Office Arcandra and Mr. Abeng Still Sealed Unions Workers Pertamina

Return from Iran, Deputy Commissioner of Pertamina Arcandra Tahar find his office at Pertamina Headquarters sealed by the Federation of Trade Unions Unite Pertamina (FSPBB). It happened two days ago. Until today, the seal on his office door is still there. Arcandra who is also deputy Minister was admitted to not knowing the background of the sealing.

When it happened, he was on his way home after a working visit in Iran. "I just returned from Iran," said Arcandra told reporters at the Ministry of Energy, Jakarta, Friday (3/3).

He reveals, not only office who sealed the union Pertamina. Other commissioners office also sealed, including indoor Commissioner of Pertamina Mr. Abeng.

"The office was sealed three, that there is room sealed Edwin Hidayat Abdullah, the room Mr. Abeng," he said. Arcandra has yet to meet with the board FSPPB the sealing room. "Do not know, I do not get there,".

The sealing action stems from the activities of standby ceremony and prayers were conducted around 600 representatives of Pertamina workers in the office of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), Wednesday (1/3).

At that time, about 40 employees in the office three Pertamina Commissioner in the Ministry of Energy that Mr. Abeng Commissioner, Deputy Commissioner Arcandra Tahar, and Commissioner Edwin Hidayat Abdullah.

They demanded an explanation about the removal of the BOC Pertamina president director Dwi Soetjipto and Vice President Director Bambang February 3 Pertarniria Ahmad ago and raised Yenni Andayani as Acting (Acting) President Director of Pertamina.

The commissioners considered who should be responsible for the chaos. Therefore, the post of vice president director of a proposal from the Board of Commissioners. As a result there is a 'solar twins' in the body of Pertamina.

However, because the three commissioners is not in place, the workers seal the space of three Commissioners Pertamina around 11:30 pm.

"We as workers have asked many karifikasi, but they like do not have time, so we sealed as a form of protest," said President of the Confederation of Trade Unions of Oil and Gas, Faisal Yusra.

President FSPPB Noviandri explained, during this time the union is already looking forward to the Board in relation takedown explanation Managing Director of Pertamina. But, without any definite reason commissioners not also provide for accountability. Where they are the person who recommended the removal of Managing Director of Pertamina.

IN INDONESIAN

Kantor Arcandra-Tanri Abeng Masih Disegel SP Pertamina

Pulang dari Iran, Wakil Komisaris Pertamina Arcandra Tahar mendapati ruang kerjanya di Kantor Pusat Pertamina disegel oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB). Hal itu terjadi sejak dua hari lalu. Hingga hari ini, segel di pintu kantornya masih ada. Arcandra yang juga wakil Menteri ESDM ini mengaku tak mengetahui latar belakang penyegelan tersebut.

Saat peristiwa itu terjadi, dirinya sedang dalam perjalanan pulang setelah melakukan kunjungan kerja di Iran. “Saya baru pulang dari Iran,” kata Arcandra kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/3).

Ia mengungkapkan, bukan hanya kantornya saja yang disegel serikat pekerja Pertamina. Kantor komisaris lainnya juga disegel, termasuk ruangan Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng.

“Kantor yang disegel itu ada tiga, yang disegel ada Ruangan Edwin Hidayat Abdullah, Ruangan Tanri Abeng,” ucapnya. Arcandra hingga kini belum bertemu dengan para pengurus FSPPB yang menyegel ruangannya. “Tidak tahu, saya belum ke Sana,”.

Aksi penyegelan itu bermula dari kegiatan upacara siaga dan doa bersama yang dilakukan sekitar 600 perwakilan pekerja Pertamina di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (1/3) lalu. 

Saat itu, sekitar 40 orang pegawai masuk kantor tiga Komisaris Pertamina di Kementerian ESDM yaitu Komisaris Utama Tanri Abeng, Wakil Komisaris Utama Arcandra Tahar, dan Komisaris Edwin Hidayat Abdullah.

Mereka menuntut penjelasan Dewan Komisaris soal pencopotan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Pertarniria Ahmad Bambang 3 Februari lalu dan mengangkat Yenni Andayani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina.

Jajaran komisaris dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kisruh itu. Sebab, jabatan Wadirut merupakan usulan dari Dewan Komisaris. Akibatnya ada ‘matahari kembar’ di tubuh Pertamina. 

Namun, karena ketiga komisaris tersebut tidak ada di tempat, para pekerja menyegel ruang tiga Komisaris Pertamina tersebut sekitar pukul 11.30 WIB.

“Kami sebagai pekerja telah meminta banyak karifikasi, namun mereka seperti tidak punya waktu, sehingga kami melakukan penyegelan sebagai bentuk protes,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas, Faisal Yusra.

Presiden FSPPB Noviandri menjelaskan, selama ini serikat pekerja sudah menantikan penjelasan Dewan Komisaris terkait pencopotan Dirut Pertamina. Tapi, tanpa ada alasan yang pasti dewan komisaris belum juga memberikan pertanggungjawabannya. Di mana mereka adalah orang yang merekomendasikan pencopotan Dirut Pertamina.

Duta Masyarakat, Page-1, Saturday, March, 4, 2017

Acting Managing Director of Pertamina Work Period Extended

HOLDERS OF PT Pertamina extend the working life Executor Duties (Plt) Director of Pertamina Yenni Andayani from 30 days to two months. Yenni set BOC Pertamina as the Acting Managing Director of Pertamina since February 3 last post Soetjipto dismissal as president and as vice president Ahmad Bambang.

Yenni extension as the Acting Managing Director of Pertamina expressed by the Minister for State Owned Enterprises (SOEs) Rini Soemarno. He said the commissioners require additional time to determine a replacement Soetjipto and assess candidates who have entered the list of candidates for the chief executive.

"Due to this being a process, no final assessment team (TPA). Thus the extended Board of Commissioners for another month, "said Rini.

