Pertamina Potentially Increased Production

PT Pertamina crude oil production is expected to grow as much as 400,000 barrels per day following the management plan for the two blocks of oil and gas in Iran. Pertamina has submitted two proposals the field development plan to the National Iranian Oil Company oil and gas belongs to Iran. Reserves in the two blocks is estimated at more than 1.5 billion barrels.

In August 2016, Pertamina to establish a memorandum of understanding (MOU) with the National Iranian Oil Company (NIOC) in Tehran, Iran. In the agreement, NIOC provides the opportunity for Pertamina to develop two wells in Iran, namely Ab Teymour and Mansouri. The oil fields are each expected potentially produce 200,000 barrels of oil per day.

"It took four months for us to evaluate the condition of the two field post signing of the MOU in Iran some time ago. Proposal own field development proposal we submitted to NIOC and we look forward to negotiate directly about the management of both fields, "said Pertamina Upstream Director Syamsu Alam, Tuesday (28/2), in Jakarta.

If the cooperation continues and is successful, Pertarnina crude oil production is expected to rise sharply to around 700,000 barrels per day. Last year, oil production from blocks that exist within and abroad reached about 300,000 barrels per day. Abroad, so far Pertamina manage assets on Iraqis (Block West Qurna), Algeria (Fields Menzel Lejmat Nord), and six oil and gas blocks in Malaysia.

"Both courts in Iran have potential for a promising and in line with efforts to develop Pertamina upstream business overseas. This plan is in line with the strategy of increasing energy security in the country, "said Syamsu.

Acquisitions

According to the lecturer at Trisakti University, Pri Agung Rakhmanto, with world oil prices, as now, the strategy of acquiring overseas oil fields in fairly precise. Generally, oil and gas companies hold their investments because of falling oil prices.

"At the time of low oil prices, not many companies are aggressively acquiring oil and gas blocks. Pertamina efforts made I think is right, "said Pri Agung He added that the move should be coupled with the application of the principles of accountability and transparency. Options to manage oil and gas blocks abroad must be accompanied by the calculation of the increase in oil and gas production to support national energy security.

Previously, Pertamina also cooperates with Iran in terms of buying and selling LPG. By the end of this year, Pertamina to import as much as 600,000 metric tons of LPG from Iran.

IN INDONESIAN

Produksi Pertamina Berpotensi Bertambah

Produksi minyak mentah PT Pertamina diperkirakan bertambah sebanyak 400.000 barrel per hari menyusul rencana pengelolaan dua blok minyak dan gas bumi di Iran. Pertamina telah menyerahkan proposal rencana pengembangan dua lapangan tersebut kepada National Iranian Oil Company perusahaan minyak dan gas bumi milik Iran. Cadangan di kedua blok tersebut diperkirakan lebih dari 1,5 miliar barrel.

Pada Agustus 2016, Pertamina menjalin nota kesepahaman (MOU) dengan National Iranian Oil Company (NIOC) di Teheran, Iran. Dalam perjanjian itu, NIOC memberikan kesempatan kepada Pertamina untuk mengembangkan dua sumur di Iran, yaitu Ab Teymour dan Mansouri. Lapangan minyak itu masing-masing diperkirakan berpotensi menghasilkan 200.000 barrel minyak per hari. 

”Perlu waktu empat bulan bagi kami untuk mengevaluasi kondisi dua lapangan tersebut pasca- penandatanganan MOU di Iran beberapa waktu lalu. Proposal usulan pengembangan lapangan sudah kami serahkan ke NIOC dan kami berharap dapat segera bernegosiasi langsung mengenai pengelolaan kedua lapangan tersebut,” tutur Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, Selasa (28/2), di Jakarta.

Apabila kerja sama berlanjut dan berhasil, produksi minyak mentah Pertarnina diperkirakan meningkat tajam menjadi sekitar 700.000 barrel per hari. Tahun lalu, produksi minyak Pertamina dari blok-blok yang ada di dalam dan di luar negeri mencapai sekitar 300.000 barrel per hari. Di luar negeri, sejauh ini Pertamina mengelola aset-aset di lrak (Blok West Qurna), Aljazair (Lapangan Menzel Lejmat Nord), dan enam blok migas di Malaysia.

”Kedua lapangan di Iran tersebut memiliki potensi yang menjanjikan dan sejalan dengan upaya Pertamina mengembangkan bisnis hulu ke luar negeri. Rencana ini sudah sejalan dengan strategi meningkatkan ketahanan energi dalam negeri,” ujar Syamsu.

Akuisisi

Menurut pengajar pada Universitas Trisakti, Pri Agung Rakhmanto, dengan harga minyak dunia seperti sekarang ini, strategi mengakuisisi lapangan minyak di luar negeri terbilang tepat. Umumnya, perusahaan migas menahan investasi mereka lantaran harga minyak jatuh. 

”Pada saat harga minyak rendah, tidak banyak perusahaan yang agresif mengakuisisi blok-blok migas. Upaya yang ditempuh Pertamina saya rasa sudah tepat,” kata Pri Agung Ia menambahkan, langkah itu harus dibarengi dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pilihan mengelola blok-blok migas di luar negeri harus disertai perhitungan terhadap peningkatan produksi migas yang dapat mendukung ketahanan energi nasional.

Sebelumnya, Pertamina juga menjalin kerja sama dengan Iran dalam hal jual beli elpiji. Hingga akhir tahun ini, Pertamina mengimpor elpiji sebanyak 600.000 metrik ton dari Iran.

Kompas, Page-18, Wednesday, March, 1, 2017

Jonan Do Refreshment Organization

Inauguration of Echelon II EMR

A total of 25 officials in the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) and the Special Unit of the Upstream Oil and Gas (SKK Migas) inaugurated by Minister Ignatius Jonan on Tuesday (28/2). Officers were sworn in, among others, two high officials of middle leaders, six leaders of the main high, two officials administrator, and eight supervisory officials in the Ministry of Energy and Mineral Resources. Meanwhile, seven others are from SKK Migas.

Jonan stressed the ministry is currently implementing a promotion of transparency both at the level of middle pratama, administrators and supervisors through the selection. Mentioned by him, all the increase in structural officers has made a written examination in order to avoid subjectivity. "This inauguration is meant to strengthen and refresh the organization so that tasks can be done better and faster," said Jonan in the inauguration ceremony at the Ministry of Energy on Tuesday (28/2).

Djoko Siswanto was previously a Director of Engineering and the Environment of Oil and Gas in the Oil and Gas Directorate General of the Ministry of Energy was sworn in as Deputy Procurement Control. The position did not exist in SKK Migas. In addition, there is the inauguration of the Deputy as well as some deputies in SKK Migas is mandated in the Minister of Energy and Mineral Resources No. 17/2017 on the Organization and Work Procedure SKK Migas.

