sacking of both Pertamina officials are due to problems of leadership and personality. Director of Pertamina Gas and Renewable Energy, Yenni Andayani, was appointed executor of the president director.

He said the dismissal decision is taken based on the recommendations BoC assess both the acute problem of leadership. Before the proposal is submitted, the Board has overseen and clarified to many parties, including to Dwi and Ahmad. When both are clarified, Rini said each Dwi and Ahmad said there was no problem. "That one answered no problem when asked anything. One more, too. But it turns out, in Pertamina, people say there is problem, "he said.

According to Rini, the source of the problem is the personality of both, not a new organizational structure Pertamina. He was sure a good leader can execute their duties in any structure. "In banking there is also a deputy director, but no problem," he said.

Commissioner of Pertamina, Mr. Abeng, said the search for a candidate from outside Pertamina is a matter for the shareholders. "We as the Board of Commissioners to provide an assessment," he said. Tanri expect the chief executive position has been filled before 30 days. Yenni was appointed as acting chief executive, said Tanri, because he is the most senior in terms of office. He said he, the shareholders decided to delete the post of vice president. The position was rated as the problem of leadership in Pertamina. "Perhaps this nomenclature part of the conditions that lead no good cooperation."

Although the position was removed, He said he would maintain the number of directors to nine people. "But, obviously, there will no longer nomenclature in the structure whose name Executive Vice President," he said in the Office of the Vice President. The Vice President Jusuf Kalla said the Pertamina board replaced to improve the professionalism of state-owned enterprises that. Kalla hope shareholders later lifted people who are professional and have strong leadership.

IN INDONESIAN

Pemerintah Inginkan Calon Direktur Utama Pertamina dari Luar

Jabatan wakil direktur utama akan dihapus.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang saham PT Pertamina mengusulkan agar posisi direktur utama diisi bukan oleh orang internal perusahaan. “Kami ingin dari luar," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Gatot trihargo. Menurut Gatot, manajemen Pertamina harus solid untuk menjalankan tanggungjawab perusahaan yang makin besar.  “Kami melihat internal harus ditingkatkan sehingga perlu ada penyegaran,” ujarnya.

Menteri BUMN Rini Marini Soemarno mencopot Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang dari posisi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Pertamina. Pencopotan kedua pejabat Pertamina tersebut karena masalah kepemimpinan dan personalitas. Direktur Gas dan Energi Terbarukan Pertamina, Yenni Andayani, ditunjuk menjadi pelaksana tugas direktur utama.

Dia mengatakan keputusan pemberhentian diambil berdasarkan usul Dewan Komisaris yang menilai masalah kepemimpinan keduanya sudah akut. Sebelum usul diajukan, Dewan telah mengawasi dan mengklarifikasi ke banyak pihak, termasuk kepada Dwi dan Ahmad. Saat keduanya di klarifikasi, Rini mengatakan masing-masing Dwi dan Ahmad mengatakan tidak ada masalah. “Yang satu kalau ditanya menjawab tidak masalah. Satu lagi juga begitu. Tapi ternyata, di dalam pertamina, orang ngomong ada masalah,” tuturnya.

Menurut Rini, sumber masalah adalah kepribadian keduanya, bukan struktur organisasi baru Pertamina. Dia yakin pemimpin yang baik bisa tugasnya menjalankan dalam struktur apa pun. “Di perbankan juga ada wakil direktur, tapi tidak ada masalah,” kata dia.

Komisaris Utama Pertamina, Tanri Abeng, mengatakan pencarian calon dari luar Pertamina menjadi urusan pemegang saham. “Kami sebagai Dewan Komisioner memberikan penilaian,”ujarnya. Tanri berharap posisi direktur utama sudah terisi sebelum 30 hari. Yenni ditunjuk sebagai pelaksana tugas direktur utama, kata Tanri, karena ia paling senior dari segi jabatan.

     Tanri mengatakan, pemegang saham memutuskan menghapus jabatan wakil direktur utama. Jabatan tersebut dinilai sebagai sumber masalah kepemimpinan di Pertamina. “Barangkali nomenklatur ini bagian dari kondisi yang menyebabkan tidak terjadinya kerja sama yang bagus."