Although it did not say how many candidates president, he said that the selection of the captain Pertamina continues to run, the BoC until now was checking the candidates.

"There should be a variety of processes. There are a lot of candidates, "said Rini. Earlier, Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) which also Commissioner of Pertamina Arcandra Tahar said managing director of Pertamina will be announced by President Joko Widodo.

"The board has proposed that eligible. We submit to the President, "said Arcandra. Arcandra declined to comment when it was confirmed whether one of the candidates is that Pertamina president director of Pertamina megaproject Processing and Petrochemical Raghmad Hardadi. The information circulated, another candidate who will assume leadership of the Top Pertamina is Director of Pertamina Gas is now an Executive Managing Director of Pertamina Yenni Andayani task. Then, the Special Staff of the Minister of SOEs Budi Gunadi Sadikin who had served as president of Bank Mandiri.

Deputy Energy, Logistics and Tourism Ministry of SOEs Edwin Hidayat Abdullah had revealed there are five candidates submitted Pertamina president of the Board of Commissioners to the minister of state

IN INDONESIAN

Masa Kerja Plt Dirut Pertamina Diperpanjang

PEMEGANG saham PT Pertamina memperpanjang masa kerja Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Yenni Andayani dari 30 hari menjadi dua bulan. Yenni ditetapkan Dewan Komisaris Pertamina sebagai Plt Dirut Pertamina sejak 3 Februari lalu pasca pemberhentian Dwi Soetjipto sebagai dirut dan Ahmad Bambang sebagai wakil dirut.

Perpanjangan Yenni sebagai Plt Dirut Pertamina diungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Ia mengatakan dewan komisaris memerlukan tambahan waktu untuk menentukan pengganti Dwi Soetjipto dan menilai calon-calon yang sudah masuk daftar calon direktur utama.

“Karena ini sedang proses, ada tim penilai akhir (TPA). Jadi diperpanjang Dewan komisaris satu bulan lagi,” kata Rini.

Meskipun tidak menyebutkan berapa banyak kandidat dirut, ia menuturkan penyeleksian nakhoda Pertamina terus berjalan, Dewan komisaris sampai dengan saat ini sedang mengecek kandidat-kandidat. 

“Harus ada macam-macam proses. Calon ada banyak,” kata Rini. Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sekaligus Komisaris Pertamina Arcandra Tahar mengatakan direktur utama Pertamina akan diumumkan langsung Presiden Joko Widodo.

“Dewan komisaris sudah mengusulkan yang eligible. Kami serahkan ke Presiden,” kata Arcandra. Arcandra enggan berkomentar ketika dikonfirmasi apakah salah satu kandidat dirut Pertamina ialah Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Raghmad Hardadi. Informasi yang beredar, kandidat lain yang akan menduduki pimpinan Top Pertamina ialah Direktur Gas Pertamina yang sekarang ini menjadi Pelaksana tugas Dirut Pertamina Yenni Andayani. Lalu, Staf Khusus Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang dulu menjabat dirut Bank Mandiri.

Deputi Bidang Energi, Logistik, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah sempat mengungkap ada lima nama calon dirut Pertamina yang diserahkan Dewan Komisaris kepada menteri BUMN

Media Indonesia, Page-19, Friday, March, 3, 2017

Pertamina: Wish skipper Clear

Substitution Director of PT Pertamina momentum to show the seriousness of the state-owned business enterprise. Do again no deposit political interest or individual is inserted in the working agenda of the new managing director. The skipper Pertamina should focus on making a profit for the sake of filling the state coffers, boost production of oil, sufficient for domestic fuel, to shrink the door imports.

Pertamina CEO this time is also expected to "feel at home" office. Because, in the last 14 years has been seven turns occupying the position. Substitution managing director often occurs along with the passing of the national leadership of the regime. This indicates the strong political content development companies make jam.

Pertamina was hit on the side of the structural and functional. Erosion of the structural side visible from the addition of the position of vice-president in October 2016, which eventually creates a "solar twins". Silliness occurs because the duties and functions of the vice president in tandem with the managing director, though later in the clear position. Plus the government's plan to establish a holding (parent) state-owned enterprises, including Pertamina, which is not necessarily capable of making a sparkling performance of state enterprises.

From the functional side, political interests or individuals seem of oil imports to the procurement project / asset sales that ultimately hurt the company and smelled of corruption. Imports of diesel suddenly in January, for example, forcing Pertamina issued a larger budget because they have to pay a higher price. Attorney General's Office is also investigating allegations of corruption in the procurement of offshore support vessel activities allegedly involving Ahmad Bambang, former Deputy CEO.

There are three candidates vying for the seat vacant Pertamina president director Dwi Sutjipto since removed on February 3 last. They are the former Managing Director of Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin; Pertamina Gas Director who is also executive director of the main tasks, Yenni Andayani; And the Director of Processing and Petrokhnia Pertamina Rachmad Hardadi.

Whoever is elected from among the internally or externally should be aware Pertamina is the only company states that "grasping" the people's livelihood. Therefore, leaders must be professional, assertive, transparent, and focused as the conductor of the rhythm of work in the company that manages the assets of Rp 700 trillion.

Show leadership, immediately complete the friction inside, decide who should occupy a strategic position in the ranks of internal, maximize oil production at six refineries, ensure fuel supply, and doing business expansion in the future.

IN INDONESIAN

Pertamina: Berharap Nakhoda Bersih

Pergantian Direktur Utama PT Pertamina menjadi momentum untuk menunjukkan kesungguhan berbisnis perusahaan pelat merah itu. Jangan lagi ada titipan kepentingan politik atau perorangan yang disisipkan dalam agenda kerja direktur utama yang baru. Nakhoda Pertamina harus fokus meraup untung demi mengisi kas negara, menggenjot produksi minyak, mencukupi kebutuhan bahan bakar dalam negeri, hingga menyusutkan pintu impor.