Head of Public Relations SKK Migas Taslim Yunus said, this position is a solution to the procurement of goods and services, which could increase its capacity and take advantage of existing assets. The procurement process is also predicted to be faster.

He hoped that with the new structure in SKK Migas, the results achieved can be maximized. "We are oriented output, constrained efficient if there is no result, all the same," said Taslim after the inauguration.

IN INDONESIAN

Pelantikan Pejabat Esselon II ESDM

Jonan Lakukan Penyegaran Organisasi

Sebanyak 25 pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dilantik oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan pada Selasa (28/2). Pejabat yang dilantik itu antara lain dua orang pejabat pimpinan tinggi madya, enam orang pimpinan tinggi utama, dua orang pejabat administrator, dan delapan orang pejabat pengawas di lingkungan Kementerian ESDM.  Sementara itu, tujuh orang lainnya berasal dari lingkungan SKK Migas. 

Jonan menekankan saat ini kementerian menerapkan transparansi promosi jabatan baik di tingkat madya pratama, administrator dan pengawas melalui seleksi. Disebutkan olehnya, seluruh kenaikan pejabat struktural telah melakukan ujian tertulis untuk menghindari subjektivitas. “Pelantikan ini dimaksudkan untuk penguatan dan penyegaran organisasi agar tugas dapat dikerjakan lebih baik dan lebih cepat,” kata Jonan dalam acara pelantikan di Kementerian ESDM, Selasa (28/2). 

Djoko Siswanto yang sebelumnya merupakan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi di Ditjen Migas Kementerian ESDM dilantik menjadi Deputi Pengendalian Pengadaan. Jabatan tersebut sebelumnya tidak ada di SKK Migas. Selain itu, ada pengukuhan bagi Wakil Kepala serta beberapa Deputi di SKK Migas yang menjadi amanat dalam Peraturan Menteri ESDM No. 17/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas.

Kepala Hubungan Masyarakat SKK Migas Taslim Yunus mengatakan, jabatan ini merupakan solusi dari pengadaan barang dan jasa, di mana dapat meningkatkan kapasitas nasional serta memanfaatkan aset yang ada. Adapun proses pengadaan juga diprediksi menjadi lebih cepat.

Dia berharap agar dengan adanya struktur baru dalam SKK Migas, hasil yang dicapai bisa maksimal. “Kami berorientasi pada output, dibikin efisien kalau tidak ada hasilnya, sama saja,” kata Taslim usai pelantikan.

Bisnis Indonesia, Page-30, Wednesday, March, 1, 2017

The Government Review Stocks Bids Aramco

Director of Portfolio Strategy and Finance Ministry of Finance, Scenaider Siahaan, said the government has not yet confirmed the purchase of shares of the company Saudi Aramco of Saudi Arabia. The IPO shares will be offered openly to the public (initial public offering / IPO) during King Salman bin Abdul Aziz al-Saud visited Indonesia on March 1 to 9, 2017. "Not yet prepared, but no cooperation. Trade cooperation to import products from Indonesia and Saudi Arabia, "said Scenaider.

Earlier, the Saudi kingdom said it would sell a 5 percent stake Saudi Aramco to the public. In an interview with CNBC News, King Salman called the value of the shares of Saudi Aramco reach US $ 2 trillion. That is, the shares released approximately US $ 100 billion or Rp 1,383 trillion. This sale will beat the record for the largest IPO of Alibaba Group Holding Ltd., which raised US $ 25 billion when the IPO.

On the other hand, Saudi Arabia controls around 40 percent of global sukuk Indonesia. The Ministry of Finance will review the allocation of sukuk emissions, if the Saudi stock offerings suppress the purchase of Debt Securities. "If later reduced their demand, reduce global sukuk alone. Realistic, "said Scenaider. "Later we allocate, may raise to yen (samurai bonds), euros, or dollars".

Cabinet Secretary Pramono Agung states, in addition to offering shares, Aramco will invest in Indonesia with an investment of approximately US $ 10 billion. The company will build a refinery once the tank and distribution lines in Indonesia.

The government is also asking for exemption of double taxation. "Approved the two sides which will be prepared by the Minister of Finance and Coordinating Minister for the Economy," said Pramono Agung.

Indonesia and Saudi Arabia will sign five agreements. The first is the promotion of the arts and cultural heritage. Second, the exchange of experts, including the health of Hajj and Umrah. Third, the promotion of moderate Islam through preaching and the exchange of scholars. Fourth, increase the frequency of flights from Saudi Arabia to Indonesia, Newsletter is combating crime, particularly cross-border crime prevention.

IN INDONESIAN

Pemerintah Tinjau Tawaran Saham Aramco

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan, Scenaider Siahaan, mengatakan pemerintah belum memastikan pembelian saham perusahaan Saudi Aramco milik Arab Saudi. Saham perdana tersebut akan ditawarkan secara terbuka ke publik (initial public offering/IPO) saat Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud berkunjung ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017. “Belum disiapkan, tapi ada kerja sama. Kerja sama perdagangan untuk ekspor produk Indonesia dan Arab Saudi,” kata Scenaider.

Sebelumnya, kerajaan Saudi menyatakan akan melepas 5 persen saham Saudi Aramco kepada publik. Dalam wawancara dengan CNBC News, Raja Salman menyebut nilai saham Saudi Aramco mencapai US$ 2 triliun. Artinya, saham yang dilepas sekitar US$ 100 miliar atau Rp 1.383 triliun. Penjualan ini akan mengalahkan rekor IPO terbesar Alibaba Group Holding Ltd, yang mengumpulkan US$ 25 miliar saat penawaran perdana.

Di sisi lain, Arab Saudi menguasai sekitar 40 persen global sukuk Indonesia. Kementerian Keuangan akan mereview kembali alokasi emisi sukuk, jika penawaran saham Arab menekan pembelian Surat Utang tersebut. “Kalau nanti permintaan mereka berkurang, kurangi saja global sukuk. Realistis,” kata Scenaider. “Nanti kami alokasikan, mungkin menaikkan ke yen (samurai bond), euro, atau dolar”.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, selain menawarkan saham, Aramco akan berinvestasi di Indonesia dengan nilai investasi sekitar US$ 10 miliar. Perusahaan tersebut akan membangun kilang sekaligus tangki dan jalur distribusi di Indonesia.

Pemerintah juga sedang meminta pembebasan pajak berganda. “Disetujui kedua belah pihak yang nanti disiapkan oleh Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian,” kata Pramono Anung.