Meski jabatan itu dihapus, Tanri mengatakan jumlah direktur akan dipertahankan sembilan orang. "Tapi, yang jelas, tidak akan ada lagi nomenklatur dalam struktur yang namanya Wakil Direktur Utama,” kata dia di Kantor Wakil Presiden. Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan direksi Pertamina diganti untuk memperbaiki profesionalisme perusahaan milik negara itu.  Kalla berharap pemegang saham nanti mengangkat orang yang profesional dan memiliki kepemimpinan yang kuat.

Koran Tempo, Page-3, Saturday, Feb, 4, 2017

Bless President Substitution Pertamina Bos

Managing Director and Vice President Director could not put aside personal feelings

State Owned Enterprises Minister Rini Marini Soemarno told shareholders dismiss Bambang Dwi Soetjipto and Ahmad from the post of Director of PT Pertamina and Deputy Director for the problem of leadership. "If I see, the problem is personality, he said after removing both. Rini pointed Director of Pertamina Gas and Renewable Energy Yenni Andayani as acting managing director. While the position of vice-president emptied. Yenni will be held for 30 days until a new president of the set of shareholders.

Rini criticize and Ahmad Bambang Dwi leadership in managing the company. He said that a good leader can work within the organizational structure in the form of anything. "Pertamina's investment value reached Rp 700 trillion. Never before has in history, "he said. "Do not eventually be used for the benefit of individual companies." According to Rini, a leader must be able to put aside his personal feelings in order to make good decisions. "But they can not override it.

Previously, Koran Tempo, January 26, 2017 report on the dualism leadership decrease in Pertamina since the post of vice-president. As a result of dualism, formed two camps in the state-owned oil company. Rini has been reported to the President Joko Widodo happenings and Ahmad Bambang Dwi takedown. "The president instructed me, and has been done," he said. "He also saw no writing in the newspaper on the subject of leadership."

Commissioner of Pertamina Mr. Abeng said no compact Managing Director and Vice-President led to the decision the strategic placement of slow. "There may be attraction so that it does not run in accordance with the expected time. "Tanri exemplifies attraction in filling the seat President Director of PT Pertagas. Other cases, he said, was the decision of imported diesel "Should the allocation has gone the way, but between the Managing Director and Vice President Director are not in line," he said. "Actually, they can communicate." Tanri proposed position of vice president is removed. According to him, the main cause is not compact Pertamina management.

IN INDONESIAN

Presiden Restui Pergantian Bos Pertamina

Dirut dan Wadirut tak bisa mengesampingkan perasaan pribadi

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Marini Soemarno mengatakan pemegang saham memberhentikan Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang dari jabatan Direktur Utama PT Pertamina dan Wakil Direktur Utama karena masalah kepemimpinan. “Kalau saya melihat, masalahnya adalah personality, ujarnya setelah mencopot keduanya. Rini menunjuk Direktur Gas dan Energi Terbarukan Pertamina Yenni Andayani sebagai pelaksana tugas direktur utama. Sedangkan posisi Wakil direktur utama dikosongkan. Yenni akan menjabat selama 30 hari sampai direktur utama baru ditetapkan pemegang saham.

Rini mengkritik kepemimpinan Dwi dan Ahmad Bambang dalam mengelola perusahaan. Dia mengatakan, pemimpin yang baik bisa bekerja dalam struktur organisasi yang berbentuk apa pun. “Nilai investasi Pertamina mencapai Rp 700 triliun. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah,” kata dia. “Jangan akhirnya perusahaan dipakai untuk kepentingan perorangan.” Menurut Rini, pemimpin harus bisa mengesampingkan perasaan pribadinya agar dapat membuat keputusan yang baik. “Tapi keduanya tidak bisa mengesampingkan itu.