CEO Pertamina kali ini juga diharapkan “betah” menjabat. Sebab, dalam 14 tahun terakhir sudah tujuh orang silih berganti menduduki posisi tersebut. Pergantian direktur utama kerap terjadi seiring dengan bergulirnya rezim kepemimpinan nasional. Kondisi ini menunjukkan kentalnya muatan politik yang bikin macet pengembangan perusahaan.

Pertamina dihantam dari sisi struktural maupun fungsional. Penggerogotan dari sisi struktural terlihat dari penambahan posisi Wakil direktur utama pada Oktober 2016, yang akhirnya menciptakan “matahari kembar”. Kekonyolan terjadi karena tugas pokok dan fungsi wakil direktur utama beriringan dengan direktur utama, meski kemudian posisi tersebut di hapus. Ditambah rencana pemerintah membentuk holding (induk) badan usaha milik negara, termasuk Pertamina, yang belum tentu mampu membuat kinerja perusahaan negara berkilau.

Dari sisi fungsional, kepentingan politik ataupun perorangan tampak dari proyek impor minyak hingga pengadaan/penjualan aset yang ujung-ujungnya merugikan perusahaan dan berbau korupsi. Impor solar secara tiba-tiba pada Januari lalu, misalnya,memaksa Pertamina mengeluarkan anggaran lebih besar karena harus membayar dengan harga lebih tinggi. Kejaksaan Agung juga sedang menyelidiki dugaan korupsi pengadaan kapal pendukung kegiatan lepas pantai yang diduga melibatkan Ahmad Bambang, bekas Wakil Direktur Utama Pertamina. 

Ada tiga kandidat yang bersaing memperebutkan kursi Direktur Utama Pertamina yang kosong sejak Dwi Sutjipto dicopot pada 3 Februari lalu. Mereka adalah mantan Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin; Direktur Gas Pertamina yang juga pelaksana tugas direktur utama, Yenni Andayani; Serta Direktur Pengolahan dan Petrokhnia Pertamina Rachmad Hardadi.

Siapa pun yang terpilih dari kalangan internal ataupun eksternal hendaknya menyadari Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan negara yang “menggenggam” hajat hidup rakyat. Karena itu, pemimpinnya harus profesional, tegas, transparan, dan fokus sebagai dirigen irama kerja di perusahaan yang mengelola aset Rp 700 triliun itu.

Tunjukkan jiwa kepemimpinan, segera tuntaskan friksi di dalam, putuskan siapa yang layak menempati posisi strategis di jajaran internal, maksimalkan produksi minyak di enam kilang, pastikan ketersediaan pasokan bahan bakar, dan lakukan ekspansi bisnis ke depan.

Koran Tempo, Page-11, Friday, March, 3, 2017

Duties Acting Director of Pertamina Extended

Pertamina CEO selection process has not been finished.

State Owned Enterprises Minister Rini Soemarno ensure tenure of executing the task (Plt) Director of PT Pertamina extended by one section. "The board of commissioners to extend," said Rini.

Currently, the position of Acting Director of Pertamina filled by Yenni Andayani, which previously was Director of New and Renewable Energy. Yenni served for 30 days starting 3 Febfuari 2017, after the shareholders takes down Soetjipto of the main director's chair. At the same time, Ahmad Bambang also derived from the chair the vice president for allegedly triggered the dual leadership body owned oil and gas companies of the country.

Yenni tenure was supposed to end today. But Rini ensure that the board of commissioners to extend it. According to the Commissioner of Pertamina Sahala Lumban Gaul, council commissioner have raised concerns the extension of the task of implementing the post of managing director with the Minister of SOEs. But he was reluctant to tell the reason for the extension.

"It definitely be discussed first. Can be asked to shareholder commissioner" he said. Rini explained that office extension was decided because Pertamina CEO selection process has not been completed. "The process is long. There, the assessment team (TPA) everything, "he said. Landfill in question is the Assessment Team (TPA) led by President Joko Widodo. Its members number of ministers, including the Minister of SOEs and technical minister in this case the Minister of Energy and Mineral Resources.

Therefore, Rini is not sure when the chief executive will be sworn definitive. Rini claimed to have suggested several names to be elected as President Director of Pertamina. There are many, "he said. The names are now in the process of checking or verification.

Rini touted carrying Yenni Andayani, supported by a majority of commissioners. Another candidate is Rachmad Hardadi which is currently Director of Processing and Petrochemical Pertamina megaproject. He is mentioned is supported by the Deputy Commissioner who is also Deputy Minister of Energy and Mineral Resources, Arcandra Tahar.

Yenni could not be reached for confirmation about his candidacy. As Rachmat said he did not know the particulars Arcandra support given to him to be the Director of Pertamina. "I just focus on work and menyeIesaikan job became my responsibility," he said Wednesday.

The election Arcandra said Pertamina President submitted to the President. He also denied giving support to Rachmad. "How to? I was doing nothing, "he said.

IN INDONESIAN

Tugas Plt Direktur Utama Pertamina Diperpanjang

Proses seleksi Direktur Utama  Pertamina belum kelar.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno memastikan masa jabatan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina diperpanjang selama satu bagian. “Dewan komisaris memperpanjang,” kata Rini.

Saat ini, posisi Plt Direktur Utama Pertamina di isi oleh Yenni Andayani, yang sebelumnya adalah Direktur Energi Baru dan Terbarukan. Yenni bertugas selama 30 hari mulai 3 Febfuari 2017, setelah pemegang saham moncopot Dwi Soetjipto dari kursi direktur utama. Pada waktu bersamaan, Ahmad Bambang juga diturunkan dari kursi wakil direktur utama karena diduga memicu terjadinya kepemimpinan ganda di tubuh perusahaan minyak dan gas milik negara itu.