Indonesia dan Arab Saudi akan meneken lima kesepakatan. Pertama adalah promosi seni dan warisan budaya. Kedua, pertukaran ahli, termasuk kesehatan haji dan umrah. Ketiga, promosi Islam moderat melalui dakwah dan pertukaran ulama. Keempat, meningkatkan frekuensi penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia, Terakhir adalah pemberantasan kejahatan, terutama penanggulangan kejahatan lintas batas.

Koran Tempo, Page-18, Tuesday, Feb, 28, 2017

SOE Must Be Priority business Oil and Gas

The government should have a presumption in favor of national interests by giving priority to state-owned enterprises to manage oil and gas assets in the country. "If state officials consider foreign nations so superior, it is the same as denying the capabilities of the nation itself. As a result, it will close chances and opportunities to the sons of the nation to work, because he prefers to foreign nations, "said the former member of the Governance Reform Team Migas Fahmy Radhi in Jakarta, Monday (27/2)

This was stated Fahmy respond to statements of state officials who doubt the ability of Pertamina in managing the Masela block. According to Fahmy, viewed from various aspects, Pertamina is very capable of managing oil and gas blocks, even including oil and gas exploration is a high risk. Both in terms of human resources (HR), technology, and capital.

Pertamina even have a good record. When they took over from Conoco Philips Madura block, two years later the block production increased dramatically. In fact, not only in the country, Pertamina also bepengalaman when it took over French oil and gas company; Maurel & Prom. And interestingly when working on wells or oil fields abroad, indirectly Pertamina also absorb the latest technology.

Fahmy compare Pertamina and Petronas. According to him, the Malaysian oil and gas company could be a world class player, because the Malaysian government gives confidence and the opportunity for Petronas to manage their oil and gas blocks.

The same thing was stated Coordinator of Indonesia Energy Watch (iew) Adnan Rarasina. According to him, doubted the ability of state-owned enterprises, it means dwarf their roles. As a result, this nation will never be the host in their own country for the management of the sector.

"Very strange. Other countries tried to make his NOC big and strong. But in Indonesia, it was castrated by his own officials. The President should evaluate such officials, "said Adnan. According to Adnan, in accordance with Article 33 UUD 1945, the government should restore sovereignty production branches that dominate the life of many. One of them, by giving greater confidence to state companies in managing oil and gas and gradually reduce the portion of the foreign contractors.

"It's not anti-foreign. But in such authorization, Pertamina can also cooperate with foreign partners, to remain under the control of Pertamina, "he said

IN INDONESIAN

BUMN Harus Jadi Prioritas Pengelola Migas

Pemerintah harus memiliki keberpihakan pada kepentingan nasional dengan memberi prioritas pada BUMN migas untuk mengelola aset migas di Tanah Air. “Jika pejabat negara menganggap bangsa asing sangat superior, hal itu sama dengan menafikan kemampuan yang dimiliki bangsa sendiri. Akibatnya, akan menutup peluang dan kesempatan kepada putra-putra bangsa untuk berkarya, karena lebih mengutamakan bangsa asing,” kata mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi di Jakarta, Senin (27/2)

Hal ini dikemukakan Fahmy menanggapi pernyataan pejabat negara yang meragukan kemampuan Pertamina dalam mengelola blok Masela. Menurut Fahmy, dilihat dari berbagai aspek, Pertamina sangat mampu mengelola blok migas, bahkan termasuk melakukan eksplorasi migas yang memiliki risiko tinggi. Baik dari segi sumber daya manusia (SDM), teknologi, maupun permodalan.

Pertamina bahkan memiliki prestasi yang baik. Ketika mereka mengambil alih Blok Madura dari Conoco Philips, dua tahun kemudian produksi blok tersebut meningkat drastis. Bahkan, tidak hanya di dalam negeri, Pertamina juga bepengalaman ketika mengambil alih perusahaan migas Prancis; Maurel & Prom. Dan yang menarik ketika menggarap sumur atau ladang minyak di luar negeri, secara tidak langsung Pertamina juga menyerap teknologi yang mutakhir.

Fahmy membandingkan Pertamina dengan Petronas. Menurutnya, perusahaan migas asal Malaysia tersebut bisa menjadi pemain kelas dunia, karena pemerintah Malaysia memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada Petronas untuk mengelola blok migas mereka. 

Hal senada dikemukakan Koordinator Indonesia Energy Watch (IEW) Adnan Rarasina. Menurut dia, meragukan kemampuan BUMN, sama artinya mengerdilkan peran mereka. Akibatnya, bangsa ini tidak akan pernah menjadi tuan rumah di negeri sendiri atas pengelolaan sektor tersebut.

“Sangat aneh. Negara lain berusaha menjadikannya NOC-nya besar dan kuat. Namun di Indonesia, justru dikebiri oleh pejabatnya sendiri. Presiden harus mengevaluasi pejabat seperti itu,” kata Adnan. Menurut Adnan, sesuai Pasal 33 UUD 1945, harusnya pemerintah mengembalikan kedaulatan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Salah satunya, dengan memberikan kepercayaan yang lebih luas kepada BUMN dalam mengelola migas dan secara perlahan mengurangi porsi tersebut kepada kontraktor asing.

“Bukan berarti anti asing. Namun dalam penguasaan tersebut, Pertamina bisa juga menggandeng mitra luar negeri, dengan pengendalian tetap berada di bawah Pertamina,” katanya

Investor Daily, Page-9, Tuesday, Feb, 28, 2017

Guarantee Beleid for Contractors be Prepared

Oil and Gas Block

The government is preparing a new regulation to provide assurance to the oil and gas contractors still benefit until the contract period ends in an oil and gas field. Currently, contractors tend to reduce activity at the time of their contracts will expire. It causes the production of oil and gas from the field was down. Secretary General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Susyanto said it was preparing a regulation to guarantee investment in an oil field contractor until the end of the contract period.

According to him, the government wants the production is not disrupted, despite the change of operator also change cooperation contract used. With the existence of such a regulation, according to him, there are contractors who got a return on investment that activity does not decrease even though the contract will expire.

In 2018, eight regions will switch contract labor and cost recovery scheme for the results to dirty or gross revenue share split. In fact, four work areas are also changing operator. Until 2025, contract will expire 30 working area for more than 30 years old.

Transfer contract scheme and operators who do add to the risk of a decline in production. In addition, the national production relies on old field such as Block Rokan, Riau which will expire in 2022 and the Mahakam block in East Kalimantan. "Investment undertaken contractors are expected to continue even if the contract will not be extended," he said.

Currently, it is still in the review option investment returns and contractors exist in a particular work area. Possible replacement investment by the new contractor, is still being discussed. Especially the impact on the economic field and detail calculation. For new contractor who will manage the block, implementation of gross split led to uncertainty and risks in production because the cost is no longer replaced by schemes of cost recovery.