Sebelumnya, Koran Tempo edisi 26 Januari 2017 menurunkan laporan tentang dualisme kepemimpinan di Pertamina sejak adanya jabatan Wakil direktur utama. Akibat dualisme, terbentuk dua kubu di perusahaan minyak milik negara tersebut. Rini sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo ihwal pencopotan Dwi dan Ahmad Bambang. “Presiden menginstruksikan kepada saya, dan sudah dilakukan,” ujarnya.  “Beliau juga melihat ada tulisan di koran mengenai masalah kepemimpinan ini.”

Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng mengatakan tidak kompaknya Dirut dan Wakil Dirut menyebabkan keputusan penempatan tenaga strategis lambat. “Mungkin ada tarik-menarik sehingga itu tidak berjalan sesuai dengan waktu yang diharapkan. ”Tanri mencontohkan tarik-menarik dalam pengisian kursi Presiden Direktur PT Pertagas. Kasus lain, kata dia, adalah keputusan impor solar “Seharusnya pengalokasian itu sudah jalan, tapi antara Dirut dan Wadirut tidak sejalan,” ujarnya. “Sebetulnya, mereka bisa berkomunikasi.” Tanri mengusulkan posisi wakil direktur utama dihapus. Menurut dia, itu sebab utama tidak kompaknya manajemen Pertamina.

Koran Tempo, Page-1, Saturday, Feb, 4, 2017

The Government will Build Gas Pipeline Cross East Kalimantan

The government plans to build a gas pipeline linking East Kalimantan Traffic cities with gas resources in the region. Construction of the initial phase of this pipeline will be assigned to PT Pertamina.

     Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) I Gusti Nyoman, Wiratmaja say, overall, East Kalimantan gas reserves are large enough and able to meet the needs in the region until at least the next 60 years. However, gas reserves can only be used so long if connected by pipes. "We have plans to build an integrated infrastructure in East Kalimantan; all cities connected by pipes. If there is a (source gas) is consumed (in certain cities), could be replaced from Iain field. Because if the gas reserves (Kaltim) to 60 years into the future is still there, "he said while inaugurating the operation of the gas network in Balikpapan.

     He emphasized that the gas pipeline across East Kalimantan should be built because the area is rich in natural gas. Thus, the gas produced must be utilized by the local community. Because the gas is a cleaner fuel at a price that is cheaper than fuel oil. Gas prices usually range 11% of the price of oil. If realized, this integrated gas pipeline will be used to meet the needs of industrial gas, power generation, and transportation. "So the industry in Samarinda and Balikpapan may develop (after the gas can)," he said. In addition to the pipeline, in East Kalimantan, the government has been and will build gas refueling stations (SPBGs) and Network Appliances gases.

     Pipeline construction across East Kalimantan, will be gradual. Currently in East Kalimantan, there have been a pipe that connects to Handil Bontang, Kutai Kertanegara. In the early stages, the pipeline will be built 50 kilometers (km) from Tanjung Batu to Kutai Kertanegara. 50 km pipeline construction will start this year and assigned to Pertamina. "Commissioned by the Ministry of Energy and Mineral Resources to Pertamina, the existing assignment of his letter to Pertamina," said Wiratmaja. The project investment budget calls will be borne by Pertamina.

    Related phases of pipeline development in East Kalimantan, Wiratmaja reluctant to elaborate. But the estimated his take at least 10 years to East Kalimantan has an integrated gas infrastructure. "We'll see (when completed), clear gradually," he said. He called the pipeline from East Kalimantan is eventually going like Pipes Trans-Java. Trans-Java gas pipeline integration project consists of three major projects. First, the western part of Java, worth US $ 300 million with a path-KHT Cirebon (84 km) and Tegalgede-Muara Tawar (50 km). Second, Northern Java, worth US $ 400 million to Cirebon-Semarang lines (255 km). Third, East Java, worth US $ 360 million with the Semarang-Gresik (271 km) and East Java Gas Pipeline (EJ GP) -Grati worth US $ 58 million (22.1 km).

    Transjawa pipeline project was also done by Pertamina, through its subsidiary, PT Pertamina Gas (Pertagas). Currently construction engineering, procurement, and construction (engineering, procurement, and construction / EPC) pipeline is only around 75% and is targeted for completion in the near future. While pipe Cirebon-Semarang, although won by PT Engineering Industries, but Rekind have agreed to work on this project together Pertagas and scheduled for completion in 2020.