Masa jabatan Yenni seharusnya berakhir hari ini. Tapi Rini memastikan bahwa dewan komisaris memperpanjangnya. Menurut Komisaris Pertamina Sahala Lumban Gaul, dewan komisari telah membicarakan masalah perpanjangan jabatan pelaksana tugas direktur utama dengan Menteri BUMN. Tapi dia enggan memberi tahu alasan perpanjangan tersebut.

"Sudah pasti dibicarakan terlebih dulu.  Bisa ditanya ke pemegang saham komisaris utama" kata dia. Rini menjelaskan perpanjangan jabatan itu diputuskan karena proses seleksi Direktur Utama Pertamina belum selesai. “Prosesnya panjang. Ada, Tim Penilai Akhir (TPA) segala,” kata dia. TPA yang dimaksud adalah Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Anggotanya sejumlah menteri, termasuk Menteri BUMN dan menteri teknis dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Karena itu, Rini tidak bisa memastikan kapan direktur utama definitif akan dilantik. Rini mengaku telah mengusulkan beberapa nama untuk dipilih menjadi Direktur Utama Pertamina. Ada banyak jumlahnya,” kata dia. Nama-nama tersebut kini sedang dalam proses pengecekan atau verifikasi.

Rini disebut-sebut mengusung Yenni Andayani, yang didukung oleh mayoritas anggota komisaris. Kandidat lain adalah Rachmad Hardadi yang saat ini masih menjabat Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina. Ia disebut-sebut didukung oleh Wakil Komisaris Utama yang juga Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar.

Yenni belum bisa dimintai konfirmasi soal pencalonannya. Adapun Rachmad mengaku tidak tahu ihwal dukungan yang diberikan Arcandra kepadanya untuk menjadi Direktur Utama Pertamina. “Saya hanya fokus bekerja dan menyeIesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya,” ujar dia, Rabu lalu.

Adapun Arcandra mengatakan pemilihan Direktur Utama Pertamina diserahkan kepada Presiden. Ia juga membantah memberi dukungan kepada Rachmad. “Bagaimana caranya? Saya itu tidak berbuat apa- apa,”tutur dia.

Koran Tempo, Page-5, Friday, March, 3, 2017

Authorize the President of the National Energy Road Map

Minister of Energy and Mineral Resources Ignatius Jonan said President Joko Widodo has signed the Presidential Decree on the General Plan for National Energy (RUEN). The regulation is being promulgated by the Ministry of Justice and Human Rights. "Yesterday, the President is pleased to sign," said Jonan who served as Chief Executive of the National Energy Board, in Jakarta.

The main point that was passed is the message that energy is the motor of the economy. During this time, the energy is considered as a commodity, to bolster state revenues. RUEN also mandates the development of a national energy-based new and renewable sources.

The target, in 2025, the use of clean energy reached 23 percent. The role of coal reduced to 30 percent. While the targeted 25 percent oil and 22 percent gas. It is estimated that in the year konsumnsi energy of 1.4 tons of oil equivalent per capita. National electricity capacity is estimated 115 gigawatts, with electricity consumption per capita 2.5 megawatt hours.

Government confident to meet clean energy targets for the pricing competitive with fossil energy. But, if not, it will only make the basic rate Iistrik increasingly expensive. National Energy Board also stressed the importance of building energy buffer reserves.

Currently, the new reserves owned operational reserve. Another option is nuclear energy, becomes the final option if the application of the 23 percent clean energy by 2025 was not achieved.

IN INDONESIAN

Presiden Sahkan Peta Jalan Energi Nasional

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Regulasi tersebut sedang diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Kemarin Presiden berkenan menandatangani,” ujar Jonan yang menjabat Ketua Harian Dewan Energi Nasional, di Jakarta.

Poin utama yang disahkan adalah amanat bahwa energi adalah motor perekonomian. Selama ini, energi dianggap sebagai komoditas, untuk menyokong penerimaan negara. RUEN juga mengamanatkan pengembangan energi nasional berbasis sumber baru dan terbarukan. 

Targetnya, pada 2025, penggunaan energi bersih mencapai 23 persen. Peran batu bara ditekan hingga 30 persen. Sedangkan minyak bumi ditargetkan 25 persen dan gas 22 persen. Diperkirakan pada tahun tersebut konsumnsi energi mencapai 1,4 ton setara minyak per kapita. Kapasitas listrik nasional diperkirakan 115 gigawatt, dengan konsumsi listrik per kapita 2,5 megawatt jam.

Pemerintah yakin bisa memenuhi target energi bersih selama tarifnya kompetitif dengan energi fosil. Tapi, jika tidak, hal itu justru akan membuat tarif dasar Iistrik semakin mahal. Dewan Energi Nasional juga menekankan pentingnya membangun cadangan penyangga energi.

Saat ini, cadangan yang dimiliki baru cadangan operasional. Opsi lain adalah energi nuklir, menjadi pilihan akhir jika penerapan 23 persen energi bersih pada 2025 tidak tercapai.

Koran Tempo, Page-2, Friday, March, 3, 2017

EMR Setting Three rules Migas

Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) seadng preparing to launch a number of new rules in the oil and gas sector. The rule is a matter of flare gas utilization, permission for supporting oil and gas, and the Domestic Component Level (DCL).

Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources, IGN Wiratmaja Puja said, Indonesia does not have the facilities to take advantage of flare gas. Though Indonesia has enough gas flare, up to 200 MMSCFD. However, scattered in various oil and gas block with small volume, so that the gas to be burned.

To that end, the government will soon issue a special regulation for managing the utilization of flare gas. "With this flare gas regulation, we expect the volume will go down and there is a legal basis flare gas can be used with a reasonably economical price," said Wiratmaja,

This flare gas can be used by contractors, industry players to entrepreneur. The purchase procedure flare gas was being prepared by the government. Surely the government will open the data of all gas flares in Indonesia. For those industry players who are interested can bid openly (open bid).