In the scheme of gross revenue share split, the contractor must be able to carry out activities to benefit more efficiently. On the other hand, the general management of the old field require a greater cost to maintain production. Therefore, the number of wells that are not enabled can only increase if the development costs do not correspond economics.

Through the Minister of Energy and Mineral Resources No. 8/2017 on Contracts Gross Split, the government set a revenue sharing basis for government and contractor 57:43 to 52:48 for the structure of oil and gas. Part contractors can still be changed depending on the field conditions, the price of oil, and cumulative production. The Government was keeping the economic field by the ratio of return on investment (internal rate of return / IRR) of 12% minimum.

Minister of Energy and Mineral Resources is entitled to part of up to 5% if certain courts give less than 12% IRR. "Later, the investment would be replaced by a new investor. This problem still we review and discuss the possibilities, "he said.

Earlier, Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar expects that oil production could last up to five years into the future. In fact, about 30 of the 80 work areas that exist today were over 30 years old so it has a more drastic decline in production.

IN INDONESIAN

Beleid Jaminan Kontraktor Disiapkan

Pemerintah sedang menyusun regulasi baru untuk memberikan jaminan kepada kontraktor minyak dan gas bumi tetap mendapatkan keuntungan hingga masa kontrak di suatu lapangan migas berakhir. Saat ini, kontraktor cenderung mengurangi kegiatan pada saat masa kontrak lapangan migas akan berakhir. Hal itu menyebabkan produksi minyak dan gas dari lapangan itu turun. Sekretaris Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susyanto mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan beleid untuk menjamin investasi kontraktor di suatu lapangan migas hingga berakhir masa kontrak.

Menurutnya, pemerintah menginginkan agar produksi tidak terganggu, meskipun terjadi perubahan operator juga perubahan kontrak kerja sama yang digunakan. Dengan adanya beleid tersebut, menurutnya, kontraktor yang ada mendapat pengembalian investasi agar kegiatan tidak berkurang meskipun kontrak akan berakhir.

Pada 2018, delapan wilayah kerja akan beralih kontrak dan skema bagi hasil cost recovery ke bagi hasil kotor atau gross split. Bahkan, empat wilayah kerja juga berganti operator. Hingga 2025, kontrak 30 wilayah kerja akan berakhir karena berusia lebih dari 30 tahun. 

Transfer skema kontrak dan operator yang dilakukan menambah risiko penurunan produksi. Di samping itu, produksi nasional bertumpu pada lapangan tua seperti Blok Rokan, Riau yang akan berakhir pada 2022 dan Blok Mahakam, Kalimantan Timur. “lnvestasi yang dilakukan kontraktor diharapkan terus dilakukan walaupun nantinya kontrak tersebut tidak diperpanjang,” ujarnya.

Saat ini, masih di tinjau opsi pengembalian investasi dan kontraktor eksis di wilayah kerja tertentu. Kemungkinan penggantian investasi oleh kontraktor baru, masih dibahas. Terutama dampak terhadap keekonomian lapangan dan detail perhitungannya. Bagi kontraktor baru yang akan mengelola blok tersebut, penerapan gross split menimbulkan ketidakpastian dan adanya risiko pada kegiatan produksi karena biaya yang dikeluarkan tidak lagi diganti melalui skema cost recovery. 

Dalam skema bagi hasil gross split, kontraktor harus bisa menjalankan kegiatan dengan efisien untuk mendapat keuntungan lebih. Di sisi lain, secara umum pengelolaan lapangan tua membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mempertahankan produksi. Oleh karena itu, jumlah sumur-sumur yang tidak diaktifkan bisa saja bertambah bila biaya pengembangannya tidak sesuai keekonomian.

Melalui Peraturan Menteri ESDM No. 8/2017 tentang Kontrak Gross Split, pemerintah menetapkan bagi hasil dasar bagi pemerintah dan kontraktor 57:43 untuk struktur minyak dan 52:48 untuk gas. Bagian kontraktor pun masih bisa berubah tergantung kondisi lapangan, harga minyak, dan produksi kumulatif. Pemerintah pun menjaga keekonomian lapangan dengan rasio pengembalian investasi (internal rate of return/ IRR) minimum 12%. 

Menteri ESDM berhak memberikan bagian hingga 5% bila lapangan tertentu memberikan IRR kurang dari 12%. “Nantinya investasi tersebut akan diganti oleh investor baru. Masalah ini masih kami tinjau dan bahas kemungkinannya,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengharapkan agar produksi minyak saat ini bisa bertahan hingga  lima tahun ke depan. Padahal, sekitar 30 dari 80 wilayah kerja yang ada saat ini berumur di atas 30 tahun sehingga memiliki penurunan produksi yang lebih drastis.

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, Feb, 28, 2017

PGN hunt Customers

Gas Market In Lampung

PT Perusahaan Gas Negara targeting additional six industrial customers in Lampung this year with total sales of 27 million m3 of gas. Sales Area Head PGN Lampung Wendi Purwanto said it continues to expand to increase the distribution of natural gas in Lampung. Monday (27/2), the number of industrial customers and power plants reached 22 companies, among others, PT Perusahaan Listrik Negara, hotels, companies fodder, drying plant corn and soft drink producer. Tuesday (28/2) will be adding one more customer, so 23 customers, "said Wendi

According to him, the use of gas fuel (BBG) in the industry will reduce the cost of production up to 40% compared to fossil fuels. "In terms of cost, there is efficiency. BBG price is only Rp 4,500 per m3, and the price tends to be stable unlike Fuel (BBM) fluctuating ". Other advantages, CNG is more environmentally friendly due to optimum combustion, and no guarantee of availability. "Whatever the needs of the industry, we will surely supply," he said.

PGN Lampung have pipes installed along Labuhan Maringgai to Bandar Lampung with three ends of the pipe in Tarahan, Soekarno Hatta, and Gatot Subroto so the installation of channels to new customers more easily. To achieve the target new customers, Wendi said, the company will continue to intensify the socialization of gas to industry players. "Marketing is two way. First, we went straight industrial companies. Secondly, they come themselves after hearing the testimony of the benefits from other companies, "he said.

Meanwhile, for household customers, PGN Lampung more expansive target set after the measurement and survey in 2016. The target that was originally only 12,000 subscribers, in improved up to 15,000 for the region Bandar Lampung.