IN INDONESIAN

Pemerintah akan Bangun Pipa Gas Lintas Kaltim

Pemerintah berencana membangun pipa gas Lintas Kalimantan Timur yang menghubungkan kota-kota dengan sumber gas di wilayah tersebut. Pembangunan tahap awal pipa ini akan ditugaskan kepada PT Pertamina.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman, Wiratmaja mengatakan, secara keseluruhan, Kalimantan Timur memiliki cadangan gas yang cukup besar dan mampu memenuhi kebutuhan di Wilayah tersebut sampai setidaknya 60 tahun ke depan. Namun, cadangan gas ini hanya bisa dipakai sekian lama jika dihubungkan dengan pipa. “Kami punya rencana membangun infrastruktur terintegrasi di Kalimantan Timur; semua kota dihubungkan dengan pipa. Kalau ada (sumber gas) habis (di kota tertentu) , bisa digantikan dari lapangan Iain. Karena kalau cadangan gas (Kaltim) sampai 60 tahun ke depan masih ada,” kata dia ketika meresmikan beroperasinya jaringan gas di Balikpapan.

Dia menegaskan, pipa gas lintas Kalimantan Timur ini harus dibangun lantaran wilayah ini kaya akan gas bumi. Sehingga, gas yang dihasilkan harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Pasalnya, gas merupakan bahan bakar yang lebih bersih dengan harga yang lebih murah dari bahan bakar minyak. Harga gas biasanya berkisar 11% dari harga minyak. Jika terealisasi, pipa gas terintegrasi ini akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan gas industri, pembangkit listrik, dan transportasi. “Sehingga industri di Samarinda dan Balikpapan dapat berkembang (setelah dapat gas) ,” ujarnya. Selain pipa, di Kalimantan Timur, pemerintah telah dan akan membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan jaringan gas rumah Tangga.

Pembangunan pipa lintas Kalimantan Timur ini, akan dilakukan secara bertahap. Saat ini di Kalimantan Timur, sudah terdapat pipa yang menghubungkan Bontang hingga Handil, Kutai Kertanegara. Pada tahap awal, pipa yang direncanakan dibangun yakni sepanjang 50 kilometer (km) dari Tanjung Batu hingga Kutai Kertanegara. Pembangunan pipa 50 km ini akan dimulai pada tahun ini dan ditugaskan kepada Pertamina. “Ditugaskan oleh Menteri ESDM ke Pertamina, sudah ada Surat penugasan-nya ke Pertamina,” jelas Wiratmaja. Anggaran investasi proyek ini disebutnya akan ditanggung oleh Pertamina.

Terkait tahapan pembangunan pipa Kalimantan Timur, Wiratmaja enggan merincinya. Namun diperkirakan-nya dibutuhkan waktu setidaknya 10 tahun sampai Kalimantan Timur memiliki infrastruktur gas yang terintegrasi. “Nanti kami lihat (kapan selesai), yang jelas bertahap,” ujarnya. Dia menyebut pipa di Kalimantan Timur ini nantinya bakal seperti Pipa Trans-Jawa. Proyek integrasi pipa gas TransJawa terdiri atas tiga proyek utama. Pertama, Jawa bagian Barat senilai US$ 300 juta dengan jalur Cirebon-KHT (84 km) dan Tegalgede-Muara Tawar (50 km). Kedua, Jawa bagian Utara senilai US$ 400 juta dengan jalur Cirebon-Semarang (255 km). Ketiga, Jawa bagian Timur senilai US$ 360 juta dengan jalur Semarang-Gresik (271 km) dan East Java Gas Pipeline (EJ GP) -Grati senilai US$ 58 juta (22,1 km).

Proyek pipa Trans-Jawa juga dikerjakan oleh Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina Gas (Pertagas). Saat ini pengerjaan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/ EPC) pipa ini baru mencapai sekitar 75% dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat ini. Sementara pipa Cirebon-Semarang, meski dimenangkan PT Rekayasa Industri, namun Rekind telah sepakat menggarap proyek ini bersama Pertagas dan ditargetkan selesai pada 2020.