However, if one gas flare was no interest, the government will make arrangements prices for the gas flare or assigned to certain parties to manage flare gas, so that the emission of flare gas is reduced

"We hope to soon rise and help reduce emissions," said Wiratmaja. In addition to issuing a regulation gas flare, the second, the government also soon release revisions to regulations Registration Certificate. The government will set up an extension of time to Registration Certificate supporting the oil and gas industry.

During this period of validity of the Certificate of Registered only three years. The Government will extend the validity period to six years. Registration Certificate publication time will be accelerated from 20 days to 5 days on condition that all the documents were already attached to the full.

Third, the government will also issue technical inspection regulation. With the regulation is expected to be an evaluation DCL, especially for contracts that still use cost recovery.

When regulation was published, before the approval of the Ministry of Energy will begin construction to check how their DCL. "Recently we provide construction approval. Of course there will be a new inspection we provide for an operating license," said 

IN INDONESIAN

ESDM Menyiapkan Tiga Aturan Migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) seadng  bersiap meluncurkan sejumlah aturan baru di sektor minyak dan gas. Aturan tersebut adalah soal pemanfaatan gas suar, izin bagi penunjang migas, dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja bilang, Indonesia belum memiliki fasilitas untuk memanfaatkan gas Suar. Padahal Indonesia memiliki cukup banyak gas suar, hingga mencapai 200 mmscfd. Namun tersebar di berbagai blok migas dengan volume kecil, sehingga gas tersebut harus dibakar. 

Untuk itu, pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Menteri khusus untuk menata pemanfaatan gas suar. "Dengan Peraturan Menteri gas suar ini, kami berharap volume akan turun dan ada dasar hukum gas suar bisa dimanfaatkan dengan harga cukup ekonomis," ujar Wiratmaja,

Gas suar ini bisa dimanfaatkan oleh kontraktor, pelaku industri hingga entrepreneur. Prosedur pembelian gas suar pun sedang disiapkan oleh pemerintah. Pastinya pemerintah akan membuka data seluruh gas suar di Indonesia. Bagi pelaku industri yang berminat bisa melakukan penawaran secara terbuka (open bid). 

Namun jika satu tempat gas suar tidak ada peminat, pemerintah akan membuat penataan harga untuk gas suar tersebut atau menugaskan ke pihak-pihak tertentu untuk mengelola gas suar, sehingga emisi dari gas suar berkurang

"Kami berharap segera terbit dan membantu mengurangi emisi," ujar Wiratmaja. Selain menerbitkan beleid gas suar, kedua, pemerintah juga segera merilis revisi peraturan Surat Keterangan Terdaftar. Pemerintah akan mengatur perpanjangan Waktu Surat Keterangan Terdaftar industri penunjang migas.

Selama ini masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar hanya tiga tahun. Pemerintah akan memperpanjang masa berlaku menjadi enam tahun. Waktu penerbitan Surat Keterangan Terdaftar akan dipercepat dari 20 hari menjadi 5 hari dengan syarat seluruh dokumen sudah dilampirkan dengan lengkap.

Ketiga, pemerintah juga akan menerbitkan Peraturan Menteri pemeriksaan teknis. Dengan Peraturan Menteri ini diharapkan akan ada evaluasi TKDN, terutama bagi kontrak yang masih memakai cost recovery.

Saat Peraturan Menteri terbit, sebelum persetujuan mulai konstruksi Kementerian ESDM akan mengecek bagaimana TKDN mereka. "Baru kami berikan persetujuan konstruksi. Tentu akan ada inspeksi baru yang kami berikan untuk izin beroperasi," ujar Wiratmaja.

Kontan, Page-14, Friday, March, 3, 2017

Chaotic The sacking and New Managing Director of Pertamina

The sacking directors of Pertamina cause problems. Pertamina President of the Federation of Trade Unions Unity (FSPPB) now have a voice. They suspect, there are consultants who play in providing input to the Commissioner and the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) for the position of Vice President Director of Pertamina in the organization. The indications are, after removal of the Managing Director and Vice President Director of Pertamina month ago, such a position is eliminated.

Ugan Gandar, President FSPPB says, Deputy for Energy, Logistics, Metro and Tourism Ministry of SOEs is also Commissioner of Pertamina Edwin Hidayat Abdullah was the person most responsible for monitoring the work of Pertamina. "He was very understanding. Before Commissioner (Mr. Abeng), Edwin is already here. Edwin is responsible for this performance," he said, in a release.

FSPPB now wants to meet Commissioner, Deputy Commissioner of Arcandra Tahar, and Commissioner Edwin Abdullah. "If you want more quickly meet with us, shared the reason for removal and can be accounted for, if necessary, we dismantle whom the consultants," threatened Ugan, (FSPPB) that had put the seal on the study door Arcandra, who is also the Deputy Minister of Energy and Mineral Resources.

Ugan Gandar have not answered who deserves served skipper Pertamina. Recently, it was rumored Arcandra also be the strongest candidate. Acting definite positions (Acting) President Director of Pertamina Yenni Andayani extended the next 30 days because he was busy with the arrival of King Salman.

IN INDONESIAN

Kisruh Pencopotan dan Dirut Baru Pertamina

Pencopotan direksi Pertamina menimbulkan masalah. Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) kini ikut bersuara. Mereka menduga, ada konsultan yang bermain dalam memberikan masukan ke Komisaris dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar posisi Wakil Direktur Utama ada dalam organisasi Pertamina. Indikasinya, setelah pencopotan Dirut dan Wadirut Pertamina sebulan lalu, posisi tersebut dihilangkan.

Ugan Gandar, Presiden FSPPB bilang, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN yang juga Komisaris Pertamina Edwin Hidayat Abdullah adalah orang yang paling bertanggungjawab memonitor kerja Pertamina. "Beliau sangat paham. Sebelum Komisaris Utama (Tanri Abeng), Edwin sudah di sini. Edwin yang bertanggung jawab atas kinerja ini," kata dia, dalam rilis.