Wendi added that the gas pipeline construction to household customers will soon be built in April or May this year and is targeted to start operating by the end of 2017. The use of gas to household customers, will save up to 70% for those who had previously used 12 kg of LPG. whereas for the 3 kg LPG subsidy will save 30% -40%. BBG prices for households in the official price of Rp 2,950 per m3

IN INDONESIAN

PGN Memburu Pelanggan 

PT Perusahaan Gas Negara  menargetkan tambahan enam pelanggan industri di Lampung pada tahun ini dengan total penjualan gas 27 juta m3. Sales Area Head PGN Lampung Wendi Purwanto mengatakan, pihaknya terus melakukan ekspansi untuk meningkatkan distribusi gas bumi di Lampung. Hari Senin (27/2), jumlah pelanggan industri dan pembangkit listrik mencapai 22 perusahaan antara lain PT Perusahaan Listrik Negara, hotel, perusahaan pakan ternak, pabrik pengeringan jagung, dan produsen minuman ringan.  Hari Selasa, (28/2) akan ada penambahan satu pelanggan lagi, jadi 23 pelanggan,” kata Wendi 

Menurutnya, penggunaan bahan bakar gas (BBG) di industri akan menekan biaya produksi hingga mencapai 40% dibandingkan dengan bahan bakar minyak. “Dari segi biaya, ada efisiensi. Harga BBG hanya Rp 4.500 per m3, dan harganya cenderung stabil tidak seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) yang fluktuatif,”. Keuntungan lainnya, BBG lebih ramah lingkungan karena pembakaran optimal, serta ada jaminan ketersediaan. “Berapa pun kebutuhan industri, pasti akan kami pasok,” katanya.

PGN Lampung memiliki pipa yang terpasang sepanjang Labuhan Maringgai hingga Bandar Lampung dengan tiga ujung pipa yang ada di Tarahan, Soekarno Hatta, dan Gatot Subroto sehingga pemasangan saluran untuk pelanggan baru lebih mudah. Untuk mencapai target pelanggan baru, Wendi menuturkan, perseroan akan terus menggencarkan sosialisasi penggunaan gas ke pelaku industri. “Pemasarannya ada dua cara. Pertama, kami mendatangi langsung perusahaan industri. Kedua, mereka datang sendiri setelah mendengar testimoni keuntungan yang diperoleh dari perusahaan lain,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pelanggan rumah tangga, PGN Lampung mematok target yang lebih ekspansif setelah dilakukan pengukuran dan survei pada 2016. Target yang semula hanya 12.000 pelanggan, di di tingkatkan hingga mencapai 15.000 untuk Wilayah Bandar Lampung. 

Wendi menambahkan, konstruksi pipa gas untuk pelanggan rumah tangga akan segera dibangun pada April atau Mei tahun ini dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2017. Penggunaan gas untuk pelanggan rumah tangga, akan menghemat hingga 70% bagi yang sebelumnya menggunakan LPG 12 kg. sedangkan bagi pengguna LPG subsidi 3 kg akan menghemat 30%-40%. Harga BBG untuk rumah tangga di banderol Rp 2.950 per m3

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, Feb, 28, 2017

The Republic of Indonesia Ask Oil Discounts to Aramco

Saudi Explores Tourism Sector Investment

The visit of King Salman bin Abdul Aziz Al Saud to Indonesia will be utilized to enhance the economic cooperation, especially in the energy sector. One of the negotiated is the purchase of oil from Saudi Aramco at a cheaper price.

Head of Communications and Public Service Cooperation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Sujatmiko said the government wanted a discount price when compared to the market price. "We ask for special prices. Crude (crude oil, Red) a total of 110 thousand barrels per day, kind of Arabian light crude," he said at the Ministry of Energy and Mineral Resources, Jakarta (27/2).

There is also a plan to import LPG from Saudi Aramco. The government expects half of the total imports of LPG can be obtained from oil and gas companies belong to the Kingdom of Saudi Arabia. Not only that, the government is also going to lobby Saudi Arabia urged Pertamina to supply aviation fuel at King Abdul Aziz Airport in Jeddah. Up to now, has been noted that there are six operators that provide aviation fuel at the airport.

The plan, Pertamina formed a joint venture company with the corporation in Saudi Arabia to become a provider of aviation fuel at King Abdul Aziz Airport. "For aviation, we asked for permission to be accelerated. If the exit permit, Pertamina can follow up,".

Pertamina will also open up opportunities for cooperation with Saudi Arabia to be able to join work on an oil refinery in Indonesia. Director of Processing and Petrochemical Pertamina megaproject Hardadi Rachmat explained that it would offer investment in oil refineries (refinery) Bontang, East Kalimantan. "It's like a presentation of the project. We did expose some sort of project to find a partner. This opportunity we open wide as possible," he said.

Earlier, on February 22, Pertamina is looking for strategic partners and investors to jointly develop grass root refinery project (GRR) Bontang. The cooperation is related to the construction and operation of a new oil refinery in Bontang, East Kalimantan (Kaltim), at the latest in 2023. GRR Bontang which requires a total investment of US $ 12 billion-US $ 1 5 billion targeted to be able to process 300 thousand barrels per day of crude oil ,

Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) Thomas Lembong hope that the state visit could further increase investment in Indonesia Saudi Arabia. So far, their interest in providing investment in the tourism sector. Teruama in Sumatra. We will support investment plans Saudi Arabia to Indonesia ".

Thomas also hopes the arrival of Salman's King Saudi Arabia could increase investments whose value declined last year. Based on government data, investment realization in Indonesia Saudi Arabia has been increasing since 2013 until 2015. In 2013, the realization of the state investment reached US $ 0.4 million. That number increased dramatically in 2015. 

     At that time the value of investment reached US $ 30.4 million. "But in 2016, the figure slipped to US $ 0.9 million". He mentions, for these business sectors most attractive to investors Saudi Arabia is the trade and repair.

IN INDONESIAN

Saudi Jajaki Investasi Sektor Pariwisata

Republik Indonesia Minta Diskon Minyak ke Aramco

Lawatan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, terutama di sektor energi. Salah satu yang dinegosiasikan adalah pembelian minyak dari Saudi Aramco dengan harga lebih murah.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sujatmiko mengungkapkan, pemerintah menginginkan diskon harga jika dibandingkan dengan harga pasar. "Kami minta harga spesial. Crude (minyak mentah, Red) sebanyak 110 ribu barel per hari, jenisnya Arabian light crude," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta (27/2).

Ada pula rencana impor elpiji dari Saudi Aramco. Pemerintah mengharapkan separo dari total impor elpiji bisa didapat dari perusahaan migas milik Kerajaan Arab Saudi tersebut. Bukan hanya itu, pemerintah juga bakal melobi Arab Saudi agar Pertamina bisa memasok avtur di Bandara King Abdulaziz, Jeddah. Hingga kini, tercatat sudah ada enam operator yang menyediakan avtur di bandara tersebut. 