INVESTOR DAILY, Page-9, Saturday, Feb, 4, 2017

Government Prepares Gas Import Regulation

The Government is preparing a ministerial regulation related to procedures and gas import requirements for the national industry. This policy is targeted to be completed later this year. Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja said, at least there are two principles related to gas import permit by the industry. First, because the gas import are intended to suppress the price of gas in the country, the supply of which is imported from other countries the price should be cheaper. Second, the import permit granted to the perpetrators who have the gas infrastructure. "Imported gas is being created procedure, Rule Ministers are being made. This year is finished, "he said

He explained that the price of imported gas in question should have included a transport component or the price of gas to arrive in Indonesia (landed price). If after adding the cost of transporting gas prices are still more expensive than the domestic price, the imported gas will not be authorized. Then associated infrastructure, it is now discussing what facilities should be owned as a condition of obtaining an import permit, if only the storage tank or including the gas pipeline. This requirement is called the same as the Commercial General Permit (INU) where the entrepreneur must have the operational reserve. "So it is being discussed, what infrastructure should be owned in order to permit imports," said Wiratmaja.

Previous Minister Ignatius Jonan asserts, there has been no decision on the import of gas by the industry. He said the government wanted the price of gas in the country should be able to compete with overseas. Because, if domestic gas prices are too high, then the whole industrial gas users in the country can not compete. The government does not want the price of gas in the country actually holding company that seeks efficiency. "It (industrial gas may be imported or not) decision and Coordinating Minister (Minister for Economic Coordination) how. important price had to be competitive, countries have an interest in the industry so that the gas can be competitive compared to other countries, "he explained.

The government itself has stated that it is precisely the supply of liquefied natural gas (liquefied natural gas / LNG) will still be excessive or above the national needs in 2017-2018. Wiratmaja briefly detailing, are each oversupply of LNG as many as 63 cargoes in 2017 and over 60 cargoes in 2018. Oversupply occurs both in the Badak LNG plant in Bontang, East Kalimantan and Tangguh refinery in Bintuni Bay, Papua.

According Wiratmaja, the supply of LNG is not due to excess production of gas delivered to the refinery is too high. Gas production remained on track. However, the government has not been able to hook a buyer willing to take the LNG. On the other hand, the government does not want to cut gas production in the upstream. While the gas deficit estimated to occur from 2019. Indonesia is expected to start experiencing a shortage of gas supply of 629.11 million cubic feet per day (million standard cubic feet per day / MMSCFD) at the time. The estimates are assuming a national growth rate of 7.7% and a population growth of 0.9% until 2025.

Based on data from the Ministry of Energy, the current gas supply is still quite high, about 6700.5 MMSCFD, while only 6102 MMSCFD gas needs. However, later in 2019, though rising, domestic gas supply will be lower than demand. Details, the gas supply is estimated at 7075.3 MMSCFD or 577.7 MMSCFD lower when compared with the need to reach the 7653 MMSCFD.

The gas supply deficit will continue to grow each year, In 2020, the gas deficit will rise to 982.4 MMSCFD where domestic gas supply needs only 7023.6 MMSCFD while reaching 8006 MMSCFD. Deficit figure will soar to reach 2893.1 MMSCFD in 2025 when the need rises to 8854 MMSCFD while domestic gas supply only 5960.9 MMSCFD.