FSPPB kini ingin bertemu Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama Arcandra Tahar, dan Komisaris Edwin Abdullah. "Kalau mau lebih cepat ketemu dengan kami, menyampaikan alasan pencopotan dan bisa dipertanggungjawabkan, kalau perlu kita bongkar siapa konsultannya," ancam Ugan, (FSPPB) yang sempat memasang segel di pintu ruang kerja Arcandra, yang juga Wakil Menteri ESDM.

Ugan Gandar belum menjawab siapa yang pantas menjabat nakhoda Pertamina. Baru-baru ini beredar kabar Arcandra juga menjadi kandidat terkuat. Yang pasti jabatan Pelaksana Tugas (plt) Dirut Pertamina Yenni Andayani diperpanjang 30 hari ke depan karena sibuk dengan kedatangan Raja Salman.

Kontan, Page-14, Friday, March, 3, 2017

Depressed prices US Oil Production

US oil production rose to 9.03 million barrels per day

Production of oil the United States (US) continues to rise. As a result, oil prices also depressed. Add to this, the US dollar exchange rate tends to rise due to political and economic sentiment this superpower. Thursday (2/3), at 17:19 pm, the price of WTI oil contracts April 2017 delivery on the New York Mercantile Exchange was down 0.92% compared to the previous day to US $ 53.38 per barrel.

Last week, oil prices trimmed 2.05%. Energy Information Administration (EIA) reported that US weekly oil stockpiles rose 520.2 million barrels. This is the highest weekly gain since 1982.

This means that an increase in supply by 41 million barrels since the start of 2017. "The increase in stocks is in line with reports of US oil production is growing," said Adil torch Wicaksono, Indonesia Smart Futures analyst.

US oil production last week reportedly rose 31,000 barrels to 9.03 million barrels per day. Impact, the supply at the largest US oil shipping port, Cushing, Oklahoma rose 495,000 barrels to 63.5 million barrels. US President's speech Donald Trump also raised hopes the US economy will be squirming in the future.

"This is supported speech several Fed officials were hawkish and expect the Fed rate hike could be implemented on the FOMC this month," said torch.

This makes the US dollar strengthened. As at 17:59 pm yesterday, the US dollar index rose 0.21% to 101.99 compared to the previous day. "Friday (3/3), the opportunity in oil prices back down still great, but it seems not to reach down to US $ 53.00 per barrel," the analysis torch.

Rithy SoeGee Futures analyst Nizar also said that US oil stocks data bring negative sentiment. The rise in oil prices above US $ 50 a barrel has pushed US producers to boost production. Baker Hughes Inc. data show, drilling rigs active US last week rose to 602 rigs, the highest since October 2015.

"The addition of US oil stocks inhibit the rise in prices, but do not drop." Nizar said. Understandably, OPEC cut oil production remains consistent. Technically, Nizar see the current price is below the moving average (MA) 10 and seek to achieve MA25. This indicates short-term correction. MACD rolling in the negative area 0.2. Stochastic fell to a 39 and RSI correction to 50.

Friday (3/3), Nizar predicts oil prices fell and moving between US $ 53.3 to US $ 54.3. The next week, prices moved between US $ 53-US $ 55 per barrel. Torch predict the price of oil today is moving in the range of US $ 53.20 to US $ 53.90 per barrel

IN INDONESIAN

Harga Tertekan Produksi Minyak AS

Produksi minyak Amerika Serikat naik menjadi 9,03 juta barel per hari

Produksi minyak Amerika Serikat (AS) terus naik. Alhasil, harga minyak pun tertekan. Tambah lagi, kurs dollar AS cenderung naik karena sentimen politik dan ekonomi negara adidaya ini. Kamis (2/3), pukul 17.19 WIB, harga minyak WTI kontrak pengiriman April 2017 di New York Mercantile Exchange turun 0,92% dibanding hari sebelumnya ke US$ 53,38 per barel.

Sepekan terakhir, harga minyak terpangkas 2,05%. Energy Information Administration (EIA) melaporkan, stok minyak mingguan AS naik 520,2 juta barel. Ini merupakan kenaikan mingguan tertinggi sejak 1982. 

Artinya terjadi kenaikan pasokan sebanyak 41 juta barel sejak awal 2017. “Kenaikan stok ini sejalan dengan laporan produksi minyak AS yang bertambah besar," tutur Suluh Adil Wicaksono, analis Cerdas Indonesia Berjangka.

Produksi minyak AS pekan lalu dilaporkan naik 31.000 barel menjadi 9,03 juta barel per hari. Imbasnya, pasokan di pelabuhan pengiriman minyak terbesar AS, Cushing, Oklahoma naik 495.000 barel menjadi 63,5 juta barel. Pidato Presiden AS Donald Trump juga menumbuhkan harapan ekonomi AS bakal menggeliat di masa depan.

"Hal ini didukung pidato beberapa pejabat The Fed yang hawkish dan mengharapkan kenaikan suku bunga The Fed bisa dilaksanakan pada FOMC bulan ini," imbuh Suluh.

Hal ini membuat dollar AS menguat. Per pukul 17.59 WIB kemarin, indeks dollar AS naik 0,21% ke 101,99 dibanding hari sebelumnya. "Jumat (3/3) ini peluang harga minyak kembali turun masih besar, tapi nampaknya belum akan mencapai ke bawah US$ 53,00 per barel," analisa Suluh. 

Analis SoeGee Futures Nizar Hilmy juga mengatakan, data stok minyak AS membawa sentimen negatif. Kenaikan harga minyak di atas level US$ 50 per barel telah mendorong produsen AS menggenjot produksi. Data Baker Hughes Inc menunjukkan, rig pengeboran minyak AS yang aktif pekan lalu naik jadi 602 rig, tertinggi sejak Oktober 2015. 