Rencananya, Pertamina membentuk perusahaan joint venture dengan korporasi di Arab Saudi untuk menjadi penyedia avtur di Bandara King Abdul Aziz. "Untuk avtur, kita minta izinnya dipercepat. Kalau izin keluar, Pertamina bisa menindaklanjuti,".

Pertamina juga akan membuka peluang kerja sama dengan Arab Saudi untuk dapat ikut menggarap kilang minyak di Indonesia. Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi menjelaskan bahwa pihaknya akan menawarkan investasi di fasilitas pengolahan minyak (kilang) Bontang, Kalimantan Timur. "Ini seperti pemaparan proyek. Kami melakukan semacam project expose untuk mencari partner. Kesempatan ini kami buka seluas-luasnya," katanya.

Sebelumnya, pada 22 Februari lalu, Pertamina mencari mitra strategis dan calon investor untuk bersama-sama mengembangkan proyek grass root refinery (GRR) Bontang. Kerja sama tersebut terkait pembangunan dan pengoperasian kilang minyak baru di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), selambatnya pada 2023. GRR Bontang yang membutuhkan total investasi US$ 12 miliar-US$ 1 5 miliar ditargetkan mampu mengolah 300 ribu barel per hari minyak mentah.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong berharap kunjungan kenegaraan itu dapat makin meningkatkan investasi Saudi Arabia di Indonesia. Sejauh ini, mereka berminat memberikan investasi di sektor pariwisata. Teruama di wilayah Sumatera. Kami akan mendukung rencana investasi Saudi Arabia ke Indonesia”.

Thomas juga berharap kedatangan Raja Salman bisa meningkatkan investasi Saudi Arabia yang nilainya menurun tahun lalu. Berdasar data BKPM, realisasi investasi Saudi Arabia di Indonesia terus meningkat sejak 2013 hingga 2015. Pada 2013, realisasi investasi negara itu mencapai US$ 0,4 juta. Jumlah tersebut meningkat drastis pada 2015. 

     Saat itu nilai investasinya mencapai US$ 30,4 juta. "Namun, pada 2016, angkanya merosot menjadi US$ 0,9 juta". Dia menyebutkan, selama ini sektor usaha yang paling diminati para investor Saudi Arabia adalah perdagangan dan reparasi.

Jawa Pos, Page-5, Tuesday, Feb, 28, 2017

Sitting in the fields of oil and gas, Also Not Rich

Reforming Management of Mines in order to Bless Regions

Such areas need to touch mine fundamental reform. For the benefit of local communities and the glue of the nation, needs to go back to the constitution. The following notes.

WHEN Freeport quarrel with the central government in Jakarta, the Government of the affected area first punch. Mimika, the location of the giant mine, shaking. Most of the 34,000 employees of the mine is a demonstration to the Mimika DPRD.

They demanded the central government to compromise with Freeport, especially about the export permit concentrates. To save them from the fate of subsequent layoffs. Mimika regency government could also shake. A total of Rp 2 trillion from Rp 3 trillion budget District Government in this Aru Sea coast from Freeport. While revenue from Freeport Papua provincial government called the Governor Lukas Enembe only Rp 200 billion per year. However, the impact of layoffs is very hard for Papua.

Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan himself called Freeport is not an elephant, but a cow. The deposit only Rp 8 trillion per year (Rp 214 trillion over 25 years). Excise revenue of Rp 149.5 trillion cigarettes a year (2015). For the central government, Freeport could be considered great. However, reliance Mimika and Papua to Freeport needs to be mitigated. It is also an indication that the high reliance on "easy money" from its Grasberg mine turned out to be fragile.

Since February 12, PT Freeport Indonesia could not continue because of blocked exports of Energy and Mineral Resources Regulation 6/2016, a derivative of the Government Regulation 1/2017 In essence, the export license can be granted, with the provision of business license Contract of Work (COW) turned into Special Mining Business License (IUPK). Freeport challenging to lay off employees and threatened to take to the international arbitration.

However, the money that comes from the Freeport mine deemed not to bring the welfare of local people. Not only there alone. Kutai Regency, East Kalimantan, to obtain funds for the results (DBH) of oil and gas are very large, but poverty remains very real. In a note NGO Publish What You Pay (PWYP) calls, the district has a population of 2016 budget 717 thousand inhabitants was obtained DBH Rp 3.8 trillion. Last year's Rp 4.8 trillion. However, the recipient Rice for Poor families reach 5,027 heads of household, or 26.52 percent of all recipients rice for poor families in East Kalimantan.

In East Java region rich with oil and gas, but also familiar with poverty and human development index (HDI) is left is the island of Madura. "Arguably, Madura Island sitting on oil and gas fields," said Dr. Sutikno, FE lecturers Trunojoyo University, in the discussions at the FEB Universitas Brawijaya (22/2). Discussions had the theme "Oil and Gas for the People?"

Sutikno describes the distribution of oil and gas in Madura. In Bangkalan and Sampang existing production (exploitation). The most numerous in Sumenep regency. Three of them have entered the stage of exploitation (already produced). Namely, the block Pagerungan, Maleo block, and a block of Madura Strait. Five other companies that operate in Sumenep already in the process of exploration. "All the activities that operate at sea. Only EML operating on the mainland, which is in District Saronggi," said Sutikno.

With the abundant oil wealth, 60 percent Sumenep a supplier of gas in East Java. Through a subsea pipeline, 350 km, Sumenep gas flowed into the industrial area of ​​East Java, such as Sidoarjo, Surabaya and Gresik. Oil and gas potential in Sumenep, according to data from the Ministry of Energy, was 6 trillion cubic feet and can be sucked up to 30 years.

Actually, the Government of Sumenep already won a judicial review of the Minister of Home Affairs put the block Maleo so ration provinces in MA in 2008. Block Maleo inserted after remeasured Sumenep ration of coastline. Supposedly, the result of oil and gas can be 12 per cent, 6 per cent of the province and districts / cities in East Java 12 percent. However, DBH its reference to the provincial quota share Sumenep 10 percent and 20 percent with 37 districts / cities in East Java.

Oil and gas in order to bring prosperity blessing, Sutikno looking at oil and gas management should not be run by the private sector, especially by foreigners. "Because the same as letting capitalistic policies, namely the liberalization of the oil and gas, both in the downstream sector including price policy as well as in the upstream sector which will determine the amount of oil and gas production,".

Accelerated poverty reduction, economic growth driven BPS recorded Bojonegoro economy grew 13.37 percent (5.8 percent excluding oil and gas). HDI rose from 65.27 percent to 66.17 percent. The villages triggered build, according to economic activities. For example, do paving work on the streets, instead of paving, because the villagers can produce paving. However, there is anxiety.