IN INDONESIAN

Pemerintah Siapkan Peraturan Menteri Impor Gas

Pemerintah sedang menyiapkan peraturan menteri terkait prosedur dan persyaratan impor gas bagi pelaku industri nasional. Beleid ini ditargetkan dapat selesai pada tahun ini juga. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, setidaknya ada dua prinsip terkait izin impor gas oleh industri. Pertama, lantaran impor gas dimaksudkan untuk menekan harga gas dalam negeri, pasokan yang didatangkan dari negara lain harganya harus lebih murah. Kedua, izin impor diberikan kepada pelaku yang memiliki infrastruktur gas. “Impor gas ini sedang dibuat prosedurnya, Peraturan Menterinya sedang dibuat. Tahun ini selesai,” kata dia 

Dia menjelaskan, harga impor gas yang dimaksud harus sudah memasukkan komponen transportasi atau harga gas sampai tiba di Indonesia (landed price). Jika setelah ditambah biaya transportasi harga gas tersebut masih lebih mahal dari harga domestik, maka impor gas tidak akan di izinkan. Kemudian terkait infrastruktur, pihaknya kini tengah membahas fasilitas apa saja yang harus dimiliki sebagai syarat memperoleh izin impor, apakah hanya tangki penyimpanan atau termasuk pipa gas. Syarat ini disebutnya sama dengan Izin Niaga Umum (INU) di mana pengusaha harus memiliki cadangan operasional. “Jadi itu yang sedang dibahas, infrastruktur apa saja yang harus dimiliki supaya dapat izin impor,” ujar Wiratmaja.

Sebelumnya Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan, belum ada keputusan soal impor gas oleh industri. Menurutnya, pemerintah menginginkan harga gas dalam negeri harus dapat bersaing dengan di luar negeri. Pasalnya, jika harga gas domestik terlalu tinggi, maka seluruh industri pengguna gas di dalam negeri tidak dapat bersaing. Pemerintah tidak ingin harga gas dalam negeri justru menyandera perusahaan yang mengupayakan efisiensi. “Itu (industri boleh impor gas atau tidak) keputusannya dan Pak Menko (Menteri Koordinator Perekonomian) bagaimana. yang penting harganya harus bersaing, negara punya kepentingan supaya industri pengguna gas itu bisa kompetitif dibandingkan negara lain,” jelasnya.

Pemerintah sendiri telah menyatakan bahwa justru pasokan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) masih akan berlebih atau di atas kebutuhan nasional pada 2017-2018. Wiratmaja sempat merinci, terdapat masing-masing kelebihan pasokan LNG sebanyak 63 kargo pada 2017 dan di atas 60 kargo pada 2018. Kelebihan pasokan terjadi baik di Kilang LNG Badak di Bontang, Kalimantan Timur dan Kilang Tangguh di Teluk Bintuni, Papua.

Menurut Wiratmaja, adanya pasokan LNG berlebih ini bukan lantaran produksi gas yang dikirim ke kilang terlalu tinggi. Produksi gas tetap sesuai rencana. Hanya saja, pemerintah belum dapat menggaet pembeli yang mau mengambil LNG tersebut. Di sisi lain, pemerintah tidak ingin memangkas produksi gas di hulu. Sementara defisit gas diperkirakan baru terjadi mulai 2019. Indonesia diperkirakan mulai mengalami kekurangan pasokan gas sebesar 629,11 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/mmscfd) pada saat itu. Perkiraan itu dengan mengasumsikan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,7% dan pertumbuhan penduduk 0,9% hingga 2025.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini pasokan gas masih cukup tinggi yakni sekitar 6.700,5 mmscfd, sementara kebutuhan gas hanya 6.102 mmscfd. Namun pada 2019 nanti, meskipun naik, pasokan gas dalam negeri akan lebih rendah dari kebutuhan. Rincinya, pasokan gas diperkirakan hanya sebesar 7.075,3 mmscfd atau lebih rendah 577,7 mmscfd jika dibandingkan dengan kebutuhan yang mencapai 7.653 mmscfd.

Defisit pasokan gas itu akan terus membesar setiap tahunnya, Pada 2020, defisit gas akan naik menjadi 982,4 mmscfd di mana pasokan gas domestik hanya 7.023,6 mmscfd sedangkan kebutuhannya mencapai 8.006 mmscfd. Angka defisit akan melonjak hingga menyentuh 2.893,1 mmscfd pada 2025 ketika kebutuhan naik menjadi 8.854 mmscfd sementara pasokan gas domestik hanya 5.960,9 mmscfd.

Investor Daily, Page-9, Saturday, Feb, 4, 2017