"Penambahan stok minyak AS menghambat kenaikan harga, tetapi tidak menjatuhkan." kata Nizar. Maklum, OPEC masih konsisten memangkas produksi minyak. Secara teknikal, Nizar melihat harga saat ini berada di bawah moving average (MA) 10 dan berusaha mencapai MA25. Hal ini mengindikasikan koreksi jangka pendek. MACD bergulir di area negatif 0,2. Stochastic turun ke level 39 dan RSI koreksi ke 50.

Jumat (3/3), Nizar memprediksi harga minyak turun dan bergerak antara US$ 53,3-US$ 54,3. Sepekan ke depan, harga bergerak antara US$ 53-US$ 55 per barel. Suluh memprediksi harga minyak hari ini bergerak di kisaran di US$ 53,20-US$ 53,90 per barel

Kontan, Page-7, Friday, March, 3, 2017

Draft Already in Tables Jokowi

Draft Government Regulation No. 79/2010 on the Operating Costs and Treatment Refundable Income Tax in Sector Upstream Oil and Gas was at the desk of President Joko Widodo to be signed soon. The revision beleid players awaited oil and gas business. Because, since it was first published, businesses want to be a regulation is changed even revoked because it is considered as disincentives to invest.

Secretary to the Director of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources Susyanto said the current draft revision of Government Regulation No. 77 were in the President's desk Joko. Widodo so soon be legalized. "I heard it already on the table RI-1," he said.

In the draft revision of PP 79/2010, several important points in the revision of a regulation that there are additional clauses for tax facilities for the exploration and exploitation activities.

In additional chapters mentioned that the contractor can obtain tax facilities arranged in six new chapters. In exploration, the contractor may be subject to levy duty exemption on imported goods, VAT and luxury sales pedestal acquisition of goods or services of a particular taxable imports of certain taxable goods.

In the draft revision of Government Regulation 79/2010, several important points in the revision of a regulation that there are additional clauses for tax facilities for the exploration and exploitation activities.

    Meanwhile, at the stage of exploitation, including processing activities, transportation, storage, and sale of products as a continuation of the upstream oil and gas, contractors also have facilities levy exemption of import duty and other tax items.

The condition is considered to be a sweetener when oil prices have not recovered. Because the upstream activities of oil and natural gas are currently subject to the tax, such as tax, income tax, VAT dau. Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources IGN Wiratmaja Puja reluctant to give a complete description of why a regulation is not immediately determined.

According to him, the draft revision has been completed by the Ministry of Energy last year. He calls since the chance of a joint press conference in September 2016 which was attended by Acting Minister Luhut Binsar Pandjaitan and Finance Minister Sri Mulyani, the process can run smoothly because of the draft submitted no longer conflict with other beleid related taxation. However, until now such a regulation can not be applied.

"And we've had for a long time finished [draft] his. If odds [with other rules], no, "he said, Wednesday (1/3).

In addition to the revision of Government Regulation No.79 / 2010, the company was preparing a series of new regulations is also amendments to speed up administrative and support businesses of oil and gas sector.

IN INDONESIA

Draf Sudah di Meja Jokowi

Draft Peraturan Pemerintah No. 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sudah berada di meja Presiden Joko Widodo untuk segera ditandatangani. Revisi beleid tersebut ditunggu para pemain usaha minyak dan gas. Pasalnya, sejak pertama kali terbit, pelaku usaha menginginkan agar beleid tersebut diubah bahkan dicabut karena dianggap sebagai disinsentif investasi.

Sekretaris Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Susyanto mengatakan, saat ini draf revisi Peraturan Pemerintah No. 77 sudah berada di meja Presiden Joko. Widodo sehingga tidak lama lagi segera disahkan. “Saya mendengarnya sudah di meja RI-1,” ujarnya. 

Dalam draf revisi Peraturan Pemerintah 79 / 2010, beberapa poin penting dalam revisi beleid tersebut yakni terdapat tambahan pasal yang mengatur fasilitas perpajakan bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Dalam bab tambahan disebutkan bahwa kontraktor bisa mendapatkan fasilitas perpajakan yang diatur dalam enam pasal baru. Pada kegiatan eksplorasi, kontraktor bisa mendapatkan fasilitas berupa pembebasan pungutan bea masuk atas impor barang, PPN, dan PPnBM alas perolehan barang atau jasa kena pajak tertentu, impor barang kena pajak tertentu.

Selain itu, di masa eksplorasi pun kontraktor tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang dan pengurangan PBB 100% terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Sementara itu, pada tahap eksploitasi, termasuk kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, kontraktor juga mendapat fasilitas berupa pembebasan pungutan bea masuk atas impor barang dan perpajakan lainnya.

Kondisi tersebut dianggap akan menjadi pemanis saat harga minyak belum pulih. Pasalnya, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi saat ini dikenakan pajak seperti, PBB, PPh, dau PPN. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja enggan memberi keterangan lengkap mengapa beleid tersebut tidak segera ditetapkan. 

Menurutnya, draf revisi telah diselesaikan oleh Kementerian ESDM tahun lalu. Dia menyebut sejak kesempatan konferensi pers bersama pada September 2016 yang dihadiri Pelaksana Tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, proses bisa berjalan mulus karena dari draf yang diserahkan tidak lagi bertentangan dengan beleid lainnya terkait perpajakan. Namun, hingga kini beleid tersebut belum bisa diterapkan.

“Dan kami sudah lama sekali selesai [draf]-nya. Kalau bertentangan [dengan aturan lainnya], tidak,” katanya, Rabu (1 /3).

     Selain revisi Peraturan Pemerintah No.79/2010, pihaknya sedang menyusun sederet regulasi baru juga perubahannya untuk mempercepat administrasi dan mendukung kegiatan usaha sektor migas.

Bisnis Indonesia, Page-30, Friday, March, 3, 2017

Compensation negotiations JOB PPEJ running hard

Outcome of negotiations on compensation by the Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) to citizens Rahayu Village, District Soko, Tuban for 5 hours in the pavilion local districts did not find a solution, Wednesday (1/3). The meeting in follow SKK Migas Jabanusa, Pimpian Forum Tuban regency, Forum Pimpian Kecamtan and along with residents in the pavilion Rahayu Village District of Soko. The discussion still surrounds the issue of compensation since 2016 ago.