"The success because commitments Bojonegoro Regent Suyoto. If you change the regent in 2018, what is still hope the funds entered the village?" asked Prof Munawar Ismail in the discussion.

IN INDONESIAN

Mereformasi Pengelolaan Tambang agar Memberkahi Daerah

Duduk di Ladang Migas, Tidak Juga Kaya

Daerah-daerah penghasil tambang perlu sentuhan reformasi mendasar. Agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan menjadi perekat bangsa, perlu kembali ke konstitusi. Berikut catatannya.

PADA saat Freeport bergaduh dengan pemerintah pusat Jakarta, Pemerintah daerah yang terkena pukulan pertama. Mimika, lokasi tambang raksasa itu, guncang. Sebagian dari 34.000 karyawan tambang tersebut demo ke kantor DPRD Mimika.

Mereka menuntut Pemerintah Pusat berkompromi dengan Freeport, terutama soal izin ekspor konsentrat. Demi menyelamatkan nasib mereka dari PHK susulan.  Pemerintah Kabupaten Mimika juga bisa guncang. Sebanyak Rp 2 triliun dari Rp 3 triliun APBD Pemerintah Kabupaten di pantai Laut Aru ini dari Freeport. Sedangkan pendapatan Pemerintah Provinsi Papua dari Freeport disebut Gubernur Lukas Enembe hanya Rp 200 miliar per tahun. Namun, dampak PHK sangat berat bagi Papua.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sendiri menyebut Freeport bukan gajah, tapi sapi. Setorannya cuma Rp 8 triliun per tahun (Rp 214 triliun selama 25 tahun). Pendapatan Cukai rokok saja Rp 149,5 triliun setahun (2015). Bagi Pemerintah pusat, Freeport bisa saja dianggap tidak besar. Tapi, ketergantugan Mimika dan Papua kepada Freeport perlu dimitigasi. Ini juga menunjukkan indikasi bahwa ketergantungan tinggi pada "duit mudah” dari tambang Grasberg ternyata bisa rapuh.

Sejak 12 Februari lalu, PT Freeport Indonesia tidak bisa melanjutkan ekspor karena terhalang Peraturan Menteri ESDM 6/ 2016, turunan dari Peraturan Pemerintah 1/ 2017. Intinya, izin ekspor bisa diberikan, syaratnya izin usaha Kontrak Karya (KK) berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Freeport menantang dengan mem-PHK karyawan dan mengancam membawa ke arbitrase internasional.

Bagaimanapun, duit yang datang dari tambang Freeport dianggap belum membawa kesejahteraan warga sekitar. Tidak hanya di sana saja. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memperoleh dana bagi hasil (DBH) migas yang sangat besar, tetapi kemiskinan tetap sangat nyata. 

     Dalam catatan NGO Publish What You Pay (PWYP) menyebut, APBD 2016 kabupaten berpenduduk 717 ribu jiwa itu memperoleh DBH Rp 3,8 triliun. Tahun sebelumnya Rp 4,8 triliun. Tetapi, penerima Beras untuk keluarga Miskin mencapai 5.027 Kepala Keluarga atau 26,52 persen dari seluruh penerima Beras untuk keluarga Miskin di Kalimantan Timur.

Wilayah di Jawa Timur  yang kaya dengan minyak dan gas, tapi juga akrab dengan kemiskinan dan indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggal adalah Pulau Madura. "Boleh dikatakan, Pulau Madura duduk di atas ladang minyak dan gas," kata Dr Sutikno, dosen FE Universitas Trunojoyo, dalam diskusi di FEB Universitas Brawijaya (22/2). Diskusi itu bertema "Migas untuk Rakyat?"

Sutikno memaparkan sebaran minyak dan gas di Madura. Di Bangkalan dan Sampang sudah ada yang berproduksi (eksploitasi). Yang paling banyak di Kabupaten Sumenep. Tiga di antaranya telah masuk tahap eksploitasi (sudah menghasilkan). Yakni, blok Pagerungan, blok Maleo, dan blok Madura Strait. Lima perusahaan lainnya yang beroperasi di Sumenep sudah masuk dalam proses eksplorasi. "Semua kegiatan itu beroperasi di laut. Hanya EML yang beroperasi di daratan, yakni di Kecamatan Saronggi," kata Sutikno.

Dengan kekayaan migas melimpah itu, Sumenep menjadi penyuplai 60 persen gas Jawa Timur. Melalui pipa bawah laut, sepanjang 350 km, gas Sumenep dialirkan ke kawasan industri Jawa Timur, seperti Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Potensi migas di Sumenep, menurut data Kementerian ESDM, masih 6 triliun kaki kubik dan bisa disedot hingga 30 tahun mendatang.

Sebenarnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah memenangkan uji materiil Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menempatkan blok Maleo jadi jatah provinsi di MA pada 2008. Blok Maleo dimasukkan jatah Sumenep setelah diukur ulang dari garis pantainya. 

  Semestinya, bagi hasil migasnya dapat 12 persen, provinsi 6 persen, dan kabupaten/kota lain di Jatim 12 persen. Namun, DBH-nya mengacu pada jatah provinsi 10 persen dan Sumenep berbagi 20 persen dengan 37 kabupaten/kota di Jatim.

Agar berkah migas membawa kemakmuran, Sutikno memandang pengelolaan migas tidak boleh dijalankan oleh swasta, apalagi oleh pihak asing. "Karena sama halnya dengan membiarkan kebijakan kapitalistik, yakni liberalisasi migas, baik di sektor hilir termasuk kebijakan harganya maupun di sektor hulu yang sangat menentukan jumlah produksi migas,”.

Daerah juga perlu berbenah. NGO PWYP merujuk Bojonegoro sebagai pengelola migas yang berhasil. Bupati Suyoto memberlakukan Petroleum Fund (semacam dana abadi) sejak 2014. Pada 2015, DBH Bojonegoro sebagai kabupaten penghasil Rp 1,4 triliun. Sebagian digunakan untuk membeli 10 persen saham Bank Jatim. 

     Pengentasan kemiskinan dipercepat, ekonomi didorong tumbuh BPS mencatat ekonomi Bojonegoro tumbuh 13,37 persen (5,8 persen tanpa migas). IPM naik dari 65,27 persen ke 66,17 persen. Desa-desa dipicu membangun, sesuai dengan kegiatan ekonominya. Misalnya, dilakukan pekerjaan paving dijalanan, bukan pengaspalan, karena orang desa bisa memproduksi paving. Namun, masih ada kecemasan.

"Keberhasilan Bojonegoro karena ada komitmen Bupati Suyoto. Kalau ganti bupati tahun 2018, apa masih ada harapan dana masuk sampai ke seluruh desa?" tanya Prof Munawar Ismail dalam diskusi tersebut. 

Jawa Pos, Page-2, Tuesday, Feb, 28, 2017

Cooperation with Saudi Aramco Can Be More

PT Pertamina expects no more cooperation with the Government of Saudi Arabia, particularly with Saudi Aramco, the oil company and the country's national natural gas. Subject planned initial public offering of Saudi Aramco, Pertamina has not received further information.

So far, Pertamina cooperation with Saudi Aramco in the development of a refinery in Cilacap, Central Java. "There has been the signing of an agreement for the establishment of a joint venture development project between Pertamina's Cilacap refinery and Saudi Aramco. The project value of about 6 billion US dollars, "said Vice President Corporate Communications of Pertamina Wianda Pusponegoro, Monday (27/2), in Jakarta.

When asked about about the possibility of Pertamina to buy shares offered Saudi Aramco, Wianda said not to have more information about it. Saudi Aramco will sell its shares through an initial public offering (IPO) as much as 5 percent to the public.

A visit to the Kingdom of Saudi Arabia as well as carrying a number of countries reported that stock deals. "However, there is an expectation Indonesia could purchase LPG directly from Saudi Aramco to certain terms and conditions are competitive compared to LPG supplied from the Middle East," said Wianda. Besides the desire to buy LPG from Saudi Aramco, Pertamina also want any crude oil sale and purchase transactions with the company.

Lecturer at Trisakti University, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, said, has a stake in Saudi Aramco is a good chance. Because, it is fairly bonafide company with tremendous assets. However, if the government and state-owned Saudi Aramco is interested in buying stocks, you should have to know the details of the offer.

"If you just want to have a stake in the holding company, the dividend only in the can. Unless there stock purchase plan or divest in one of the oil and gas blocks are already in production. It is more realistic because their products can be brought to Indonesia, "said Pri Agung

IN INDONESIAN

Kerja Sama dengan Saudi Aramco Bisa Lebih Banyak

PT Pertamina mengharapkan ada kerja sama lebih banyak dengan Pemerintah Arab Saudi, khususnya dengan Saudi Aramco, perusahaan minyak dan gas bumi nasional negara tersebut. Perihal rencana penawaran saham perdana Saudi Aramco, Pertamina belum mendapat informasi lebih lanjut. 

Sejauh ini, kerja sama Pertamina dengan Saudi Aramco di bidang pengembangan kilang di Cilacap, Jawa Tengah. ”Sudah ada penandatanganan perjanjian pembentukan perusahaan patungan untuk proyek pengembangan kilang Cilacap antara Pertamina dan Saudi Aramco. Nilai proyeknya sekitar 6 miliar dollar AS,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, Senin (27/2), di Jakarta.

Saat ditanya soal perihal kemungkinan Pertamina membeli saham yang ditawarkan Saudi Aramco, Wianda mengatakan belum memiliki informasi lebih jauh tentang hal tersebut. Saudi Aramco akan melepas sahamnya melalui penawaran saham perdana (IPO) sebanyak 5 persen kepada publik.

Kunjungan pihak Kerajaan Arab Saudi ke sejumlah negara dikabarkan sekaligus mengusung penawaran saham itu. ”Namun, ada ekspektasi Indonesia bisa membeli elpiji langsung dari Saudi Aramco dengan syarat serta ketentuan tertentu yang kompetitif dibandingkan dengan elpiji yang dipasok dari Timur Tengah lainnya,” kata Wianda.  Selain keinginan membeli elpiji dari Saudi Aramco, Pertamina juga ingin ada transaksi jual beli minyak mentah dengan perusahaan tersebut. 

Pengajar pada Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, menuturkan, memiliki saham di Saudi Aramco adalah sebuah peluang bagus. Karena, perusahaan itu terbilang bonafide dengan aset luar biasa besar. Namun, apabila pemerintah dan BUMN berminat membeli saham Saudi Aramco, sebaiknya harus mengetahui detail penawarannya.

”Kalau hanya ingin memiliki saham di induk perusahaan, paling hanya dividen yang di dapat. Kecuali kalau ada skema pembelian saham atau divestasi di salah satu blok migas yang sudah berproduksi. Itu lebih realistis karena hasil produksinya bisa dibawa ke Indonesia,” ujar Pri Agung

Kompas, Page-18, Tuesday, Feb, 28, 2017

Pertamina submit Proposal Block Oil and gas to Iran

PT Pertamina seriously want to partner with the National Iranian Oil Company (NIOC) in the two oil and gas blocks Iran. During a visit to Iran along with the Coordinating Ministry of Economic Affairs (CMEA), Pertamina submit a bid proposal to NIOC.

The proposal is the result of the evaluation team on study Pertamina oil and gas production development in the Ab-Teymour and Mansouri located in the southwest city of Tehran. "After that, of course, the two-party talks between Pertamina and NIOC to the next stage," said Denie S. Tampubolon, Senior Vice President of Pertamina Upstream Business Development

Wianda Pusponegoro, Vice President Corporate Communications of Pertamina optimistic, Pertamina get a positive response from Iran. Because the intention of international cooperation is getting support from the government of each country.

Besides Iran, Pertamina has sent a proposal to the Rosneft partnership deals over Chayvo and Russkoye oil and gas field in Russia. They are targeting the first quarter of 2017 could tie up a deal with Rosneft.

IN INDONESIAN

Pertamina Mengajukan Proposal Blok Migas ke Iran

PT Pertamina serius ingin bermitra dengan National Iranian Oil Company (NIOC) di dua blok minyak dan gas Iran. Dalam kunjungan ke Iran bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Pertamina menyerahkan proposal penawaran kepada NIOC. 

Proposal tersebut merupakan hasil evaluasi tim Pertamina atas Studi pengembangan produksi migas di Ab-Teymour dan Mansouri yang berada di barat daya kota Tehran. "Setelah itu, tentu saja pembicaraan dua pihak antara Pertamina dan NIOC untuk tahap selanjutnya," ujar Denie S. Tampubolon, Senior Vice President Upstream Business Development Pertamina

Wianda Pusponegoro, Vice President Corporate Communication Pertamina optimistis, Pertamina mendapatkan respon yang positif dari Iran. Pasalnya, niat kerjasama internasional tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah masing-masing negara. 

Selain Iran, Pertamina telah mengirimkan proposal penawaran kemitraan kepada Rosneft atas lapangan migas Chayvo dan Russkoye di Rusia. Mereka menargetkan kuartal I-2017 ini bisa mengikat kesepakatan dengan Rosneft.

Kontan, Page-14, Tuesday, Feb, 28, 2017