In mediation, the village head Rahayu, Sukisno said during kesepekatan since 2009 and, between the villages with no cancellation beIum company. During that time, the law still applies. That is, JOB PPEJ still be obliged to pay compensation to citizens.

He added, referring to the initial agreement compensation Since January 2016, JOB PPEJ must still pay to the affected residents. Because the results of research conducted by a team independent of Instirut Technology Surabaya (ITS) still makes people not trust. Although in the study results are below the threshold.

"JOB PPEJ will provide ex-gratia only two months, but we reject, and we ask kompesasi," he said. After mediation floating and not achieved a solution It takes almost 5 hours there is no meeting point of the two sides. Finally, make the village lower the tension compensation claims. "We have sent a request for compensation, to be paid seven months from January to July 2016," said Sukisno.

Answer the questions that citizens Rahayu said the head of SKK Migas jabanusa, Ali Masyhar said, it will make a payment of compensation, but matters of state assets should be used as a basis for accountability footing.

In response to the residents asked 7 months JOB PPEJ will ration the compensation to be 3 months. However, the answer seems to ignite the atmosphere becomes hot face rejection residents who attend hotter. Because the residents refused so the JOB PPEJ raised the ex-gratia to about 4 months, from January to April 2016. "If approved, two weeks after the administration finished, compensation can be liquid, he said.

However, the offer was not responded to by the people who attended that makes time that afternoon at 16.30 pm and still be a problem that complicated to 2 sides. Until finally, the Vice Regent of Tuban, Noor Nahar Hussein took mediation as moderator and facilitator of local residents. He tried to negotiate compensation from 7 months to 4 months.

"We'll give you a week from now, we lock compensation 4 months. The Company (SKK Migas Jabanusa) filed a compensation of 6 months, which is half a year old, was brought to Jakarta," said the Vice Regent of Tuban.

Although the vice-regent request an increase, but the SKK Migas Jabanusa not dare affirm request of citizens. Because, the assumption that demand will not necessarily produce results if taken to Jakarta.

IN INDONESIAN

Perundingan Kompensasi JOB PPEJ Berjalan Susah

Hasil perundingan tentang kompensasi oleh Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) kepada warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban selama 5 jam di pendopo kecamatan setempat tidak menemukan solusi, Rabu (1/3). Pertemuan di ikuti SKK Migas Jabanusa, Forum Pimpian Daerah Kabupaten Tuban, Forum Pimpian Kecamtan dan beserta bersama warga Desa Rahayu di pendopo Kecamatan Soko. Adapun pembahasan masih seputar persoalan kompensasi sejak 2016 lalu.

Dalam mediasi itu, Kepala Desa Rahayu, Sukisno mengatakan, selama kesepekatan sejak 2009 lalu, antara pihak desa dengan perusahaan beIum ada pembatalan. Selama itu pula peraturan tersebut masih berlaku. Artinya, JOB PPEJ tetap berkewajiban membayar kompensasi kepada warga.

Ia menambahkan, merujuk perjanjian awal kompensasi Sejak januari 2016, JOB PPEJ harus tetap membayar kepada warga terdampak. Pasalnya, hasil penelitian yang dilakukan tim Independen dari Instirut Teknologi Surabaya (ITS) tetap membuat warga tidak percaya. Meski dalam penelitian tersebut hasilnya dibawah ambang batas.

"JOB PPEJ akan memberi tali asih hanya dua bulan, tapi kami tolak, dan kami minta kompesasi saja," ujarnya. Setelah mediasi mengambang dan tidak dicapai solusi kurang lebih memakan waktu hampir 5 jam tidak ada titik temu dari kedua belah pihak. Akhirnya, membuat pihak desa menurunkan tensi tuntutan kompensasi. "Kami turunkan permintaan kompensasi, bisa dibayarkan 7 bulan terhitung Januari hingga Juli 2016," kata Sukisno.

Menjawab soal yang dikatakan warga Rahayu itu, Kepala SKK Migas jabanusa, Ali Masyhar mengatakan, tetap akan melakukan pembayaran kompensasi, tapi hal yang menyangkut aset negara harus menggunakan dasar sebagai pijakan pertanggung jawaban.

Untuk menanggapi warga meminta 7 bulan pihak JOB PPEJ akan menjatah kompensasi menjadi 3 bulan. Namun, jawaban itu memantik suasana menjadi panas nampak raut wajah penolakan warga yang hadir makin memanas. Karena warga menolak sehingga pihak JOB PPEJ menaikkan tali asih menjadi 4 bulan, mulai Januari hingga April 2016.  "Jika disetujui, 2 minggu setelah administrasi kelar, kompensasi bisa cair, tandasnya.

Tetapi, tawaran itu tidak direspons oleh warga yang hadir yang membuat waktu semakin sore pukul 16.30 WIB dan masih terjadi masalah yang rumit dari ke 2 belah pihak. Sampai akhirnya, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengambil mediasi sebagai moderator dan fasilitator warga setempat. Ia mencoba menegosiasikan kompensasi dari 7 bulan menjadi 4 bulan.

"Kita beri waktu seminggu dari sekarang, kompensasi 4 bulan kita kunci. Perusahaan (SKK Migas Jabanusa) mengajukan kompensasi 6 bulan, yang setengah dari satu tahun, di bawa ke Jakarta,"kata Wakil Bupati Tuban.

Meskipun wakil bupati meminta menaikkan, tapi pihak SKK Migas Jabanusa tidak berani mengiyakan permintaan warga. Karena, asumsinya permintaan tersebut belum tentu akan membuahkan hasil jika dibawa ke Jakarta.

Harian Bangsa, Page-4, Thursday, March, 2, 2017